cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryo Kunto
Contact Email
haryowibisono@unesa.ac.id
Phone
+6281211037758
Journal Mail Official
innovant@unesa.ac.id
Editorial Address
Jl. Ketintang, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 30261805     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan tiga kali dalam setahun dengan akses terbuka. Inovant diterbitkan sejak tahun 2023 oleh Prodi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal ini mencakup pembahasan terkait Kebijakan Publik, Manajemen Pelayanan Publik, Pemerintahan, Manajemen Kepegawaian, dan Inovasi terapan di sektor publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 4 (2025)" : 35 Documents clear
INCOMING AND OUTGOING MAIL ARCHIVE MANAGEMENT SYSTEM AT THE EAST JAVA PROVINCIAL RESEARCH AND INNOVATION AGENCY OFFICE Candra Sari, Dewi; Lestari, Yuni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to describe the governance system of incoming and outgoing mail archives at the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA) Office of East Java Province. Mail archives play a crucial role in the smooth operation of administration, and thus their management must be carried out systematically from creation to disposition. According to the theory by Mulhidin and Winata in Faulziyah (2019), ideal archive management includes four elements: creation, use, maintenance, and disposition. At BRIDA East Java, the archiving system is still conducted manually without standard operating procedures (SOP), yet it still follows administrative procedures such as mail registration, classification, and document security.This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Informants consist of 1 head of sub-division, 3 archive management staff, and 2 archive users. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and then analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing.The research results show that the archive creation process has been well implemented and organized. However, the usage stage of the archives is still suboptimal due to the absence of clear borrowing procedures. Archive maintenance is carried out, but not optimally, due to unidentified documents and poorly organized storage spaces. Archive disposition is only partially done, limited to archive relocation, without a thorough disposition process. Keywords: Archive governance, incoming mail, outgoing mail, BRIDA East Java.
ANALISIS PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEPENDUDUKAN STUDI PELAYANAN IKD (IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL) PADA KANTOR KELURAHAN MEDOKAN AYU KOTA SURABAYA Annisa Aqidatul Izzah; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan standar pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya. Pelaksanaan standar pelayanan IKD di Kantor Kelurahan Medokan Ayu masih menghadapi sejumlah tantangan, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari keberadaan IKD dan kurang memahami cara aktivasi serta pemanfaatannya. Analisis data dilakukan berdasarkan enam indikator Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 yatiu indikator kesederhanaan, partisipasi, akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan lurah, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, pegawai, dan warga Kelurahan Medokan Ayu, serta didukung oleh dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kesederhanaan dan partisipasi dalam sosialisasi IKD sudah cukup baik, meskipun masih ada tantangan dalam pemahaman dan adaptasi masyarakat terhadap teknologi digital. Namun, indikator akuntabilitas dan transparansi masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama terkait kejelasan informasi persyaratan dan SOP. Meskipun terdapat upaya berkelanjutan dalam inovasi pelayanan seperti aktivasi IKD di balai RW, serta pelayanan yang adil dan non-diskriminatif, masih ada masukan terkait keramahan petugas dan fasilitas pendukung untuk pemohon berkebutuhan khusus. Kesimpulannya, pelayanan IKD di Kelurahan Medokan Ayu telah memenuhi sebagian besar standar, tetapi akuntabilitas dan transparansi memerlukan perhatian khusus untuk peningkatan kualitas layanan yang komprehensif. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Identitas Kependudukan Digital (IKD)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI PADA PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA TASIKMADU KABUPATEN TUBAN) firdausah, aisyah; Lestari, Yuni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam upaya pelaksanaannya, diperlukan dukungan dari berbagai aspek, baik regulasi, sumber daya, maupun komitmen dari aparatur pemerintahan desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik yang wajib disediakan di Desa Tasikmadu, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana keterbukaan informasi publik telah dijalankan oleh pemerintah Desa Tasikmadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi informasi yang kemudian disajikan dalam bentuk naratif, lalu ditarik kesimpulan berdasarkan analisis implementasi kebijakan menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Dalam penelitian ini, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dinilai berdasarkan enam indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tasikmadu guna mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di desa belum berjalan secara maksimal. Beberapa hambatan utama yang ditemukan meliputi ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus di tingkat desa, kurangnya kegiatan sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penyusunan SOP yang terstruktur mengenai keterbukaan informasi publik, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta penerapan strategi komunikasi yang lebih efektif guna mendorong terciptanya keterbukaan informasi yang lebih optimal di lingkungan desa.Kata Kunci: Implementasi, Keterbukaan, Informasi Publik, Desa Tasikmadu
Efektivitas Penggunaan Aplikasi (SiapNgajar) Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMPN 2 Kebonsari Madiun: Efektivitas E-government berupa penggunaan aplikasi (SiapNgajar) Ibrohim, Abdurrochman Sholeh; Gamaputra, Gading
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah paradigma sistem birokrasi di seluruh dunia, termasuk dalam sektor pemerintahan melalui konsep e-government. Di Indonesia, konsep ini mulai diadopsi secara masif di berbagai instansi di setiap daerah, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. Pemanfaatan TIK menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan, terutama terkait pengawasan kinerja guru, dengan meluncurkan inovasi berupa Sistem Aplikasi Tenaga Pengajar (SiapNgajar). Meskipun aplikasi SiapNgajar menawarkan berbagai manfaat, dalam penerapannya tidak serta merta lancer begitu saja. Beberapa masalah dihadapi dalam penerapannya antara lain terbatasnya dukungan aplikasi pada sistem operasi Android, adanya bug sistem, serta menu aplikasi yang terbatas, yang dapat menghambat efektivitas kinerja guru. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan e-government melalui aplikasi SiapNgajar di SMPN 2 Kebonsari Madiun dalam meningkatkan kinerja guru. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui Teknik wawancara dengan tim IT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengembang aplikasi, serta guru di SMPN 2 Kebonsari sebagai pengguna aplikasi. Berdasarkan teori efektivitas program menurut Budiani (2007), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SiapNgajar dapat dikatakan efektif, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, disarankan agar pengembang segera memperbaiki bug yang dialami pengguna melalui pemeliharaan rutin dan evaluasi terjadwal. Selain itu, fokus pada penyediaan konten panduan interaktif, seperti video tutorial animasi, akan lebih efektif dibandingkan sosialisasi berlebihan. Tujuan program ini telah tercapai, namun perluasan fitur seperti Mutasi dan Gaji/Honor sangat dianjurkan untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi. Dinas Pendidikan juga disarankan untuk mengembangkan pendekatan pemantauan yang lebih holistik, yang tidak hanya menilai keaktifan penggunaan aplikasi SiapNgajar, tetapi juga kualitas dan dampak aktivitas tenaga pendidik.
Evaluasi Dampak Kebijakan Pengadaan Tanah Di Kota Surabaya (Studi Kasus : Desa Tambak Langon) Tobing, Sonya Agustina; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya di Desa Tambak Langon, Kecamatan Asemrowo. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pembangunan rumah pompa dan normalisasi sungai sebagai solusi penanggulangan banjir. Namun dalam pelaksanaannya, muncul beragam dampak sosial yang kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari warga terdampak, tokoh masyarakat, serta pihak dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik dari Samodra Wibawa yang mencakup empat dimensi utama: dampak terhadap individu, dampak terhadap organisasi, dampak terhadap masyarakat, serta dampak terhadap lembaga dan sistem sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat individu, warga mengalami tekanan psikis, kehilangan pekerjaan, serta ketidakpastian masa depan. Pada aspek organisasi, terjadi pelemahan fungsi RT/RW, disintegrasi organisasi sosial, dan hilangnya koordinasi antar lembaga lokal. Dampak terhadap masyarakat mencakup menurunnya kohesi sosial, ketimpangan informasi, ketidakadilan kompensasi, serta turunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, pada tataran lembaga dan sistem sosial, terjadi penurunan legitimasi pemerintah lokal, disfungsi sistem sosial warga, serta ketiadaan skema pemulihan sosial pasca relokasi. Dengan demikian peneliti memberikan rekomendasi dan saran pada dampak untuk individu, perlu disediakan layanan psikososial seperti konseling dan program trauma healing guna mengatasi tekanan psikis dan ketidakpastian masa depan, program pelatihan keterampilan dan bantuan pencarian kerja juga penting untuk mengurangi dampak kehilangan pekerjaan. Pada tingkat organisasi, penguatan fungi RT/RW harus menjadi prioritas dengan memberikan pelatihan dan dukungan agar mereka dapat kembali menjalankan peran koordinasi dan memfasilitasi komunikasi antarwarga serta antar lembaga lokal. Untuk masyarakat, perlu dibangun kembali kohesi sosial melalui kegiatan bersama dan transparansi informasi, serta memastikan kompensasi yang adil dan tepat waktu agar menumbuhkan rasa keadilan dan kepercayaan warga. Pada lembaga dan sistem sosial, pemerintah lokal harus meningkatkan legitimasi dengan melibatkan warga secara aktif dalam proses pengmbin keputusan dan perencanaanpasca relokasi. Selain itu, peru dirancang skema pemulihan sosial yang menyeluruh agar sistem sosial warga dapat berfungsi kembali dengan baik. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan pentingnya pendekatan partisipatif dan berkeadilan dalam kebijakan pengadaan tanah agar dampak negatif dapat diminimalisir. Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, pengadaan tanah, dampak sosial
PARTISIPASI PEGAWAI DALAM PROSES PENGISIAN DATA PADA APLIKASI ABK2023 (STUDI PADA JABATAN PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA) Asmara, Donna; Gamaputra , Gading
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis beban kerja merupakan proses manajemen yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan pegawai. Monitoring dan Evaluasi Analisis Beban Kerja (Monev ABK) merupakan salah satu bagian dari tahapan ABK pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Terdapat permasalahan Monev ABK pada data yang tidak dapat divalidkan atau dinilai karena data pendukung tidak lengkap, tidak sesuai dengan nilai capaian, atau hanya berupa foto tanpa keterangan waktu, tempat, dan nama kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menguraikan secara rinci terkait partisipasi pegawai dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Analisis Beban Kerja (Monev ABK) melalui aplikasi ABK2023. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini pada partisipasi kerja pegawai berdasarkan teori partisipasi oleh Mathis (2008) antara lain partisipasi kerja, tanggung jawab, disiplin kerja, komitmen kerja, berbagi pengetahuan, dan semangat kerja. Analisis data dilakukan secara deskripsi kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, pagawai diketahui cukup baik pada pemenuhan tanggung jawab dan komitmen kerja pegawai namun, kurang pada disiplin kerja. Tugas pertugas jabatan merupakan metode perhitungan Bagian Organisasi dengan penggunaan jam kerja efektif sebesar 103.000 menit/tahun yang merupakan perhitungan ABK berlebih. Terjadi perbedaan jumlah kebutuhan pegawai antara hasil dari perhitungan ABK ideal yang berjumlah 3 pegawai dengan ABK berlebih 2 pegawai pada jabatan pengadministrasi kepegawaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan disiplin kerja dan penataan pegawai. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui partisipasi pegawai dalam pelaksanaan Monev ABK dan dapat berjalan optimal. Saran yang diajukan pelatihan atau sosialisasi mendalam akan pentingnya validitas data monev serta disegerakan rekrutmen atau pemerataan pegawai.
EFEKTIVITAS APLIKASI OLIGOS (ONLINE INTEGRATED GOVERNMENT SYSTEM) DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS Firda Fauhana; Gamaputra, Gading
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

OLIGOS (Online Integrated Government System) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Subbagian Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur untuk memudahkan proses pertanggungjawaban perjalanan dinas secara daring. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas penggunaan OLIGOS dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis berdasarkan tujuh indikator e-service quality dari Zeithaml et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OLIGOS cukup efektif dalam mempercepat proses dan menyediakan akses informasi, meskipun integrasinya dengan Si-Surat masih terbatas. Fitur SPT, SPPD, dan Kwitansi membantu memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi verifikasi akhir tetap memerlukan dokumen fisik. Sistem telah aman melalui server khusus, meski belum dilengkapi SOP hak akses. Respon aplikasi cepat dan jelas, namun belum diatur dengan standar prosedur. Kompensasi dilakukan secara informal, kontak komunikasi cukup lancar lewat WhatsApp, dan aplikasi tersedia 24 jam, meski terkadang mengalami downtime pada periode sibuk.
Implementasi Program Inovasi Layar Ramah Di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Kurnia Sandy, Iqbal; Lestari, Yuni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan administrasi publik di Kecamatan Kemlagi melalui program inovasi Layar Ramah (Layanan Antar Surat ke Rumah) merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur program, keterbatasan jumlah pegawai dalam pendistribusian surat, serta minimnya sosialisasi dari pihak kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program inovasi Layar Ramah di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III yang meliputi empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Layar Ramah telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi beberapa hambatan. Pada aspek komunikasi, koordinasi antarpegawai sudah efektif, tetapi sosialisasi kepada masyarakat belum merata. Pada aspek sumber daya, keterbatasan jumlah pegawai menyebabkan keterlambatan dalam pengantaran surat. Aspek disposisi menunjukkan komitmen dan tanggung jawab pegawai yang baik terhadap kebijakan. Sedangkan pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP), namun koordinasi antarbagian masih perlu ditingkatkan. Disarankan agar Kecamatan Kemlagi meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, menambah sumber daya manusia di bidang pelayanan, serta memperkuat pengawasan agar implementasi program Layar Ramah dapat berjalan optimal dan memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Pelayanan publik, Layar Ramah, Kecamatan Kemlagi
TATA RUANG KANTOR DI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Studi pada Bidang Kesehatan Hewan) Lintang Salsa Bilqis; Utami, Dian Arlupi
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tata ruang kantor adalah sistematika penataan dalam ruang kantor, termasuk asas, bentuk dalam ruang kantor, serta faktor lingkungan fisik. Tata ruang kantor menjadi bagian penting dari terlaksananya kegiatan adiminstrasi dalam organisasi. Namun, adanya kendala dalam penerapan tata ruang kantor yang ideal berupa penerapan asas jarak terpendek yang begitu dekat antar pegawai dan penataan perabot berupa lemari dalam ruangan kantor yang kurang sesuai sehingga membuat pegawai kurang nyaman, serta penempatan kulkas yang kurang ideal dalam ruang rapat di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (Studi pada Bidang Kesehatan Hewan). Tujuan penelitian dilakukan untuk menganalisis tata ruang kantor yang meliputi bentuk, asas, dan faktor lingkungan fisik di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (Studi pada Bidang Kesehatan Hewan). Dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk ruangan kantor Bidang Kesehatan Hewan berbentuk gabungan, secara terbuka untuk Kepala Seksi serta pegawai dan tertutup untuk pimpinan. 2) Tiga asas belum optimal, yaitu asas jarak terpendek karena jarak meja yang tidak ideal sehingga minimnya privasi; asas penggunaan segenap ruangan karena masih terdapat ruang kosong, dua lemari besar yang kurang termanfaatkan, serta belum tersedianya meja untuk pegawai baru; dan asas perubahan susunan tempat kerja karena keterbatasan instalasi listrik dan furnitur besar. Asas rangkaian kerja, integrasi kegiatan, serta keamanan dan kepuasan pegawai dinilai berjalan cukup baik. 3) Pada faktor lingkungan fisik, pencahayaan belum ideal, warna ruangan memberikan rasa nyaman, sirkulasi udara cukup baik meski PK AC Kepala Bidang kurang sesuai, serta tingkat kebisingan cukup tinggi karena belum adanya peredam suara. Rekomendasi meliputi pemindahan lemari besar, pengaturan ulang jarak meja, pemanfaatan ruang kosong, pemasangan peredam suara, dan penambahan lampu sesuai standar. Kata Kunci: tata ruang kantor, ruang kantor, administrasi perkantoran, bidang kesehatan hewan
Analisis Kualitas Layanan Program Sedudo (Sistem Elektronik Terpadu Desa Online) Dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk Romzi Abimanyu Qothrunnada; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan kualitas layanan publik melalui implementasi E-Government merupakan fokus utama, sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Presiden No. 01 Tahun 2014. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nganjuk mengimplementasikan program SEDUDO (Sistem Elektronik Terpadu Desa Online) sebagai upaya transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kualitas layanan elektronik SEDUDO berdasarkan pengalaman dan persepsi pengguna serta petugas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci (petugas teknis dan manajerial) serta informan pendukung (masyarakat pengguna), dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dengan kerangka dimensi e-SERVQUAL (Efisiensi, Reliabilitas, Ketanggapan, Jaminan, dan Empati). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Reliabilitas (keandalan sistem dan akurasi data) telah terwujud secara optimal. Namun, dimensi Ketanggapan dan Empati ditemukan sebagai tantangan utama, di mana pengguna sering mengeluhkan lambatnya respons petugas helpdesk daring dan kurangnya komunikasi personal dalam penanganan kendala. Disimpulkan, Program SEDUDO berhasil menciptakan layanan yang reliable, tetapi perlu penguatan pada aspek humanware (SDM) untuk mencapai kualitas layanan yang optimal dalam konteks pelayanan publik digital.

Page 3 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 3 (2024) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023): Kebijakan dan Tatakelola Lembaga Publik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan