cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryo Kunto
Contact Email
haryowibisono@unesa.ac.id
Phone
+6281211037758
Journal Mail Official
innovant@unesa.ac.id
Editorial Address
Jl. Ketintang, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 30261805     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan tiga kali dalam setahun dengan akses terbuka. Inovant diterbitkan sejak tahun 2023 oleh Prodi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal ini mencakup pembahasan terkait Kebijakan Publik, Manajemen Pelayanan Publik, Pemerintahan, Manajemen Kepegawaian, dan Inovasi terapan di sektor publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "vol. 4 no. 2 (2026)" : 21 Documents clear
OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DIGITAL: (Studi tentang Pemanfaatan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang) Dewi Erviana; Yuni Lestari
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v3i4.41876

Abstract

Pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital menjadi kebutuhan penting dalam era transformasi pelayanan publik. Di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas layanan. Penelitian ini mendeskripsikan kualitas pelayanan IKD dengan pendekatan kualitatif dan teori E-Service Quality dari Zeithaml, Parasuraman, dan Malhotra (2005) , yang meliputi: efisiensi, ketersediaan sistem, pemenuhan, privasi, responsivitas, kompensasi, dan kontak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek efisiensi, proses layanan seperti pengajuan perubahan data dan pembuatan dokumen masih mengharuskan kehadiran langsung ke kantor pelayanan, sehingga belum mencerminkan optimalisasi digital. Dalam indikator ketersediaan sistem, ditemukan seringnya gangguan teknis seperti gagal login dan verifikasi yang tidak konsisten, yang menghambat aksesibilitas layanan. Dalam indikator Pemenuhan fitur aplikasi juga belum maksimal, terlihat dari belum tersedianya fitur pengajuan dokumen secara mandiri. Dari indikator privasi dan keamanan, walaupun aplikasi telah dilengkapi sistem keamanan, kekhawatiran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi masih cukup tinggi. Pada indikator responsivitas, tanggapan terhadap keluhan pengguna tergolong lambat dan tidak semua permasalahan bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Dalam aspek kompensasi, tidak terdapat mekanisme yang jelas untuk memberikan ganti rugi atau solusi atas kendala layanan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Sementara itu, pada indikator kontak, tidak adanya sitem pengaduan resmi sehingga masyarakat harus datang langsung jika terjadi kendala. Saran penelitian ini antara lain: (1) Pada indikator efisiensi: Layanan IKD perlu diintegrasikan penuh secara digital dan disosialisasikan secara luas agar masyarakat tak perlu hadir langsung. (2) Pada indikator ketersediaan Sistem: Stabilitas aplikasi harus ditingkatkan dengan fitur pemulihan akun mandiri dan dukungan teknis di kecamatan. (3) Pada indikator pemenuhan: aplikasi perlu menyediakan fitur pengajuan dokumen dan panduan digital agar layanan lebih lengkap dan mudah diakses. (4) Pada indikator privasi dan keamanan: perlu edukasi perlindungan data, sistem keamanan yang kuat, dan pemulihan akun yang praktis. (5) Pada indikator responsivitas: fitur bantuan digital dan penambahan petugas kecamatan diperlukan agar keluhan cepat ditangani. (6) Pada indikator kompensasi: harus ada kompensasi jelas dan alur penanganan keluhan agar hak pengguna terlindungi. (7) Pada indikator kontak: jalur komunikasi resmi dan fitur pengaduan aplikasi harus diperkuat untuk respon cepat dan terdokumentasi. Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Pelayanan Publik, E-Service Quality, Kecamatan Kesamben, Optimalisasi Layanan.
Analisis Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata Di Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Rahmad Afri Ramdani; Yuni Lestari
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v3i4.44243

Abstract

Program Pemberdayaan Desa Wisata merupakan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya melalui pengembangan potensi kepariwisataan yang ada pada suatu daerah pedesaan. Desa Tlemang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi alam maupun kebudayaan yang melimpah, sehingga berpeluang untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata. Observasi awal ditemukan bahwa potensi wisata yang ada di Desa Tlemang belum dapat dimaksimalkan, dikarenakan kurang optimalnya keberadaan pokdarwis serta kurangnya antusias dari masyarakat setempat sehingga tidak ada pergerakan yang dapat memaksimalkan potensi tersebut. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi serta analisis tentang pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata di Desa Tlemang. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan dari observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi). Fokus teori penelitian ini mengacu pada teori pemberdayaan ACTORS yang memiliki 6 indikator, yaitu Authority (Wewenang), Confidence and Competence (Rasa Percaya Diri dan Kemampuan), Trust (Kepercayaan), Opportunities (Peluang), Responsibilities (Tanggung jawab), Support (Dukungan). Hasil penelitian menunjukan bahwa wewenang sudah diberikan sepenuhnya kepada Pokdarwis Bukit Inggil, namun rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan tersebut hanya bisa dimaksimalkan ketika ada inisiator program saja, sedang dalam internal mereka belum ada yang berperan sebagai inisiator. Rasa percaya diri terhadap kemampuan serta kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengembangan Desa Wisata akan muncul dan menghasilkan antusias masyarakat jika ada program pemicu dan pendampingan saja. Antusias dari masyarakat yang belum stabil menyebabkan peluang dari pengembangan Desa Wisata kurang maksimal. Ditambah lagi dengan terbatasnya akses kerjasama dengan pihak luar, sehingga kesulitan dalam mencari dukungan untuk pengembangan Desa Wisata. Kata kunci: Analisis, Desa Tlemang, Pokdarwis Bukit Inggil.
Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jenggirat Tangi Desa Karangsari, Kabupaten Banyuwangi Fenny Indah Sahilla; Weni Rosdiana
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v3i4.44253

Abstract

Implementasi kebijakan BUMDes merupakan proses penting dalam pengembangan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat. BUMDes Jenggirat Tangi dibentuk pada 18 Desember 2018 yang berlandaskan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 tentang “Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jenggirat Tangi”. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Jenggirat Tangi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. BUMDes Jenggirat Tangi bergerak dalam bidang usaha jasa yaitu fotokopi dan kelengkapan ATK, usaha sewa seperti persewaan sound system, untuk saat ini juga sedang menjalankan program pengelolaan sampah, selain itu juga usaha pelayanan samsat. Namun, tantangan yang dihadapi yaitu usaha permodalan yang tidak berkelanjutan dan pendapatan asli desa dari BUMDes yang masih rendah, hanya mencapai 30% dari total usaha. Hasil penelitian ini menggunkan teori Van Meter dan Van Horn yang memiliki enam indikator yaitu Ukuran dan Tujuan belum sepenuhnya tercapai karena masih ada tujuan yang belum tercapai, karena belum ada program yang terencana dan juga karena dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana. Sumber daya pada kebijakan ini juga belum maksimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia maupun finansial, Karakteristik organisasi pelaksana dinilai belum efektif, masih terdapat ketidakpuasan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksana kebijakan. Komunikasi antar organisasi sudah baik, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, masih terjadi miskomunikasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait BUMDes. Sikap para pelaksana menunjukan sikap positif namun keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi membuat pelaksana kebijakan tidak maksimal. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi sangat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Rendahnya partisipasi masyarakat, politisasi pengelolaan BUMDes, serta keterbatasan ekonomi lokal menjadi hambatan utama dalam keberhasilan kebijakan ini.
Penyusunan SOP Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes Kota Surabaya Hasana Nur Fatimah
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v3i4.44333

Abstract

Pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah pilar good governance. Kelurahan Karangpoh, Surabaya, menghadapi kendala seperti prosedur rumit, ketidakpastian waktu, dan kurangnya transparansi akibat tidak adanya Standar Operasional Prosedur resmi untuk layanan administrasi non-kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan administrasi publik di Kelurahan Karangpoh. Metode penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE, meliputi, Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Penyusunan SOP didasarkan pada Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. Penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara, dan diskusi bersama aparatur kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap analisis kebutuhan penyusunan SOP belum berjalan optimal karena ketiadaan tim penyusun SOP formal, tahap perancangan tidak ditemukan kendala karena berhasil mengidentifikasi lima layanan prioritas, tahap pengembangan ditemukan kendala dalam aspek keterukuran dan efisiensi yang belum sepenuhnya tercapai dalam praktik, tahap implementasi terdapat ketidaksesuaian antara standar waktu dalam SOP dengan kondisi nyata di lapangan, serta tahap evaluasi dan monitoring tidak ada kendala bahkan menunjukkan adanya dampak positif SOP terhadap peningkatan kinerja pelayanan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur di Kelurahan Karangpoh dan instansi lainnya.
Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sampah Desa (Studi Kasus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Jatidukuh Kabupaten Mojokerto) Imelda Ika Putri; Agus Prastyawan
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v3i4.44366

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah desa, khususnya yang tergabung dalam organisasi PKK di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Permasalahan lingkungan akibat pengelolaan sampah yang kurang optimal menjadi latar belakang penelitian ini. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari kepala desa, ketua PKK, anggota PKK, pengurus bank sampah, dan nasabah bank sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan cukup aktif dalam tahap pengambilan keputusan dan sosialisasi, tetapi masih rendah pada tahap pelaksanaan teknis bank sampah, seperti pemilahan, penimbangan, dan pengelolaan hasil. Manfaat ekonomi dari kegiatan bank sampah bagi perempuan belum optimal, meskipun manfaat sosial berupa peningkatan kesadaran lingkungan sudah dirasakan. Hambatan utama partisipasi perempuan adalah keterbatasan waktu, kurangnya koordinasi, dan rendahnya rasa memiliki terhadap program. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan teknis, penguatan koordinasi antara PKK dan pengurus bank sampah, serta penciptaan forum evaluasi yang lebih inklusif.
Analisis Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Noor Kemalia; dian arlupi utami
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v3i4.44382

Abstract

Pengelolaan arsip dinamis aktif merupakan bagian penting dalam sistem kearsipan, khususnya dalam mengatur keluar masuk arsip untuk kegiatan administrasi sehari-hari di suatu instansi. Arsip yang tidak dikelola dengan baik bisa menghambat pelayanan dan proses pengambilan keputusan. Bappeda Gresik adalah salah satu instansi yang menghasilkan dan memanfaatkan banyak dokumen penting dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan arsip dinamis aktif di Bappeda Gresik dilakukan, yang mencakup proses penciptaan arsip, penggunaan arsip dalam kegiatan, pemeliharaan agar arsip tetap teratur, serta penyusutan arsip melalui pemindahan, pemusnahan, atau penyerahan. Penelitian ini diterapkan dengan metode deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses penciptaan arsip di Bappeda Gresik telah berjalan sesuai alur administrasi umum, namun masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara digital. 2) Pada Tahap Penggunaan arsip belum didukung oleh sistem peminjaman dan pengembalian arsip yang tertib, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kehilangan dan kesulitan dalam pencarian dokumen arsip. 3) Tahap pemeliharaan arsip dilakukan oleh masing-masing bidang dengan cara manual dan menyimpannya dalam filling kabinet, namun belum disertai klasifikasi dan pengkodean yang baku. 4) Sementara itu, pada tahap penyusutan arsip belum dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku karena belum adanya kebijakan internal maupun prosedur terkait Jadwal Retensi Arsip (JRA). Dan dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pengelolaan arsip dinamis aktif di Bappeda Kabupaten Gresik belum terlaksana secara optimal dan masih memerlukan perbaikan pada setiap tahapan. Dibutuhkan sistem pengelolaan arsip yang lebih terstruktur, fasilitas pendukung yang memadai, serta peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang kearsipan untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien
Evaluasi Kebijakan Stiker Keluarga Miskin Di Kota Surabaya (Studi Pada Kelurahan Gunung Sari) Nurhaya Fadiah; Agus Prastyawan
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v3i4.44393

Abstract

Abstrak Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu penting yang dihadapi oleh berbagai daerah, termasuk Kota Surabaya. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah ini adalah melalui program penempelan stiker keluarga miskin sebagai bentuk identifikasi penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis bagaimana Evaluasi Kebijakan Stiker Keluarga Miskin di Kota Surabaya (Studi Pada Kelurahan Gunung Sari). Metode penelitian yang digunakan adalah deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan stiker keluarga miskin dengan menggunakan kriteria evaluasi oleh Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi efektivitas, kebijakan belum optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat dan tidak adanya sistem pelaporan pelepasan stiker yang tertib. Dari aspek efisiensi, pelaksanaan dinilai hemat sumber daya karena menggunakan tenaga dan waktu dari struktur masyarakat yang sudah ada. Kecukupan kebijakan masih dipertanyakan karena belum seluruh penerima stiker memperoleh bantuan, serta menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Dalam hal pemerataan, masih terdapat ketimpangan, khususnya bagi warga yang tinggal di kos atau kontrakan yang sulit dijangkau kebijakan. Dari segi responsivitas, muncul penolakan masyarakat terhadap stiker karena alasan stigma dan kurangnya partisipasi. Sementara pada kriteria ketepatan, pemasangan dinilai cukup tepat sasaran, tetapi pelepasan stiker tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi warga secara nyata. Secara keseluruhan, kebijakan ini masih memerlukan perbaikan agar lebih adil, tepat sasaran, dan diterima masyarakat. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Stiker Keluarga Miskin Abstract Poverty remains a significant issue faced by various regions, including Surabaya City. One of the government's efforts to address this issue is the implementation of the poor family sticker program as a form of identification for aid recipients. This study aims to analyze the evaluation of the Poor Family Sticker Policy in Surabaya City, with a case study conducted in Gunung Sari Subdistrict. The research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The focus of this study is the policy evaluation using William N. Dunn’s criteria, which include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results show that in terms of effectiveness, the policy has not been optimal due to limited public understanding and the absence of a structured reporting system for sticker removal. In terms of efficiency, implementation is considered cost-effective by utilizing existing community resources. The adequacy of the policy is still in question, as not all sticker recipients receive aid, and the sticker can create social discomfort. Regarding equity, disparities remain, especially for residents living in rented or boarding houses who are harder to reach. In terms of responsiveness, public rejection of the sticker is evident due to stigma and lack of participation. For appropriateness, the placement of stickers is generally on target, but sticker removal does not always reflect actual economic conditions. Overall, this policy still requires improvements to be more equitable, targeted, and accepted by the community
Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Desa Kediren Kabupaten Lamongan) Ach Bayu Aji Pamungkas; Agus Prastyawan
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v3i4.44406

Abstract

Peran perempuan memiliki pengaruh penting dalam pengelolaan lingkungan, khususnya dalam kegiatan pengurangan dan pemanfaatan sampah rumah tangga. Bank Sampah Bumi Asri merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berada di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif serta menganalisis secara kritis peran perempuan dan berbagai faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam aktivitas pengelolaan sampah di Bank Sampah Bumi Asri. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui rancangan studi kasus. Prosedur pengumpulan data mencakup observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara selektif menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah partisipan sebanyak sepuluh orang yang dianggap memiliki relevansi dan pengetahuan sesuai dengan fokus penelitian, terdiri dari lima orang pengurus pengelola Bank Sampah, empat orang nasabah aktif, dan satu orang Kepala Desa Kediren. Penelitian ini menggunakan teori peran dari Soekanto sebagai kerangka berfikir yang mengklasifikasikan peran ke dalam tiga kategori utama yaitu: peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Bumi Asri mencakup: Peran Aktif yang dijalankan oleh pengurus inti dalam menggerakkan, mengelola, dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah; Peran Partisipatif yang terlihat dari keterlibatan perempuan dalam kegiatan rutin seperti pemilahan dan penyetoran sampah; sementara Peran Pasif hampir tidak ditemukan karena mayoritas perempuan menunjukkan keterlibatan langsung. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi peran perempuan antara lain adalah faktor kesadaran, kebiasaan, dan manfaat ekonomi yang dirasakan dari hasil pengelolaan sampah.
Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Lestari di Dusun Seketi Mojokerto Khurrotul Aini; Prasetyo Isbandono
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v3i4.44418

Abstract

Penelitian ini mengkaji seberapa efektif pelaksanaan program Bank Sampah Lestari di Dusun Seketi, Mojokerto dalam menangani permasalahan sampah dan mendukung ekonomi warga. Program ini mengadopsi konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan memberikan manfaat finansial bagi masyarakat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program memiliki dampak positif dalam mengurangi volume sampah dan memberi insentif ekonomi, meskipun masih menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi warga, keterbatasan akses lokasi, dan kurangnya penyuluhan. Meski menghadapi tantangan, Bank Sampah Lestari tetap memiliki potensi sebagai contoh praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan apabila mendapat dukungan sosialisasi yang intensif, peningkatan sarana prasarana, serta kerja sama aktif antara masyarakat dan pemerintah setempat. Hasil evaluasi ini menyoroti pentingnya kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi lokal dan perlunya penguatan sumber daya manusia untuk menunjang kelangsungan program. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan model serupa di wilayah lain.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA SURABAYA (STUDI PADA PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN PAKIS) Mayla Tri Yunindah; Agus Prastyawan
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v3i4.44485

Abstract

Permasalahan permukiman kumuh masih menjadi isu strategis dalam pembangunan perkotaan, termasuk di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui berbagai kebijakan berupaya meningkatkan kualitas permukiman kumuh agar masyarakat dapat tinggal di hunian yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Pakis, Kota Surabaya, dengan menggunakan enam indikator implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci dari instansi terkait serta masyarakat setempat, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diimplementasikan dengan cukup baik melalui perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan sanitasi. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kurang optimalnya koordinasi antar instansi menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan sumber daya teknis serta penguatan kolaborasi antarorganisasi pelaksana agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Page 1 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026) Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 3 (2024) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023): Kebijakan dan Tatakelola Lembaga Publik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan More Issue