cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryo Kunto
Contact Email
haryowibisono@unesa.ac.id
Phone
+6281211037758
Journal Mail Official
innovant@unesa.ac.id
Editorial Address
Jl. Ketintang, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 30261805     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan tiga kali dalam setahun dengan akses terbuka. Inovant diterbitkan sejak tahun 2023 oleh Prodi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal ini mencakup pembahasan terkait Kebijakan Publik, Manajemen Pelayanan Publik, Pemerintahan, Manajemen Kepegawaian, dan Inovasi terapan di sektor publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 220 Documents
 13   14   15   16   17 
Analisis Perhitungan Beban Kerja Mental Menggunakan Metode Pengukuran National Aeronautics And Space Administration Task Load Index (Nasa-Tlx) Pada Pegawai Di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Tipe A1 Kota Yogyakarta Eka Puji Rahayu; Rosdiana, Weni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beban kerja dapat dirasakan baik fisik ataupun mental. Banyaknya tuntutan pekerjaan pada pegawai di KPPN Tipe A1 Kota Yogyakarta menimbulkan permasalahan mental yang dapat mengganggu keberhasilan pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tingkat beban kerja mental yang dirasakan oleh pegawai di KPPN Tipe A1 Kota Yogyakarta dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja mental pegawai di KPPN Tipe A1 Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan di KPPN Tipe A1 Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner berdasarkan metode NASA-TLX. Kuisioner tersebut dibagikan melalui google form. Metode tersebut terdapat enam indikator utama yaitu Mental Demand, Temporal Demand, Physical Demand, Performace, Effort, dan Frustation Level. Hasil perhitungan menunjukan bahwa 56% pegawai memiliki tingkat beban kerja mental sedang dan 44% memiliki tingkat beban kerja mental tinggi. Indikator Temoral Demand paling mempengaruhi beban kerja mental dengan hasil 23%, indikator Mental Demand sebesar 22%, indikator Performance sebesar 21%, indikator Effort sebesar 17%, indikator Frustation Level sebesar 10%, dan terendah Physical Demand sebesar 7%. KPPN Tipe A1 Kota Yogyakarta diharapkan segera melakukan evaluasi agar permasalahan beban kerja mental tidak menghambat dan mempengaruhi hasil pekerjaan.
PENERAPAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA JABATAN PELAKSANA PENGOLAH DATA DAN INFORMASI DI SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURABAYA Amelia, Elsi Tri; Rosdiana, Weni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis beban kerja adalah metode sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi berdasarkan volume pekerjaan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya tim analisis beban kerja dan ketidakseimbangan antara jumlah pegawai ideal dengan pegawai yang tersedia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan analisis beban kerja pada jabatan Pengolah Data dan Informasi di Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian mengacu pada tahapan analisis beban kerja menurut Perka BKN No. 9 Tahun 2022 dan Permenpan RB No. 1 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap persiapan belum optimal karena belum dibentuk tim khusus. Pengumpulan data hanya menggunakan kuesioner. Pengolahan data dilakukan berdasarkan tugas per tugas dengan perbedaan dalam asumsi waktu kerja efektif, yaitu 75.000 menit/tahun dan 103.000 menit/tahun, yang menghasilkan perbedaan jumlah kebutuhan pegawai. Hasil perhitungan menunjukkan kebutuhan ideal sebanyak 3 pegawai, namun realisasi saat ini hanya 2 pegawai. Verifikasi dan validasi dilakukan melalui Surat Keputusan hasil perhitungan. Saran yang diberikan meliputi pembentukan tim analisis beban kerja, pemenuhan kebutuhan pegawai, penggunaan metode observasi dan wawancara, serta pendampingan kepada pejabat terkait.
Implementasi Kebijakan Program SELANTANG (Sekolah Lansia Tangguh) “Sri Rejeki” di Kelurahan Babatan Kota Surabaya Dela Ayu Windani; Rosdiana, Weni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Sekolah Lansia Tangguh “Sri Rejeki” di Kelurahan Babatan Kota Surabaya adalah salah satu upaya untuk mewujudkan Lansia Tangguh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendreskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Sekolah Lansia Tangguh “Sri Rejeki” di Kelurahan Babatan Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Fokus penelitian menggunakan 6 indikator menurut dari Van Metter Van Horn untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan yaitu 1) Standar dan Tujuan Kebijakan, belum maksimal karena masih terdapat kebijakan tujuan yang belum tercapai. 2) Sumber Daya, yang terdiri dari sumber daya manusia dan sudah kompeten, sumber daya dana/anggaran yang perlu ditambah untuk pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan, dan sumber daya sarana dan prasarana tidak ada hambatan. 3) Karakteristik Agen Pelaksana, para pelaksana program dari pihak DP3APPKB hingga pengelola program telah melaksanakan tugas dan fungsinya serta menaati pedoman dan mendukung adanya segala ketentuan dalam pelaksanaan program SELANTANG. 4) Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana, respon yang diberikan masyarakat dan pelaksana program positif. Namun, terdapat implementor yang kurang berkomitmen. 5) Komunikasi Antar anggota dan Aktivitas Pelaksana, komunikasi antara organisasi dengan pelaksana kegiatan sudah baik, tetapi komunikasi pengelola program dengan lansia kurang inisiatif. 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, secara ekonomi dan politik sudah mendukung pelaksanaan program karena membantu lansia dalam mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Namun, secara sosial adanya kendala yakni partisipasi lansia laki-laki sangat minim dan daya tangkap lansia yang rendah.
Pengembangan Wisata Bahari Tlocor Melalui Pentahelix Stakeholder Jenny Tsania Rahma Ningtyas; Rosdiana, Weni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan Wisata Bahari Tlocor menghadapi tantangan dalam penerapan komponen 4A, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan pelayanan pendukung (ancillary services). Masalah ini muncul akibat kurangnya koordinasi antar stakeholder pentahelix, yang meliputi pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku usaha, dan media. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan wisata ini melalui kolaborasi pentahelix. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian adalah penerapan komponen 4A dari Cooper, yaitu atraksi (attractions), amenitas (amenities), aksesibilitas (accessibility), dan pelayanan pendukung (ancillary services), serta peran lima unsur pentahelix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi komponen 4A di Tlocor belum optimal. Terdapat kebutuhan pengembangan atraksi untuk menarik lebih banyak wisatawan, serta kendala pelayanan pendukung akibat masalah status kepemilikan lahan yang menghambat investasi. Selain itu, kontribusi akademisi, media, dan bisnis masih kurang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan forum komunikasi dan koordinasi rutin antar stakeholder, serta penyelesaian masalah kepemilikan lahan untuk mendukung pengembangan wisata yang lebih berkelanjutan.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik di Kelurahan Tambaksari Niki Nurya Silva; Rosdiana, Weni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik di Kelurahan Tambaksari, Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah Research and Development (R&D) model Borg dan Gall, yang meliputi tahapan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba lapangan, revisi, dan diseminasi. Penyusunan SOP mengacu pada Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Walikota Surabaya terkait standar pelayanan kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP yang dikembangkan berhasil memperjelas alur kerja dan pembagian tugas pelaksana, sehingga meningkatkan konsistensi, efisiensi, dan transparansi pelayanan. Proses penyusunan yang melibatkan wawancara dan observasi lapangan memastikan SOP berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Uji coba menunjukkan SOP dapat diimplementasikan tanpa mengganggu aktivitas rutin dan mendorong pelayanan yang lebih cepat dan tertib. Dengan demikian, SOP ini berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan sinergi antar pelaksana di kelurahan serta dapat menjadi model bagi kelurahan lain dalam memperbaiki pelayanan publik.
Efektivitas Program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Karah Enggar Pradini; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi layanan kependudukan berbasis elektronik yang menampilkan data pribadi seperti KTP dan KK dalam aplikasi digital untuk memberikan kemudahan, keamanan dan efisiensi dalam penggunaan identitas kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program aktivasi IKD di Kelurahan Karah Kota Surabaya, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan Teori Duncan dengan indikator Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program aktivasi IKD di Kelurahan Karah berjalan cukup efektif, namun masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan. Keterbatasan perangkat dan preferensi warga terhadap KTP fisik menjadi kendala. Sosialisasi telah dilakukan dengan berbagai cara, namun belum merata, sehingga masih terdapat warga yang belum memahami manfaat IKD. Sarana prasarana cukup memadai, namun gangguan sistem SIAK menjadi hambatan. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum, waktu pelayanan yang telah diatur secara efisien, prosedur yang mudah, serta responsivitas petugas dan sarana prasarana yang memadai. Faktor penghambat antara lain tantangan dalam menjangkau warga lanjut usia dan kurang terbiasa dengan teknologi, minimnya pemahaman masyarakat, dan gangguan sistem SIAK. Saran dalam penelitian ini yaitu peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi mengenai IKD, memberikan edukasi mengenai kesetaraan legalitas IKD dengan KTP fisik dan mendorong kerja sama lintas instansi agar IKD mulai diakui dalam layanan publik, serta gangguan sistem SIAK dapat dilaporkan secara berkala.
DISIPLIN PEGAWAI MELALUI ABSENSI FINGERPRINT DI KANTOR KELURAHAN DUKUH PAKIS SURABAYA: Disiplin Pegawai Efendy Agtus Firmansyah; Gading Gamapura
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya kedisiplinan sebagai faktor penentu kinerja pegawai, khususnya di instansi pemerintah. Meskipun sistem absensi fingerprint telah diterapkan sebagai upaya peningkatan disiplin, masih ditemukan beberapa pegawai yang belum melaksanakan absensi secara optimal. Selain itu, beban kerja yang tinggi dan tugas-tugas mendadak di luar jam kerja turut menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kedisiplinan, khususnya dalam hal ketepatan waktu kehadiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan absensi fingerprint mampu menekan angka keterlambatan pegawai. Tercatat terjadi kenaikan jumlah menit keterlambatan dari bulan sebelumnya, dan pimpinan turut aktif memberikan teguran bagi pegawai yang indisipliner. Dan belum adanya sistem reward untuk pegawai yang disiplin menjadi salah satu kelemahan dalam penerapan kebijakan ini. Dengan demikian, sistem absensi fingerprint dapat berjalan cukup efektif dalam mendukung peningkatan disiplin pegawai, meskipun masih perlu adanya evaluasi, terutama dalam hal pemberian penghargaan atau reward agar motivasi kerja semakin meningkat.
Implementasi Program Pelayanan Malam Dalam Pemberian Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Made Kota Surabaya Maulana, Armanda; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya, khususnya Kelurahan Made yang tidak memiliki waktu luang pada jam kerja reguler. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program Pelayanan Malam di Kelurahan Made serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari Lurah, Kepala Seksi, staf pelaksana, dan masyarakat penerima layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar observasi. Analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pelayanan malam di Kelurahan Made cukup berjalan baik ditinjau dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut teori dari George C. Edwards III. Namun, ditemukan kendala seperti: minimnya dokumentasi tertulis, visualisasi informasi, dan partisipasi masyarakat (komunikasi); belum adanya pelatihan teknis, keterbatasan fasilitas, serta ketiadaan anggaran khusus (sumber daya); absennya surat tugas resmi dan sistem insentif yang terstruktur (disposisi); serta rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya media informasi, dan terbatasnya personel pendukung (struktur birokrasi). Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya optimalisasi dari sumber daya dan penguatan koordinasi antar pihak agar Program Pelayanan Malam dapat berjalan lebih efisien dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Peneliti menyarankan adanya pengadaan fasilitas tambahan, pelatihan berkala, serta sosialisasi yang lebih masif dan terstruktur.
Peran Kepala Desa Dalam Program Pengelolaan Sampah Di Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Fadhilla, Faiza Berliana; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Kepala Desa Dalam Program Pengelolaan sampah yang ada di Desa Kediren.Pencemaran lingkungan akibat sampah plastik dan sampah rumah tangga menjadi masalah besar di desa. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui peran kepala desa dalam mengatasi masalah sampah di desa, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah.Pengelolaan sampah yang baik merupakan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kelestarian ekosistem. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalahmenurut Tjokroamindjojo yang terdiri dari 3 indikator antara lain Motivator, Fasilitator, Mobilisator. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan Peran Kepala Desa sebagai Motivator, kepala desa kurang dalam memberikan motivasi kepada masyarakat desa mengakibatkan kurangnya partisipasi aktif dalam melakukan program pengelolaan sampah. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat serta perbedaan karakter dan individu warga yang mengakibatkan tidak efektifnya program.Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator, upaya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih terbatas. Hambatan dalam pelaksanaan adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa yang mengakibatkan kurangnya fasilitas yang memadai. Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator, keberadaan tengkulak yang masih memasuki desa dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program. Ketidaktegasan kepala desa menyebabkan tengkulak masih aktif memasuki desa untuk melakukan penukaran sampah dengan masyarakat. Saran dari penelitian ini ialah sebagai Motivator, kepala desa dapat lebih proaktif sebagai motivator dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebagai Fasilitator, kepala desa dapat menyusun program pelatihan lanjutan yang terstruktur dan berkelanjutan. kepala desa dapat menyusun rencana anggaran yang lebih komprehensif swngan mengalokasikan dana khusus untuk pembelian fasilitas yang lebih mendukung. Sebagai Mobilisator, Kepala desa dapat mengambil langkah yang lebih tegas dan tersetruktur untuk mengatasi keberadaan tengkulak yang masih mengganggu sistem bank sampah.
Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Krisis Air Bersih Akibat Musim Kemarau Di Kecamatan Sukosewu Desa Sumberjokidul Kabupaten Bojonegoro Suryandari, Heppy; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketersediaan air bersih sangat penting bagi masyarakat. Di Desa Sumberjokidul, Kecamatan Sukosewu, krisis air saat kemarau masih menjadi masalah utama yang berdampak pada kesejahteraan warga. Penelitian ini mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam mengatasi krisis tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan teori peran Ryaas Rasyid: regulator, dinamisator, dan fasilitator. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa sebagai regulator belum optimal, terlihat dari belum adanya Peraturan Desa khusus pengelolaan air bersih, minimnya sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2021 dan UU No. 17 Tahun 2019, serta ketiadaan alokasi anggaran khusus dalam APBDes yang menghambat keberlanjutan regulasi dan pengawasan. Sebagai dinamisator, terlihat dari adanya dialog dalam Musrenbang, namun belum ada program edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara sistematis, potensi Karang Taruna juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam peran fasilitator, pemerintah desa menyediakan infrastruktur air, tetapi belum didukung perencanaan anggaran yang berkelanjutan dan sistem distribusi yang adil. Hambatan internal seperti kapasitas aparatur yang terbatas dan anggaran yang minim, serta hambatan eksternal berupa lemahnya koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta kurangnya dukungan teknis, secara signifikan menghambat optimalisasi peran pemerintah desa. Saran penelitian ini antara lain: (1) Sebagai Regulator, pemerintah desa perlu menyusun Perdes khusus, manfaatkan UU No.17/2019 dan Perda No.5/2021, perkuat pengawasan, alokasikan anggaran, dan lakukan evaluasi berkala. (2) Sebagai Dinamisator, pemerintah desa harus inisiasi program edukasi dan pelibatan masyarakat, maksimalkan peran Karang Taruna, serta fasilitasi forum musyawarah rutin. (3) Sebagai Fasilitator, pemerintah desa perlu alokasikan dana APBDes untuk pemeliharaan infrastruktur, libatkan warga, dan jalin kerja sama dengan pihak eksternal untuk dukungan teknis dan pendanaan.

Page 15 of 22 | Total Record : 220

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 3 (2024) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023): Kebijakan dan Tatakelola Lembaga Publik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan