cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryo Kunto
Contact Email
haryowibisono@unesa.ac.id
Phone
+6281211037758
Journal Mail Official
innovant@unesa.ac.id
Editorial Address
Jl. Ketintang, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 30261805     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan tiga kali dalam setahun dengan akses terbuka. Inovant diterbitkan sejak tahun 2023 oleh Prodi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal ini mencakup pembahasan terkait Kebijakan Publik, Manajemen Pelayanan Publik, Pemerintahan, Manajemen Kepegawaian, dan Inovasi terapan di sektor publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 232 Documents
 20   21   22   23   24 
Penerapan E-Government Melalui Aplikasi SEPEKAN (Sistem Informasi Rekomendasi Perizinan Kelitbangan Dengan Digital Signature) Di Bappeda Kabupaten Gresik Andrea Puspita; Prasetyo Isbandono
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v4i1.45015

Abstract

Pemerintahan Kabupaten Gresik khususnya pada Bappeda Kabupaten Gresik mewujudkan penerapan E-Government melalui inovasi aplikasi SEPEKAN (Sistem Informasi Rekomendasi Perizinan Kelitbangan Dengan Digital Signature). Pelayanan pembuatan surat izin rekomendasi penelitian/survei/KKN/riset/PKL belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal. Di dalam aplikasi SEPEKAN masih ada beberapa kendala dalam prosdur pelayanan seperti seringkali terjadi bug pada saat pengisian kuisioner, tidak ada informasi terhadap kuota magang, kurang diketahuinya aplikasi SEPEKAN oleh masyarakat secara umum. Tujuan penelitian ini adalah memberikan evaluasi terhadap penerapan E-Government melalui aplikasi SEPEKAN dalam mewujudkan pelayanan publik untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas serta transparansi penyelengaraan pemerintahan, yang bisa diakses dengan cepat, dimanapun dan kapanpun dengan minimal kendala di Bappeda Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi, kemudian dikaitkan dengan teori menurut Indrajit (2006) yaitu terdapat tiga elemen penting untuk mencapai suksesnya E-Government yaitu Support, Capacity, dan Value Hasil penelitian menunjukkan indikator support yang meliputi pencapaian visi dan misi, tersedianya alokasi sumber daya manusia, finansial, dan dukungan infrstruktur serta suprastruktur sudah tercukupi. Dalam mendukung penerapan E-Government melalui aplikasi SEPEKAN. Namun masih kurang meratanya sosialisasi kepada masyarakat secara umum akan keberadaan aplikasi SEPEKAN. Pada indikator capacity, sumber daya finansial sudah terpenuhi dalam tata kelola aplikasi SEPEKAN. Namun dari infrastruktur teknologi masih sering terjadi bug pada saat pengisian kuisioner dan masih terdapat fitur yang belum lengkap. Pada indikator value, masyarakat mendapatkan manfaat yang signifikan dalam hal efisien waktu, biaya, dan tenaga dalam pengurusan surat izin rekomendasi penelitian/survei/KKN/riset/PKL Namun masih terdapat kendala yang dirasakan masyarakat seperti jaringan yang tidak stabil dan kurangnya pemahaman sebagian masyarakat dalam menggunakan aplikasi. Disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SEPEKAN belum sepenuhnya optimal serta memerlukan perbaikan berkelanjutan di sistem, serta taktik sosialisai yang lebih merata untuk memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan optimal.
GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA WR KABUPATEN SIDOARJO Helmi Rizqi Romadhon
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v4i1.51868

Abstract

Kepemimpinan kepala desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam menciptakan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Salah satu gaya kepemimpinan yang relevan dalam konteks pemerintahan desa adalah kepemimpinan demokratis, yang menekankan keterlibatan bawahan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa WR Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan utama Kepala Desa dan perangkat desa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa WR tercermin dalam dua aspek utama, yaitu perilaku pemimpin demokratis dalam memimpin dan perilaku pemimpin demokratis dalam menghadapi bawahan. Kepala desa menerapkan komunikasi dua arah, memberikan ruang bagi bawahan untuk menyampaikan pendapat, serta tidak bersifat mengintimidasi dalam melakukan pengawasan. Namun, masih ditemukan kendala berupa belum meratanya profesionalisme bawahan akibat kedekatan personal dan kurang optimalnya transparansi publikasi kegiatan desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan demokratis di pemerintahan desa.
Efektivitas Pengawasan Pemerintah Desa terhadap Program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Bodag achmad irwan guzali guzali
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v3i4.49489

Abstract

This study examines the effectiveness of village government supervision over the implementation of Village-Owned Enterprise (BUMDes) programs, focusing on the savings and loan program of BUMDes Artha Tirta Niaga in Bodag Village, Panggul Subdistrict, Trenggalek Regency. The objective of this research is to analyze the effectiveness of village government supervision using William N. Dunn’s policy evaluation framework, which consists of three indicators: adequacy, responsiveness, and appropriateness. The research problem arises from the misuse of fund management within the savings and loan program, which led to the temporary suspension of the program by the village government and raised questions regarding the effectiveness of the supervisory function. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the effectiveness of village government supervision can be categorized as moderately effective. In terms of adequacy, supervision has involved various stakeholders, including village officials, the community, and the Village Community Empowerment Agency; however, it remains largely administrative rather than substantive. Regarding responsiveness, the village government has demonstrated a relatively prompt response to community reports through internal audits and village deliberation meetings, although follow-up actions have not been fully optimal. Meanwhile, in terms of appropriateness, the decision to suspend the program and establish a new management structure is considered appropriate as a corrective measure to improve BUMDes governance. Overall, the effectiveness of village government supervision over the BUMDes savings and loan program in Bodag Village is deemed fairly good, yet it requires enhanced supervisory capacity, stronger community participation, and the implementation of more systematic and sustainable audit mechanisms to achieve optimal outcomes. Keywords: Effectiveness, Supervision, Village Government, BUMDes, Loan and Savings Program, William N. Dunn.
MANAJEMEN BANK SAMPAH LESTARI PADA DESA JATIDUKUH KABUPATEN MOJOKERTO (STUDI PADA MANAJEMEN PARTISIPASI MASYARAKAT) Rahma; Weni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v4i1.50930

Abstract

Manajemen pengelolaan sampah yang sampai saat ini masih digunakan yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah. Cara tradisional inilah yang akhirnya berubah menjadi bentuk praktik pembuangan sampah sembarangan di tempat-tempat tertentu tanpa mematuhi ketentuan teknis yang telah ditentukan. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah merupakan upaya terencana guna mengurangi masalah lingkungan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen Bank Sampah Lestari pada Desa Jatidukuh Kabupaten Mojokerto dengan fokus pada manajemen partisipasi masyarakat yang mengacu pada fungsi manajemen menurut Henry Fayol yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanan fungsi manajemen telah berjalan baik saat tahun 2023 yang dimana saat itu program didampingi oleh tim Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) HIMASTAN Universitas Negeri Surabaya. Namun, keberlanjutan program bank sampah masih mengalami beberapa kendala seperti lemahnya koordinasi antar pihak, keterbatasan dukungan pemerintah desa, dan pengendalian yang tidak berkelanjutan sehingga partisipasi masyarakat belum optimal. Oleh karena itu, perlunya penguatan koordinasi dengan seluruh pihak terkait yang meliputi pemerintah desa, masyarakat, dan pengelola bank sampah. Selain itu, perlunya pengendalian dan evaluasi berlanjutan guna mendukung keberlanjutan program Bank Sampah Lestari serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Analisi Kualitas Layanan Publik Informasi Rekomendasi Survey Penelitian (SIROIS) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun: Analisis Menggunakan Model E-S-QUAL Marcela putri bernandy
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v4i1.52663

Abstract

Pelayanan publik berbasis digital terus berkembang seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, dan transparan. Untuk mendukung proses perizinan penelitian, magang, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun mengembangkan Sistem Informasi Rekomendasi Ijin Penelitian dan Survey (SIROIS) yang mulai diterapkan pada Januari 2022. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kualitas layanan SIROIS serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Informan dipilih secara purposive, meliputi pengelola SIROIS dan pengguna layanan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan landasan teori E-Service Quality (E-S-QUAL) dan E-Recovery Service Quality (E-RecS-QUAL) dari Zeithaml (2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan SIROIS belum sepenuhnya optimal. Rendahnya sosialisasi menyebabkan pemanfaatan layanan masih terbatas, sementara sistem masih mengalami gangguan teknis seperti error dan kendala unggah dokumen. Selain itu, terdapat perbedaan pemahaman antara Bangkesbangpol dan Diskominfo terkait pengelolaan sistem yang menimbulkan miskomunikasi. Ketika terjadi gangguan, layanan masih dialihkan melalui mekanisme manual. Maka diperlukan peningkatan sosialisasi, integrasi pengelolaan sistem, dan stabilitas teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan SIROIS, meningkatkan komunikasi dengan pihak Diskominfo Kab. Madiun selaku penyedia server dan pihak vendor supaya tidak terjadi miskomunikasi kembali
TATA KELOLA SISTEM E-ARSIP PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA irfanizzul052
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v4i1.52886

Abstract

Pengelolaan arsip merupakan komponen krusial dalam mendukung kelancaran proses administrasi pemerintahan, khususnya pada instansi yang memiliki tingkat intensitas tinggi dalam penciptaan serta pemanfaatan dokumen. Bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya menjadi salah satu unit kerja yang mengelola berbagai dokumen bernilai guna tinggi, sehingga memerlukan sistem pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola sistem e-Arsip yang diterapkan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini berfokus pada lima tahapan dalam siklus pengelolaan arsip elektronik sebagaimana dikemukakan oleh Read & Ginn (2016), yaitu pembuatan, klasifikasi, penggunaan dan distribusi, penyimpanan dan pemeliharaan, serta pemusnahan. Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data yang diterapkan meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan, sistem e-Arsip mampu mempermudah proses penyimpanan serta penelusuran dokumen. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala, khususnya pada fitur pencarian arsip yang dinilai cukup kompleks karena pengguna diwajibkan mengisi setidaknya tiga kolom pencarian, namun hasil yang ditampilkan sering kali tidak sesuai dengan dokumen yang dicari. Selain itu, kegiatan pemeliharaan arsip elektronik belum dilaksanakan terjadwal secara rutin, sehingga menimbulkan potensi resiko terhadap keberlanjutan dan keamanan data. Proses pemusnahan arsip elektronik juga belum pernah dilakukan sejak aplikasi mulai digunakan pada tahun 2018. Secara keseluruhan, tata kelola sistem e-Arsip pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya sudah berjalan, tetapi belum mencapai tingkat optimal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyederhanaan serta perbaikan pada sistem pencarian, penetapan jadwal pemeliharaan secara rutin, dan pelaksanaan pemusnahan arsip agar pengelolaan arsip elektronik dapat berlangsung secara lebih efektif. kata kunci: pengelolaan arsip elektronik, e-Arsip, tata kelola arsip, arsip digital, dan bagian organisasi sekretariat daerah kota surabaya
Analisis Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan E-KTP di Kelurahan Kedurus Kota Surabaya DEVIANA LASMARA; Weni Rosdiana
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v4i1.52943

Abstract

Pelayanan publik pada hakikatnya menyangkut aspek kehidupan yang luas, karena mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik dalam bentuk pelayanan fisik maupun jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan E-KTP di Kelurahan Kedurus Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan penyajian data dalam bentuk angka yang didukung penjelasan naratif. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang diperoleh melalui kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017, dengan konversi nilai menggunakan rumus SKM unit pelayanan dikalikan 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IKM pelayanan E-KTP di Kelurahan Kedurus sebesar 78,28 yang termasuk dalam kategori “baik”. Indikator biaya/tarif memperoleh nilai tertinggi dengan kategori “sangat baik”, sedangkan indikator sarana dan prasarana memperoleh nilai terendah dengan kategori “kurang baik”. Indikator lainnya seperti prosedur, waktu pelayanan, produk layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, serta penanganan pengaduan berada dalam kategori “baik”. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan secara umum telah berjalan cukup optimal, meskipun masih terdapat kendala pada penyampaian informasi persyaratan dan keterbatasan fasilitas akibat renovasi gedung. Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan terutama pada aspek sarana prasarana dan penyediaan informasi yang lebih jelas agar kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat dapat meningkat secara lebih optimal. Kata kunci: Pelayanan Publik, Kepuasan Masyarakat, Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat.
EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIKS-NG UNTUK PENDATAAN BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN DTSEN DI DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN Silfiana Safitri; Dewi Fitrotus Sa’diyah
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v4i1.53097

Abstract

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki tanggung jawab memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Di tengah tuntutan tata kelola yang semakin modern, pemanfaatan e-government memungkinkan integrasi lintas serta sinkronisasi data secara real time untuk meminimalkan duplikasi dan kesalahan sasaran. Penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia hadir sebagai instrumen utama dalam pengelolaan bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi SIKS-NG, mengidentifikasi kendala, serta mengkaji dampak kebijakan sentralisasi akses terhadap ketepatan sasaran bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Pasuruan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan analisis yang merujuk pada teori Indrajit (2016) melalui tiga elemen utama, yaitu support, capacity, dan value. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta diuji dengan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIKS-NG telah berjalan cukup efektif dan mampu memperkuat tata kelola data kesejahteraan sosial secara lebih terstruktur dan terdokumentasi. Dukungan kebijakan dan komitmen pimpinan menjadi fondasi penting dalam implementasi sistem ini. Kebijakan sentralisasi akses yang diterapkan sebagai upaya pengendalian justru memunculkan konsekuensi berupa meningkatnya beban administratif yang tinggi bagi operator dinas, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta perlambatan proses pelayanan. Meskipun infrastruktur teknologi relatif memadai dan sistem memberikan nilai administratif berupa peningkatan keteraturan, transparansi, dan kemudahan monitoring, nilai publik seperti kemudahan akses, percepatan layanan, dan ketepatan sasaran masih memerlukan penguatan. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas SDM, optimalisasi koordinasi, serta strategi desentralisasi terkontrol agar implementasi SIKS-NG lebih berkelanjutan.
Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro Nereiza Presilia Pingkan Kolopita
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v4i1.44598

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Kabupaten Bojonegoro. Undang-undang ini menetapkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya perlindungan anak dari dampak negatif perkawinan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap instansi terkait, seperti DP3AKB, KUA Kecamatan Kedungadem, dan Pengadilan Agama Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Kendala utama yang ditemukan meliputi lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya penyuluhan kepada masyarakat, serta prosedur dispensasi kawin yang masih longgar dan mudah disetujui. Selain itu, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) tertulis serta belum terbangunnya integrasi kelembagaan memperlemah pelaksanaan di lapangan. Dalam praktiknya, masing-masing instansi masih menjalankan tugas secara sektoral tanpa forum koordinasi yang berkelanjutan. Padahal, pendekatan yang terpadu sangat dibutuhkan untuk menghasilkan dampak yang lebih signifikan. Disarankan adanya penguatan dalam aspek teknis, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Sinergi antar lembaga pemerintah, tokoh agama, dan elemen masyarakat juga perlu diperkuat untuk menekan angka perkawinan anak secara lebih efektif.
Evaluasi Pengadaan Tanah Di Kota Surabaya (Studi Kasus : Desa Tambak Langon) Sonya Agustina Tobing
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v3i4.45326

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya di Desa Tambak Langon, Kecamatan Asemrowo. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pembangunan rumah pompa dan normalisasi sungai sebagai solusi penanggulangan banjir. Namun dalam pelaksanaannya, muncul beragam dampak sosial yang kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari warga terdampak, tokoh masyarakat, serta pihak dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik dari Samodra Wibawa yang mencakup empat dimensi utama: dampak terhadap individu, dampak terhadap organisasi, dampak terhadap masyarakat, serta dampak terhadap lembaga dan sistem sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat individu, warga mengalami tekanan psikis, kehilangan pekerjaan, serta ketidakpastian masa depan. Pada aspek organisasi, terjadi pelemahan fungsi RT/RW, disintegrasi organisasi sosial, dan hilangnya koordinasi antar lembaga lokal. Dampak terhadap masyarakat mencakup menurunnya kohesi sosial, ketimpangan informasi, ketidakadilan kompensasi, serta turunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, pada tataran lembaga dan sistem sosial, terjadi penurunan legitimasi pemerintah lokal, disfungsi sistem sosial warga, serta ketiadaan skema pemulihan sosial pasca relokasi. Dengan demikian peneliti memberikan rekomendasi dan saran pada dampak untuk individu, perlu disediakan layanan psikososial seperti konseling dan program trauma healing guna mengatasi tekanan psikis dan ketidakpastian masa depan, program pelatihan keterampilan dan bantuan pencarian kerja juga penting untuk mengurangi dampak kehilangan pekerjaan. Pada tingkat organisasi, penguatan fungi RT/RW harus menjadi prioritas dengan memberikan pelatihan dan dukungan agar mereka dapat kembali menjalankan peran koordinasi dan memfasilitasi komunikasi antarwarga serta antar lembaga lokal. Untuk masyarakat, perlu dibangun kembali kohesi sosial melalui kegiatan bersama dan transparansi informasi, serta memastikan kompensasi yang adil dan tepat waktu agar menumbuhkan rasa keadilan dan kepercayaan warga. Pada lembaga dan sistem sosial, pemerintah lokal harus meningkatkan legitimasi dengan melibatkan warga secara aktif dalam proses pengmbin keputusan dan perencanaanpasca relokasi. Selain itu, peru dirancang skema pemulihan sosial yang menyeluruh agar sistem sosial warga dapat berfungsi kembali dengan baik. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan pentingnya pendekatan partisipatif dan berkeadilan dalam kebijakan pengadaan tanah agar dampak negatif dapat diminimalisir.

Page 23 of 24 | Total Record : 232

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026) Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 3 (2024) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023): Kebijakan dan Tatakelola Lembaga Publik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan More Issue