Jurnal Justice Aswaja (JJA)
Jurnal ini bertujuan untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan Artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup Artikel yang diterbitkan (Focus and Scope) dalam jurnal ini membahas berbagai topik ilmu hukum seperti hukum Islam, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ekonomi syariah, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum adat.
Articles
6 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024"
:
6 Documents
clear
<![CDATA[Penyelesaian Kasus Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice ]]>
<![CDATA[Wigi]]>
<![CDATA[ Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk implementasi restorative justice terhadap penyelesaian ujaran kebencian di media sosial dan kendala-kendala yang dihadapi oleh institusi kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan normatif terhadap dasar-dasar aturan hukum pidana dan aturan perundang-undangan terkait dengan membandingkan penegakan hukum pidana menurut hukum pidana positif yang disingkronisasikan dengan penegakan hukum pidana yang berorientasi restorative justice. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi sistem restorative justice dalam kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon belum terlaksana dengan efektiv, hal ini ditunjukan dengan fakta bahwa belum adanya penyelesaian kaus ujaran kebencian melalui jalur non-penal.]]>
<![CDATA[Managemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Penghargaan (Reward) Melalui Sistem Assessment Kinerja Pegawai ]]>
<![CDATA[Eko]]>;
<![CDATA[Jarot Jati Bagus]]>;
<![CDATA[Yusriando]]>
<![CDATA[ Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Konsep Penghargaan Kerja Sebagai Alternatif Dalam Menciptakan Anggota KPK Berkualitas dan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Budaya Korupsi Terhadap Anggota KPK. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empirik. Berdasar pembahasan diketahui bahwa Konsep menegerial SDM KPK sebagai ujung tombak optimalisasi capaian kerja KPK dibutuhkan baik penghargaan finasial maupun non-finansial yang juga seimbang dengan konsep pengawasan kinerja pegawai KPK. Pemberantasan korupsi menempatkan KPK sebagai institusi penting, pentingnya kedudukan KPK dalam pemberantasan korupsi tidak lepas darai pentingnya peran pegawai KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Pentingnya peran dan tanggungjawab pegawai KPK tersebut belum sejalan dengan penghargaan kinerja bagi pegawai KPK utamanya dalam pemenuhan kesejahteraan anggota KPK. Hal ini menunjukan bahwa perlu adanya perhatian khsus bagi pemerintah melalui pembuatan suatu system menegerial kinerja pegawai KPK berbasis pada penghargaan kinerja berupa peningkatan kesejahetraan pegawai KPK guna menjaga pegawai KPK dari kontaminasi perilaku menyimpang yang koruptif dalam menjalankan tugasnya, hal demikian dibutuhkan karena tugas pegawai KPK bersingungan dengan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang juga berdampak luar biasa. Assessment secara self assessment dan institutional assessment secara digital dapat menjadi alternatif baru sebagai media dalam memvalidasi tingkat pencapain prestasi pegawai KPK dalam pencapaian target kerjanya sebagai landasan utama dalam inputisasi peningkatan prestasi pegawai KPK berupa kenaikan jabatan strukturan serta kenaikan penghargaan finansial bagi pegawai KPK.]]>
<![CDATA[Urgensi Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Financial Technology ]]>
<![CDATA[Arie Andrianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel bertujuan untuk membahas persoalan terkait urgensi peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan tindak tindak pidana financial technology. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal. Berdasarkan kajian yang ada ditemukan kenyataan bahwa OJK yang merupakan pihak yang bertanggungjawab akan persoalan pidana fintech belum mampu melakukan pengawasan dan perlindungan bagi pengguna fintech. Hal ini menjadi dasar perlu dibuatnya formulasi terkait pengawasan dan penindakan melalui hukum pidana secara khusus terhadap lembaga financial technology yang illegal dan melakukan perbuatan melawan hukum secara nyata, dimana lembaga penegak hukumnya ialah OJK yang bermitra dengan lembaga penegak hukum dalam konteks state primary constitutional organ maupun lembaga penegak hukum yang berstatus sebagai state auxiliary organ.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terkait Implikasi Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Korban ]]>
<![CDATA[R. Herman]]>;
<![CDATA[Bayu Pramono]]>
<![CDATA[ Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persoalan dalam proses pencabutan laporan sepihak oleh korban dan solusi dalam proses pencabutan laporan sepihak oleh korban. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat dipahami bahwa pencabutan laporan pada delik umum dalam perkembangannya tidak menghentikan proses hukum, pandangan demikian sejalan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pencabutan laporan oleh pelapor atau korban pada delik umum dalam proses penyidikan diperbolehkan, akan tetapi hal tersebut tidak menghentikan proses penyidikan. Hal ini berakibat pada ketidak pastian terhadap perlindungan terlapor dari jerat hukum pidana, sehingga berakibat pada hilangnya akses keadilan bagi terlapor dalam sistem penyidikan perkara pidana umum di Indonesia.]]>
<![CDATA[Restorative Justice Dalam Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak ]]>
<![CDATA[Rizki Akbar]]>
<![CDATA[ Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan sistem restorative justice di indonesia dan restorative justice dalam penyidikan terhadap perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Polres Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui diversi sebagai upaya mewujudkan restorative justice di Polres Kota Cirebon belum optimal, hal ini dikarenakan 95 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak diselesaikan di Pengadilan Negri Kota Cirebon pada tahun 2024. Kendala dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polres Kota Cirebon berupa minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian kasus pidana melalui jalur restorative justice; minimnya kesadaran masyarakat untuk berdamai melalui penyelesaian restorative justice dalam kasus penganiaayaan ringan; dan belum diaturnya penyelesaian pidana ujaran kebencian melalui jalur restorative justice secara lengkap dan khusus dalam tataran peraturan pemerintah baik pusat maupun di daerah.]]>
<![CDATA[Implementasi Sistem Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan ]]>
<![CDATA[Diding]]>;
<![CDATA[Satya, Randy]]>
<![CDATA[ Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan dan faktor yang mempengaruhi implementasi sistem restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Reseor Kota Cirebon. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Berdasarkan analisis yang ada dapat dipahami bahwa implementasi sistem restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah Cirebon belum terlaksana dengan efektiv, hal ini ditunjukan dengan fakta bahwa belum adanya penyelesaian kasus penganiayaan ringan melalui jalur non-penal.]]>
