cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AHMAD SULTHON
Contact Email
sulthon@lecturer.uluwiyah.ac.id
Phone
+6288989422425
Journal Mail Official
elqisthhki@gmail.com
Editorial Address
Jl.Raya Mojosari No. KM 4 Mojokerto
Location
Kota mojokerto,
Jawa timur
INDONESIA
El-Qisth Jurnal hukum keluarga Islam
Published by Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto
ISSN : -     EISSN : 26211319     DOI : https://doi.org/10.47759/mxkyga19
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
El - Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam adalah wadah kajian ilmiah yang berfokus pada Hukum Keluarga Islam dan aspek terkait, meliputi: Hukum Perkawinan Islam Hukum Kewarisan Islam Hukum Perdata Islam Filsafat Hukum Islam Hukum Adat Islam Jurnal ini bertujuan menjadi ruang diskusi akademik yang ringkas, mendalam, dan relevan, serta berkontribusi pada pengembangan keilmuan hukum Islam di Indonesia dan dunia Muslim.
Arjuna Subject : -
Articles 63 Documents
 3   4   5   6   7 
URGENSI NAFKAH EMOSIONAL DALAM KELUARGA MODERN (Studi Maqāṣid al-Syarī‘ah terhadap Ayat-ayat Mawaddah wa Raḥmah dan Hadis tentang Mu‘āsyarah bil-Ma‘rūf) Setiawan, Adi
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 8 No. 02 (2025): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/e689rd03

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi nafkah emosional dalam keluarga Muslim modern melalui telaah konsep Qur’ani tentang mawaddah dan raḥmah serta ajaran Nabi mengenai mu‘āsyarah bil-ma‘rūf. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kedudukan normatif dukungan emosional sebagai bagian integral dari kesejahteraan keluarga serta menganalisis kontribusinya terhadap pencapaian maqāṣid al-syarī‘ah, terutama penjagaan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (tafsīr mawḍū‘ī) yang dipadukan dengan analisis maqāṣid, dengan menelaah ayat-ayat kunci seperti QS. al-Rūm [30]:21 dan QS. al-Nisā’ [4]:19 serta hadis-hadis tentang kelembutan, kasih sayang, dan etika pergaulan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah emosional, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam fikih klasik, tersirat kuat melalui konstruksi semantik sakan, mawaddah, dan raḥmah yang menjadi fondasi struktural pemenuhan kebutuhan emosional sebagai kewajiban moral-hukum dalam keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengabaian terhadap dukungan emosional merupakan pelanggaran prinsip mu‘āsyarah bil-ma‘rūf dan mengganggu visi maqāṣidik tentang keluarga harmonis. Signifikansi penelitian ini terletak pada pentingnya integrasi dimensi emosional dalam wacana hukum keluarga Islam kontemporer untuk menjawab meningkatnya kasus disharmoni rumah tangga di era modern
HERMENEUTIKA HUKUM ISLAM DALAM MENINJAU PERUBAHAN USIA MINIMUM PERNIKAHAN M. Khoirul Muzakki
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 8 No. 02 (2025): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/chchnt29

Abstract

Setting a minimum age for marriage is a big debate because it involves protecting children, ensuring fairness between men and women, and understanding Islamic laws. The study uses a method called hermeneutics to better understand how Islamic law can be interpreted when it comes to changing the minimum age for marriage. It also looks at how people's opinions on this issue have changed over time, especially as more attention is given to women's rights. Because of these changes, the research tries to find arguments that either support or against raising the minimum age for marriage from an Islamic law point of view. The goal is to get a better understanding of how Islamic law is interpreted in this area and how it can help protect women's rights and lead to positive changes in Muslim communities. By learning how hermeneutics helps interpret Islamic law, there is hope that better policies can be created that follow both Islamic principles and human values.
PERNIKAHAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF TEORI SOLIDARITAS SOSIAL  EMILE DURKHEIM: STUDI KASUS DI KECAMATAN RUNGKUT Mahalli, Mujab; Abdul Haris Fitri Anto
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 8 No. 02 (2025): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/wvq5ax38

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan mahasiswa di Kecamatan Rungkut, Surabaya dalam perspektif hukum perkawinan Islam dan teori solidaritas sosial Émile Durkheim. Fokus kajian diarahkan pada pemahaman terhadap faktor penyebab pernikahan mahasiswa, pandangan masyarakat sekitar, serta peran lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) dalam merespons praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan hukum empiris dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap pasangan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan pejabat KUA di Kecamatan Rungkut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong pernikahan mahasiswa adalah motivasi religius untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari pergaulan bebas, disertai pengaruh lingkungan sosial yang religius serta dukungan keluarga. Dalam perspektif hukum perkawinan Islam, praktik ini telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, namun masih terdapat kesenjangan antara legalitas formal dan kesiapan sosial-ekonomi pasangan. Analisis teori Durkheim mengungkap bahwa fenomena ini mencerminkan pergeseran dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik, di mana pernikahan menjadi sarana integrasi sosial dan pembentukan identitas moral di lingkungan akademik. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian hukum Islam empiris dan sosiologi hukum, serta memberikan rekomendasi bagi KUA dan perguruan tinggi untuk mengembangkan edukasi pranikah berbasis nilai sosial dan keagamaan
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF FIKIH PERKAWINAN: ANALISIS TUJUAN DAN METODE PENGENDALIAN KELAHIRAN Shofwatul Azizah, Hasna
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 8 No. 02 (2025): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/m02fep75

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan Program Keluarga Berencana (KB) dalam kerangka hukum Islam, dengan fokus pada distingsi antara pembatasan kelahiran (taḥdīd al-nasl) dan pengaturan kelahiran (tanẓīm al-nasl), serta mengevaluasi metode kontrasepsi modern melalui pendekatan qiyās terhadap praktik ‘azl. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan filosofis, mengintegrasikan analisis teks klasik (turāṡ) dari empat mazhab fikih dengan data empiris kontemporer mengenai kesehatan reproduksi, demografi, dan peran gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KB sebagai upaya tanẓīm al-nasl memiliki legitimasi kuat dalam syariat yang berpijak pada prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah) dan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Penelitian ini menemukan bahwa metode kontrasepsi modern, termasuk sterilisasi dalam kondisi darurat medis atau hajah yang mendesak, dapat dibenarkan melalui mekanisme ijtihad kontemporer yang memprioritaskan kualitas hidup keluarga. Selain itu, penelitian ini menyoroti urgensi partisipasi pria dalam KB sebagai bentuk keadilan gender dan pemenuhan nafkah emosional. Signifikansi penelitian ini terletak pada rekonstruksi pemahaman fikih perkawinan yang tidak hanya terpaku pada reproduksi biologis, melainkan menekankan tanggung jawab pengasuhan (parenthood responsibility), kesehatan maternal, pencegahan stunting, dan stabilitas ekonomi sebagai prasyarat keluarga sakinah mawaddah wa rahmah di era modern.
KHASHAA’ISH AL-AHKAM DALAM KELUARGA ISLAM (Analisis terhadap Penetapan Status dan Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak) Suharti
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 9 No. 01 (2026): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/j8fa7x45

Abstract

This studi examines Khashaa’ish al-Ahkām (characteristics of Islamic law) as the foundation for determining the status and responsibilities of parents toward children in Islamic family law. The method employed is a literature study with a normative qualitative approach, through the analysis of various sources such as the Al-Qur'an, hadith, classical and contemporary fiqh books, and others. The research findings reveal that parental responsibilities include providing sustenance, spiritual, moral, and intellectual education, with the aim of shaping children who are faithful, pious, and possess virtuous character. Islamic law offers flexible and dynamic guidance to fulfill these responsibilities harmoniously between social progress and justice in the family, ensuring comprehensive protection of rights and obligations.  
MELAYU ISLAM BERAJA FONDASI KUAT SISTEM HUKUM DAN PERADILAN BRUNEI DARUSSALAM Aulia Islami, Dina; Asasriwarni; Zulfan
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 9 No. 01 (2026): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/ap6dpq67

Abstract

Brunei Darussalam is an absolute monarchy with the Malay Islamic Monarchy (MIB) philosophy that combines Malay culture, Islamic teachings, and the sultanate system in its legal and governmental structure. Brunei's legal system is dual in character: common law inherited from the British Empire and Islamic law, which was further strengthened after independence in 1984. This dynamic reached a critical point with the enactment of the Sharia Penal Code Order (SPCO) 2013, which expanded the scope of Islamic law from the family sphere to the criminal sphere. This article aims to analyze the development of Brunei's legal and judicial system within the MIB framework and examine legal reforms through the SPCO 2013. The research method used is a qualitative literature study approach, through a review of primary literature in the form of regulations and official documents, as well as secondary literature such as journal articles, books, and academic publications. The results of the study indicate that Brunei's legal system was formed from the interaction between British colonial influences, Islamic traditions, and the political legitimacy of the Sultan, united by the MIB ideology as a normative basis. The 2013 SPCO emphasized a more comprehensive transformation of Islamic law, despite international criticism regarding hudud punishments. In conclusion, Brunei's legal system serves not only as a normative tool but also as a political, social, and cultural instrument in strengthening the nation's identity.
ANALISIS KEDUDUKAN ANAK LAHIR DI LUAR NIKAH TANPA WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Arasuli, Rosihah; Maotsiqon Azzam Ghiyatsulhaq; Putri Andini; Nadya Arafah Zahra; Dzakiyatul Qowiy Bathin
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 9 No. 01 (2026): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/42m90j42

Abstract

The study assessed the legal positions of children born without legal marriage and without a guardian nasab, from an islamic family's legal perspective in Indonesia. The study is set against the rising practice of siri marriage as well as the juridical effect on the child's position of a relationship that is not officially recognized by the state. Research methods used are descriptive with constitutional and conceptual approaches, and data collection through literature studies involving legislation, literacy, and judicial decisions. Studies have shown that according to islamic law, children born outside of marriage are only nasab related to mothers. However, in Indonesia's positive laws, as evidenced in ruling constitutional court number 46/ puu-viii /2010, the child can obtain legal recognition from his biological father if it is supported by a legitimate instrument of evidence. If the child has no guardian, then the role of guardian can be performed by the guardian of the judge according to the provision of islamic law to ensure the legitimacy of marriage. The study asserts that while the positions of an illegitimate child differ from the legal child, such rights as livelihood, education, and legal recognition remain protected by both islamic and national law.
BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KABUPATEN MERAUKE DALAM PERSPEKTIF MAQHOSID SYARIAH Saparudin; Al Abza, M.Thohar; Yulia Rahman, Hendra
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 9 No. 01 (2026): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/azmt3p91

Abstract

This study examines marriage guidance programs in Merauke Regency through the perspective of maqāṣid al-sharīʿah. It employs a qualitative phenomenological approach with an ethnomethodological framework to collect and analyze data. Primary data were obtained through observation and in-depth interviews, while secondary data were gathered from scholarly works, including academic journals, books, statistical reports, and online news sources. The collected data were analyzed interpretatively while consistently maintaining the theoretical framework and analytical approach adopted in the study. The findings reveal two main points. First, the Ministry of Religious Affairs of Merauke Regency, through the Islamic Community Guidance Section (Bimas Islam), proactively implements marriage guidance  with two primary focuses: (1) marriage guidance for registered prospective brides and grooms through the Office of Religious Affairs (KUA), and (2) Guidance for School-Age Youth targeting senior high school students and university students. Second, the integration of maqāṣid al-sharīʿah values is implicitly embedded in the Bimwin materials as stipulated in the Technical Guidelines for Marriage Guidance for Prospective Couples. These values aim to prepare families to achieve sakinah (inner peace and spiritual well-being—ḥifẓ al-dīn), develop healthy psychological management and marital dynamics (ḥifẓ al-ʿaql), responsibly fulfill economic needs and manage family finances (ḥifẓ al-māl), understand reproductive health (ḥifẓ al-nafs and ḥifẓ al-nasl), and commit to nurturing a high-quality future generation (ḥifẓ al-nasl).
KEHADIRAN NEGARA TERHADAP ANAK PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL - PAPUA Karepesina, Abdullah
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 9 No. 01 (2026): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/vw86ya89

Abstract

This study examines the presence of the state in guaranteeing and protecting the rights of children born from unregistered marriages in Boven Digoel Regency, Papua. Unregistered marriages have a direct impact on population administration and give rise to various legal problems that seriously affect the fulfillment of children’s rights. This research employs a qualitative approach using field research methods (case study), with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis is conducted descriptively and analytically by applying relevant legal theories and concepts of child protection. The findings indicate that children of parents without a marriage certificate experience various administrative legal problems, including difficulties in obtaining birth certificates, limited access to public services, weak fulfillment of inheritance and property rights, as well as inadequate legal and social protection. These conditions place children in a vulnerable position, both juridically and socially. Nevertheless, further findings show that the state is present through various policies and legal mechanisms to provide solutions to these problems, such as the issuance of birth certificates, recognition and determination of a child’s lineage, and the provision of access to public services and social protection. The presence of the state reflects a concrete effort to guarantee children’s civil and population rights and affirms the state’s commitment to protecting children as legal subjects, even when their parents’ marriage is not administratively registered.
KAJIAN AYAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR M. Khoirul Muzakki; Indira Resty Fridiana
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 7 No. 02 (2024): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/e3nwek78

Abstract

The family is the smallest group in society, consisting of husband, wife, and children. This is the principle of the formation of society. Most people think that the factors of peace in family life are material, but many wealthy people lack peace at home, resulting in frequent quarrels and discomfort. Problems that arise in the household can threaten the longevity of a marriage and even lead to divorce. This occurs because each partner's expectations are not met and because of a lack of mental, social, and spiritual preparation. Next, the researcher examines the verses on marriage in Wahbah Zuhayli's Tafsir al-Munir as a solution for creating a peaceful family today. The hope is to find relevant interpretations and even solutions to address current problems. For the author, this is useful for increasing insight into mindsets, attitudes, and experiences as an effort to improve the quality of learning, by understanding the characteristics of sakinah, mawaddah, and rahmah in the family. The research problem formulation in this study is (1) What is the Qur'an's view of a peaceful family? (2) How are the verses about the sakinah, mawaddah, wa rahmah family interpreted in Wahbah Zuhayli's commentary on al-Munir? This research is a library research that uses al-Munir's interpretation as the main source of research. This research uses a descriptive-analytic approach. The method used is descriptive analysis, namely explaining the interpretation to find out the results of the interpretation and differences in the field of interpretation. Another analysis using the maudhu'i method is to discuss verses according to appropriate themes by collecting and studying in depth various aspects related to asbab al-nuzul, mufradat and interpretation of these verses.

Page 6 of 7 | Total Record : 63

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 01 (2026): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 8 No. 02 (2025): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 8 No. 01 (2025): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 7 No. 02 (2024): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 6 No. 02 (2023): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 6 No. 01 (2023): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 5 No. 02 (2022): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 4 No. 02 (2021): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 4 No. 01 (2021): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 3 No. 02 (2020): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 3 No. 01 (2020): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 2 No. 02 (2019): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 2 No. 01 (2019): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth More Issue