cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AHMAD SULTHON
Contact Email
sulthon@lecturer.uluwiyah.ac.id
Phone
+6288989422425
Journal Mail Official
elqisthhki@gmail.com
Editorial Address
Jl.Raya Mojosari No. KM 4 Mojokerto
Location
Kota mojokerto,
Jawa timur
INDONESIA
El-Qisth Jurnal hukum keluarga Islam
Published by Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto
ISSN : -     EISSN : 26211319     DOI : https://doi.org/10.47759/mxkyga19
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
El - Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam adalah wadah kajian ilmiah yang berfokus pada Hukum Keluarga Islam dan aspek terkait, meliputi: Hukum Perkawinan Islam Hukum Kewarisan Islam Hukum Perdata Islam Filsafat Hukum Islam Hukum Adat Islam Jurnal ini bertujuan menjadi ruang diskusi akademik yang ringkas, mendalam, dan relevan, serta berkontribusi pada pengembangan keilmuan hukum Islam di Indonesia dan dunia Muslim.
Arjuna Subject : -
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
STUDI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF HADIST AHKAM DAN HUKUM POSITIF Ahmad Sulthon
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 6 No. 02 (2023): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Penelitian ini membahas mengenai Hak dan Kewajiban Suami ditinjau dari nash hadist, yang menurunkan pemahaman hadist dari studi teks hadist, studi hukum islam dan studi hadist yang terkait dengan kontekstual dalam bentuk hukum positif. Dari ruanglingkup pembahasan tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagimana hak dan kewajiban suami yang ditinjau dari nash dan kontekstual, untuk melaksanakank penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur hadist dan perundang-undangan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Hadist tentang Hak dan kewajiban suami mempunyai derajat shohih 2. Terdapat hadist –hadist tentang Hak dan kewajiban suami menjadi pendukung hadist utama.3. Hak dan kewajiban yang pokok bagi suami dalam islam adalah adil dan beretika dalam membangun keluarga 4.Hak dan kewajiban suami mendapatkan perlindungan hokum positif yang diambil pada UU perkawinan dan KHI. Hasil penelitian ini memiliki signifikansi terhadap penelitian hadist secara umum yakni hak dan kewajiban suami memiliki dasar dalil yang kuat dalam hukum islam serta juga memperkuat pula eksistensi hak dan kewajiban suami dalam hukum positif khususnya UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO DALAM UPAYA PENCEGAHAN MANIPULASI DATA PENCATATAN PERKAWINAN Lauhul Mahfudz; Siti Nurul Romadiyah
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 6 No. 02 (2023): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Agama Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah Swt yang di dalamnya juga menjadi pedoman hukum dalam kehidupan manusia. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang sah menurut undang-undang adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pegawai pencatatan perkawinan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal bagi semua calon pengantin yang hendak melakukan pencatatan perkawinan, termasuk hal pemeriksaan berkas persyaratan pencatatan nikah supaya tidak terjadi kesalahan termasuk manipulasi data 
IMPEMENTASI PUTUSAN HAKIM NOMOR 0273/Pdt.P/2018/PA.Mr.TENTANG WALI ADLAL(Studi Kasus Desa Kedungmungal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto) Abdullah khanif; Muhammad Hidayatulloh
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 5 No. 02 (2022): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/544rr967

Abstract

Wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalammelangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyatatidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuandengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syara’ maupun yangbertentangan dengan syara’. Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu, mengetahuihukum formil dalam penetapan hakim Pengadilan Agama MojokertoNo.0273/Pdt.P/2018/PA.Mr. Mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadapPenetapan Pengadilan Agama Mojokerto No.0273/Pdt.P/2018/PA.Mr. tentangpenetapan wali adlal. Serta mengetahui dampak Implementasi Putusan Hakim No.0273/Pdt.P/2018/PA.Mr. tentang wali adlal. Penelitian ini menggunakan jenispenelitian kualitatif studi kasus, yakni, studi kasus terkait wali adlal di desaKedungmungal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Putusan HakimNomor 0273/Pdt.P/2018/P.A Mr tentang wali adlalAdapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah perwalianserta kedudukan wali menurut Kompilasi Hukum Islam, Perundang-undangan danSyariat Islam atau Fiqh. Macam-macam wali dalam Fiqh yaitu Wali Nasab, walihakim, wali mujbir, dan wali adlal.Kesimpulan penelitian ini adalah :1. Untuk menetapkan wali hakim sebagaiwali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adlal maka Pengadilan AgamaMojokerto mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentangWali Hakim dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 dan 2. Dasarpertimbangan hakim dalam memutuskan adalah mengenai surat dari KantorUrusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tentang adanyaPenolakan pernikahan; dikuatkan lagi bahwa Pemohon mengajukan perkara WaliAdlal, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama.Dampak implementasi Putusan Hakim No. 0273/Pdt.P/2018/PA.Mr. tentang waliadlal adalah mengganti wali nasabnya menjadi wali hakim dengan menunjukpegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pungging.
Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kabupaten Merauke Dalam Perspektif Syariah Susanto, Susanto; Yulia Rahman, Hendra; Al Abza, M.Thohar
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 8 No. 01 (2025): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/5ky7cb57

Abstract

The background in this study occurs because in Merauke Regency there are many delays in the distribution of inheritance when one of their family members dies. The delay in the distribution of inheritance for many years, for various reasons. Delaying the distribution of inheritance is tantamount to withholding the rights of the heirs. This research method uses qualitative where the data collection technique is through interviews, observations and supplemented with documents from books related to the problem being studied. Based on the findings of the study, it can be concluded that the postponement of the distribution of inheritance carried out by the people of Merauke Regency is motivated by four factors, namely: (a) Discussing inheritance after the heir dies is considered a prohibition or taboo. (b) Lack of knowledge of inheritance law. (c) One of the parents is still alive. (d) Lack of deliberation between heirs.  The next finding is that the law of postponing the distribution of inheritance carried out by the people of Merauke Regency after fulfilling the rights of the deceased is haram or not justified by Islamic Sharia. Because of this, it is clear that the command is both in the Qur'an and the Hadiths of the Prophet PBUH and in Article 175 of the Compilation of Islamic Law to immediately give inheritance to anyone who is entitled to receive it
Praktik Nikah Siri Di Kabupaten Merauke : Sebuah Analisis Faktor Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Majianto, Majianto; Faisal, Faisal; Yamin, Ade
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 8 No. 01 (2025): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/jh9d1t46

Abstract

Latar belakang dalam penelitian ini terjadi karena di Kabupaten Merauke telah tejadi adanya praktik nikah siri yang dilakukan beberapa masyarakat. praktik nikah siri ini terjadi dengan beberapa alasan yang dikemukakan. Dengan melaksankan praktik nikah siri maka seseorang tersebut melanggar hukum negara yang mengaturnya. Metode Penelitian ini menggunakan kualitatif yang dimana teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan ditambah dengan dokumen-dokumen dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang ditelti. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik nikah siri di Kabupaten Merauke yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Merauke yang dilatarbelakangi oleh 3 faktor, yaitu: (a) adanya fasilitator atau orang yang ditunjuk untuk menjadi wali nikah siri. (b) Kurangnya pengetahuan tentang dampak-dampak akibat nikah siri. (c) belum adanya sanksi, sehingga masyarakat tidak takut jika melaksanakan nikah siri. Temuan selanjunya yaitu dampak yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Merauke terhadap praktik nikah siri ada hal positif maupun negatifnya. Dampak positif yaitu dengan adanya fasilitator nikah siri maka dapat memberikan solusi agar masyarakat tidak mendakti zina dan dampak positf lainya sebagai solusi untuk menutupi aib apabila seseorang perempuan hamil diluar nikah. Namun tidak hanya dampak positif yang didapat namun dampak negative yang didapat masyarakat yang melaksanakan praktik nikah siri di Kabupaten Merauke yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sehingga suami sewenang-wenangnya dalam memberikan nafkah dan tentunya dampak negative yang diperoleh terkait masalah sosial dan psikologis.
Sound Horeg Dalam Timbangan Syariat: Analisis Fiqh Sosial dan Kemasyarakatan Abdillah Adhim
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 8 No. 01 (2025): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/hextkx47

Abstract

Fenomena sound horeg sebagai bagian dari tradisi hiburan masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Timur menimbulkan berbagai persoalan, baik dari aspek sosial, kesehatan, maupun hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan sound horeg ditinjau dari perspektif fikih klasik serta pendekatan medis dan sosial. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, yang mengacu pada literatur klasik (kitab turats) dan sumber ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sound horeg tidak hanya menimbulkan gangguan fisik seperti kerusakan pendengaran dan gangguan tidur, tetapi juga mengandung unsur kemaksiatan, seperti musik keras, joget, dan percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan para ulama klasik, aktivitas yang mengarah pada kerusakan moral dan ketidaknyamanan sosial wajib dihentikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap praktik budaya ini agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan umum.
Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial Sutabri, Ahmad gofur
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 8 No. 01 (2025): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/zcje8g90

Abstract

Nafkah merupakan kewajiban pokok dalam rumah tangga yang dibebankan kepada suami. Hukum Keluarga Islam mengatur secara jelas mengenai kewajiban nafkah, baik melalui Al-Qur’an, Hadis, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan nafkah dalam Hukum Keluarga Islam serta meninjau problematika dalam praktik di masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewajiban nafkah diatur jelas, pelaksanaannya sering terkendala faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta perubahan peran gender dalam rumah tangga.
Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan Dini di Indonesia: Tantangan dan Solusi azim, faizil
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 8 No. 01 (2025): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/mpb2r892

Abstract

Perkawinan dini masih menjadi masalah sosial dan hukum yang signifikan di Indonesia meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap perkawinan dini serta kendala yang dihadapi di lapangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan tinjauan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembatasan usia minimal 19 tahun masih menemui hambatan karena norma sosial, budaya, serta kurangnya penegakan hukum yang konsisten. Studi ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi hukum, peran aktif lembaga perlindungan anak, dan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga adat untuk mengurangi praktik perkawinan dini.

Page 5 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 01 (2025): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 6 No. 02 (2023): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 6 No. 01 (2023): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 5 No. 02 (2022): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 4 No. 02 (2021): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 4 No. 01 (2021): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 3 No. 02 (2020): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 3 No. 01 (2020): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 2 No. 02 (2019): Desember, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 2 No. 01 (2019): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth