Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik is a peer-reviewed journal published by Constitutional Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning constitutional law and democracy. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. Published exclusively in English and / or Bahasa Indonesia (will be considered), the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of constitutional law and democracy. Res Publica is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution (for libraries or individual). Users (for libraries or individual) are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"vol 7, no 3: desember"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA ]]>
<![CDATA[Ardly Sanentya Pradana]]>;
<![CDATA[Sri Wahyuni]]>
<![CDATA[ Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/respublica.v7i3.53515
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini adalah penelitian sosiolegal yang bersifat kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian lapangan dan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian di analisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi dari tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tercantum pada pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam ranah COVID-19 tidak sepenuhnya terlaksana, terdapat beberapa tugas yang hanya terlaksana sebagian dan juga tugas yang sama sekali tidak terlaksana dan dilaksanakan oleh instansi lainnya karena alasan tertentu. Selain itu, terdapat juga hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, antar lain: pertama, tingginya resiko petugas terkena dampak COVID-19 saat melaksanakan program-program kegiatan penanggulangan; kedua, data yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tidak up-to-date; ketiga, tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan COVID-19.]]>
<![CDATA[PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM REGULASI BADAN USAHA MILIK DESA ]]>
<![CDATA[najib satria]]>;
<![CDATA[andina elok puri maharani]]>
<![CDATA[ Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/respublica.v7i3.66731
<![CDATA[Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pembangunan desa adalah dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) sebagai salah satu daya upaya yang dapat dilangsungkan demi mewujudkan ekonomi kerakyatan. Keberjalanan BUMDEs tentu memiliki regulasi yang dibuat untuk mengakomodir segala kepentingan dan perlindungan hukumnya. Regulasi harus memiliki prinsip Good Corporate Governance agar BUMDEs dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai badan hukum selayaknya korporasi pada umumnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, jurnal hukum, dan studi literatur lainnya. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa hanya penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam regulasi BUMDEs sudah diterapkan secara tersirat dalam setiap pengaturan yang dituangkan dalam pasal-pasal, hanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDEs / BUMDEs bersama secara tersurat menuliskan prinsip Good Corporate Governance dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERAN PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA NGAGLIK KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI ]]>
<![CDATA[iqbal farhan]]>;
<![CDATA[. Achmad]]>
<![CDATA[ Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/respublica.v7i3.53494
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngaglik Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan informasi studi tekstual untuk mengkaji data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data dengan model analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan dengan baik dan maksimal, dilihat dari (1) Voice (suara/aspirasi) masyarakat dalam pengelolaan ADD, (2) Acces (akses) masyarakat dalam pengelolaan ADD, dan (3) Control (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam pengelolaan ADD, dimana mulai dari tahapan perencanaan dibuat secara musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat mengenai besaran penetapan anggaran hingga pelaksanaan hingga pelaporan sehinggan masyarakat dengan baik dan maksimal berperan dalam setiap tahapan ADD. Lalu, Hambatan Peran Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan ADD di Desa Ngaglik Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali meliputi berbagai hal. Pertama, Hambatan Internal (1) Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) (2) Minimnya rasa saling percaya diantara para pelaku. (3) Perbedaan kepentingan yang tidak dapat dikompromikan setiap pelaku. Kedua, Hambatan Eksternal (1) Faktor Pekerjaan (2) Masalah Ekonomi Masyarakat.]]>
<![CDATA[PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PANDANGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) ]]>
<![CDATA[Rahmawati Cici]]>
<![CDATA[ Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/respublica.v7i3.54103
<![CDATA[Dalam jurnal ini meneliti dan mengkaji pembentukan pereraturan daerah DPRD Polewali Mandar khususnya mengenai pembentukan peraturan daerah Polewali Mandar mengingat beberapa tahun terakhir ini, masih banyak peraturan daerah yang bermasalah bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan DPRD Polewali Mandar sudah cukup baik. Pertama, DPRD Polewali Mandar sudah menggunakan beberapa dasar hukum mengenai pembentukan peraturan daerah yang berlaku saat ini sehingga mendapatkan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan baik secara formil maupun material. Dari aspek materiil telah mencerminkan materi baik yang mencakup isi, bentuk maupun susunan yang disertai penjelasan atau naskah akademik. Adapun dari aspek formil telah dilakukan pembahasan melalui dua tingkat pembicaraan dan disetujui secara musyawarah mufakat oleh seluruh komisi dan fraksi DPRD serta pemda Polewali Mandar melalui rapat paripurna. Kedua, DPRD Polewali Mandar dalam pembentukan peraturan daerah telah menetapkan program legislasi daerah yang dikoordinasikan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Sebanyak 16 raperda telah ditetapkan dengan perincian 4 raperda kelanjutan pembahasan dari tahun 2020, 7 raperda usul inisiatif dari pemda Polewali Mandar, dan 5 usul inisiatif dari DPRD Polewali Mandar.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERBANDINGAN OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA REJOSARI DENGAN DESA KEMASAN KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO ]]>
<![CDATA[Mawar Dani]]>;
<![CDATA[Maria Madalina]]>
<![CDATA[ Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/respublica.v7i3.67380
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perbandingan didalam pengoptimalan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan faktor yang menghambat terlaksananya fungsi secara optimal di Desa Rejosari dengan Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan berupa Bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain meliputi buku- buku teks, internet, artikel ilmiah, jurnal hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dimana menggunakan tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. Hasil daripada penelitian ini menunjukan analisis bahwa pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi menampung aspirasi, dan fungsi pengawasan di kedua desa sudah berjalan cukup optimal dengan proses yang hampir sama. Faktor yang menghambat pengoptimalan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rejosari dan Desa Kemasan terdapat perbedaan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN AN AK (STUDI PADA PENERAPAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN SIJUNJUNG) ]]>
<![CDATA[ravi ahdianda]]>;
<![CDATA[Maria Madalina]]>
<![CDATA[ Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/respublica.v7i3.65747
<![CDATA[Penelitian ini merupakan upaya mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Kedua faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dalam rangka penerapan kabupaten/kota layak anak di Kabupaten Sijunjung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non-doktrinal atau penelitian empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam teknik ini peneliti cenderung untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang belum dipenuhi oleh Kabupaten Sijunjung dalam mengimplementasikan Peraturan daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak seperti pelanggaran terhadap hak-hak anak dan pemenuhan hak anak belum terlaksana sebagaimana seharusnya dengan berbagai macam kendala seperti belum ada regulasi khusus terkait pengembangan kebijakan kabupaten layak anak, kendala kesadaran masyarakat, dan kendala fasilitas serta instrumen dari pemerintahan. Oleh karena itu, perlu adanya keseriusan dan fokus yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan segera mengeluarkan Peraturan Daerah, menjalankan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten/Kota Layak Anak dan monitoring terkait Gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tugas pokoknya.]]>
<![CDATA[BENTUK TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN ]]>
<![CDATA[Michele Aprilia Nugraha Putri]]>;
<![CDATA[Agus Riwanto]]>
<![CDATA[ Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/respublica.v7i3.54907
<![CDATA[Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang didasarkan pada Undang – undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskripsi analitis dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam pemberian bantuan hukum yaitu dalam perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara baik secara litigasi ataupun non litigasi yang pedanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dalam hal ini UU Bantuan Hukum memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan bantuan hukum dengan peraturan daerah.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEPEGAWAIAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM MENUNJANG GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi) ]]>
<![CDATA[Zakky Musthofa Zuhad]]>
<![CDATA[ Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/respublica.v7i3.65629
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen dalam Menunjang Good Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat desrkiptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Jenis dan sumber hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan Teknik pengumpunan melalui studi dokumen. Teknik analisisnya menggunakan teknis analisis bahan hukum dengan metode penalaran logika deduktif.Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada kemunduran KPK dalam mewujudkan independensi pegawainya dalam cerminan Lembaga negara independen berdasarkan teori dan prinsip good governance dan pemisahan kekuasaan. Atas perubahan UU 30 Tahun 2002 oleh UU No. 19 Tahun 2019 menyebabkan berubahnya status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara dan masuknya KPK pada rumpun kekuasaan eksekutif. Hal ini menyebabkan KPK dapat diintervensi oleh kekuasaan lain dalam mengatur dan mengelola manajemen sumber daya manusia-nya karena pengelolaannya di-regulasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait ASN. KPK dapat melihat ICAC Hongkong sebagai contoh lembaga yang bentuk dan postur kepegawaiannya bersifat independen. MACC Malaysia dapat menjadi pembelajar bagaimana kekuasaan eksekutif dapat memengaruhi independensi pegawai dan kelembagaannya. Untuk membangun hukum ideal kepegawaian KPK membutuhkan political will dari DPR dan MPR untuk mengembalikan KPK pada bentuk idealnya. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DALAM MEWUJUDKAN KOTA SURAKARTA RAMAH PESEPEDA ]]>
<![CDATA[Muhammad Zuhal Qolbu Lathof]]>;
<![CDATA[. Achmad]]>
<![CDATA[ Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/respublica.v7i3.53740
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dalam mewujudkan Kota Surakarta ramah pesepeda. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis di Kota Surakarta. Sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Penelitian ini menunjukkan hasil yang diperoleh bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Perhubungan masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut dan hal itu dapat dilihat dari tidak ditindaklanjuti beberapa aturan pelaksana dalam hal ini Peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan pesepeda yaitu Rencana Induk Jaringan Daerah dan Pemasangan Perlengkapan Jalan. Kemudian, metode yang digunakan dalam mewujudkan Kota Surakarta ramah pesepeda justru merujuk kepada aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan. Hambatan yang dihadapi adalah: 1) substansi Peraturan Daerah yang tidak jelas; 2) sumber daya manusia dalam hal ini mengenai pemahaman konsep yang masih bias dan keterbatasan waktu dan tenaga; 3) harmonisasi antar instansi yang masih belum sinergi; 4) Partisipasi masyarakat.]]>
<![CDATA[Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Di Desa Kemuning ]]>
<![CDATA[Andhika Bagus Pradana]]>;
<![CDATA[Andina Elok Puri Maharani]]>;
<![CDATA[Maria Madalina]]>
<![CDATA[ Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/respublica.v7i3.77024
<![CDATA[This study aims to analyze the implementation of village-owned enterprises based on the Regulation of the Minister of Villages of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 4 of 2015 in Kemuning Village along with the obstacles. The research method used is an empirical legal method with a descriptive research nature and a statutory, case, and conceptual research approach. From the results of this study it can be concluded that the implementation of village-owned enterprises is not fully in accordance with the Regulation of the Minister of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration Number 4 of 2015 and there are still obstacles in its implementation. The obstacles faced by Kemuning Village-Owned Enterprises are limited capital participation, lack of facilities and infrastructure, and limited human resources.]]>
