Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Syntax Transformation Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Sri Wahyuni
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
MEMBANGUN MODEL DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH PILKADA CURANG Agus Riwanto; Achmad Achmad; Suranto Suranto; Sunny Ummul Firdaus; Sri Wahyuni
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.279-289

Abstract

Desa dan warga desa sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Desa menjadi lokasi praktik politik uang dalam bentuk jual-beli suara antara calon kepala daerah dan warga desa. Praktik politik uang di desa berbahaya karena dapat merusak integitas Pilkada. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode depth interview dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab politik uang masih terjadi dipengaruhi oleh faktor budaya, kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman hukum, tingkat pemahaman agama, lemahnya institusi pemerintahan, lemahnya institusi pengawasan dan lemahnya institusi partai dan kader politik. Oleh sebab itu, perlu dibangun Model Desa Anti Politik Uang dalam pilkada dengan Pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal modal sosial dalam masyarakat untuk membentuk Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang.
Konsistensi Putusan Hakim Terhadap Perkara Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia Sri Wahyuni; Arum Nur Rahmawati; Cheryl Permata Kumala Dewi; Widya Chrisna Manika; Sapto Hermawan
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i2.12909

Abstract

To ensure environmental sustainability, environmental management must be supported by the enforcement of environmental law through litigation process, whether on criminal, civil, or administrative aspects.  (In Indonesia, there are numerous cases of environmental losses, as well as examples of environmental damage that have been attempted on the court of mandalawangi, natural kallista and sungailiat cases.) The purpose of this research is to find out the extent of court decisions’s consistencies  on environmental cases Using normative legal research method, this research examined three court decisions form two different types of court, which are criminal court (Sungai Liat case) and civil court (Mandalawangi case and Kalistas case). It was found that these judicial decisions show inconsistencies. This condition may weaken the enforcement of environmental law in Indonesia. On the other hand, this difference in judgments may be apprehended as a new standpoint of environmental law in Indonesia. Keberlangsungan pengelolaan lingkungan hidup harus ditunjang dengan penegakan hukum lingkungan, baik melalui jalur peradilan maupun luar peradilan, baik yang bersifat perdata, pidana, maupun administrasi. Penelitian ini mengkaji tiga kasus lingkungan hidup yang diselesaikan melalui peradilan pidana dan perdata, yaitu Kasus Mandalawangi, Kasus Kallista Alam dan Kasus Sungailiat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, dan untuk mengetahui dampak dari konsistensi putusan hakim dalam perkara lingkungan di Indonesia yang berbeda-beda. Untuk mencapai tujuan tersebut, ketiga putusan hakim tersebut di atas dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitin menunjukkan bahwa ketiga kasus tersebut diputuskan secara berbeda. Inkonsistensi tersebut dapat menjadi faktor pelemahan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Namun di samping itu dapat dimaknai sebagai suatu pandangan baru terhadap ketentuan lingkungan hidup di Indonesia.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kota Langsa Provinsi Aceh Periode 2012-2021 Isharyanto Isharyanto; Jadmiko Anom Husodo; Sri Wahyuni; Maria Madalina; Sunny Ummul Firdaus
Jurnal Syntax Transformation Vol 3 No 12 (2022): Jurnal Syntax Transformatin
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v3i12.657

Abstract

The Constitutional Court (MK) has read out Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 regarding the submission of judicial review from several parties regarding Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU Cipta Kerja). The decision essentially states that the Job Creation Law is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have conditionally binding legal force as long as it does not mean that "no corrections have been made within 2 (two) years since the decision was pronounced." This research is a normative legal research by examining the laws and regulations and related to the social conditions that exist in society. However, the Employment Creation Law is still valid until it is established according to the grace period stipulated in the decision. If no repairs are made during the stipulated time, the Job Creation Act becomes permanently unconstitutional. Then within the time limit as determined, the legislator cannot complete the revision of the job creation law, then the job creation law is canceled and the law,
PENGARUH PEMBATASAN JURNALISME INVESTIGASI TERHADAP HAK ATAS INFORMASI PUBLIK DAN PARTISIPASI PUBLIK DI INDONESIA Syalaisha Nathania Faatihah; Agus Riwanto; Sri Wahyuni
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 9, No 3 (2025): Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v9i3.100517

Abstract

AbstractThe right to public information is a fundamental human right and essential for public participation in democracy. However, the Broadcasting Bill (based on the second draft dated March 27, 2024, proposed by the Indonesian House of Representatives) contains provisions that restrict investigative journalism content, potentially reducing press independence and limiting freedom of expression. This study aims to analyze the impact of these restrictions on the right to public information and public participation in democracy. Using a normative approach and qualitative analysis, this research examines the compatibility of the provisions in the Broadcasting Bill with human rights principles as stated in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 28F of the 1945 Constitution of Indonesia. The findings indicate that restricting investigative journalism reduces public access to information and limits public participation in decision-making processes. Therefore, a reassessment of the provisions in the revised Broadcasting Law, particularly Article 50B Paragraph (2) Letter c, is necessary to ensure that journalists are not restricted from producing investigative journalism content. This would help safeguard freedom of information and prevent the weakening of active public participation in the democratic system.
IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA Ardly Sanentya Pradana; Sri Wahyuni
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i3.53515

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini adalah penelitian sosiolegal yang bersifat kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian lapangan dan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian di analisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi dari tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tercantum pada pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam ranah COVID-19 tidak sepenuhnya terlaksana, terdapat beberapa tugas yang hanya terlaksana sebagian dan juga tugas yang sama sekali tidak terlaksana dan dilaksanakan oleh instansi lainnya karena alasan tertentu. Selain itu, terdapat juga hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, antar lain: pertama, tingginya resiko petugas terkena dampak COVID-19 saat melaksanakan program-program kegiatan penanggulangan; kedua, data yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tidak up-to-date; ketiga, tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan COVID-19.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN KLATEN (STUDI KASUS PADA ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS) Icha Rahmawati; Sri Wahyuni
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i1.78803

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten (studi kasus pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non-doktrinal atau penelitian empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pemenuhan indikator-indikator Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Klaten sudah melaksanakannya dengan cukup baik. Namun, masih ada kekurangan utamanya dalam sikap para agen pelaksana kebijakan Kabupaten Layak Anak yang tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. seperti kurangnya kesadaran dan tanggung jawab. Hal tersebut menyebabkan secara substansi perlindungan anak dan pemenuha hak anak belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya keseriusan dan fokus yang diberikan Pemerintah Kabupaten Klaten terkait implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan memenuhi hak mereka.
Co-Authors Achmad Achmad Agus Riwanto Agus Riwanto Ardly Sanentya Pradana Arum Nur Rahmawati Cheryl Permata Kumala Dewi Husodo, Jadmiko Anom Icha Rahmawati Isharyanto Isharyanto Madalina, Maria Sapto Hermawan Sunny Ummul Firdaus Sunny Ummul Firdaus Suranto Syalaisha Nathania Faatihah Widya Chrisna Manika