cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nakzim Khalid Siddiq
Contact Email
nakzimkhalid@staff.unram.ac.id
Phone
+6287888677718
Journal Mail Official
nakzimkhalid@staff.unram.ac.id
Editorial Address
Perumahan / BTN Zam Zam Flamboyan Blok N28, Kabupaten Lombok Barat., Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83361
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Published by PT. Satya Pertama Nusantara
ISSN : 30309506     EISSN : 30309506     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum membahas mengenai fenomena penegakan hukum, perbandingan hukum, sejarah, kebijakan kebijakan hukum yang ideal dimasa yang akan datang dalam lingkup hukum pidana, hukum perdata, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum internasional, hukum adat, hukum dan masyarakat, dan hukum bisnis. Jurnal Jurisdische bersifat open access dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk public dan berkontribusi dalam perkembangan pengetahuan hukum secara global. Terbit tiga kali dalam setahun yaitu bulan Februari, Juni dan November. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi guna menerbitkan artikel penelitiannya. Artikel yang diterbitkan melalui proses double-blind peer-review. Dengan demikian, keputusan diterima atau tidaknya artikel ilmiah tersebut, menjadi hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi reviewer. Jurnal ini terbit dibawah naungan PT. Satya Pertama Nusantara, yang kegiatannya meliputi salah satunya adalah penerbitan Jurnal, aktifitas professional, ilmiah dan teknis lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2024)" : 5 Documents clear
Analisis Faktor Nasabah Non Muslim Memilih Perbankan Syariah di Indonesia Wahyu Adityarani, Nadhira
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan syariah di Indonesia, meskipun didominasi oleh nasabah Muslim, semakin menarik minat nasabah non-Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi alasan di balik keputusan nasabah non-Muslim dalam memilih layanan perbankan syariah. Menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan tersebut. Selain itu, kualitas layanan yang baik dan inovasi produk yang ditawarkan oleh bank syariah turut berkontribusi pada keputusan nasabah. Dari perspektif etika, prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial dianggap lebih selaras dengan nilai-nilai personal beberapa nasabah non-Muslim dibandingkan dengan model perbankan konvensional. Faktor sosial dan budaya, termasuk pengaruh integrasi sosial dan dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah, juga mempengaruhi pilihan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah non-Muslim memilih perbankan syariah tidak hanya berdasarkan pertimbangan agama, tetapi juga karena keuntungan finansial, layanan berkualitas, dan prinsip etika yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang strategi pemasaran dan pengembangan produk untuk menarik dan mempertahankan nasabah dari berbagai latar belakang.
Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Gadai Perorangan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Abd. Hafizh, Ramdani; Jamaludin
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap debitur dalam penggadaian perseorangan. Dalam hal gadai, saat ini tidak hanya terdapat di PT. Hanya pegadaian, namun lembaga sudah mulai menawarkan gadai atas nama lembaganya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur pada gadai perseorangan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata tentang jatuh tempo dan dikeluarkannya surat peringatan untuk pemberitahuan akan jatuh temponya agunan. Padahal dalam Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata, kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang yang digadaikan. Apabila kreditur melanggar Pasal 1157 KUH Perdata, maka debitur dapat melaporkan perbuatan kreditur tersebut sebagai tindak pidana penggelapan.
Asas Kepatutan (Billijkheid) Pemerintah Indonesia dalam Mendukung Two State Solution antara Palestina dan Israel Syaiful Ali, Muhammad Dzulfikar
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This writing aims to legal reconstruction of the paradigm and direction of international legal policy, especially related to the two state solution between Israel and Palestine. The method used is a normative research method with a conceptual approach and a historical approach. The principle of decency is a virtue that encourages humans to will and act rationally based on the concept of justice. Appropriateness is an excuse for not implementing an unjust law (equity contra legem). The establishment of Israel began with the Balfour Declaration from 1923 to 1948 which caused Britain to make a political promise to the Zionist movement in the form of a Jewish Homeland. United Nations (UN) Resolution No. 181 is an illegal decision. This is because the resolution is outside the authority (ultra vires) of the UN General Assembly and this is against absolute norms (jus cogens), namely the right to self-determination (right to self-determination). The Government of the Republic of Indonesia must comply with the provisions of the Preamble to the 1945 Constitution that in fact independence is the right of all nations and therefore, colonialism in the world must be abolished because it is not in accordance with humanity and justice. The solution that should be emphasized by the Government of the Republic of Indonesia is a referendum for the Palestinian people to determine the fate of their own nation. A Palestinian people's referendum can be a juridical basis for complete Palestinian independence. Accepting or supporting a two state solution is a betrayal of the constitutional mandate and an oppressed nation like Palestine. However, justice can only be upheld not by accepting colonial entities and land grabbers as a state, but rather through defending colonized and oppressed peoples.
Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara Arif Endra Purnawan; Suheflihusnaini Ashady
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar pada kehidupan sosial, termasuk meningkatnya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangani kasus tersebut serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memberikan kerangka hukum yang kuat, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan teknologi forensik digital, serta kurangnya kerja sama dengan platform media sosial internasional. Untuk mengatasi hambatan ini, disarankan agar pemerintah meningkatkan literasi hukum digital, memperkuat kapasitas teknologi forensik, dan mempercepat kolaborasi dengan perusahaan media sosial. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, serta mengurangi angka kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di masa depan.
Perbandingan Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana di Indonesia dengan Arab Saudi Lalu Gianyar Sanjiwani; Laely Wulandari; Titin Nurfatlah
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaturan dan sanksi pidana tindak pidana pencurian dalam Hukum Pidana di Indonesia kemudian membandingkannya dengan pengaturan dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana di Arab Saudi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan kepustakaan, perundang-undangan dan konseptual. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 terkait dengan nilai uang yang terdapat didalamnya. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana di Indonesia juga diatur dalam Pasal 476 sampai dengan 481 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan berlaku efektif di tahun 2026. Jika dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Arab Saudi, yang menerapkan Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang Hukum Pidana Arab Saudi (Royal Decree No.M/39 28 Rajab 1422 - 16 Oktober 2001),  Indonesia dapat dikatakan belum mampu memberikan mengatasi tingkat kejahatan terhadap barang/properti layaknya Arab Saudi yang berhasil mengurangi kurangnya tingkat kejahatan terhadap barang/properti.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2023)