cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nakzim Khalid Siddiq
Contact Email
nakzimkhalid@staff.unram.ac.id
Phone
+6287888677718
Journal Mail Official
nakzimkhalid@staff.unram.ac.id
Editorial Address
Perumahan / BTN Zam Zam Flamboyan Blok N28, Kabupaten Lombok Barat., Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83361
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Published by PT. Satya Pertama Nusantara
ISSN : 30309506     EISSN : 30309506     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum membahas mengenai fenomena penegakan hukum, perbandingan hukum, sejarah, kebijakan kebijakan hukum yang ideal dimasa yang akan datang dalam lingkup hukum pidana, hukum perdata, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum internasional, hukum adat, hukum dan masyarakat, dan hukum bisnis. Jurnal Jurisdische bersifat open access dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk public dan berkontribusi dalam perkembangan pengetahuan hukum secara global. Terbit tiga kali dalam setahun yaitu bulan Februari, Juni dan November. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi guna menerbitkan artikel penelitiannya. Artikel yang diterbitkan melalui proses double-blind peer-review. Dengan demikian, keputusan diterima atau tidaknya artikel ilmiah tersebut, menjadi hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi reviewer. Jurnal ini terbit dibawah naungan PT. Satya Pertama Nusantara, yang kegiatannya meliputi salah satunya adalah penerbitan Jurnal, aktifitas professional, ilmiah dan teknis lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 3 no. 3 (2026)" : 5 Documents clear
Perbandingan Hukum Pidana Antara Indonesia Dengan Thailand Tentang Pemidanaan Terhadap Anak Pengguna Narkotika Baiq Dinda Putri Saqina
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v3i3.55

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan hukum pidana antara Indonesia dan Thailand terkait pemidanaan terhadap anak sebagai pengguna narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pendekatan hukum yang digunakan oleh kedua negara serta mengevaluasi efektivitas sistem pemidanaan yang diterapkan terhadap anak-anak yang terjerat kasus narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara serta kajian literatur dan data sekunder lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia menekankan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan peluang diversi dan rehabilitasi bagi anak pengguna narkotika. Sementara itu, Thailand, meskipun memiliki sistem yang mirip, cenderung masih menerapkan pendekatan represif yang berorientasi pada hukuman, walaupun beberapa reformasi telah dilakukan untuk memperkuat aspek rehabilitasi. Dengan membandingkan kedua sistem, artikel ini merekomendasikan pentingnya penguatan pendekatan non-punitif dan berbasis rehabilitasi dalam menangani anak pengguna narkotika, guna menjamin perlindungan hak anak dan efektivitas pemulihan dari ketergantungan
Penangguhan Penahanan Terhadap Pelaku Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Anak Khofifah Indah Parawansyah; Joko Jumadi
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v3i3.78

Abstract

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penangguhan penahanan sejauh ini ternyata belum ada parameter konkret atau indikator yang jelas untuk menentukan kapan dan bagaimana penangguhan tersebut harus diberikan secara optimal, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak. Meskipun terdapat aturan yang secara formal sudah ada, namun implementasinya masih menyisakan ruang interpretasi yang lebar. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan dalam menetapkan urgensi pemberian penangguhan penahanan, sehingga dalam praktiknya masih terjadi perbedaan penafsiran khususnya jika kita melihat dari perspektif hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan serta sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan analisis bahan hukum yang digunakan dengan cara penafsiran gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, instrument nasional maupun instrument internasional, menyatakan penahanan anak seharusnya menjadi langkah terakhir setelah mempertimbangkan alternatif lain. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif penahanan, seperti trauma psikologis, stigma sosial, dan gangguan perkembangan. Selain itu, ketika penahanan dianggap perlu, durasinya harus sesingkat mungkin, dan anak harus ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa untuk mencegah pengaruh buruk dan memastikan perlindungan optimal terhadap hak-hak anak.
Analisis Kritis Tehadap Penjatuhan Sanksi Disiplin Sedang Pada Sengketa Kepegawaian Dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN. GTO I Dewa Gumang Gumang Desta Yoga
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v3i3.117

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan secara lebih mendalam mengenai bentuk pelanggaran netralitas ASN serta untuk mengetahui kejelasan mengenai penjatuhan sanksi disiplin sedang kepada Penggugat Sri Utami Nadjamuddin dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO yang dikaji ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga terciptanya kepastian hukum dalam setiap penjatuhan putusan Hakim. metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ini merupakan bagian dari asas manajemen ASN yang ditujuakan untuk meningkatkan kinerja dan integritas aparatur sipil negara (ASN). Sengketa kepegawaian terkait Keputusan KTUN diselesaikan di pengadilan Tata Usaha negara. Dalam analisis penulis bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.GTO tersebut terdapat ketidak relevanan dengan fakta lapangan dan fakta keterangan di persidangan, di mana pemeriksaan Penggugat secara administratif dalam kronologi Putusan tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021 dan tidak sesuai dengan asas kecermatan dan kepastian hukum di dalam AUPB. Di mana penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas ASN berupa disiplin sedang tidak memenuhi unsur Pasal 13 huruf g PP No. 94 Tahun 2021, karena dalam fakta persidangan Penggugat dalam acara hajatan dirumah warga tersebut tidak pernah memberikan sambutan, tidak kampaye, dan tidak menggunakan pakaian atribut partai manapun sehingga perlu adanya evaluasi dan banding terhadap Putusan tersebut.
Kewenangan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice (Studi di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah) Kartika Indah Lestari Kartika; Idi Amin
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v3i3.132

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana penyalahguna narkotika melalui pendekatan restorative justice di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis data perkara tindak pidana penyalahguna narkotika melalui restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum memiliki kewenangan yang signifikan dalam menentukan arah penanganan kasus tindak pidana penyalahguna narkotika, termasuk kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice. Penerapan pendekatan ini umumnya diberikan kepada tersangka tindak pidana penyalahguna narkotika yang memenuhi kriteria tertentu, seperti bukan bagian darijaringan perdagangan narkotika ilegal, tidak residivis, dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi bagi pelaku. Penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana penyalahguna narkotika dapat memiliki implikasi hukum berupa penghentian penuntutan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan kewenangan ini dilakukan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dan pemenuhan persyaratan formil dan materil yang telah ditetapkan.
Analisis Hukum Kontrak Terhadap Sengketa Distribusi Eksklusif PT EFFEM Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 Pk/Pdt.2010 Ni Wayan Utari Dewi Yanti; Ni Nyoman Puja Meviyanti; Ni Komang Tripuji Cahayu Laksmi; Ni Nyoman Adinda Putri Pribadi; Maulina Bayyina
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v3i3.154

Abstract

Sengketa kontrak distribusi eksklusif merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam praktik bisnis modern, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan distribusi oleh prinsipal yang berpotensi merugikan distributor. Permasalahan tersebut tercermin dalam sengketa antara PT Smak Snak dengan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt.2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan kekuatan mengikat Distribution Agreement, mengkaji konstruksi hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sengketa tersebut, serta menelaah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distribution Agreement antara para pihak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas pacta sunt servanda. Tindakan PT Effem yang mengurangi hak distribusi eksklusif, mengalihkan pelanggan utama, serta menghentikan pasokan produk dinilai bertentangan dengan prinsip itikad baik dan menimbulkan kerugian bagi distributor. Putusan Mahkamah Agung mempertegas pentingnya perlindungan terhadap kepentingan kontraktual dan ekspektasi bisnis yang lahir dari hubungan distribusi jangka panjang.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026) Vol. 3 No. 2 (2026) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2023)