cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nakzim Khalid Siddiq
Contact Email
nakzimkhalid@staff.unram.ac.id
Phone
+6287888677718
Journal Mail Official
nakzimkhalid@staff.unram.ac.id
Editorial Address
Perumahan / BTN Zam Zam Flamboyan Blok N28, Kabupaten Lombok Barat., Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83361
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Published by PT. Satya Pertama Nusantara
ISSN : 30309506     EISSN : 30309506     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum membahas mengenai fenomena penegakan hukum, perbandingan hukum, sejarah, kebijakan kebijakan hukum yang ideal dimasa yang akan datang dalam lingkup hukum pidana, hukum perdata, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum internasional, hukum adat, hukum dan masyarakat, dan hukum bisnis. Jurnal Jurisdische bersifat open access dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk public dan berkontribusi dalam perkembangan pengetahuan hukum secara global. Terbit tiga kali dalam setahun yaitu bulan Februari, Juni dan November. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi guna menerbitkan artikel penelitiannya. Artikel yang diterbitkan melalui proses double-blind peer-review. Dengan demikian, keputusan diterima atau tidaknya artikel ilmiah tersebut, menjadi hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi reviewer. Jurnal ini terbit dibawah naungan PT. Satya Pertama Nusantara, yang kegiatannya meliputi salah satunya adalah penerbitan Jurnal, aktifitas professional, ilmiah dan teknis lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Implementasi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Rahmatin, Ina Ramadhani; Laely Wulandari; Titin Nurfatlah
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana yang dikenakan sanksi pidana kebiri menurut Peraturan Perundang-undangan dan mengetahuinya implementasinya terhadap pelaku kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang didapatkan, tindak pidana yang dikenakan sanksi pidana kebiri yaitu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul yang menimbulkan korban yang lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipisana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan bukan pelaku anak. Implementasinya, sejauh ini tindakan kebiri kimia belum dapat dilaksanakan mengingat tindakan kebiri kimia terhadap terpidana kebiri kimia dilakukan setelah hukuman penjara selesai.  Selain itu juga masih adanya ketidakjelasan status eksekutor dalam PP no. 70 tahun 2020 mengingat adanya pertentangan prinsip kedokteran menurut Ikatan Dokter Indonesia dengan proses tindakan kebiri kimia ini. 
Kerusakan Lingkungan sebagai Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Enriansyah, Enriansyah; Idi Amin; Taufan
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tentang tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam putusan terkait kerusakan lingkungan sebagai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian terhadap Putusan tingkat pertama, hakim menunjukan, bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya, memberikan izin usaha pertambangan kepada perusahaan yang tidak memenuhi syarat hukum. Dalam Putusan tingkat banding, hakim menunjukan, bahwa terdakwa melanggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 37 huruf b, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 51, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 38 ayat (3). Dalam Putusan tingkat kasasi, menunjukan ada dua pertimbangan hakim dalam putusannya yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis memuat tentang pasal yang dilanggar oleh terdakwa yaitu Pasal 2, 12 B dan Pasal 64 ayat (1) UU Tipikor, alat bukti saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Pertimbangan non yuridis adalah mempertimbangkan kerugian di bidang Ekologis, Ekonomi dan Lingkungan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sanksi pidana yang di putuskan oleh hakim terhadap terdakwa ditingkat banding 12 tahun, tingkat kasasi 15 tahun dan tingkat kasasi 18 tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah). Putusan hakim mulai dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi belum sesuai. Seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 3 UU Tipikor dan dikenakan pidana seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. ABSTRACT This study aims to determine the judge's considerations in decisions on corruption crimes related to environmental damage and the application of criminal sanctions in decisions related to environmental damage as state financial losses in corruption crimes. This research uses a normative approach. The study revealed that in the judge's decision in the first-degree court, the judge confirmed that the defendant abused his authority and position, granting a mining business permit to a company that did not meet legal requirements. In the appeal decision, the judge showed that the defendant violated Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Article 37 letter b, Article 39 paragraph (1), and Article 51, Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, Article 38 paragraph (3). The cassation level decision uses legal and non-legal considerations. Legal considerations include the articles violated by the defendant, namely Article 2, 12 B, and Article 64 paragraph (1) of the Corruption Law, witness evidence, letters, expert statements, and the defendant's statement. Non-legal considerations cover losses in the Ecological, Economic, and Environmental fields that result in state financial losses. The criminal sanctions toward the defendant at the appeal level are 12 years, the cassation level is 15 years and the cassation level is 18 years, and a fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah). All those judge's decision from the first level to the cassation level is not compatible with the law. The defendant should be subject to Article 3 of the Corruption Law and sentenced to life imprisonment or a minimum of 1 year and a maximum of twenty years.
Efektivitas Program Rehabilitasi dalam Penanggulangan Pengulangan Rindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kelas IIA Lombok Barat) Debi Yanti; Aryadi Almau Dudy
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi dalam penanggulangan pengulangan tindak pidana penyalahguna narkotika di Lapas kelas IIA Lombok Barat, serta untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi dalam penanggulangan pengulangan tindak pidana penyalahguna narkotika di Lapas kelas IIA Lombok Barat. Adapun rumusan masalah yang diteliti, pertama bagaimana efektivitas program rehabilitasi dalam penanggulangan pengulangan tindak pidana penyalahguna narkotika di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat. Kedua bagaimana hambatan yang di hadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Aprroach), pendekatan konseptual (Conseptual Aprroach), dan pendekatan sosiologis (Sociological Approach). Hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika di LAPAS Kelas IIA Lombok Barat dilaksanakan melalui program terapi fisik, psikososial, spiritual, konseling, dan pelatihan vokasional. Tujuannya adalah mengembalikan kesehatan warga binaan dari ketergantungan narkotika. LAPAS bekerja sama dengan BNN dan menyediakan petugas konselor dan instruktur. Hasilnya menunjukkan rehabilitasi telah efektif, namun perlu peningkatan dalam pembinaan keagamaan. Kemudian Pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat menghadapi beberapa hambatan, antara lain kekurangan konselor, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta keterbatasan anggaran dari pemerintah yang menyebabkan tidak semua warga binaan dapat direhabilitasi.
Kewajiban Hukum Pemerintah terhadap Masyarakat Pengguna Vaksin Nakzim Khalid Siddiq; Suheflihusnaini Ashady
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan masyarakat menurut UUD 1945 dan peran pemerintah dalam pencegahan serta penanganan KIPI vaksin campak rubella. Tanggung jawab hukum pemerintah terhadap konsumen atas penggunaan vaksin campak rubella. Vaksin ini penting untuk mencegah penyakit pada anak, namun berpotensi menimbulkan efek samping berupa Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Permasalahan yang dibahas adalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan dan mengembangkan sistem jaminan sosial menurut UUD 1945. Terkait KIPI vaksin campak rubella, pemerintah berperan dalam pencegahan, pengawasan vaksinasi, investigasi dan penanganan kasus KIPI, serta edukasi masyarakat. Pemerintah memilng jawab untuk menjamin keamanan dan efektivitas vaksin dalam program imunisasi, memberikan perawatan memadai jika terjadi KIPI, serta memberikan informasi yang jelas dan tepat pada masyarakat.
Tinjauan Yuridis Terhadap Laporan Korban Tindak Pidana Yang Tidak Dilanjutkan Ke Tahap Penuntutan Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law Lalu Teguh Atma Wijaya; Jumadi, Joko; ashady, suheflihusnaini
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait laporan korban tindak pidana yang tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan karena tidak cukup alat bukti dan bagaimana penerapan prinsip due process of law untuk pelapor dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Perbedaan pandangan antara Jaksa dan Penyidik dalam menentukan cukupnya alat bukti kerap kali menjadi masalah hingga terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pengaturan mengenai penghentian perkara akibat kurangnya alat bukti diatur dalam Pasal 77, 109, 110, 138, 140, dan 183 KUHAP. Penerapan prinsip due process of law bagi pelapor dalam penyidikan dan penuntutan menjamin hak atas informasi, perlindungan hukum, dan keterlibatan dalam proses hukum. Hak tersebut rata-rata saat ini tidak diakomodir dalam KUHAP. KUHAP saat ini lebih mencerminkan crime control model daripada due process model. Kepentingan Pelapor bergantung pada bagaimana Aparat Penegak Hukum menangani laporan sesuai prosedur. Praperadilan dapat menguji keabsahan SP3, dan jika dinyatakan tidak sah, penyidikan harus dilanjutkan. Namun, putusan ini hanya mengikat Penyidik meskipun penghentian penyidikan juga melibatkan Jaksa melalui forum koordinasi dan konsultasi. Agar sistem lebih seimbang, putusan praperadilan seharusnya mengikat Jaksa sehingga perkara dapat berlanjut ke penuntutan demi kepastian hukum. KUHAP saat ini tidak mengakomodir mekanisme yang jelas untuk memutuskan perbedaan pendapat antara Penyidik dan Jaksa terkait cukupnya alat bukti, yang sering berujung pada penghentian perkara.
Urgensi Perguruan Tinggi sebagai Promotor Pernikahan bagi Para Mahasiswa (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Iran) Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article is written for the paradigm shift of legal sociology and explanation of ratio legist function of Tri Dharma of College for social responsibility towards the urgent problem of marriage. The method used in this writing is functional method with micro approach, namely type of legal institution and bodies of norms approach and comparison of legal policy between Indonesia and Iran. The purpose of Indonesian nation is explicitly stated in the Opening of UUD 1945. Education for students who will go through life and become the spearhead of improving the nation's morality, is certainly a priority for every university. Students and universities who are the spearhead of the struggle to improve the nation's morality should not be trapped in the pseudo slogan of freedom version of western culture, but must focus on morality and purity. Academic spaces do not only function as a channel of information and knowledge merely formally, but there needs to be an increase in spiritual and moral education. One of the improvements of the morality of society and nation is by preparing them for the formation of the smallest cells in a country. This smallest cell is an institution that we call family. In addition, universities should not only educate young people and students regarding family formation, but should also educate and make various efforts to take preventive measures against the increasing number of divorce cases in Indonesia and various moral damages that originate from family breakdown.
Pernikahan Campuran dalam Perspektif Masyarakat Suku Sasak dan Hukum Nasional Huda, Miftakhul; ashady, suheflihusnaini
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan campur seringkali terjadi, antar status sosial yang berbeda dimasyarakat. Tentunya aka nada konsekuensi yang harus diterima akibat melakukan perkawinan campur tersebut. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pernikahan campur yang terjadi di suku sasak, Lombok dan akibatnya dalam hal pewarisan. Pada masyarakat suku sasak, masih terdapat stratifikasi sosial sampai dengan saat ini dan sangat berpengaruh terhadap cara interaksi masyarakat antar kelas sosial tersebut. Tradisi kawin lari juga masih dilakukan meskipun sebagian kalangan lebih memilih menggunakan cara-cara yang lebih modern seperti lamaran dan resepsi. Metode yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin lari masih banyak dilakukan di suku sasak dan dilakukan pula dalam perkawinan campur. Perkawinan campur tidak hanya berdampak terhadap Perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan, namun kepada anak keturunan mereka. Akibat lebih berat akan diterima jika yang melakukan perkawinan campur adalah Perempuan bangsawan, yang berdampak pada tidak berhaknya memperoleh pewarisan dari keluarganya.
Implikasi Hukum Pengaturan Syarat Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Muhammad Rizal
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Surat Edaran Mahkamah Agung diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dalam penanganan perkara pada setiap pengadilan di bawah Mahkamah Agung, pada tahun 2018, diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang memuat tentang ketentuan hingga syarat bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi alat bukti dalam perkara Tata Usaha Negara, padahal secara Harfiah, SEMA adalah edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrative dan secara Normatif, Mahkamah Agung tidak boleh mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tidak juga mengatur kekuatan alat pembuktian. Hal ini memunculkan ketidakpastian kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam prespektif ketatanegaraan Indonesia dan Implikasi Hukum pengaturan syarat putusan hakim peradilan Tata Usaha Negara.
Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing terhadap Perkembangan Permasalahan Warga Negara Asing di Nusa Tenggara Barat Fikrat Riyadhi
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deportasi adalah salah satu penindakan hukum keimigrasian dalam mengembalikan Warga Negara Asing (WNA) yang berbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Deportasi dalam perkembangan zaman diperlukan sebuah inovasi perubahan dimana deportasi tidak hanya menjadi bagian dari imigrasi melainkan bagian dari system ekonomi ataupun politik. Deportasi terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Nusa Tenggara Barat sangat beragam pada tahun 2024. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa deportasi bisa dilakukan dengan disertai penangkalan. Penangkalan merupakan pencegahan kembali Warga Negara Asing untuk masuk ke Indonesia dalam waktu yang sudah ditentukan seusai dengan sanksi yang diberikan.
Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia(Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich) Ahmad Auri Aji Zarianto; Nadhira Wahyu Adityarani
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji biografi dan teori living law Eugen Ehrlich serta eksistensi dari teori tersebut pada masyarakat Indonesia. Penulisan makalah ini didasarkan pada Mazhab Sociological Jurisprudence. Eugen Ehrlich sebagai penggagas dari mazhab tersebut, memberikan pemikiran sosiologi hukumnya yang ia namakan dengan living law. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual digunakan penulis dalam makalah ini, dimana jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber pada UUD 45, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta kamus. Hasilnya, Eugen Ehrlich adalah seorang ahli hukum dan sosiologi berkebangsaan Austria, yang merupakan penggagas sociological jurisprudence, telah memberikan buah pemikiran sosiologi hukumnya, yaitu teori living law. Teori ini meyakini bahwa hukum yang hidup di masyarakat merupakan hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat, meskipun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum. Eksistensi dari teori tersebut pada masyarakat Indonesia, terlihat pada konstitusi negara Indonesia, yaitu Pasal 18B ayat (2) UUD 45, serta pada beberapa undang-undang, diantaranya pada Pasal 3 UUPA, dan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, serta adanya pluralisme pada hukum waris, meliputi hukum Islam, hukum adat, dan BW.

Page 3 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2023)