cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Attoriolong
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Attoriolong diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNM. Jurnal Attoriolong memuat tulisan yang terkait dengan Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan. dipublikasikan dua kali dalam setahun, pada bulan Januari dan Agustus
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2012)" : 6 Documents clear
REVITALISASI FUNGSI LONTARA SEBAGAI SUMBER SEJARAH DAN BUDAYA UVRI, Darmawati
Attoriolong Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Warisan sejarah dan budaya masyarakat Bugis-Makassar seperti lontara?, hingga kini tetap dianggap bagian dari identitas etnis di Sulsel hingga kini. Meskipun demikian, harus diakui  bahwa popularitas lontara? sebagai penghubung zaman pra sejarah ke zaman sejarah, sekarang tak ubahnya hanya pelengkap kebanggaan apologik sang pemilik. Artinya, ia hanya diketahui sebatas nama, tanpa pengenalan lebih jauh atas  isi dan manfaatnya. Bersama keperihatinan tidak tersosialisasinya Aksara Lontara kepada generasi muda, upaya ke arah pengenalan seharusnya menjadi tanggung jawab kultural kita. Hal ini dapat dimulai dengan gerakan budaya berdimensi historis dalam wujud pengenalan dan upaya sosialisasi. Makalah ini bermaksud memperkenalkan sekaligus mengajak pembaca untuk memikirkan betapa pentingnya upaya revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam naskah Lontara? Attoriolong.
NILAI DEMOKRASI DALAM KEPEMIMPINAN TRADISIONAL MASYARAKAT BUGIS Busye, Bustan
Attoriolong Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan Bugis dapat ditelusuri dari sumber-sumber naskah tertulis berupa lontara dari pemikiran para cendikiawan. Salah satu azas demokrasi dalam hukum dasar penyelenggaraan pemerintahan pada kerajaan di daerah Bugis,  rusa? taro Datu, ten rusa? taro ade?, rusa? taro ade?, ten rusa taro anang, rusa? anang ten rusa? taro tomaega. Maksudnya keputusan Datu/Raja dapat dibatalkan oleh ade? (dewan) tetapi keputusan ade? tak dapat dibatalkan oleh Raja/Datu. Keputusan ade? dapat dibatalkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tetapi kemauan tokoh-tokoh masyarakat dapat dibatalkan oleh rakyat, tetapi kemauan rakyat tidak dapat dibatalkan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Jadi keputusan paling tinggi ada pada rakyat.
POLITIK INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN bahri, Bahri
Attoriolong Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya, perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Partai politik harus muncul sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilangsungkan pada Januari 1946.
POLITIK INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN baco, Bahri
Attoriolong Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya, perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Partai politik harus muncul sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilangsungkan pada Januari 1946.
GEJOLAK POLITIK PASCAPROKLAMASI KEMERDEKAAN DI SELAYAR umar, ahmadin
Attoriolong Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bermaksud mengajak pembaca menemukenali gejala politik yang muncul pascaproklamasi di Selayar. Peristiwa politik ini menguatkan realita bahwa proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, memang bukanlah puncak ataupun akhir dari seluruh perjuangan bangsa Indonesia. Sebaliknya, beberapa peristiwa (gejolak) politik dalam kurun ini tak ubahnya sebuah episode tersendiri dalam perjuangan. Situasi yang belum terlalu kondusif pascaproklamasi kemerdekaan di Selayar adalah salah satu bukti sekaligus faktor pemicu para tokoh yang berhaluan nasionalis membentuk Komite Penyelenggaraan Kemerdekaan (KPK) yang ditetapkan dalam rapat yang berlangsung 28 Agustus 1945. Tidak lama kemudian, awal September 1945 KPK mengadakan rapat di Benteng untuk membahas peristiwa Cina Hoa Kiau yang terjadi  Agustus 1945. Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Selayar, maka Komite Penyelenggaraan Kemerdekaan (KPK) segera menyempurnakan tugas revolusi sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan.
BIMA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA madjid, H.saleh
Attoriolong Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menjelang proklamasi kemerdekaan pemuda-pemuda Bima semakin meningkatkan kegiatannya untuk mendapat dukungan massal. Sementara pemimpin-pemimpin Jepang sudah mulai diliputi oleh perasaan ragu-ragu mendengar kabar perang melawan Sekutu yang semakin mendesak Jepang untuk menyerah. Berita akan penyerahan Jepang pada akhirnya tersiar dari mulut kemulut. Dengan susah payah penguasa Jepang berusaha menutupi hal itu sementara pesawat-pesawat giat menyebarkan pamflet mengenai penyerahan Jepang. Siasat ini dimaksudkan supaya pemuda-pemuda tidak mempergunakan kesempatan tersebut untuk mengadakan perlawanan terhadap penguasa Jepang. Pada waktu diterima berita proklamasi kemerdekaan sampai Sultan Muhammad Salahuddin menyatakan bahwa daerah kesultanan Bima masuk dalam wilayah  Negara  republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1945.  Mendengar hal tersebut para pemuda progresif melakukan kontak dengan pemimpin mereka guna mendesak Sultan Bima supaya segera menentukan sikapnya dan mengumumkan kepada rakyat akan kemerdekaan di daerah ini.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 1 (2025): Attoriolong Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol 22, No 1 (2024): Attoriolong Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol 21, No 2 (2023): Attoriolong Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol 21, No 1 (2023): Attoriolong Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol 20, No 2 (2022): Attoriolong Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol 20, No 1 (2022): Attoriolong Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol 19, No 2 (2021): Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol 19, No 1 (2021): Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol 18, No 2 (2020): Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol 18, No 1 (2020): Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol 10, No 1 (2012) More Issue