cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Husni Abdulah Pakarti
Contact Email
husnipakarti@stisa-ashshofa.ac.id
Phone
+6281324943904
Journal Mail Official
husnipakarti@stisa-ashshofa.ac.id
Editorial Address
Jl. Kalimanggis Raya, Pasirpanjang, Kec. Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46197
Location
Kab. tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syariah wal Aqidah Ash-Shofa Tasikmalaya
ISSN : -     EISSN : 30900549     DOI : https://doi.org/10.64367/dialoglegal.v2i1.97
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada kajian-kajian hukum Islam (syariah), hukum positif (jurisprudensi), serta tata negara. Jurnal ini bertujuan menjadi wadah akademik untuk mengembangkan pemikiran hukum berbasis integrasi nilai-nilai keislaman, keadilan, dan kemanusiaan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan sistem hukum dan tata negara yang berlandaskan prinsip-prinsip universal. Jurnal ini menerima artikel hasil penelitian, kajian konseptual, dan tinjauan kritis yang berkaitan dengan: Hukum Syariah: aspek hukum Islam dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Jurisprudensi: analisis hukum positif, perbandingan sistem hukum, dan pengembangan teori hukum. Tata Negara: pembahasan tentang konstitusi, lembaga negara, hukum administrasi, dan relasi hukum dengan politik. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini melewati proses peer-review ketat, memastikan kualitas dan relevansi akademik sesuai dengan standar publikasi ilmiah internasional. Dengan frekuensi terbit dua kali setahun, Dialog Legal menjadi platform bagi akademisi, peneliti, praktisi hukum, dan mahasiswa untuk berbagi wawasan, hasil riset, dan gagasan inovatif di bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 53 Documents
 2   3   4   5   6 
Analisis Komparatif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia dalam Sistem Hukum Pluralistik di Indonesia Endang Pujiastuti; Tuti Herawati; Diana Farid; Daud Nurdin; Muhammad Husni Abdulah Pakarti
Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2026): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64367/dialoglegal.v2i2.235

Abstract

Indonesia adopts a pluralistic legal system that accommodates various legal traditions, including customary law, civil law inherited from the Dutch Burgerlijk Wetboek, and Islamic civil law. Consequently, the application of civil law is not uniform but depends on judicial competence, the legal status of the parties, and the nature of the dispute. This article aims to examine the similarities, differences, and implementation of Islamic Civil Law and Indonesian Civil Law through a comparative legal approach. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, comparative, and case approaches. Data were collected from legislation, court decisions, legal literature, and recent scholarly publications. The findings reveal that Islamic Civil Law emphasizes Sharia principles, maqāṣid al-sharī'ah, and substantive justice, whereas Indonesian Civil Law, derived from the Burgerlijk Wetboek, primarily focuses on legal certainty through contractual freedom and individual rights. Despite their philosophical differences, both legal systems converge in protecting civil rights, ensuring justice, and maintaining legal certainty. Therefore, harmonization between these legal systems is essential to strengthen Indonesia's pluralistic national legal framework.
Perlindungan Hukum Konsumen akibat Wanprestasi Developer dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Indriati Indriati; Apolonia Siana Bhena; Budiarsih Budiarsih
Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara Vol. 2 No. 3 (2026): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64367/dialoglegal.v2i3.239

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi developer dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) apartemen, mengkaji pertanggungjawaban hukum developer berdasarkan hukum perdata Indonesia, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN.Jak.Sel. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa developer melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam PPJB, terutama terkait keterlambatan pembangunan dan penyerahan unit apartemen, sementara konsumen telah memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak konsumen untuk memperoleh pemenuhan prestasi dan/atau pemulihan atas kerugian yang dialami. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut didasarkan pada hubungan kontraktual para pihak, isi PPJB, pemenuhan prestasi, serta ketentuan hukum perdata mengenai perjanjian dan wanprestasi
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Retribusi Sampah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara di Kota Pekanbaru Rizki Juliandi Firmansyah; Agus Ariadi
Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara Vol. 2 No. 3 (2026): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64367/dialoglegal.v2i3.206

Abstract

Illegal levies (pungli) on waste management fees constitute a serious issue that disrupts the delivery of public services in Pekanbaru City. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the criminal offense of illegal levies on waste management fees from the perspective of State Administrative Law, as well as to identify hindering factors and efforts for its optimization. The method employed is normative juridical, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study indicate that law enforcement against illegal levies on waste management fees in Pekanbaru City has not operated optimally due to weak bureaucratic supervision, low sanctions imposed, and a lack of public participation. From the perspective of State Administrative Law, the practice of illegal levies violates the general principles of good governance (AUPB) as regulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, while also potentially being qualified as a criminal act of corruption under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. Efforts to optimize law enforcement require the strengthening of supervisory institutions, consistency in applying administrative and criminal sanctions, and information technology-based bureaucratic reform to achieve clean and accountable governance.

Page 6 of 6 | Total Record : 53

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 3 (2026): September Vol. 2 No. 2 (2026): Mei Vol. 2 No. 1 (2026): Januari Vol. 1 No. 3 (2025): September Vol. 1 No. 2 (2025): Mei Vol. 1 No. 1 (2025): Januari