cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yosman Leonard Silubun
Contact Email
leonardsilubun@gmail.com
Phone
+6285244580604
Journal Mail Official
jhc@asthagrafika.com
Editorial Address
Jl. Seruni Muli, Merauke, 99608 Papua Selatan, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Hukum Cassowary
Published by Astha Grafika
ISSN : -     EISSN : 30893305     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Cassowary, yang diterbitkan oleh Astha Grafika, adalah publikasi akademik yang terbit dua kali setahun, pada bulan Juni dan November. Jurnal ini berfokus pada isu-isu hukum kontemporer, menawarkan ruang lingkup yang luas untuk penelitian, analisis, dan diskusi mengenai berbagai aspek hukum yang relevan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Sebagai jurnal open access, Jurnal Hukum Cassowary berkomitmen untuk menyediakan akses bebas bagi para pembaca, sehingga karya-karya berkualitas dapat diakses oleh akademisi, praktisi, dan peneliti di seluruh dunia. Dengan demikian, Jurnal Hukum Cassowary bertujuan untuk memperkaya pemahaman dan kajian hukum di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
ANALISIS PUTUSAN PIDANA TENTANG ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PERILAKU LESBIAN,GAY,BISEKSUAL,TRANSGENDER DALAM PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL(PUTUSAN NOMOR 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021) Jennifer Marlensya Obadiri.T; Wahab Aznul Hidaya
Jurnal Hukum Cassowary Vol 3 No 1 (2026): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v3i1.242

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan anggota TNI yang melakukan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kodim 0422/Lyonif RK 114/SMB termasuk tindak pidana, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi seksual LGBT tidak dapat dipidana sesuai asas legalitas, namun tindakan konkret yang melanggar norma kesusilaan, seperti aktivitas seksual melalui media elektronik di lingkungan militer, dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 281 KUHP. Pertimbangan hakim tidak berfokus pada orientasi seksual terdakwa, melainkan pada perbuatan nyata yang bertentangan dengan norma hukum, etika, dan disiplin militer, sehingga putusan tersebut dinilai selaras dengan prinsip hukum nasional. Kata Kunci: LGBT; Hukum Pidana; Peradilan Militer; Asas Legalitas.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PROMOSI JUDI ONLINE MELALUI LIVE STREAMING YOUTUBE Mustofa Al Muzaq; Mulyadi Golap; Kariadi
Jurnal Hukum Cassowary Vol 3 No 1 (2026): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v3i1.243

Abstract

Kemajuan teknologi digital telah memicu maraknya praktik promosi judi online melalui live streaming YouTube, yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana promosi judi online dilakukan melalui live streaming YouTube serta pertanggungjawaban pidana para pelakunya berdasarkan hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yurisprudensial dan pendekatan berbasis kasus melalui analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), jurnal, dan literatur hukum lainnya. Temuan menunjukkan bahwa promosi judi online dilakukan melalui fitur donasi, penyertakan tautan situs web perjudian dalam deskripsi siaran, dan demonstrasi langsung permainan judi. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur actus reus dan mens rea sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 UU ITE dan Pasal 303 KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi, pengawasan digital, dan peningkatan literasi hukum masyarakat diperlukan untuk mencegah promosi perjudian online secara lebih efektif.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MAKAR DALAM PENGIRIMAN SURAT BERKOP NRFPB (STUDI PUTUSAN NOMOR 967/PID.B/2025/PN.MAKASSAR) Muklis Rumodar; Kariadi; Mulyadi Golap
Jurnal Hukum Cassowary Vol 3 No 1 (2026): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v3i1.244

Abstract

Tindak pidana makar adalah salah satu jenis kejahatan yang membahayakan keamanan negara dan memiliki dampak serius terhadap kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering memicu perdebatan karena garis pemisah antara kebebasan berpendapat dan tindakan yang dianggap makar tidak selalu jelas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum tindakan pengiriman surat berkop Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) dan meneliti pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 967/Pid.B/2025/PN.Makassar. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemakaian kop surat NRFPB, elemen resmi, serta pengiriman surat kepada pejabat pemerintah telah memenuhi kriteria niat dan awalan pelaksanaan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 106 jo. Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penilaian hakim telah sejalan dengan hukum positif Indonesia karena menekankan pada niat memisahkan sebagian wilayah negara serta tindakan konkret yang menunjuk pada upaya makar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU  (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NO 798/Pid.B/2022/PN Jakarta selatan) Rio Jamalludin; Mulyadi Golap; Kariadi
Jurnal Hukum Cassowary Vol 3 No 1 (2026): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v3i1.253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria saksi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang dapat dikategorikan sebagai justice collaborator serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan saksi pelaku sebagai justice collaborator dalam putusan nomor 798/pid.b/2022/PN Jakarta Selatan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagaimana saksi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan dapat memperoleh status justice collaborator dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan status tersebut kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan-perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa buku,jurnal,serta literatur hukum lainnya.Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen putusan kemudian dianalisi secara deskriptif kualitatif.Dalam putusan Nomor 798/pid.B/2022/PN Jakarta Selatan majelis hakim menetapkan Richard Eliezer sebgai justice collaborator karena keterangannya dianggap mampu mengungkapkan fakta sebenarnya terkait tindak pidana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Pertimbangan hakim didasarkan pada peran terdakwa yang kooperatif, menyesali perbuatanya,bukan pelaku utama,serta adanya rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saski dan Korban(LPSK).Status tersebut menjadi salah satu alasan yang meringankan pidana sehingga terdakwa dijatuhi hukum yang lebih ringan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jutice Collaborator, saksi pelaku, Tindak Pidana Pembunuhan, Putusan Pengadilan.  
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA Cavin George Ngilawane
Jurnal Hukum Cassowary Vol 3 No 1 (2026): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v3i1.256

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh manusia di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun larangan serta sanksi pidana terhadap komersialisasi organ tubuh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penegakan hukumnya di lapangan belum berjalan optimal. Faktor utamanya adalah belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Pasal 65 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009, di samping faktor desakan ekonomi dan modus transaksi terselubung yang menyulitkan pengawasan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2026): JURNAL HUKUM CASSOWARY Vol 2 No 2 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY Vol 2 No 1 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY Vol 1 No 2 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY