Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA PADA LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM FUNGSI PENYIDIKAN Restu Monika Nia Betaubun; Cavin George Ngilawane
Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.056 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v6i2.4965

Abstract

The central position of the Indonesian Prosecutor's Office in law enforcement in Indonesia, as one of the legal sub-systems that are in an organized and integrated unit, influences and complements each other with other sub-systems to achieve the objectives of the legal system. Judging from the aspect of its authority, the prosecutor has the authority to carry out investigations and prosecutions, but the first part in the function of carrying out investigations, the prosecutor's authority is limited to certain crimes, such as criminal acts of sedition, economic crimes and criminal acts of corruption. In this short paper, the author tries to give a little contribution to the idea of ​​reforming the justice system in Indonesia, especially at the prosecutor's office in the investigative function. The formulation of the problem includes how the system of reforming the prosecutor's office in carrying out the investigation function. The type of legal research used is the type of normative legal research which focuses on the laws and regulations regarding Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the approach used is the legal history approach. This approach is to find out the history of the prosecutor's duties as investigators. The results of this study are that in their duties as conducting investigations the prosecutor can conduct investigations if the crimes are complex or the level of proof is difficult, for example crimes in the field of human rights and corruption, and if the prosecutor is given additional authority such as participating in further investigations to act as a prosecutor. In general, if the case is transferred to the court, the author feels that the prosecutor can be responsible for the prosecution of a case in its entirety because from the beginning it was directly involved from the investigation process to the prosecution, and in the investigation process if the prosecutor participates it will eliminate the situation of back and forth between the investigator and the file. public prosecutor.
Perbandingan Sistem Hukum Perdata Negara Inggris (Common Law System) Dan Negara Indonesia (Civil Law Sytem) Betaubun, Restu Monika Nia; Ngilawane, Cavin George
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i2.6452

Abstract

Comparative law in its content clearly requires a comparison of two or more legal systems, two or more legal traditions. In this world we do not find only one legal system, but more than one legal system, namely the Civil Law System and the Common Law System. Furthermore, in this article what will be studied is the comparison of the civil law system of the English Common Law System and the Indonesian Civil Law System. The formulation of the problem in this article is how the civil law system differs between the English Common Law and the Indonesian Civil Law in terms of the structure of the judicial body, the source of procedural law, the judicial process, the presence or absence of a jury system, and the position of judges and lawyers in the judicial process. The legal research method used is normative legal research method. The results obtained are 1) In England civil cases are generally tried in the Country Court for simple cases and the High Court of Justice for complex cases. Appeals are filed at the Court of Appeal while cassations at the UK Supreme Court. In Indonesia, criminal and civil cases are tried in the District Court, appeals to the High Court and cassations to the Supreme Court. 2) The sources of English law are jurisprudence, statute law, custom, and reason. Indonesian sources of law are legislation, custom, treaties, jurisprudence, and doctrine. 3) In both the UK and Indonesia the first trial is an peaceful attempt, the difference is that in the UK it is presided over by a former barrister or solicitor while in Indonesia it is presided over by a judge. 4) The UK generally does not recognize the jury system, except in complex criminal and civil cases, while Indonesia does not recognize the jury system. 5) In England the judge plays an active role in the trial, while in Indonesia the judge is passive. 6) In England lawyers are divided into two, namely solicitors and barristers, while Indonesia does not recognize two divisions of lawyers. Keywords: comparative law sytem, common law, civil law
ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TENTANG HAK ATAS TANAH BAGI WNI DAN WNA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Jesikagum, Michael Fredo; Hurasan, M. Fais; Ngilawane, Cavin George
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i1.77

Abstract

Perkawinan campuran dapat melibatkan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur pengakuan terhadap status perkawinan di berbagai negara. Konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag mengenai Hukum yang Berlaku untuk Perkawinan dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul, seperti dalam kasus perceraian atau pembagian harta.Implikasi hukum dari perkawinan campuran juga menyentuh aspek hak atas tanah. Dalam hukum Indonesia, WNI memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah, sementara WNA dihadapkan pada pembatasan. Oleh karena itu, pasangan dalam perkawinan campuran sering kali perlu merancang perjanjian kawin untuk mengatur pembagian harta dan hak atas properti secara jelas. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak atas tanah bagi WNI dan WNA dalam perkawinan campuran. Menurut hemat penulis, hak atas tanah bagi WNI dan WNA dalam perkawinan campuran bergantung pada tanpa perjanjian kawin atau perjanjian kawin. Kata Kunci : Perkawinan Campur, Hukum Perdata 
Edukasi Hukum Digital: Legal Counselling tentang Hak Cipta dan Risiko Copyright Strikes di YouTube untuk Pemuda Gereja Yosman Leonard Silubun; Herry Hendry F Mote; Marlyn Jane Alputila; Cavin George Ngilawane; Jaya Setiawan Sinaga; Handika Dwi Ardiansyah Pelu; Evan Malelak; Triwira Pattipawae
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2026): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v3i1.209

Abstract

Era digital telah mendorong generasi muda, termasuk komunitas pemuda gereja, untuk aktif berkreasi dan menyampaikan pesan melalui platform video seperti YouTube. Namun, rendahnya literasi hukum digital, khususnya terkait hak cipta, menyebabkan tingginya risiko pelanggaran seperti copyright strikes yang dapat berujung pada penghapusan konten atau bahkan akun. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum dan pendampingan (legal counselling) kepada Pemuda Gereja Immanuel Kodim Merauke mengenai hak cipta, jenis-jenis pelanggaran, serta cara berkarya secara legal dan etis di YouTube. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kasus, dan pembagian buku saku edukatif. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai konsep hak cipta dan langkah-langkah praktis untuk menghindari pelanggaran digital. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya berkarya yang kreatif dan patuh hukum di lingkungan pemuda gereja.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA NASABAH PADA LAYANAN INTERNET BANKING Herry Hendri F Mote; Handika Dwi Ardiadiansyah Pelu; Cavin George Ngilawane
Animha Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i2.195

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang perlindungan hukum data pribadi nasabah. Berbicara mengenai data pribadi nasabah meliputi dua aspek yaitu data privacy, informasi privacy oleh sebab itu perlu adanya jaminana keamanan data pribadi nasabah agar dapat mengontrol dan menjaga. Sistem perlindungan nasabah penyimpan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 40 Tentang perbankan dalam merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpananya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif, yang berfokus pada norma-norma hukum, demgan pendekatan terhadap Undang-Undang OJK dan BI. Ansalisis dilakukan dengan memanfaatkan data yang telah ada sebelumnya  berdasarkan hasil Analisis tersebut, ditemukan bahwa perlindungan hukum yang jelas dan pasti diperlukan  untuk melindungi data nasabah dalam layanan internet banking, dan juga penting untuk mengamankan data nasabah dengan cara yang efektif. Selain itu nasabah Ketika merasa dirugikan, nasabah dapat  melakukan pengaduan ke pihak bank dalam pelayanan pengaduan nasabah baik di pihak bank atau pada OJK ataupun Bank Indondonesia. Untuk proses penyelesaian pengaduan tersebut dapat dilakukan melalui mediasi. Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pengguna perbankan internet membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk nasabah, bank, pemerintah, Bank Indonesia, dan pihak terkait lainya.
Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Kurik Melalui Program Edukasi dan Sosialisasi Terhadap Aspek Legal Dalam Pengelolaan Tanah Herry Hendri Fernando Mote; Cavin George Ngilawane; Marlyn Jane Alputila; Yosman Leonard Silubun; Jaya Setiawan Sinaga; Handika Dwi Ardiansyah Pelu; Emiliana B. Rahail; Maria Natalia Wainip Epin
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v2i2.113

Abstract

Fungsi tanah merupakan objek penting bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi masyarakat di Kampung Suka Maju Distrik Kurik Kabupaten Kurik Kabupaten Merauke sebagai mitra pengabdian ini. Selain memiliki aspek ruang, tanah juga mengandung hukum sehingga selain tempat bermukum tanah juga akan berkaitan dengan hak seseorangwarga negara untuk memiliki dan mengelola tanah tersebut. Perlu adanya pemahaman akan arti pentingnya melakukan legalitas formal terkait dengan kepemilikan tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya legalitas formal dalam kepemilikan tanah. Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab mengenai legalitas hak atas tanah. Hasil kegiatan pengabdian, adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan merubah pola pikir beserta sikap masyarakat kampung Suka Majuakan pentingnya melakukan kegiatan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya. Kegiatan pengabdian ini sebagai upayah untuk menyadarkan masyarakat mengenai arti penting objek tanah dan urgensi tanah tersebut didaftarkan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam dua bentuk, yakni penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, terhadap masyayarakat mitra    
PROGRAM LITERASI KEUANGAN DAN AKUNTANSI ANAK MELALUI KEGIATAN EDUKASI DAN PRAKTIS Mohamad Ilham; Maria Natalia Wainip Epin; Cici Girik Allo; Caecilia Henny Setya Wati; Mensy Otelyo Kastanya; Paulus Peka Hayon; Cavin George Ngilawane
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2026): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v3i1.229

Abstract

Literasi keuangan sejak dini merupakan bekal krusial dalam membentuk karakter dan kebiasaan finansial yang bijak pada anak. Namun, anak-anak usia sekolah dasar di lingkungan TPA Al-Ikhlas Merauke umumnya belum memiliki pemahaman memadai mengenai pengelolaan uang saku, skala prioritas, dan kebiasaan menabung. Tujuan: Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan fungsi uang, melatih pengelolaan uang saku secara bijak, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini. Metode: Kegiatan dilaksanakan pada 2 Mei 2026 dengan melibatkan 40 anak sebagai peserta. Pendekatan yang digunakan adalah metode edukatif interaktif dan praktis melalui storytelling, penggunaan alat peraga visual (uang mainan), simulasi belanja bijak, permainan kelompok, serta praktik langsung pembuatan celengan. Hasil: Pelaksanaan program menunjukkan efektivitas yang tinggi: 85% peserta mampu membedakan konsep kebutuhan dan keinginan secara tepat. Selain itu, seluruh peserta berhasil membuat celengan sendiri dan menunjukkan antusiasme tinggi untuk mulai menyisihkan uang saku mereka guna ditabung. Kesimpulan: Pendekatan visual dan simulasi langsung terbukti efektif membumikan konsep keuangan yang abstrak menjadi konkret bagi anak-anak. Program ini secara nyata berhasil mengubah sikap dan menumbuhkan minat belajar finansial dasar pada anak usia sekolah dasar.
ANALISIS KRIMINOLOGIS FENOMENA 'ZONA PAPSEL': STUDI KASUS KETERLIBATAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DI PAPUA SELATAN Marlyn Jane Alputila; Yosman Leonard Silubun; Cavin George Ngilawane
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 2 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i2.202

Abstract

Fenomena "Zona Papsel" di Provinsi Papua Selatan telah berkembang menjadi subkultur kekerasan yang mengkhawatirkan dengan meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana penganiayaan berat sepanjang tahun 2023 hingga awal 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi kekerasan dalam fenomena tersebut, mengidentifikasi faktor kriminogenik yang mempengaruhinya, serta mengevaluasi implementasi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan kriminologi, data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan otoritas terkait di Kabupaten Merauke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam "Zona Papsel" berfungsi sebagai instrumen pencarian identitas dan prestige sosial yang dipicu oleh disfungsi keluarga, deprivasi ekonomi, dan pengaruh provokasi media sosial. Penegakan hukum menghadapi dilema antara mandat diversi dan tuntutan punitif masyarakat atas kekerasan berat, sehingga diperlukan model keadilan restoratif yang mengintegrasikan kearifan lokal hukum adat Papua untuk memutus rantai kriminalitas anak secara holistik. Kata Kunci: Zona Papsel, Kriminologi, Penganiayaan Berat, Anak, Keadilan Restoratif. 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA Cavin George Ngilawane
Jurnal Hukum Cassowary Vol 3 No 1 (2026): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v3i1.256

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh manusia di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun larangan serta sanksi pidana terhadap komersialisasi organ tubuh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penegakan hukumnya di lapangan belum berjalan optimal. Faktor utamanya adalah belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Pasal 65 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009, di samping faktor desakan ekonomi dan modus transaksi terselubung yang menyulitkan pengawasan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.