cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yosman Leonard Silubun
Contact Email
leonardsilubun@gmail.com
Phone
+6285244580604
Journal Mail Official
jhc@asthagrafika.com
Editorial Address
Jl. Seruni Muli, Merauke, 99608 Papua Selatan, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Hukum Cassowary
Published by Astha Grafika
ISSN : -     EISSN : 30893305     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Cassowary, yang diterbitkan oleh Astha Grafika, adalah publikasi akademik yang terbit dua kali setahun, pada bulan Juni dan November. Jurnal ini berfokus pada isu-isu hukum kontemporer, menawarkan ruang lingkup yang luas untuk penelitian, analisis, dan diskusi mengenai berbagai aspek hukum yang relevan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Sebagai jurnal open access, Jurnal Hukum Cassowary berkomitmen untuk menyediakan akses bebas bagi para pembaca, sehingga karya-karya berkualitas dapat diakses oleh akademisi, praktisi, dan peneliti di seluruh dunia. Dengan demikian, Jurnal Hukum Cassowary bertujuan untuk memperkaya pemahaman dan kajian hukum di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 19 Documents
 1   2 
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENANGGULANGI DAMPAK HUKUM LINGKUNGAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS SUHU EKSTREM DI PULAU JAWA TAHUN 2025 Saputra, Triyono
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 1 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i1.98

Abstract

Fenomena perubahan iklim telah menunjukkan dampak nyata di Indonesia, salah satunya adalah kejadian suhu ekstrem yang melanda Pulau Jawa pada tahun 2025. Suhu yang melebihi 38°C di berbagai wilayah mengakibatkan gangguan kesehatan dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum negara dalam menanggulangi dampak lingkungan akibat perubahan iklim, khususnya dalam konteks suhu ekstrem. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan hukum untuk melindungi warga negara dari dampak perubahan iklim sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut belum optimal, terbukti dari minimnya sistem peringatan dini, ketiadaan protokol darurat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan iklim berbasis HAM dan pembentukan regulasi khusus terkait penanganan suhu ekstrem.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI DAN SOSIAL GENERASI MUDA: ANALISIS YURIDIS FENOMENA #KABURAJADULU DAN BRAIN DRAIN DI INDONESIA Tierson, Carley; Silubun, Yosman Leonard; Lazuardi, Muhammad
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 1 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i1.103

Abstract

     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan sosial generasi muda di Indonesia dengan fokus pada fenomena #KaburAjaDulu dan brain drain. Fenomena tersebut menjadi indikasi adanya kegagalan sistemik dalam memberikan kesempatan yang adil dan perlindungan yang memadai bagi generasi muda di bidang pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi dokumen hukum, kebijakan pemerintah, dan analisis fenomena sosial terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah instrumen hukum dan kebijakan yang mengatur perlindungan generasi muda, implementasinya masih terbatas dan belum mampu menanggulangi akar masalah yang menyebabkan eksodus sosial ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang bersifat progresif, berbasis data, dan partisipatif, serta penguatan mekanisme perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi. Penelitian ini memberikan rekomendasi model perlindungan hukum yang komprehensif untuk menjamin hak-hak ekonomi dan sosial generasi muda, sekaligus mencegah dampak negatif brain drain bagi pembangunan nasional. Kata kunci: Perlindungan hukum, hak ekonomi dan sosial, generasi muda, brain drain, #KaburAjaDulu
Revitalisasi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Marind: Penguatan Nilai Lokal di Papua Selatan Zesa, Yuldiana; Zesa Azis, Yuldiana; Ali Muddin, Ahmad
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 1 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i1.151

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika hukum waris adat dalam masyarakat Marind di Papua Selatan sebagai bagian dari upaya revitalisasi nilai-nilai lokal di tengah arus modernisasi dan dominasi hukum negara. Hukum waris adat Marind tidak sekadar berfungsi sebagai sistem distribusi harta, tetapi merepresentasikan nilai-nilai kolektif, struktur sosial, dan spiritualitas yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen untuk menelusuri praktik pewarisan tanah adat (dambum) dan peran lembaga adat (temong). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem waris adat Marind tengah mengalami tekanan akibat individualisasi hak, penetrasi investasi, serta lemahnya regenerasi nilai-nilai budaya. Revitalisasi hukum waris adat dipandang penting sebagai strategi memperkuat identitas budaya lokal, memperkuat kedudukan hukum adat dalam sistem pluralisme hukum Indonesia, dan mencegah marginalisasi masyarakat adat. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum negara dan hukum adat dalam merumuskan kebijakan pertanahan yang berkeadilan dan kontekstual bagi masyarakat adat.
Hak Masyarakat Adat Papua Atas Tanah Ulayat Dalam Pembangunan Infrastruktuk Strategis Nasional Pekey, Salvadoris
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 1 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i1.164

Abstract

Pembangunan infrastruktur strategis nasional di Papua kerap berbenturan dengan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara pengakuan hukum normatif dan implementasinya dalam perlindungan hak ulayat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat—meliputi UUD 1945, UU Otonomi Khusus Papua, dan Putusan MK—yang menjamin pengakuan, persetujuan (FPIC), dan kompensasi yang layak, dalam praktiknya, hak-hak ini terabaikan. Realitas di lapangan didominasi oleh paradigma pembangunan sentralistik dan pendekatan keamanan, yang mengakibatkan peminggiran masyarakat adat. Faktor penyebab kesenjangan ini adalah ketiadaan regulasi teknis pelaksana UU Otsus, paradigma pembangunan top-down, dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua berisiko menjadi alat peminggiran baru tanpa rekonstruksi kebijakan yang memprioritaskan penguatan kerangka hukum daerah, internalisasi prinsip FPIC, dan pergeseran menuju pendekatan pembangunan yang berbasis HAM dan konteks lokal.
KETERBATASAN TERITORIAL PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN TANTANGAN PLATFORM STREAMING GLOBAL: RE-EVALUASI SISTEM ROYALTI INDONESIA Sahrul Ramadhan, Arbilriansyah; M. Renaldi; Saputra, Bagas; Claudilla Putri, Rizha
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 2 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i2.185

Abstract

Perlindungan royalti musik di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat dominasi paradigma teritorial di tengah realitas distribusi musik yang lintas negara melalui platform streaming global. Kondisi ini memunculkan kesenjangan antara norma dan praktik yang berdampak pada kebocoran royalti, ketidakpastian yurisdiksi, serta melemahnya efektivitas perlindungan hak ekonomi pencipta. Kajian ini menelaah persoalan tersebut melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk mengurai dinamika regulasi nasional dan praktik di yurisdiksi lain yang lebih adaptif. Temuan menunjukkan bahwa prinsip lex loci protectionis yang masih dominan tidak selaras dengan karakter ekonomi digital yang tanpa batas. Diperlukan pergeseran menuju kerangka perizinan berorientasi transnasional melalui Transnational Hybrid Licensing Framework, dengan penataan ulang peran LMKN, penguatan kerja sama internasional, interoperabilitas data, serta pengakuan lisensi lintas yurisdiksi. Transformasi ini krusial untuk meningkatkan kepastian hukum, efektivitas struktural, dan keadilan substantif di era streaming global.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBAYARAN AKIBAT FAILURE ORDER DI PAPUA SELATAN. Azis, Yuldiana Zesa; Ali Muddin, Ahmad; Werelubun, Ignatia Astrella; Duwila, Rusli; Samderubun, Fabilio Alfrento; jehau, aurelia
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 2 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i2.180

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat gagalnya pemesanan barang atau jasa di Papua Selatan serta mekanisme pengembalian pembayaran yang telah dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen di Papua Selatan memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian uang apabila terjadi kegagalan pemesanan yang disebabkan oleh pelaku usaha.
Dilema Yuridis Klausula Eksonerasi: Antara Kepastian Hukum Pengelola Parkir dan Keadilan bagi Konsumen Hikmawati; Hasdar
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 2 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i2.197

Abstract

This study aims to analyze the legal validity of exoneration clauses in parking tickets that transfer liability for loss to consumers, and to reconstruct the legal relationship between operators and service users. The research method employed is normative juridical with a statutory approach and case analysis of Supreme Court jurisprudence. The results indicate that the legal relationship in modern parking is qualified as a custody agreement (bewaring), not land lease, implying a mandatory duty of care. It was found that the standard clause stating "loss is not the management's responsibility" violates Article 18 of the Consumer Protection Law, rendering it null and void. In conclusion, parking operators are fully liable for the loss of consumer vehicles based on the principle of vicarious liability, and cannot evade this obligation through the inclusion of unilateral clauses that disadvantage the consumer's bargaining position.
Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Orang Asli Papua Terhadap Ekspansi Proyek Strategis Nasional Di Provinsi Papua Selatan Soembari, Rahul; Yandendai, Lukas
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 2 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i2.201

Abstract

Provinsi Papua Selatan kini menjadi pusat implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) berskala besar, terutama di sektor ketahanan pangan. Namun, akselerasi pembangunan ini menimbulkan ketegangan hukum antara kepentingan nasional dan hak konstitusional Orang Asli Papua (OAP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum hak atas tanah ulayat di tengah ekspansi PSN di Papua Selatan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan adanya antinomi norma antara UU Cipta Kerja yang bersifat sentralistik dengan UU Otonomi Khusus Papua yang bersifat protektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengadaan tanah "ganti rugi putus" mengakibatkan hilangnya hak ulayat secara permanen, yang diperparah oleh ketiadaan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sebagai instrumen teknis pelindung di tingkat lokal. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi kebijakan melalui integrasi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dan transformasi model ganti rugi menjadi skema saham komunal guna menjamin kedaulatan agraria masyarakat adat. Kata Kunci: Hak Ulayat, Proyek Strategis Nasional, Papua Selatan, Otonomi Khusus, Perlindungan Hukum.  
Analisis Kriminologis Fenomena 'Zona Papsel': Studi Kasus Keterlibatan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Papua Selatan Alputila, MarlynJane; Alputila, Marlyn Jane; Silubun, Yosman Leonard; Ngilawane, Cavin George
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 2 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i2.202

Abstract

Fenomena "Zona Papsel" di Provinsi Papua Selatan telah berkembang menjadi subkultur kekerasan yang mengkhawatirkan dengan meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana penganiayaan berat sepanjang tahun 2023 hingga awal 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi kekerasan dalam fenomena tersebut, mengidentifikasi faktor kriminogenik yang mempengaruhinya, serta mengevaluasi implementasi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan kriminologi, data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan otoritas terkait di Kabupaten Merauke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam "Zona Papsel" berfungsi sebagai instrumen pencarian identitas dan prestige sosial yang dipicu oleh disfungsi keluarga, deprivasi ekonomi, dan pengaruh provokasi media sosial. Penegakan hukum menghadapi dilema antara mandat diversi dan tuntutan punitif masyarakat atas kekerasan berat, sehingga diperlukan model keadilan restoratif yang mengintegrasikan kearifan lokal hukum adat Papua untuk memutus rantai kriminalitas anak secara holistik. Kata Kunci: Zona Papsel, Kriminologi, Penganiayaan Berat, Anak, Keadilan Restoratif. 

Page 2 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY Vol 2 No 1 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY Vol 1 No 2 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY