cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Yusuf Katili
Contact Email
yusuf2801@gmail.com
Phone
+6281310812300
Journal Mail Official
yusuf2801@gmail.com
Editorial Address
Jl. Nani Wartabone no. 259. Kota Gorontalo. Postal Code: 96115, Indonesia
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Published by CV. Dalle' Deceng Abeeayla
ISSN : 31106889     EISSN : 31235387     DOI : 10.69623
Core Subject : Social,
Social Sciences
urnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi disingkat J-KPIA adalah jurnal yang mewadahi berbagai hasil riset yang berkaitan dengan kebijakan, pemerintah, birokrasi, politik, administrasi. J-KPIA bersifat akses terbuka yang memungkinkan akses tersedia secara bebas online tanpa berlangganan apapun. J-KPIA terbit 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu: Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 26 Documents
 1   2   3 
Analisis Kebijakan Pendidikan atas Instruksi Presiden Prabowo Subianto Mengenai Pengajaran Bahasa Prancis di Sekolah Indonesia Muhaiminah Ibrahim; Andi Yusuf Katili
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi (J-KPIA) Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Publisher : CV. Dalle' Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/7x7mx665

Abstract

Kajian ini dilatarbelakangi oleh munculnya wacana pengajaran bahasa Prancis sebagai bagian dari upaya memperkuat kompetensi global peserta didik serta mendukung hubungan bilateral Indonesia dan Prancis dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai pengajaran bahasa Prancis di sekolah Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi literatur yang bersumber dari regulasi pendidikan, dokumen pemerintah, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai referensi yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual kebijakan pengajaran bahasa Prancis sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan tuntutan globalisasi pendidikan. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kompetensi multibahasa peserta didik, memperluas akses pendidikan internasional, memperkuat diplomasi pendidikan, serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan guru bahasa Prancis, belum tersedianya kurikulum nasional yang spesifik, keterbatasan sarana pembelajaran, dan kebutuhan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi secara bertahap melalui sekolah-sekolah yang memiliki kesiapan sumber daya menjadi alternatif yang lebih realistis. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan regulasi teknis, penguatan kapasitas guru, dan pengembangan kurikulum yang adaptif guna mendukung keberhasilan kebijakan.
Pendidikan Sebagai Pilar Negara: Analisis Prioritas Kebijakan Pendidikan di Indonesia Adisha Madhina Rahma; Zika Alzahra; Abdal
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi (J-KPIA) Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Publisher : CV. Dalle' Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/vxxhb016

Abstract

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan bangsa, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Artikel ini bertujuan menganalisis posisi pendidikan sebagai pilar pembangunan negara, mendeskripsikan kondisi dan permasalahan pendidikan di Indonesia, mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan, menganalisis dampaknya terhadap pembangunan nasional, serta memberikan rekomendasi kebijakan. Metode penelitian menggunakan pedekatan kualitatif deskriptif dengan kajian literatur dan analisis kebijakan, menggunakan data sekunder dari BPS, Kemendikbudristek, laporan lembaga internasional, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun anggaran pendidikan Indonesia pada tahun 2025 mencapai Rp724,3 triliun atau 20 persen APBN, kualitas dan pemerataan pendidikan belum optimal. Skor PISA 2022 menempatkan Indonesia di peringkat ke-70 dari 81 negara, ketimpangan akses antara perkotaan dan perdesaan masih lebar, serta angka putus sekolah belum sepenuhnya teratasi. Kebijakan Kurikulum Merdeka, Dana BOS, dan Kartu Indonesia Pintar telah memberikan dampak positif, namun terkendala efektivitas implementasi dan pengawasan anggaran. Diperlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata.  
Analisis Formulasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Indonesia: Antara Niat Baik, Salah Sasaran, dan Risiko Tata Kelola Regi Mokodongan; Ellys Rachman; Sry Ade Muhtya Gobel; Tri Adi Himawan
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi (J-KPIA) Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Publisher : CV. Dalle' Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/dvep9k35

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pemerintah Indonesia pada Januari 2025 sebagai respons terhadap tingginya prevalensi stunting (19,8%, SSGI 2024) dan permasalahan gizi anak. Menggunakan kerangka teori sistem politik David Easton, artikel ini menganalisis proses formulasi kebijakan MBG melalui empat komponen: input, conversion, output, dan feedback. Namun berbeda dari kajian sebelumnya, artikel ini mengambil posisi kritis-berimbang dengan mengedepankan dua persoalan fundamental: (1) kesalahan logika kausal kebijakan, di mana MBG menyasar anak sekolah padahal pencegahan stunting secara ilmiah hanya efektif pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK); dan (2) kegagalan tata kelola, yang ditandai oleh monopoli SPPG oleh aktor berkoneksi politik dan militer, anggaran yang membengkak tanpa perencanaan fiskal yang matang, serta 6.452 kasus keracunan makanan sepanjang 2025. Studi Celios tahun 2025 menemukan inclusion error sebesar 34,2% dengan potensi pemborosan Rp 8,4 triliun. Artikel ini berargumen bahwa MBG, meskipun lahir dari tuntutan publik yang legitim, mengandung cacat desain yang mendasar dan membutuhkan reformasi total: dari program konsumsi massal menjadi intervensi gizi berbasis bukti yang berfokus pada kelompok rentan di 1.000 HPK, khususnya di wilayah 3T.
Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan: Studi Kasus di Kota Limboto, Kabupaten Gorontalo Sarfan Tabo; Sabriana Oktaviana Gintulangi
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi (J-KPIA) Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Publisher : CV. Dalle' Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/54k1f353

Abstract

Permasalahan sampah perkotaan menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan di daerah. Meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah di Kota Limboto terus bertambah setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Limboto, Kabupaten Gorontalo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan kerangka analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Limboto telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek struktur birokrasi dan komitmen pelaksana. Namun, pelaksanaan kebijakan belum optimal karena masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi adanya regulasi yang jelas, komitmen pemerintah daerah, dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana pendukung, serta penguatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gorontalo Dewi Walahe; Abdul Wahab Podungge; Sarfan Tabo; Jefri Polingapo
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi (J-KPIA) Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Publisher : CV. Dalle' Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-kpia.v1i2.211

Abstract

Population administration services are a fundamental aspect in the implementation of transparent and accountable governance. In Gorontalo Regency, the increasing need for population document services encourages the Population and Civil Registration Office to develop various innovations, such as pick-up services, document digitization, and the Independent Dukcapil Pavilion. The main problems faced include low public awareness, limited facilities, and geographical challenges that hinder the equitable distribution of services. This study aims to analyze the implementation of population administration service innovations and the factors that affect them. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out using the interactive model Miles, Huberman, and Saldaña (2014), which included condensation, presentation, and drawing data conclusions. The results of the study show that service innovations in Gorontalo Regency have increased public access to population documents, although they are still constrained by limited infrastructure and public administration literacy. The research findings confirm the importance of collaboration between individuals, organizations, and society in the success of innovation. The implications of this study show that the sustainability of public innovation requires strengthening the capacity of human resources and technological support. This research is important as an empirical contribution to the development of public service innovation in the regions, as well as opening up opportunities for further research on the effectiveness and social impact of population innovation in Indonesia.
Dampak Digitalisasi Administrasi Publik Terhadap Pelayanan Prima di Puskesmas Limba Kota Gorontalo Olgha S. Nusu; Luthfia Bakari; Apdul Gandi Igirisa
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi (J-KPIA) Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Publisher : CV. Dalle' Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-kpia.v1i2.212

Abstract

Digitalisasi administrasi publik merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di sektor kesehatan. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi administrasi publik terhadap pelayanan prima di Puskesmas Limba Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan pengguna layanan Puskesmas Limba, serta didukung dengan observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan prima di Puskesmas Limba Kota Gorontalo. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik memberikan kontribusi sebesar 46,2% terhadap peningkatan pelayanan prima, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem administrasi berbasis digital mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi digitalisasi administrasi publik perlu terus dilakukan dengan dukungan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan prima dapat terwujud secara berkelanjutan.

Page 3 of 3 | Total Record : 26

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi