cover
Contact Name
Ristiani
Contact Email
ferdi@bbg.ac.id
Phone
+6282273305152
Journal Mail Official
ferdi@bbg.ac.id
Editorial Address
Jl. Bunga Ncole Raya Komp.Medan Permai No.100, Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara 20136, Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20136
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30479584     DOI : 10.62710
Core Subject : Health,
JKKN: Jurnal Kebidanan & Kesehatan Nusantara adalah jurnal online dalam bidang kebidanan yang dikelola oleh Prodi Kebidanan Langsa Poltekkes Kemenkes Aceh dengan nomor ISSN (Online): , ISSN (Print) : . Terbit dua kali dalam setahun (Juni dan Desember). FJK memuat berbagai artikel sebagai hasil penelitian (original research), tinjauan pustaka dan laporan kasus di bidang kebidanan. JKKN menerima manuskrip dari hasil penelitian bidang keilmuan kebidanan, yang meliputi: kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi dan balita, masa remaja, Keluarga Berencana (KB), klimakterium, komunitas kebidanan, pendidikan kebidanan dan terapi komplementer dalam kebidanan.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2024): Maret" : 6 Documents clear
PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN JIWA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA Mau’izzatun Jannah; Diana Lestari; Ambia Nurdin; Endang Sihaloho
Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara Vol. 1 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Akademi Kebidanan Nusantara 2000

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/z3ysy546

Abstract

Situasi global yang mengkhawatirkan akibat kehadiran pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai permasalahan bagi umat manusia terkait kondisi kesehatan, salah satunya adalah krisis kesehatan jiwa. Pemenuhan kesehatan jiwa sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah konsekuensi logis diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya oleh Indonesia. Negara sebagai pemangku kewajiban diwajibkan untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati setiap hak asasi yang ada, termasuk hak asasi kesehatan. Tujuan analisis adalah untuk menelaah bagaimana pengaturan hak asasi atas kesehatan serta kaitannya dengan hak atas kesehatan jiwa serta bagaimana tanggung jawab negara melalui implementasi pemenuhan hak kesehatan jiwa. Tipologi analisis riset yang diaplikasikan adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian didapati bahwa hak sehat jiwa merupakan bagian integral dari hak atas kesehatan dengan pertanggungjawaban utama akan pemenuhannya merupakan kewajiban negara menurut ius constitutum serta didapati terdapat beberapa bentuk upaya konkret yang dilakukan oleh Negara dalam rangka pemenuhan hak asasi tersebut. Beberapa implementasi tersebut tetap memerlukan upaya peningkatan dan pemerataan fasilitas oleh negara demi terpenuhinya hak kesehatan jiwa secara maksimal.
AKIBAT HUKUM MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS Khesya Nayla Puspita Sari Ponda; Ambia Nurdin; Diana Lestari; Khairuman Khairuman
Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara Vol. 1 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Akademi Kebidanan Nusantara 2000

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/4jw7r879

Abstract

Malpraktik merupakan suatu tindakan kelalaian atau suatu tindakan dengan standar operasional prosedur yang benar tetapi mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam ini adalah pasien dan ini dapat mengancam kesehatan dan keselamatan pasien. Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis tentunya sangat merugikan pihak-pihak yang membutuhkan penanganan medis dan sangat mempengaruhi kaulitas rumah sakit yang tentunya merupakan central dari segala tindakan medis. Berdasarkan hal ini, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaturan hukum bagi tenaga medis yang melakukan malpraktik dan bagaimana sanksi pidannya. Untuk menjawab permasalahan ini digunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk mengkaji bahan-bahan kepustakaan dalam bentuk teori-teori dan para pendapat pakar hukum. Pengaturan hukum bagi tindakan malpraktik oleh tenaga medis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar-dasar pedoman seputar tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. Adapun peraturan tersebut ditemukan dalam undang-undang kedokteran dan undang-undang kesehatan dimana memberikan suatu kepastian hukum bagi yang dirugikan. Hal ini merupakan ciri dari hukum itu sendiri dalam menegakkan keadilan. Perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sudah diatur hukumnya dalam peraturan perundang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran yang berlaku. Selain itu terdapat sanksi terhadap perbuatan tindakan tenaga medis yang melakukan malpraktik, antara lain yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi moral.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PELAYANAN MEDIS DI ACEH Intan Safitri; Diana Lestari; Khairuman Khairuman; Dian Rahayu; Ambia Nurdin
Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara Vol. 1 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Akademi Kebidanan Nusantara 2000

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/veehqm10

Abstract

Dokter dalam menjalankan tugasnya memiliki risiko hukum yang tinggi, terutama dalam kasus malpraktik. Di Aceh, dengan kekhususan syariat Islam, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap dokter dalam pelayanan medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap dokter dalam pelayanan medis di Aceh dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik nasional maupun lokal, serta praktiknya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter di Aceh dilindungi oleh hukum nasional, seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan. Di samping itu, terdapat pula peraturan daerah yang mengatur tentang kesehatan, termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap dokter. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap dokter di Aceh, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum kesehatan dan stigma negatif terhadap dokter. Penelitian ini merekomendasikan beberapa solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap dokter di Aceh, seperti peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang hukum kesehatan, penguatan peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), dan penyempurnaan peraturan daerah tentang kesehatan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN RAWAT INAP SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT Mirna Mirna; Diana Lestari; Khairuman Khairuman; Dian Rahayu; Ambia Nurdin; Ristiani Ristiani
Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara Vol. 1 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Akademi Kebidanan Nusantara 2000

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/sa42sw95

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana  kewajiban, hak dan tanggung jawab rumah sakit  terhadap pasien rawat inap sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui  bagaimana  perlindungan hukum terhadap hak pasien rawat inap sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Dengan metode penelitian yuridis  normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Hak  Rumah  sakit  yaitu  segala  sesuatu yang  menjadi  kepentingan  Rumah  Sakit   dan dilindungi  oleh   hukum,   sedangkan   kewajiban Rumah    Sakit adalah memberikan  pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan  efektif  dengan  mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sedangkan   tanggung jawab  Rumah  Sakit adalah  untuk melaksanakan kewajiban demi memenuhi  apa  yang  menjadi  hak  orang  lain. 2. Setiap orang  berhak  menerima  atau  memperoleh sebagian  atau  seluruh  tindakan  pertolongan yang akan  diberikan  kepadanya  setelah  menerima  dan memahami  informasi  mengenai  tindakan  tersebut secara lengkap. Hak lain yang dimiliki pasien atau masyarakat  adalah  menuntut  ganti  rugi  terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara    kesehatan    yang    menimbulkan kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam pelayanan  kesehatan  yang  diterimanya.  Tuntutan ganti  rugi  merupakan  perlindungan  hukum  yang diberikan   undang-undang   kepada   pasien   yang merasa  dirugikan  akibat  tidak  terpenuhi  haknya sebagai seorang pasien di rumah sakit.
ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DENGAN NYERI PINGGANG Endang Sihaloho; Selvia Yolanda Dalimunthe; Mery Krista Simamora; Ristiani Ristiani
Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara Vol. 1 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Akademi Kebidanan Nusantara 2000

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/sxzkjc50

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester III dengan nyeri pinggang. Penelitian dilaksanakan di PMB Dina, mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai denan 14 Februari 2024. Sampel Penelitian ini yaitu Ny. L umur 28 tahun. Instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi, wawancara dan studi dokumentasi dalam bentuk Asuhan Kebidanan dan SOAP pada ibu hamil. Hasil menunjukkan bahwa ibu mengeluh nyeri punggung bagian bawah tiga hari sebelumnya. Menurut pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada ibu, nilai Hbnya 13 gr/dl, yang menunjukkan bahwa dia tidak mengalami anemia. Pemberian kompres 
HUBUNGAN SIKAP DAN KERJA TIM PERAWAT DENGAN PENERAPAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN Arlis; Ahmad Saibani
Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara Vol. 1 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Akademi Kebidanan Nusantara 2000

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/3xxg8b95

Abstract

Keselamatan pasien adalah jantung dari pelayanan kesehatan. Keselamatan sangat penting untuk penegakan diagnosa tindakan Kesehatan dan perawatan. Rumah sakit dituntut mampu mengimplementasikan sasaran keselamatan pasien untuk meminimalisir insiden keselamatan pasien. Data dari negara inggris dalam larasati dkk (2021), insiden mengenai keselamatan pasien menjadi pemicu ribuan orang cedera setiap tahunnya sehingga mengakibatkan 11.000 kematian. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian dalam perawatan Kesehatan. Penerapan sasaran keselamatan pasien tentunya di pengaruhi dari beberapa faktor salah satunya sikap dan kerja sama tim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sikap dan kerja sama tim dengan implementasi sasaran keselamatan pasien di Rumah Sakit Cut Mutia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat rawat inap di Rumah Sakit Cut Mutia. Jumlah sampel dalam penelitian ini 79 perawat. Teknik pengambilan sampel dengan cara total sampling. Pengumpulan data dilakukan pada bulan mei-juni. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner dengan metode self administered questionnaire. Analisis data menggunakan Analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji Chi-Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan sikap perawat dengan implementasi sasaran keselamatan pasien dengan p value 0,000 dan PR=395 95% CI=216-271. Serta terdapat hubungan kerja tim dengan implementasi sasaran keselamatan pasien dengan nilai p value 0,003 dan PR=1,879 95% CI=1,228-2,875. Hal ini menandakan bahwa sikap dan kerja sama tim berpengaruh terhadap implementasi sasaran keselamatan pasien. Ada hubungan antara sikap dan kerja tim dengan implementasi sasaran keselamatan pasien di Rumah Sakit Cut Mutia dengan adanya sikap dan kerja sama tim yang baik tentunya dapat meningkatkan implementasi sasaran keselamatan pasien yang baik di Rumah Sakit.

Page 1 of 1 | Total Record : 6