cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asty Raisha Agma
Contact Email
astyraishaagma@gmail.com
Phone
+6282384495089
Journal Mail Official
samudrailmuindonesia01@gmail.com
Editorial Address
Alamat : Jl. Raya, Jl. Lolo Gn. Sarik Lubuk Minturun Blok A/2, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25158
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
JIH
Published by CV. Samudra Ilmu Indonesia
ISSN : 31232760     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmu Hukum merupakan media publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, kajian konseptual, dan analisis kritis di bidang hukum. Jurnal ini berfokus pada pengembangan ilmu hukum, baik dalam aspek teori maupun praktik, yang meliputi hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum bisnis, dan cabang-cabang hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi akademik dan solusi terhadap permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat, serta menjadi sarana pertukaran informasi dan gagasan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan di bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 18 Documents
 1   2 
Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Yang Terbit Tanpa Penguasaan Fisik Tanah Sebelumnya Broto Pramono Istianto; M. Aslam Fadli; Eva Berta Pattinasarany; Gunanjar Subarkah
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): Maret-Mei
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum sertipikat hak milik yang diterbitkan tanpa penguasaan fisik tanah sebelumnya di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara legalitas formal dan keadilan substantif, serta berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (yurisprudensi Mahkamah Agung). Sumber bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat hak milik meskipun diakui sebagai alat bukti kuat, tidak bersifat mutlak, kepastian hukum bersifat relatif dan harus mempertimbangkan kesesuaian antara data yuridis dan fakta fisik dan penguasaan fisik tanah memiliki nilai pembuktian yang kuat dan dapat dijadikan dasar pembatalan sertipikat cacat administrasi. Penelitian ini juga menyoroti lemahnya verifikasi lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kurangnya harmonisasi antara hukum formal dan keadilan substantif sebagai sumber ketidakseimbangan dalam sistem pendaftaran tanah. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi penelitian mencakup perbaikan sistem pendaftaran tanah, penguatan verifikasi fisik sebelum penerbitan sertipikat, dan harmonisasi antara hukum formal dan keadilan substantif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim, advokat, akademisi, dan BPN dalam upaya mewujudkan kepastian hukum pertanahan yang adil dan berkelanjutan.
Keabsahan Pelantikan Advokat Oleh Organisasi Advokat Yang Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Akta Pendirian Cut Fadhlan Akhyar; Broto Pramono Istianto; Kusyana; Eva Berta Pattinasarny; M. Aslam Fadli
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): Maret-Mei
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelantikan advokat merupakan tonggak utama legitimasi profesional dalam praktik hukum. Namun, pelantikan yang dilakukan oleh organisasi advokat yang tidak memiliki kewenangan formal sebagaimana diatur dalam akta pendirian dan peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya mempertanyakan status hukum advokat yang dilantik, tetapi juga berimplikasi terhadap perlindungan hukum bagi klien dan kredibilitas sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan hukum pelantikan advokat oleh organisasi advokat yang tidak berwenang, sekaligus menilai konsekuensi hukum dan implikasi profesionalnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-konseptual, memanfaatkan studi dokumen berupa Undang-Undang Advokat, akta pendirian organisasi, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelantikan advokat oleh organisasi yang tidak sah secara formal bertentangan dengan prinsip legalitas dan ketentuan Undang-Undang Advokat, sehingga status advokat yang dilantik dapat dipertanyakan dan berisiko menghadapi konsekuensi hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan organisasi advokat terhadap akta pendirian dan regulasi yang berlaku, demi memastikan kepastian hukum, profesionalisme, dan perlindungan publik dalam praktik advokat.
Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Kusyana; Netti Herawati; Eva Berta Pattinasarany; M. Aslam Fadli
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): Maret-Mei
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia sering menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan usaha atau proyek pembangunan. Masalah utama yang muncul adalah lemahnya mekanisme partisipasi masyarakat, keterbatasan akses terhadap informasi lingkungan, serta kendala dalam implementasi sanksi hukum terhadap pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terdampak, menilai efektivitas penegakan hukum lingkungan, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, dengan analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta wawancara dengan masyarakat terdampak dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur perlindungan masyarakat, implementasinya sering terkendala oleh birokrasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum cenderung reaktif, sehingga perlindungan preventif dan restitutif bagi masyarakat terdampak belum optimal. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak dalam penegakan hukum lingkungan memerlukan penguatan regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Dengan demikian, hak-hak masyarakat terdampak dapat lebih terlindungi, dan keberlanjutan lingkungan dapat lebih terjamin.
Regulasi Fintech dan Perlindungan Konsumen: Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Islamic Sociological Jurisprudence Theory terhadap Keadilan Finansial Digital Nasywa Qurrotul Aini; Ahmad Muhammad Mustain Nasoha; Sixtina Agustin Azzahra; Indah Noor Jati; Eka Prasetiya Okta Fisiska
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): Maret-Mei
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi finansial (financial technology/fintech) pada masa kini telah membawa perubahan besar terhadap sistem keuangan, termasuk dalam meningkatkan akses layanan keuangan digital di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan regulasi fintech dalam perlindungan konsumen serta menjelaskan relevansinya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, nilai-nilai Pancasila, dan Islamic Sociological Jurisprudence Theory terhadap keadilan finansial digital. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta jurnal ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi fintech di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan, terutama dalam aspek perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, dan literasi keuangan digital. Pendekatan hak asasi manusia menegaskan pentingnya perlindungan hak dasar konsumen, sementara nilai-nilai Pancasila dan Islamic Sociological Jurisprudence Theory memberikan landasan etis dan sosial dalam menciptakan sistem keuangan digital yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
The Problem of Cultural Exception in the Courts Hercus Pereira dos Santos
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): Maret-Mei
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As we know that we men always live within a culture and this culture at the same time is the product of human beings, but then men must subjugate to this culture that they produce, that is, the culture that men produce will then shape the way men think, perceive and act in life. Man and culture have an inseparable relationship and that the culture that men create later, this culture is what will regulate the lives of men. But then there are some cultural practices that can contradict state norms – positive law, and that can create major conflicts with the International System for the Protection of Human Rights. This reality as a challenge that Timor-Leste seeks to solve and the solution that Timor-Leste takes is to value cultures that do not contradict state law and Human Rights. It prohibits and penalizes cultural practices that contradict state law and Human Rights. Timor-Leste as a member state of the United Nations and which is also part as a member of UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) as of November 3, 2003 has its commitment to value the local culture of its people. But Timor-Leste also shows its strong commitment also to the protection of Human Rights since its independence where Timor-Leste has already ratified many international instruments for the protection of Human Rights. Therefore, this shows that, Timor-Leste, on the one hand, must value and guarantee the citizen's right to culture, but on the other hand, Timor-Leste must protect the human rights of every citizen. In the legal system of many countries and also in the Timorese legal system, we can say that there is room to give importance to culture in the Court, but it must give greater primacy to state law (positive law) and the International Human Rights System in any decision that the Court takes. Cultural issues can be valued and considered when they help to better interpret respect in the application of state-positive law and international human rights systems.
Peran Administratif Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Legislasi Sofiyyah Lathuuf Zayyaan
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2026): Juni-Agustus
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi. Fungsi legislasi merupakan tanggung jawab penting DPRD karena berkaitan langsung dengan pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas anggota dewan, tetapi juga oleh dukungan administratif dari Sekretariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat memiliki peran penting melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi prosedural, koordinatif, dan adaptif. Fungsi prosedural memastikan tertib administrasi, fungsi koordinatif memperkuat komunikasi kelembagaan, sedangkan fungsi adaptif mencerminkan kemampuan dalam merespons perubahan. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya beban administrasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi.
Kesadaran Hukum Pidana dan Pencegahan Sosial: Pendekatan Kepentingan Publik dan Islamic Sociological Jurisprudence Theory Dalam Menekan Kejahatan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Qoni’ah Qothrun Nada; Kaysa Ahnaf Batrisyia; Tia Nurul Yuniarti; Salsabila Nurendra
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2026): Juni-Agustus
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya tindak kejahatan di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana yang berorientasi pada penghukuman belum sepenuhnya efektif dalam menekan kriminalitas, sehingga diperlukan model penanggulangan yang lebih komprehensif melalui pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran hukum pidana dalam pencegahan kejahatan melalui pendekatan kepentingan publik serta Islamic Sociological Jurisprudence Theory. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur (library research) melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, teori kesadaran hukum, konsep kepentingan publik, serta literatur sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terhadap aturan, tetapi juga internalisasi nilai hukum dalam perilaku sosial sehari-hari. Pendekatan represif semata terbukti kurang efektif karena belum mampu menyentuh akar persoalan kejahatan yang bersifat sosial dan struktural. Konsep kepentingan publik menjadi dasar penting dalam kebijakan hukum pidana karena hukum harus menjamin keamanan, ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sementara itu, Islamic Sociological Jurisprudence Theory menawarkan model integratif antara norma hukum, realitas sosial, dan nilai religius sehingga hukum lebih adaptif, humanis, serta memiliki legitimasi moral di tengah masyarakat. Dengan demikian, pencegahan kejahatan yang efektif memerlukan sinergi antara hukum pidana, pendidikan sosial, kontrol masyarakat, dan nilai-nilai keagamaan melalui model pencegahan berbasis sosial-religius agar tercipta ketertiban sosial yang berkelanjutan.
Hukum Ekonomi, Transaksi Bisnis, dan Kepatuhan Industri dalam Islamic Sociological Jurisprudence Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Annisya Shaffa Argiyan Zazky; Fina Barika Zuniyati; Riska Istiqomah; Dinar Meutia Rahmani
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2026): Juni-Agustus
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan hukum ekonomi modern yang semakin kompleks menuntut sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga keadilan dan keberlanjutan. Namun, praktik ekonomi masih dihadapkan pada ketimpangan, eksploitasi, dan lemahnya kepatuhan industri yang menunjukkan kesenjangan antara law in the books dan law in action. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara hukum ekonomi, transaksi bisnis, dan kepatuhan industri dalam kerangka keadilan sosial melalui pendekatan Islamic Sociological Jurisprudence. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif dengan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam bersifat fleksibel melalui ijtihad, namun implementasinya masih terkendala harmonisasi regulasi dan literasi hukum. Dalam praktik bisnis, aspek etika sering diabaikan, terutama pada ekonomi digital yang rentan terhadap gharar. Pendekatan Islamic Sociological Jurisprudence mampu menghubungkan norma hukum, realitas sosial, dan nilai etika guna mewujudkan sistem hukum ekonomi yang adil, responsif, dan berkelanjutan.

Page 2 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 4 (2026): Juni-Agustus Vol. 1 No. 3 (2026): Maret-Mei Vol. 1 No. 2 (2025): Desember-Februari Vol. 1 No. 1 (2025): September-November