Jurnal Keadilan Hukum
Jurnal Keadilan Hukum merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian, kajian konseptual, dan telaah pustaka di bidang ilmu hukum yang bertujuan mengembangkan pemikiran kritis serta memperkaya khazanah keilmuan hukum guna mendukung terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ruang lingkup jurnal ini meliputi hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum ekonomi dan bisnis, hukum Islam, hukum adat, hak asasi manusia, hukum dan masyarakat, serta isu-isu hukum kontemporer di tingkat nasional maupun internasional, dengan artikel yang diterbitkan disusun sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika publikasi akademik.
Articles
20 Documents
<![CDATA[ETIKA KEPEDULIAN FEMINISME DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA WANITA (STUDI KASUS PADA PROSES KERJA PT APEN FOOD INDUSTRY: PRODUSEN ES KRIM AICE) ]]>
<![CDATA[Naili Azizah]]>;
<![CDATA[Annis Muannisa]]>;
<![CDATA[Nurokhmah Nurokhmah]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 2 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Etika kepedulian dalam perspektif feminisme saat ini menarik untuk dikaji. Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan kepedulian feminisme dalam melindungi pekerja wanita dalam proses kerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi organisasi dan strategis perusahaan aspek etika merupakan unsur yang tidak terpisahkan sebagai bagian penting dari keseluruhan proses kerja dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dimensi etika ini menjadi relevan dengan hubungan komunikasi organisasi terutama untuk mencapai keterpercayaan publik internal dan eksternal Perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan analytical approach (pendekatan analitis). Hasil dare penelitian ini yaitu belum terbangunnya konsep kepedulian dalam menjalankan kebijakan di dalam Perusahaan khususnya bagi pekerja Wanita.]]>
<![CDATA[KEKUATAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KUDUS ]]>
<![CDATA[Arina Novitasari]]>;
<![CDATA[Seno Ardiyanto]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjanjian jual beli tanah memiliki banyak resiko yang akan dihadapi, resiko tersebut dapat menjadikan perjanjian jual beli tanah itu menjadi sengketa, disini Badan Pertanahan Nasional berperan menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan secara tuntas. Penyelesaian yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional dengan cara mediasi kedua pihak yang bersengketa, jika pada saat mediasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional tersebut berhasil selanjutnya dibuatlah akta dading (akta mediasi) oleh notaris yang disaksikan oleh kedua pihak yang bersengketa dan Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya akta dading (akta mediasi) didaftarkan di Pengadilan agar mendapat kekuatan hukum dan kepastian hukum. Kekuatan akta mediasi sama seperti putusan hakim di Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, putusan atau perjanjian tersebut harus segera dilaksanakan jika tidak dapat dimintakan eksekusi. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pertama Kewenangan Badan Pertanahan Nasional terhadap penyelesaian masalah dengan cara mediasi dapat memberikan pengaruh terhadap putusan penyelesaian masalah sehingga di samping dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, kedua Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam membuat akta dading (akta mediasi) yang dibuat dihadapan notaris dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sebagai akta otentik dengan memenuhi persyaratan bahwa akta tersebut dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan para pihak]]>
<![CDATA[DAMPAK HUKUM TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (Studi penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Kds) ]]>
<![CDATA[Seno Andreyanto]]>;
<![CDATA[Anny Rosiana Masithoh]]>;
<![CDATA[Naili Azizah]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 5, No 1 (2024): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengangkatan anak mengutamakan pada kesadaran solidaritas sosial, yang berarti sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena orang tua kandungnya dalam keadaan tidak atau kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya dengan tujuan mendapatkan anak karena belum atau tidak dikaruniai seorang anak. Menurut pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak juncto Peraturan Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan dampak Hukum terhadap permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kudus. Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menurut H. Zainuddin Ali deskriptif analistis dalam penelitian ini akan menggambarkan kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung di masyarakat, Pemilihan Sampel berdasarkan penetapan permohonan pengangkatan anak. Hasil penelitian yakni akibat hukum yang muncul dalam permohonan penetapan pengangkatan anak angkat yaitu akan menimbulkan hak dan kewajiban, seperti kewajiban orang tua angkat untuk memelihara dan mendidikanak angkat selayaknya anak kandung sendiri. Ada dampak Hukum terhadap permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kudus.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT AKTIVITAS FINANCIAL BETTING DAN TURUNANYA MELALUI APLIKASI ONLINE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dika Anggara Putra]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 1 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[In the era of digital technology disruption 4.0, forcing people in the world, especially in Indonesia to use digital technology in almost all daily activities, especially the arrival of the Covid 19 pandemic accelerated the development of digital technology and forced almost all people to use it. This includes the revolutionary financial sector using digital technology as a means for interaction between debtors and creditors as well as investors in carrying out financial activities. The rapid pace of technological development, especially in the financial sector, should be balanced with the development of laws and regulations governing digital economic activities so that in the implementation of digital economic activities, especially in the financial sector, the Indonesian people are protected by legal rules to ensure the implementation of digital technology activities in accordance with the principle of justice.]]>
<![CDATA[FUNGSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN BAGI PEMILIK TANAH DI LEMBAGA KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Ayub]]>;
<![CDATA[Achmad Bangkit]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan adalah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur. Kedudukan istimewa dari kreditor pemegang Hak Tanggungan diperoleh (Kreditor Preferen) sejak lahirnya Hak Tanggungan, yang mulanya pendaftarannya secara manual dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik berlaku sejak diundangkan tanggal 06 April 2020,. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil dari peniltian ini adalah Dalam mewujudkan tercapainya maksud pemerintah dalam pelaksanaan Permen ATR/BPN Nomor 5 tahun 2020 diperlukan tiga unsur Sumber Daya Manusia yaitu pihak Bank, PPAT, dan Kantor Pertanahan, merupakan bagian yang penting untuk dapat tercapainya programHT-el dengan mudah dan lancar yang diharapkan pemerintah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Dwi Saputro Adjie Witjaksono]]>;
<![CDATA[Naili Azizah]]>;
<![CDATA[Dian Rosita]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 2 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Restorative Justice adalah penyelesian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesain yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Restorative Justice sebagai bentuk perlindungan anak terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan landasan Putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN Tng. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian tindak pidana anak dan hukuman tersebut diberikan sebagai efek jera atau lebih tepatnya sebagai pembelajaran terhadap terdakwa bahwa perbuatannya yang memiliki senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan disertai dengan pencurian sepeda motor adalah melanggar hukum. Hukuman tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa anak untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memperbaiki kehidupannya di masa depan. Kata Kunci : anak berhadapan dengan hukum, restorative justice, perlindungan anak]]>
<![CDATA[PENERAPAN NILAI KEADILAN GENDER DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Naili Azizah]]>;
<![CDATA[Syaiful Rozaq]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakBanyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulanginya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Criminal Justice System). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. UU-SPPA merumuskan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana. Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu bagian pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diversi di tingkat penuntutan dikatakan berhasil apabila para pihak mencapai kesepakatan, dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Namun diversi ditingkat penuntutan dikatakan gagal apabila tidak terjadi kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Implementasi Diversi Sebagai Suatu Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator dan dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, para korban (keluarga korban yang meninggal serta korban yang mengalami luka berat), perwakilan dari BAPAS, Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa. Kendala dalam pelaksanaan upaya diversi pada tingkat penuntutan antara lain : Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator, belum tersedianya Ruang Khusus Anak, kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi, serta pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.]]>
<![CDATA[PERANAN HUKUM DITENGAH DIGITALISASI INDUSTRI KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Dika Anggara Putra]]>;
<![CDATA[Arina Novitasari]]>;
<![CDATA[Avira Budianita]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 5, No 2 (2024): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ AbstractThe digitalization of the financial industri plays a very important role in the development of the progress of the financial system and the world economy, it is undeniable that all financial industries have entered the transition process from the conventional financial industri to a digital-based financial industri. This is evidenced by a report compiled by Bank Indonesia in the third quarter of 2023, electronic money with a transaction value increased by 10.34% (YoY) to reach IDR 116.54 trillion and digital banking transactions worth IDR 15,148 trillion with a growth rate of 12.8% (YoY). The government and related regulators must follow the development of legal products that serve as a legal umbrella in the process of developing the digitalization of the financial industri.Keywords: Digitalization, Legal Product Financial, Financial Industri]]>
<![CDATA[PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Dian Rosita]]>;
<![CDATA[Abinzar Putra Fendito]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 1 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang perceraian akibat perkawinan usia muda dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (empiric library), yakni prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dengan melakukan kajian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris (Statute Approach). Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normative yang artinya permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undnagan, literatur hukum, dan media. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontradiksi batas usia minimal perkawinan berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga dapat menimbulkan potensi pelanggaran hukum berupa terjadinya banyak kasus perkawinan dibawah umur, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perceraian hanya sah jika dilakukan di hadapan pengadilan sementara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, cerai gugat dan cerai talak hanya dapat dilakukan dan sah secara hukum jika melewati proses sidang Pengadilan Agama, kemudian faktor perceraian pasangan usia muda biasanya disebabkan karena masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, selingkuh dan pendidikan.]]>
<![CDATA[FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ]]>
<![CDATA[Maslikan Maslikan]]>;
<![CDATA[Aldimas Jimantoro]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bahwa selama ini yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia hanya lebih terfokus pada kepala desa dan perangkat desa. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)..Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. lahirnya Badan Permusyaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan kerja pemerintah Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Menggunakan metode penelitian kualitatif penulis menggali lebih dalam bagaimana fungsi BPD itu sebenarnya di Desa Krandon ini. Dari hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD di Desa Krandon ini kurang optimal dan dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan BPD sangat berpengaruh dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Disarankan perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara pemerintah Desa dan BPD, serta harus adanya penambahan anggaran khusus untuk BPD untuk menunjang operasionalnya. ]]>
