cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
lppm@umku.ac.id
Phone
+6285117477445
Journal Mail Official
jkh@umku.ac.id
Editorial Address
Jl. Ganesha Raya No. 1 Purwosari Kudus 59316
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Keadilan Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Kudus
ISSN : 2746895X     EISSN : 2798219X     DOI : http://doi.org/10.26751/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Keadilan Hukum merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian, kajian konseptual, dan telaah pustaka di bidang ilmu hukum yang bertujuan mengembangkan pemikiran kritis serta memperkaya khazanah keilmuan hukum guna mendukung terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ruang lingkup jurnal ini meliputi hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum ekonomi dan bisnis, hukum Islam, hukum adat, hak asasi manusia, hukum dan masyarakat, serta isu-isu hukum kontemporer di tingkat nasional maupun internasional, dengan artikel yang diterbitkan disusun sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika publikasi akademik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW DI INDONESIA PASCA PUTUSAN INKONSTITUSINAL BERSYARAT Trias Hernanda; Hendra Setyadi Kurniaputra; Maslikan Maslikan; Naili Azizah
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 2 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Omnibus law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, di Indonesia konsep ini merupakan konsep yang dianggap baru. Pengadopsian konsep omnibus law bertujuan untuk melakukan revisi undang-undang yang bermasalah dengan perizinan, hal ini dikarenakan Presiden Joko Widodo ingin membuka akses investasi sebesar-besaranya bagi investor, akan tetapi konsep ini dinilai teralu prematur dan tergesa-gesa, yang akibatnya menimbulkan konflik dan berakhir di Mahakamah Konstitusi lewat judicial review. Mahkamah Konstitusi akhirnya melahirkan keputusan inkonstitusional bersyarat, putusan tersebut bersifat final dan harus dipatuhi, akan tetapi pemerintah mengeluarkan intruksi lewat kementrian dalam negeri untuk tetap berpedoman terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan uraian tersebut tindakan pemerintah menimbulakn sebuah ketidakteraturan hukum (disorder law). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, data hukum yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan sumber-sumber ataupun bahan dari media berita online dan Putusan Mahkamah Konstitusi.Kata Kunci: omnibus law, putusan inkonstitusional bersyarat, mahkamah konstitusiAbstractOmnibus law is a law that focuses on simplifying the number of regulations, in Indonesia this concept is a concept that is considered new. The adoption of this omnibus law concept is aimed at revising the law that has problems with licensing because President Joko Widodo wants to open access to investment as large as possible for investors, but this is considered too premature and hasty, which as a result causes conflicts and ends in the constitutional court. constitution through judicial review. The Constitutional Court finally issued a conditional decision, the decision is final and must be obeyed, but will issue a decision through the ministry of home affairs to remain guided by the Job Creation Act. Based on this action, the government created a legal disorder (disorder law). The research method used in this research is normative juridical, the legal data used comes from legislation, books, scientific journals, and sources or materials from online news media and the Constitutional Court Decision.Keywords: omnibus law, conditional unconstitutional decision, Constitutional Court
UPAYA DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dian Rosita
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulanginya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Criminal Justice System). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. UU-SPPA merumuskan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana. Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu bagian pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diversi di tingkat penuntutan dikatakan berhasil apabila para pihak mencapai kesepakatan, dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Namun diversi ditingkat penuntutan dikatakan gagal apabila tidak terjadi kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Implementasi Diversi Sebagai Suatu Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator dan dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, para korban (keluarga korban yang meninggal serta korban yang mengalami luka berat), perwakilan dari BAPAS, Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa. Kendala dalam pelaksanaan upaya diversi pada tingkat penuntutan antara lain : Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator, belum tersedianya Ruang Khusus Anak, kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi, serta pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.
PERLINDUNGAN HUKUM POJK NOMOR 14/POJK.05/2020 TERHADAP DEBITOR LEMBAGA PEMBIAYAAN (LEASING) TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN KEADILAN Maslikan Maslikan; Dika Anggara Putra
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 1 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kendaraan sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk menunjang mobilitas dalam kehidupan sehari-hari, selain menggunakan fasilitas umum masyarakat banyak yang memilih untuk memeiliki sendiri kendaraan karena dirasa lebih leluasa dalam beraktifitas. Untuk mendapatkan kendaraan dipermudah dengan layanan pembiayaan atau kredit kendaraan bermotor yang disediakan oleh Lembaga penyedia layanan keuangan (leasing). Banyaknya kemudahan yang diberikan oleh penyedia layanan keuangan dalam pemberian kredit membuat mayoritas masyarakat menggunakan fasilitas kredit dalam pemenuhan kebutuhan transportasi. Ketika terjadi pandemi covid19 terjadi semua sektor menjadi terganggu termasuk sektor ekonomi sehingga berdampak sangat signifikan terhadap kemampuan ekonomi masyarakat pada khususnya masyarakat yang mendapat fasilitas kredit kendaraan dari Lembaga pembiayaan (leasing). Debitor kesulitan untuk memenuhi kewajibanya terhadap kreditor karena kemampuan ekonomi keluarga turut berdampak. Dalam keadaan tidak biasa seperti ini pemerintah melalui regulator mengambil keputusan untuk memberlakukan relaksasi kredit untuk sebagai Langkah untuk menunjang keberlangsungan kegiatan perekonomian ditengah pandemic covid 19.
KLAUSULA EKSONERASI DAN KONSUMEN Hendra Setyadi Kurnia Putra
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya manusia selalub saling berinteraksi, kegiatan interaksi tersebut sering melahirkan sebuah perjanjian, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk lisan, namun pada umumnya sekarang perjanjian juga dibuat dalam bentuk tertulis, bahkan dengan alasan efesiensi untuk perjanjian yang bersifat umum maka perjanjian sering dibuat dalam bentuk sudah dibakukan dalam sebuah dokumen atau dapat dikatakan dengan bentuk perjanjian baku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian artikel ini adalah Perjanjian yang mengandung cacat kehendak berarti tidak memenuhi syarat kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian, artinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kehadiran Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini adalah para konsumen Hal ini ditunjukkan dengan adanya larangan kepada para pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab atau klausul eksonerasi, lebih jauh lagi jika terdapat pencantuman klausula-klausula yang terdapat dalam larangan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut maka mengakibatkan klausula tersebut batal demi hukum. Akan tetapi walaupun dapat berakibat batal demi hukum, tetap dalam penerapannya diperlukan adanya keberanian pihak konsumen untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap perjanjian yang mengandung eksonerasi tersebut.
TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DATA PRIBADI NASABAH PENGGUNA LEMBAGA PENYEDIA JASA KEUANGAN DI TENGAH DISRUPSI TEKNOLOGI Dika Anggara Putra; Arina Novitasari; Dian Rosita
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 5, No 1 (2024): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disrupsi teknologi sangat  berperan penting dalam mempengaruhi perilaku kehidupan Masyarakat secara mendasar, tak ubahnya di dalam dunia perbankan dalam perkembangan digitalisasi di Tengah era disrupsi Masyarakat dipaksa untuk mengikuti cara bertransaksi dan digitalisasi data yang dilakukan oleh Lembaga penyedia jasa keuangan. Metodelogi penelitian yang  digunakan dalam penelitian ini adaalah Non Doktrinal dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang belum siap akan sangat mudah melakukan kesalahan dalam melakukan proses transaksi dan menjadi sasaran tindak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi para nasabah Lembaga penyedia layanan keuangan dan nasabah harus diawasi ketat oleh regulator yaitu otoritas jasa keuangan sehingga proses bisnis dalam keguatan transaksi keuangan bisa berjalan denga naman dan semestinya.Kata Kunci: Digital, Keamanan dan Teknologi
TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRI DARI SEGI HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA Arina Novitasari; Dian Rosita; Muhammad Ayub
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 1 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menikah siri atau sering dikenal dengan nikah siri di Indonesia bukanlah hal baru bahkan semakin mencuat dikalangan masyarakat. Nikah siri yang kerapkali terjadi diberbagai wilayah sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas dan biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau ingin beristri lebih dari satu. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, hukum perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, artinya adalah hanya memberikan peluang seorang pria untuk mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya. Jika menganut asas terebut maka nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan tanpaadanya pencatatan perkawinan dicatatan sipil bagi non muslim, sedangkan bagi muslim perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena pernikahan siri di Indonesia sendiri ternyata memiliki konsekuensi secara pidana maupun perdata. Oleh karenanya perlu adanya kajian secara spesifik tentang adanya perilaku pernikahan siri di masyarakat untuk membantu menyelesaiakan konflik tentang akibat hukum nikah siri dari kacamata hukum perdata maupun hukum pidana. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa  seorang pria beristri melakukan poligami dengan cara nikah siri tanpa adanya restu dari istri pertama maka itu urusan hukum administrasi. Dalam hal ini, menilai nikah siri masuk dalam ranah hukum perdata karena pihak istri merasa dirugikan tanpa adanya persetujuan tersebut. Kemudian Pria yang sudah berumah tanggga dan melakukan perkawinan tanpa seijin istri pertamanya dapat dijerat dengan Pasal 279 KUHP. Namun Jika seorang Pria atau wanita melakukan hubungan seks bukan dengan pasangannya dapat dijerat Pasal 284 KUHP. Kemudian berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 sanksi pidana bukan hanya ditujukan bagi pelaku Nikah siri saja tetapi juga orang yang menikahkannya.Kata Kunci : Nikah Siri, Pidana Perdata
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM PENGELOLAAN DATA PRIBADI NASABAH PADA ERA DIGITALISASI BERDASARKAN POJK11/2022 Dika Anggara Putra; Arina Novitasari
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 2 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi adalah sebuah fenomena yang terus berkembang dan tidak dapat dihindari baik oleh masyarakat maupun oleh Lembaga seperti perbankan, dalam perkembangan digitalisasi diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan akses dengan keamanan sehingga dalam perkembanganya kemajuan teknologi digital dapat menekan angka pepelanggaran  yang dilakukan secara digital dengan cara meberikan regulasi yang jelas untuk menyelenggarakan sebuah kegiataan secara digital dan memiliki dasar hukum yang jelas.  
ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP SENI UKIRAN KAYU Trias Hernanda; Thoriq Ashidiqi
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ilmiah ini meneliti tentang perlindungan hak cipta ukiran kayu di Indonesia, sejak zaman dahulu seni ukiran kayu telah ada di Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya negara indonesia, dalam perkembangan zaman dan juga pasar bebas, maka semakin berdampak pada perlindungan dari hak cipta ukiran kayu yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, perlindungan hak cipta ukiran kayu sangatlah penting karena berhubungan hak ekonomi yang dimiliki penciptanya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif , pengumpulan data berupa data sekunder yaitu meliputi: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder yang berupa buku referensi dan jurnal terkait dengan menguraikan lebih lanjut dari bahan hukum primer secara konteks teoritis, hasil penelitian dari artikel ilmiah ini adalah bahwa perlindungan hukum hak cipta ukiran kayu sudah diatur di dalam undang-undang tentang hak cipta, akan tetapi belum bisa optimal karena masih adanya kasus persengketaan hak cipta soal ukiran kayu, ironisnya yang bersengketa adalah orang asing yang tinggal di Indonesia dengan obyek sengekta model ukiran yang mirip dengan ukiran kayu di daerah jepara
ETIKA PROFESI ADVOKAT DALAM KONTESTASI POLITIK Dian Rosita; Hendra Setyadi Kurniaputra; Maslikan Maslikan
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 5, No 1 (2024): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Politik adalah strategi atau taktik, di Indonesia seringkali dikaitkan dengan kontestasi. Kontestasi politik di Indonesia atau yang sering disebut sebagai Pemilihan Umum (Pemilu) saat ini bukan lagi sebuah pesta demokrasi bagi rakyat melainkan menjadi ajang adu kekuatan politik antar tokoh-tokoh politik Indonesia. Etika yang selama ini disembunyikan muncul menjelang kontestasi politik. Sebagai profesi yang officium nobile¸ seorang Advokat tidak terikat pada kekuasaan politik dan hirerarki jabatan tertentu. Advokat merupakan profesi yang independent. Meskipun tidak ada larangan bagi pribadi Advokat yang terjun dalam tim sukses dan mengikuti kampanye, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga prinsip etika profesi Advokat sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum yang independent serta bagaimana  memperkuat integritas profesi advokat dalam perkembangan politik saat ini. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis sosiologis. Hasil kajian menyimpulkan bahwa sebagai profesi yang officium nobile¸ seorang Advokat yang aktif berkampanye atau sekedar mempromosikan calon-calon tertentu hendaknya selalu menjaga prinsip etika profesi advokat sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum yang independent dengan tidak mengatasnamakan Organisasi Advokat. Kemudian untuk memperkuat integritas profesi Advokat dalam perkembangan politik saat ini, seorang Advokat yang terlibat dalam kontestasi pemilu harus selalu mengedepankan tanggung jawab untuk menjaga netralitas organisasi dan profesi dengan tidak membawa nama organisasi maupun untuk mendapatkan dukungan publik terhadap keberpihakkannya pada salah satu pasangan calon.Kata Kunci :  advokat, etika profesi,  kontestasi politik, pemilu
HUBUNGAN HUKUM DAN KEADILAN (Tinjaun Kritis terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi) Syaiful Rozak; Naili Azizah; Hendra Setyadi Kurnia Putra; Sunardi Sunardi
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 1 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang hubungan hukum dan keadilan yang diaplikasikan dalam sistem hukum tentang tindak pidana korupsi. Instrumen penegakan tindak pidana korupsi masih dianggap kurang memenuhi unsur keadilan. Khususnya dalam kasus korupsi di tengah pandemik yang dilakukan oleh mantan Menteri Perikanan dan kelautan dan mantan Menteri Sosial. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (empiric library), yakni prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dengan melakukan kajian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris (Statute Approach). Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normative yang artinya permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undnagan, literatur hukum, dan media. Hasil penelitian menunjukan bahwa instrument tentang tindak pidana korupsi dan sanksinya belum menunjukan rasa keadilan dalam amsyarakat terbukti dengan membuminya wacana hukuman mati ditengah masyarakat

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2024): JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 5, No 1 (2024): JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 2 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 1 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM