Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Bacarita Law Journal Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jurnal Keadilan Hukum Algebra : Jurnal Pendidikan Sosial dan Sains
Dika Anggara Putra
Universitas Muhammadiyah Kudus
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Penerapan Diversi dalam Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2023/PN Kot Jo Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot Ulin Najikhah; Arina Novitasari; Dika Anggara Putra; Dian Rosita
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Maret: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i1.1367

Abstract

The application of diversion in the juvenile criminal justice system aims to prevent children from undergoing formal legal proceedings that could negatively impact their development. This study analyzes the implementation of diversion in Decision Number 5/Pen.Div/2023/PN Kot Jo and Number 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot, involving a 15-year-old minor as the perpetrator of a minor offense. The study highlights the judge's considerations in determining diversion, including the child's age, the type of offense, and the offender's social background. Furthermore, this research examines how the principles of restorative justice are applied through diversion deliberations involving the offender, the victim, their families, and other relevant parties. The findings indicate that diversion in this case successfully reached a voluntary agreement, requiring the offender to return the item and compensate the victim. This agreement not only aims to prevent the negative impact of formal judicial proceedings but also provides an opportunity for the child to rehabilitate and reintegrate into society. These findings emphasize that when implemented effectively, diversion mechanisms can serve as an efficient solution for resolving juvenile delinquency cases without resorting to litigation.
Mitigasi Love Scamming: Penegakan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Bermodus Cinta Putra, Dika Anggara; Rosita, Dian
Bacarita Law Journal Vol 5 No 2 (2025): April (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v5i2.17835

Abstract

The development of technology and social media has significantly changed the way people communicate, including in searching for life partners. However, this advancement has also created opportunities for cybercrimes, one of which is love scamming, a form of extortion using romance as a pretext through online platforms. Law enforcement against perpetrators of this crime is more relevant when applied under Article 27B paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (8) and Article 29 in conjunction with Article 45B of Law Number 1 of 2024, which amends Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Although the primary element of love scamming is extortion, many cases also involve threats, making it possible to apply multiple legal provisions under the Indonesian Penal Code and the Electronic Information and Transactions Law. Legal protection for victims is carried out through two approaches: preventive and repressive. Preventive protection involves raising public awareness through education and outreach regarding romance-based scams on social media, while repressive protection includes concrete actions by the government and private organizations to help victims obtain legal protection and restore their rights. Therefore, social media users must be more cautious when interacting online, be able to distinguish between real and fake accounts, and avoid trusting strangers too easily to prevent becoming victims of love scamming.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT AKTIVITAS FINANCIAL BETTING DAN TURUNANYA MELALUI APLIKASI ONLINE DI INDONESIA Dika Anggara Putra
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 1 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the era of digital technology disruption 4.0, forcing people in the world, especially in Indonesia to use digital technology in almost all daily activities, especially the arrival of the Covid 19 pandemic accelerated the development of digital technology and forced almost all people to use it. This includes the revolutionary financial sector using digital technology as a means for interaction between debtors and creditors as well as investors in carrying out financial activities. The rapid pace of technological development, especially in the financial sector, should be balanced with the development of laws and regulations governing digital economic activities so that in the implementation of digital economic activities, especially in the financial sector, the Indonesian people are protected by legal rules to ensure the implementation of digital technology activities in accordance with the principle of justice.
PERLINDUNGAN HUKUM POJK NOMOR 14/POJK.05/2020 TERHADAP DEBITOR LEMBAGA PEMBIAYAAN (LEASING) TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN KEADILAN Maslikan Maslikan; Dika Anggara Putra
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 1 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kendaraan sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk menunjang mobilitas dalam kehidupan sehari-hari, selain menggunakan fasilitas umum masyarakat banyak yang memilih untuk memeiliki sendiri kendaraan karena dirasa lebih leluasa dalam beraktifitas. Untuk mendapatkan kendaraan dipermudah dengan layanan pembiayaan atau kredit kendaraan bermotor yang disediakan oleh Lembaga penyedia layanan keuangan (leasing). Banyaknya kemudahan yang diberikan oleh penyedia layanan keuangan dalam pemberian kredit membuat mayoritas masyarakat menggunakan fasilitas kredit dalam pemenuhan kebutuhan transportasi. Ketika terjadi pandemi covid19 terjadi semua sektor menjadi terganggu termasuk sektor ekonomi sehingga berdampak sangat signifikan terhadap kemampuan ekonomi masyarakat pada khususnya masyarakat yang mendapat fasilitas kredit kendaraan dari Lembaga pembiayaan (leasing). Debitor kesulitan untuk memenuhi kewajibanya terhadap kreditor karena kemampuan ekonomi keluarga turut berdampak. Dalam keadaan tidak biasa seperti ini pemerintah melalui regulator mengambil keputusan untuk memberlakukan relaksasi kredit untuk sebagai Langkah untuk menunjang keberlangsungan kegiatan perekonomian ditengah pandemic covid 19.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM PENGELOLAAN DATA PRIBADI NASABAH PADA ERA DIGITALISASI BERDASARKAN POJK11/2022 Dika Anggara Putra; Arina Novitasari
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 2 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi adalah sebuah fenomena yang terus berkembang dan tidak dapat dihindari baik oleh masyarakat maupun oleh Lembaga seperti perbankan, dalam perkembangan digitalisasi diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan akses dengan keamanan sehingga dalam perkembanganya kemajuan teknologi digital dapat menekan angka pepelanggaran  yang dilakukan secara digital dengan cara meberikan regulasi yang jelas untuk menyelenggarakan sebuah kegiataan secara digital dan memiliki dasar hukum yang jelas.  
Dampak Peralihan Kewenangan Pengawasan Koperasi Dibawah Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pertumbuhan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Dika Anggara Putra
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/nmrt2z58

Abstract

Peralihan kewenangan pengawasan koperasi simpan pinjam ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan konsekuensi dari reformasi regulasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan perlindungan anggota, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak peralihan kewenangan pengawasan koperasi di bawah OJK terhadap pertumbuhan usaha koperasi simpan pinjam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari regulasi terkait, laporan resmi OJK, publikasi Kementerian Koperasi dan UKM, serta literatur ilmiah sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh OJK berdampak positif terhadap peningkatan tata kelola, transparansi, dan kepercayaan anggota yang berimplikasi pada pertumbuhan aset dan keberlanjutan usaha koperasi simpan pinjam. Namun demikian, peningkatan standar kepatuhan dan biaya penyesuaian regulasi menjadi tantangan bagi koperasi simpan pinjam skala kecil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peralihan kewenangan pengawasan ke OJK berdampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha koperasi simpan pinjam, dengan efektivitas yang sangat bergantung pada pendekatan pengawasan berbasis risiko dan kebijakan transisi yang proporsional.
THE URGENCY OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY’S ROLE IN ENSURING LEGAL CERTAINTY FOR DIGITAL FINANCIAL TRANSACTIONS IN THE MODERN ECONOMIC ERA Dika Anggara Putra
Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains Vol. 5 No. 4 (2025): Algebra : Jurnal Pendidikan Sosial dan Sains
Publisher : Yayasan Amanah Nur Aman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58432/mfrf4g31

Abstract

The development of digital technology has had a significant impact on both global and national financial systems. The emergence of technology-based financial service institutions (financial technology or fintech) such as peer-to-peer lending, digital banking, and electronic payment systems has accelerated financial inclusion among the public. However, this phenomenon has also introduced new legal risks, including the misuse of personal data, illegal lending practices, and weak consumer protection. As an independent institution, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) has an urgent need to strengthen its supervisory and regulatory roles in the digital financial sector to ensure that it operates in a fair, transparent, and accountable manner. This research employs a normative legal method with statutory (statute approach) and conceptual (conceptual approach) perspectives. The findings indicate that the OJK holds a high degree of urgency in responding to the digital transformation of the financial sector. Strengthening technology-based regulations, fostering inter-agency synergy (OJK–Bank Indonesia–Ministry of Communication and Information Technology), and enhancing digital financial literacy constitute the main pillars that must be reinforced to maintain the stability and fairness of the national financial system.
JURIDICAL ANALYSIS OF BANKING INSTITUTIONS’ LIABILITY FOR CARDING CRIMES Arina Novitasari; Dika Anggara Putra; Dian Rosita
Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains Vol. 5 No. 4 (2025): Algebra : Jurnal Pendidikan Sosial dan Sains
Publisher : Yayasan Amanah Nur Aman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58432/vfa0p746

Abstract

The rapid development of technology has brought humanity into a wave of modernization characterized by digitalization, leading to significant changes in all aspects of human life. The role of technology today offers various conveniences. The transformation of payment systems from cash-based to cashless transactions provides ease for customers and helps reduce the risk of crimes such as robbery, theft, and counterfeiting. One of the most widely used cashless payment methods that is frequently misused by irresponsible individuals for criminal purposes today is the credit card. The focus of this study is to examine the legal accountability of banking institutions in relation to a specific type of cybercrime, namely carding, which causes financial losses to customers. This research employs a normative juridical method. The findings indicate that the bank’s liability from a civil law perspective refers to Article 1338 paragraph (1) of the Indonesian Civil Code and Article 19 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Customer losses resulting from carding crimes are viewed as a consequence of inadequate protection by the issuing bank in maintaining network security. Errors or negligence by bank employees can be construed as the bank’s responsibility; however, if it can be proven that the carding crime did not occur due to the issuing bank’s negligence, then the bank is not obliged to compensate for the losses suffered by the customer.
Co-Authors Agung Prihandono Arina Novitasari Arina Novitasari Dewi Hartinah Dian Rosita Dian Rosita Maslikan Maslikan Noor Azizah Sitta Hasanatin Sholihah Ulin Najikhah