cover
Contact Name
I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Contact Email
dewaayudwimayasari@gmail.com
Phone
+6281236969203
Journal Mail Official
dewaayudwimayasari@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jl. Pulau Bali Nomor 1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030593     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Kertha Desa diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0593.  Sejak tahun 2018 Jurnal Kertha Desa dikelola di bawah Unit Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Kertha Desa  dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Desa adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui  peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses   review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi,  baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Desa wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan   pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi  topik-topik sebagai berikut: Hukum Adat Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Acara; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 46 Documents
ANALISIS YURIDIS MENGENAI SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PANTI ASUHAN Ni Putu Sri Yovika Sandhi; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan berbagai macam eksploitasi anak serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Metode penelitian pada kajian ini yaitu pendekatan hukum normatif. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindakan eksploitasi anak termuat secara tegas pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tindak pidana eksploitasi bisa diperbuat dari berbagai lapisan masyarakat atau pihak, termasuk panti asuhan. Sesungguhnya, panti asuhan seharusnya beroperasi sebagai lembaga perlindungan terhadap anak. Dengan adanya hal tersebut, penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi sangat diperlukan guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan kepada anak oleh pelaku. This study aims to identify various forms of child exploitation and the legal sanctions applicable to offenders. The research employs a normative legal approach. In Indonesia, the regulation of child exploitation is explicitly stipulated in Law Number 35 of 2014. Acts of exploitation may be committed by individuals from diverse social groups or institutions, including orphanages. Ideally, orphanages are intended to function as protective institutions for children. Therefore, strict law enforcement against perpetrators of exploitation is essential to minimize violations committed against minors.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KEHILANGAN ASET KRIPTO AKIBAT KEGAGALAN SISTEM EXCHANGE Pande Putu Rino Atmaja; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata penyelenggara platform Exchange terhadap kehilangan aset kripto serta mengkaji pengaturan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna yang mengalami kerugian. Perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia menimbulkan berbagai risiko, seperti kegagalan sistem elektronik, peretasan, dan kelalaian penyelenggara platform yang dapat menyebabkan hilangnya aset digital milik pengguna. Di sisi lain, pengaturan hukum terkait aset kripto di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar di beberapa sektor sehingga belum memberikan kepastian hukum yang komprehensif bagi pengguna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata penyelenggara platform Exchange dapat didasarkan pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum apabila kerugian pengguna terjadi akibat kelalaian, kegagalan sistem keamanan, maupun tidak dipenuhinya kewajiban penyelenggara dalam transaksi elektronik. Selain itu, hukum positif Indonesia telah mengatur perdagangan aset kripto melalui beberapa regulasi, namun perlindungan hukum terhadap pengguna masih belum optimal, khususnya terkait mekanisme ganti rugi, batas tanggung jawab penyelenggara, dan kepastian hukum bagi konsumen aset digital. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pengguna aset kripto di Indonesia. This study aims to analyze the forms of civil liability borne by Exchange platform providers for the loss of crypto assets and to examine the positive law framework of Indonesia in providing legal protection for users who suffer financial losses. The rapid development of crypto asset trading in Indonesia has given rise to various risks, including electronic system failures, cyberattacks, and negligence on the part of platform providers, which may result in the loss of users’ digital assets. On the other hand, the legal regulation governing crypto assets in Indonesia remains partial and fragmented across several sectors, thereby failing to provide comprehensive legal certainty for users. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through library research based on primary and secondary legal materials. The findings reveal that the civil liability of Exchange platform providers may arise from breach of contract and tortious acts where users’ losses are caused by negligence, security system failures, or the failure of providers to fulfill their obligations in electronic transactions. Furthermore, although Indonesian positive law has regulated crypto asset trading through several regulations, legal protection for users remains inadequate, particularly with regard to compensation mechanisms, limitation of liability, and legal certainty for digital asset consumers. Therefore, more comprehensive regulations are required to ensure legal protection and legal certainty for crypto asset users in Indonesia.
TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI DARKWEB DAN TRANSAKSI KRIPTO DI ERA SIBER Tia Lukitasari; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol 14 No 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji sejauh mana aturan pidana Indonesia mampu merespons peredaran narkotika yang kini memanfaatkan dark web dan transaksi berbasis aset kripto, serta merumuskan kebutuhan pembaruan hukum untuk menutup kekosongan norma di ranah siber. Kajian dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang‑undangan terhadap UU Narkotika, UU ITE, KUHP, dan berbagai sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih belum merinci pengaturan terkait distribusi narkotika secara elektronik, termasuk pembayaran melalui cryptocurrency, penggunaan dark web, maupun aplikasi berkirim pesan terenkripsi. Ketidakjelasan batasan istilah “peredaran” dan “transaksi” dalam dimensi digital menimbulkan kerancuan hukum dan menghambat proses pembuktian, sehingga anonimitas teknologi dimanfaatkan pelaku untuk menghindari jerat pidana. Selain itu, pengaturan digital dalam UU ITE belum ditujukan secara spesifik untuk menanggulangi kejahatan narkotika berbasis teknologi. Karena itu, diperlukan rekonstruksi delik yang mencakup distribusi virtual, penguatan validitas alat bukti elektronik, serta prosedur forensik digital yang mengakomodasi transaksi kripto. Pembaruan hukum pidana yang komprehensif dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia mampu menghadapi pola kejahatan narkotika modern yang bersifat anonim, lintas batas, dan sangat bergantung pada teknologi.  This study examines the extent to which Indonesian criminal law is able to respond to narcotics distribution that increasingly utilizes the dark web and cryptocurrency based transactions, and formulates the legal reforms needed to address normative gaps in the cyber domain. The research employs a normative legal method using a statutory approach to the Narcotics Law, the Electronic Information and Transactions Law, the Criminal Code, and other relevant legal sources. The findings indicate that Law No. 35 of 2009 has yet to provide detailed regulation concerning the electronic distribution of narcotics, including payments via cryptocurrency, the use of the dark web, and encrypted messaging applications. The vague delineation of the terms “distribution” and “transaction” in digital contexts creates legal ambiguity and obstructs evidentiary processes, allowing perpetrators to exploit technological anonymity to evade criminal liability. Moreover, the digital provisions in the Electronic Information and Transactions Law are not specifically designed to address technology-based narcotics crimes. Therefore, reconstruction of criminal provisions is required to cover virtual distribution, strengthen the validity of electronic evidence, and develop digital forensic procedures that accommodate crypto based transactions. Comprehensive and adaptive criminal law reform is urgently needed to enable Indonesia to confront modern narcotics crime patterns that are anonymous, transnational, and highly technology driven.
IMPLIKASI YURIDIS RITUAL NGUREK DI BALI BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 I Wayan Laksana Dharmawangsa; I Gede Perdana Yoga
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol 14 No 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP dalam mengatur pelaksanaan ritual Ngurek di Bali apabila menimbulkan korban jiwa dan menganalisis penerapan KUHP dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan pelestarian warisan budaya pada ritual tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ritual Ngurek dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana jika terdapat korban jiwa, namun terdapat alasan penghapusan pidana apabila pelaku mengalami gangguan kejiwaan (kondisi bawah sadar). Selain itu, penerapan restorative justice melalui mekanisme pengamanan, edukasi masyarakat, dan koordinasi antara aparat hukum dengan pemuka adat sangat penting untuk memastikan pelestarian budaya berjalan seiring dengan penegakan hukum yang adil dan efektif.   This study aims to examine the provisions of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code) in regulating the implementation of the Ngurek ritual in Bali when it results in fatalities, and to analyze the application of the Criminal Code in maintaining a balance between criminal law enforcement and the preservation of cultural heritage in the ritual. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that the implementation of the Ngurek ritual may give rise to criminal liability if fatalities occur; however, there are grounds for exemption from criminal responsibility if the perpetrator suffers from mental disorders (subconscious condition). Furthermore, the application of restorative justice through security mechanisms, community education, and coordination between law enforcement officers and traditional leaders is essential to ensure that cultural preservation proceeds alongside fair and effective law enforcement.
PENGATURAN PENGGUNAAN FASILITAS ADAT BALI DALAM KAMPANYE PEMILU: PERSPEKTIF  KONSTITUSIONAL INDONESIA Naisya Ramadhani Dewi; Putu Nia Sasmitha Putri; Ni Kadek Desvita Dwi Cahyani; Putu Aras Samsithawrati; Made Nurmawati; I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol 14 No 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengkaji pengaturan hukum terkait penggunaan fasilitas adat Bali pada kegiatan kampanye politik serta mengkaji perspektif konstitusional terhadap larangan kampanye pada fasilitas adat Bali dalam kaitannya dengan perlindungan hak politik dan pengakuan masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen pada bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang dianalisis dengan kualitatif. Hasil penelitian mengindikasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mengatur secara eksplisit larangan penggunaan fasilitas adat sebagai sarana kampanye politik sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Padahal, fasilitas adat di Bali memiliki karakteristik komunal, religius, dan kultural yang berbeda dari fasilitas publik biasa serta merupakan bagian dari identitas konstitusional masyarakat hukum adat yang diakui di Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Dari perspektif konstitusional, larangan kampanye pada fasilitas adat Bali memiliki legitimasi hukum yang sah karena bertujuan melindungi masyarakat hukum adat, menjaga ketertiban umum, dan mencegah konflik sosial dalam masyarakat demokratis. Maka, dibutuhkan reformulasi kebijakan hukum Pemilu secara eksplisit mengatur larangan penggunaan fasilitas adat sebagai sarana kampanye politik guna mewujudkan demokrasi yang substantif dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia.  This study aims to analyze the legal regulation concerning the use of Balinese customary facilities in political campaign activities and to examine the constitutional perspective on the prohibition of political campaigns within customary facilities in relation to the protection of political rights and the recognition of customary law communities. This research employs normatif legal research methods using statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The collection of legal materials was conducted through document studies on primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The findings reveal that Law Number 7 of 2017 concerning General Elections does not explicitly regulate the prohibition on the use of customary facilities as political campaign venues, resulting in normatif ambiguity and legal uncertainty. In fact, customary facilities in Bali possess communal, religius, and cultural characteristics that distinguish them from ordinary public facilities and constitute part of the constitutional identity of customary law communities recognized under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. From a constitutional perspective, the prohibition of political campaigns in customary facilities has legitimate legal justification because it aims to protect customary law communities, maintain public order, and prevent social conflict within a democratic society. Therefore, reformulation of electoral law policy is necessary to explicitly regulate the prohibition of the use of customary facilities for political campaigns in order to promote substantive democracy and the protection of customary law communities in Indonesia.
KONFLIK NORMA DAN KONVERSI SANKSI HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA GANGGUAN JIWA DALAM KUHP BARU I Kadek Mahardika; Tania Novelin
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol 14 No 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik normatif antara prinsip peniadaan pidana Pasal 39 dengan ketentuan penundaan eksekusi hukuman mati Pasal 99 ayat (4) bagi terpidana gangguan jiwa, serta merumuskan implikasi yuridis sifat alternatif hukuman mati dalam KUHP Baru dan menawarkan solusi konversi sanksi sebagai perlindungan HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer dianalisis secara kualitatif-normatif dengan menguji konsistensi (uji hierarki norma) terhadap UUD 1945. Hasil studi menunjukkan adanya kontradiksi fundamental pada Pasal 99 ayat (4) bertentangan dengan asas pertanggungjawaban pidana Pasal 39 dan melanggar hak non-derogable UUD 1945, khususnya hak untuk tidak disiksa, karena mempertahankan vonis mati di tengah ketidakmampuan jiwa terpidana. Sifat alternatif hukuman mati dalam KUHP Baru tidak mengubah dasar pertanggungjawaban pidana bagi subjek yang tidak cakap. This study aims to analyze and harmonize the normative conflict between the principle of eliminating criminal punishment Article 39  and the provision for postponing the execution of the death penalty Article 99 Paragraph (4) for defendants with mental disorders, while also formulating the juridical implications of the new Penal Code's alternative nature of the death penalty and offering a solution for sanction conversion as a means of human rights protection. This research employs the normative legal research method using the statutory approach and the conceptual approach. Primary legal materials are analyzed qualitatively-normatively by testing their consistency (norm hierarchy test) against the 1945 Indonesian Constitution UUD 1945. The study results indicate a fundamental contradiction: Article 99 Paragraph (4) contradicts the principle of criminal accountability (Article 39) and violates the non-derogable rights enshrined in the UUD 1945, particularly the right not to be tortured, by maintaining the death sentence despite the defendant's lack of mental capacity. The alternative nature of the death penalty in the new Penal Code does not alter the basis of criminal accountability for subjects lacking capacity.