cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Contact Email
dewaayudwimayasari@gmail.com
Phone
+6281236969203
Journal Mail Official
dewaayudwimayasari@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jl. Pulau Bali Nomor 1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030593     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kertha Desa diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0593.  Sejak tahun 2018 Jurnal Kertha Desa dikelola di bawah Unit Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Kertha Desa  dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Desa adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui  peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses   review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi,  baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Desa wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan   pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi  topik-topik sebagai berikut: Hukum Adat Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Acara; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NO. 10 TAHUN 2021 DI DESA ANTIGA I Putu Panji Indrawan; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Desa Antiga yang ditinjau dari teori efektivitas hukum serta untuk mengetahui upaya dari Pemerintah Desa Antiga dalam mendisiplinkan masyarakat dan menegakan hukum protokol kesehatan. Metode Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan mewawancarai pihak Pemerintah Desa Antiga. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 tahun 2021 di Desa Antiga telah berlaku secara efektif dengan terpenuhinya faktor-faktor efektivitas hukum, namun efektivitas tersebut masih perlu ditingktakan terutama pada faktor kesadaran masyarakat. Kemudian terkait pelaksanaan disiplin dan penegakan hukumnya, Pemerintah Desa Antiga mengambil upaya penanganan dengan penguatan 3T (Tracing, Testing, Treatment) sejak dua orang warga terkonfirmasi positif, serta melakukan upaya preventif seperti sosialisasi, penertiban melalui razia masker, pembatasan kegiatan keagamaan. Sedangkan untuk penegakan hukumnya Pemerintah Desa Antiga memilih memberikan penindakan secara humanis dan persuasif, daripada sanksi administratrif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021, namun dikecualikan jika pelanggaran dilakukan berkali-kali. This study aims to determine the effectiveness of the Bali Governor's Regulation Number 10 of 2021 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in the New Era of Life in Antiga Village in terms of the theory of legal effectiveness and to find out the efforts of the Government Antiga Village in disciplining the community and enforcing health protocol laws. The research method in this paper uses empirical legal research by interviewing the Antiga Village Government. The results of the study show that the Bali Governor's Regulation Number 10 of 2021 in Antiga Village has been effectively implemented with the fulfillment of legal effectiveness factors, but the effectiveness still needs to be improved, especially on the public awareness factor. Then related to the implementation of discipline and law enforcement, the Antiga Village Government took handling efforts by strengthening 3T (Tracing, Testing, Treatment) since two residents were confirmed positive, as well as carrying out preventive efforts such as socialization, control through mask raids, restrictions on religious activities. Meanwhile, for law enforcement, the Antiga Village Government chooses to provide humane and persuasive action, rather than administrative sanctions as stipulated in Bali Governor Regulation Number 10 of 2021, but is excluded if violations are committed repeatedly.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING I Gusti Ayu Agung Kaniaka Sari; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kerja dalam sistem outsourcing antara pekerja dan perusahaan penerima tenaga kerja (perusahaan outsourcing) dengan fokus pada keharusan penggunaan perjanjian kerja tertulis. Perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksananya. Dalam praktiknya, perjanjian kerja outsourcing umumnya berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ketika tenaga kerja tidak lagi dibutuhkan.  khususnya terkait hak atas upah lembur masih lemah dan rentan terhadap pelanggaran. Banyak pekerja tidak menerima kompensasi yang sesuai atas kerja lembur karena lemahnya pengawasan dan minimnya pemahaman hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan peningkatan edukasi hukum bagi para pekerja untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Dalam dua model outsourcing yang berlaku, disarankan agar hubungan kerja dituangkan dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) secara tertulis untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih kuat bagi tenaga kerja. This paper aims to identify the employment relationship in the outsourcing system between workers and the company receiving the labor (outsourcing company), focusing on the requirement to use a written employment agreement. Legal protection for outsourced workers is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and is further elaborated in its implementing regulations. In practice, outsourcing employment agreements generally take the form of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT), which facilitate companies in terminating employment (PHK) when the workforce is no longer needed. However, the rights to overtime pay, in particular, remain weak and vulnerable to violations. Many workers do not receive appropriate compensation for overtime work due to weak supervision and a lack of legal understanding. Therefore, strengthening the labor inspection system and increasing legal education for workers is needed to ensure their rights are fulfilled. In the two prevailing outsourcing models, it is recommended that the employment relationship be stipulated in a written Indefinite-Term Employment Agreement (PKWTT) to ensure stronger legal protection for workers.
KEBIJAKAN PENGATURAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA Anak Agung Cintyanatha Putri; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini yaitu mengkaji tentang kebijakan pengaturan bantuan hukum terhadap anak korban akibat tindak pidana di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji norma hukum yang diterapkan dan landasan hukum berhubungan dengan pemberian bantuan hukum bagi anak korban tindak pidana. Hasil studi mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap anak korban akibat tindak pidana. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” dan “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006” Perlindungan harus mencakup elemen-elemen dasar seperti sandang, pangan, pendidikan, dan Kesehatan, partisipasi aktif anak korban, serta bantuan hukum yang diperlukan guna mengembalikan martabat dan kehidupan normal anak korban. Kebijakan pengaturan bantuan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perlu memiliki pengaturan dengan konteks menyeluruh dari Undang Undang Bantuan Hukum dan Peraturan pelaksanaanya, sehingga kebijakan pengaturan bantuan hukum tersebut bisa dijadikan acuan yang lebih jelas, terstruktur, dan efektif dalam perlindungan hak bantuan hukum terhadap korban anak akibat tindak pidana, khususnya anak golongan tidak mampu. The purpose of this study is to examine the policy of regulating legal aid for child victims of criminal acts in Indonesia. This study uses a normative legal research method by examining the legal norms applied and the legal basis related to the provision of legal aid for children victims of criminal acts. The results of the study indicate that the protection of child victims due to criminal acts. "Law Number 12 of 2022" and "Law Number 13 of 2006" Protection must include basic elements such as clothing, food, education, and health, the active participation of the victim's child, and the legal assistance necessary to restore the dignity and normal life of the victim's child. The policy of regulating legal aid for children as victims of criminal acts needs to have arrangements with a comprehensive context of the Legal Aid Law and its implementing regulations, so that the policy of regulating legal aid can be used as a clearer, structured, and effective reference in the protection of the right to legal aid for child victims due to criminal acts, especially children in the underprivileged group.
ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Eveline Vania Sirait; Anak Agung Angga Primantari
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan data pribadi dalam suatu kontrak elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif yang mengedepankan pendekatan perundang-undangan serta analisis kontekstual guna memahami implementasi aturan dalam praktiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada ketentuan yang mengatur perlindungan data pribadi, dalam implementasinya masih terdapat tantangan terkait dengan kepatuhan pelaku usaha dalam kontrak elektronik, mekanisme pengawasan, serta sanksi bagi pelanggar. Oleh karena itu, diperlukan Langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik, termasuk peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta harmonisasi dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif.  Melalui langkah strategis ini, diharapkan perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik dapat diterapkan dengan lebih optimal, memberikan kepastian hukum, serta memastikan hak individu terhadap data pribadinya tetap terjaga. This study is to examine and assess the protection of personal data in electronic contracts based on the applicable legal basis in Indonesia. This study is conducted by applying a normative legal research method that prioritizes a statutory approach and contextual analysis to understand the implementation of rules in practice. The results show that although there are provisions governing the protection of personal data, in its implementation there are still challenges related to the compliance of business actors in electronic contracts, monitoring mechanisms, and sanctions for violators. Therefore, strategic steps are needed to improve personal data protection in electronic contracts, including increasing legal awareness for business actors and the public, as well as harmonizing a clearer and more comprehensive legal basis.  Through these strategic steps, it is expected that personal data protection in electronic contracts can be implemented more optimally, provide legal certainty, and ensure that individual rights to their personal data are maintained.
PRAPERADILAN SEBAGAI INSTRUMEN AKUNTABILITAS PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Ni Nyoman Fanny Cantika Putri; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wewenang praperadilan dalam menjamin akuntabilitas proses penyidikan serta menganalisis akuntabilitas dan profesionalitas penyidik dalam penerbitan Surat Perintah Penyidikan Baru (SPRINDIK) pasca putusan praperadilan pada perkara yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan guna menelaah peran praperadilan sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan penyidik dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan memiliki kedudukan penting sebagai mekanisme kontrol yudisial untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang. Namun, meskipun kewenangan praperadilan telah diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, praktik penerbitan SPRINDIK secara berulang terhadap perkara yang sama menimbulkan permasalahan serius terkait kepastian hukum, asas due process of law, serta perlindungan hak asasi tersangka. Temuan ini menegaskan perlunya profesionalitas penyidik serta penguatan fungsi praperadilan agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam proses penyidikan dapat terjamin. This study aims to identify the authority of pretrial in ensuring the accountability of the investigation process and to analyze the accountability and professionalism of investigators in issuing a New Investigation Order (SPRINDIK) after a pretrial decision in the same case. The research method used is normative legal research with a statutory approach to examine the role of pretrial as a supervisory instrument over investigators’ actions in the criminal justice system. The results show that pretrial has an important position as a judicial control mechanism to protect the rights of suspects from arbitrary actions by investigators. However, although the authority of pretrial has been expanded through Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, the practice of repeatedly issuing SPRINDIK for the same case creates serious problems related to legal certainty, the principle of due process of law, and the protection of suspects’ fundamental rights. These findings highlight the need for investigator professionalism and the strengthening of the pretrial function to ensure justice, legal certainty, and accountability in the investigation process.
MAHKAMAH INTERNASIONAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG DI TENGAH DISFUNGSIONALITAS BADAN BANDING WTO Gusti Ngurah Arya Danaputra; Gusti Ayu Arya Prima Dewi
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas badan penyelesaian sengketa WTO dalam menangani perkara-perkara negara anggota dan mencari tahu peran Mahkamah Internasional sebagai forum pengganti dari badan banding WTO yang disfungsi atas kurangnya jumlah kuorum untuk menangani sengketa dagang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk meneliti norma dan aturan guna mencari efektivitas badan banding WTO dan hak eksklusif yang dimilikinya, serta dikaitkan dengan kemungkinan peran Mahkamah Internasional sebagai forum pengganti dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional. Hasil penelitian menunjukkan badan penyelesaian sengketa WTO menjadi sangat tidak efektif dengan disfungsionalitasnya Badan Banding WTO, sehingga kredibilitas dan kepastian sistem hukum WTO menjadi turun di dunia internasional dan akan berdampak bagi negara berkembang anggota WTO. Kedudukan Mahkamah Internasional berdasarkan jurisdiksinya dan kepercayaan negara di dunia dapat menjadi opsi forum pengganti sengketa dagang serta didukung dengan prinsip subsidiaritas Mahkmah Internasional dapat menjadi forum alternatif penyelesaian sengketa dagang untuk memberikan kepastian hukum pada negara anggota WTO. This paper aims to determine the effectiveness of the WTO dispute resolution body in handling member countries' cases and find out the role of the International Court as a replacement forum for the dysfunctional WTO appeals body due to the lack of a quorum to handle trade disputes. The research method used in this writing is normative juridical research with a statutory approach to examine norms and rules to find the effectiveness of the WTO appeals body and the exclusive rights it has, as well as being linked to the possible role of the International Court as a substitute forum in resolving disputes. international trade. The research results show that the WTO dispute resolution body has become very ineffective due to the dysfunctionality of the WTO Appellate Body, so that the credibility and certainty of the WTO legal system has decreased in the international world and will have an impact on developing WTO member countries. The position of the International Court based on its jurisdiction and the trust of countries in the world can be an alternative forum for trade disputes and is supported by the principle of subsidiarity. The International Court of Justice can be an alternative forum for resolving trade disputes to provide legal certainty to WTO member countries.
PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA I Made Agus Dwi Karna; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari studi ini untuk menelaah mengenai perlindungan hukum kepada korban tindak pidana di Indonesia, khususnya terkait pemenuhan hak restitusi sebagai komponen fundamental dari perlindungan terkemuka. Studi yang dilakukan menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kerangka analisis hukum serta pendekatan komparatif. Hasil dari studi memberitahukan bahwa realisasi hak restitusi penuh dengan tantangan yang cukup besar. Analisis ini menunjukkan ambiguitas mengenai jenis-jenis tindak pidana apa saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan restitusi, tidak adanya prosedur standar untuk mengajukan klaim, kurangnya kesadaran dan konsensus di sela-sela para penegak hukum tentang pentingnya menegakkan hak-hak korban. Selain itu, berbagai faktor hukum, penegakan hukum, dan masyarakat juga menjadi penghambat implementasi hak-hak restitusi yang efektif. Studi ini menggaris bawahi kebutuhan mendesak untuk melakukan reforması dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa korban menerima perlindungan yang memadai. Kerangka hukum Indonesia, yang dilandaskan kepada UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, menegaskan hak korban untuk mendapatkan restitusi atas kerugian finansial, fisik, dan psikologis yang mereka alami akibat tindak pidana. Tujuan dari restitusi adalah untuk mengembalikan korban pada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, sesuai dengan prinsip "restitutio in integrum". Hal ini termasuk membangun proses yang lebih jelas dan efisien untuk memulihkan restitusi dari pelaku. Selain itu, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang lebih besar tentang hak-hak korban di antara aparat penegak hukum dan masyarakat luas sangat penting untuk mewujudkan hak-hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang bermakna dan adil. This study aims to examine the legal protection for victims of criminal acts in Indonesia, especially regarding the fulfillment of restitution rights as a fundamental component of leading protection. The study used a normative juridical research methodology, using a statutory approach and a legal analysis framework as well as a comparative approach. The results of the study show that the realization of the right of restitution is fraught with considerable challenges. The analysis shows ambiguity regarding what types of criminal offenses qualify for restitution, the absence of standardized procedures for filing claims, and a lack of awareness and consensus among law enforcement about the importance of upholding victims' rights. In addition, various legal, law enforcement, and societal factors also hinder the effective implementation of restitution rights. This study underscores the urgent need for reforms in the legal system to ensure that victims receive adequate protection. Indonesia's legal framework, grounded in the 1945 Constitution and reinforced by the Law on Witness and Victim Protection and Supreme Court Regulation No. 1 of 2022, affirms the right of victims to restitution for the financial, physical and psychological harm they have suffered as a result of criminal acts. The purpose of restitution is to return victims to the condition they were in before the crime occurred, in accordance with the principle of “restitutio in integrum”. This includes establishing clearer and more efficient processes to recover restitution from offenders. In addition, fostering greater awareness and understanding of victims' rights among law enforcement officials and the wider community is critical to realizing restitution rights as a meaningful and fair form of legal protection.
KAJIAN HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP   PENGUASAAN HAK MILIK TANAH PADA SERTIFIKAT GANDA Sri Putri Mada Siltia Ughude; I Made Sarjana
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan sertifikat ganda atas tanah menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi mengakibatkan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan pemegang hak milik yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hak milik atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bentuk dan unsur PMH dalam penguasaan tanah dengan sertifikat ganda, tanggung jawab hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta akibat hukum dari penerbitan sertifikat ganda tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik atas tanah merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dijamin oleh UUPA, sementara penerbitan sertifikat ganda dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. BPN sebagai lembaga pelaksana pendaftaran tanah memiliki tanggung jawab hukum, baik secara administratif maupun perdata, apabila terbukti lalai dalam menerbitkan sertifikat ganda. The issue of duplicate land certificates (double certificates) has created legal uncertainty and often constitutes an unlawful act (perbuatan melawan hukum) that harms the legitimate landowner. This research aims to examine the legal regulation of land ownership rights under Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles (UUPA), to analyze the forms and elements of unlawful acts in the possession of land with double certificates, to assess the legal responsibility of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional/BPN), and to identify the legal consequences of issuing duplicate land certificates. This study applies a normative juridical research method, employing statutory and conceptual approaches. The findings reveal that land ownership rights under the UUPA represent the strongest and most complete rights that can be held by individuals, yet they are bound by the social function of land and the principle of legal certainty. The existence of double certificates may be classified as an unlawful act when there is intentional misconduct, negligence, or abuse of authority causing harm to other parties. The BPN bears both administrative and civil liability for its officials’ negligence in the land registration process, which may result in the issuance of invalid certificates. The legal consequences of issuing double certificates include the administrative cancellation of invalid certificates, loss of legal certainty for the rightful owner, and potential civil lawsuits against the BPN. Strengthening supervision, data transparency, and digital registration systems are essential to uphold legal certainty, accountability, and justice in Indonesia’s land administration system.
DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH GOOGLE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Albet Gabe; I Made Dedy Priyanto
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk dugaan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Google serta dampak hukumnya terhadap pelaku usaha dan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan GPB Google memenuhi unsur penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Anti-Monopoli, karena memaksa pengembang aplikasi menggunakan sistem pembayaran internal Google dengan tarif tinggi, membatasi akses pesaing, dan menghambat inovasi pasar digital. Tindakan tersebut menimbulkan dampak negatif berupa berkurangnya pilihan konsumen, meningkatnya harga layanan digital, serta menurunnya daya saing pelaku usaha lain. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum persaingan usaha Indonesia agar adaptif terhadap praktik anti-kompetitif di era ekonomi digital. This study aims to understand the forms of alleged unfair business competition committed by Google and its legal implications for businesses and consumers in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative and case approach, using primary legal materials such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 5/1999, as well as secondary legal materials in the form of related legal doctrines and literature. The results of the study show that Google's GPB policy fulfills the elements of abuse of a dominant position as stipulated in Article 25(1) of the Anti-Monopoly Law, because it forces application developers to use Google's internal payment system with high rates, limits access to competitors, and hinders innovation in the digital market. These actions have negative impacts in the form of reduced consumer choice, increased prices for digital services, and decreased competitiveness of other business actors. This research emphasizes the need to update Indonesia's competition law to adapt to anti-competitive practices in the digital economy era.
ANALISIS PENGATURAN PENDAPAT BERBEDA DISSENTING OPINION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN KEKOSONGAN ATURANNYA DALAM KUHAP Zaki Fadzlul Khaq; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan dissenting opinion dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kekosongan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta implikasi hukumnya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Dissenting opinion, sebagai pendapat berbeda hakim dalam putusan, diatur secara eksplisit dalam Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Namun, KUHAP tidak mengatur hal serupa, sehingga menimbulkan ambiguitas norma dan ketidakpastian hukum. Kekosongan norma ini muncul karena KUHAP disusun menggunakan paradigma lama yang menekankan kerahasiaan musyawarah hakim serta pengambilan putusan secara kolektif, sehingga tidak memberi ruang bagi pencantuman pendapat berbeda. Selain itu, perkembangan regulasi dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang lebih modern tidak diikuti revisi KUHAP, menimbulkan disharmonisasi pengaturan antara kedua undang-undang yang memiliki kedudukan sederajat. Metode penelitian yuridis normatif mengungkap bahwa ketidakharmonisan kedua regulasi ini menyebabkan inkonsistensi praktik peradilan, terutama dalam kasus pidana. Penelitian merekomendasikan sinkronisasi hukum melalui revisi KUHAP atau aturan teknis untuk memastikan keseragaman penerapan dissenting opinion. This study analyzes the regulation of dissenting opinions under Law Number 48 of 2009 on Judicial Authority and the absence of such regulation in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), as well as its legal implications for the criminal justice system in Indonesia. Dissenting opinions, as differing views expressed by judges within a court decision, are explicitly regulated in Article 14 of the Judicial Authority Law, which ensures transparency and accountability. However, KUHAP does not provide similar provisions, resulting in normative ambiguity and legal uncertainty. This normative gap arises because KUHAP was drafted under an earlier paradigm that emphasized the confidentiality of judicial deliberations and collective decision-making, thereby leaving no room for the inclusion of dissenting views. In addition, the more modern regulatory developments introduced by the Judicial Authority Law have not been followed by revisions to KUHAP, creating disharmony between two laws of equal hierarchical status. Using a normative juridical method, this study reveals that the disharmony between these regulations has led to inconsistencies in judicial practice, particularly in criminal cases. The study recommends legal harmonization through the revision of KUHAP or the issuance of technical regulations to ensure uniform implementation of dissenting opinions.

Page 3 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025)