cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Contact Email
dewaayudwimayasari@gmail.com
Phone
+6281236969203
Journal Mail Official
dewaayudwimayasari@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jl. Pulau Bali Nomor 1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030593     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kertha Desa diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0593.  Sejak tahun 2018 Jurnal Kertha Desa dikelola di bawah Unit Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Kertha Desa  dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Desa adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui  peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses   review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi,  baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Desa wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan   pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi  topik-topik sebagai berikut: Hukum Adat Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Acara; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
TANGGUNG JAWAB PT. PLN TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI PERUSAHAAN Komang Calisto Yugi Adnyana; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tanggungjawab yang dilakukan oleh PT. PLN terhadap kesehatan dan keselamatan kerja pekerjanya dan apakah sudah selaras dengan undang-undang yang berlaku. Metode penulisan jurnal ini adalah menerapkan metode normatif yaitu metode penelitian berdasarkan hukum dan peraturan yang ada. PLN dalam pelaksanaan kerjanya memiliki metode kesehatan dan keselamatan kerja atau yg biasa disebut dengan K3. K3 sendiri merupakan sebuah upaya tanggungjawab perusahaan dalam menjamin para pekerjanya tetap bisa bekerja sesuai standar operasional prosedur yang ada serta mengurangi adanya resiko kecelakaan kerja yang kemungkinan terjadi di lingkungan PLN. Penerapan K3 oleh PLN merupakan suatu program pendukung untuk menangkal atau mengurangi terjadinya insiden kerja maupun gangguan kesehatan yang dapat disebabkan kelalaian kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah hak daripada para pekerja yang mana sudah dijelaskan dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan mengenai K3 ini juga berdasar pada Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 standar internasional sebagaimana penerapan Sistem Manajemen K3. Adanya peraturan-peraturan dasar mengenai K3 ini dapat mempermudah PT.PLN dalam memberlakukan kebijakan-kebijakan yang optimal serta melakukan pelatihan ataupun pemantauan terkait pelaksanaan K3. In this writing, the aim is to determine what responsibilities are carried out by PT. PLN regarding the occupational health and safety of its workers and whether this is in accordance with applicable laws. The method for writing this journal is to use a normative method, namely a research method based on existing laws and regulations. PLN in carrying out its work has occupational health and safety methods or what is usually called OHS. OHS itself is an effort by the company to ensure that its workers can continue to work according to existing standard operational procedures and reduce the risk of work accidents that may occur within the PLN environment. The implementation of OHS by PLN is a supporting program to prevent or reduce the occurrence of work accidents or illnesses that may be caused by work negligence. Health and safety at work are the rights of workers which as explained in article 86 paragraph 1 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. This regulation regarding OHS is also based on Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety, Minister of Manpower Regulation No. 5 of 1996 concerning OHS Management Systems, Government Regulation no. 50 of 2012 concerning Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems OHSAS 18001 international standard for implementing OHS Management Systems. The existence of basic regulations regarding OHS can make it easier for PT PLN to implement optimal policies and carry out training or monitoring related to OHS implementation.
PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP ERROR IN PERSONA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM Kadek Bagus Krishnantya Prema Shanti; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah tanggungjawab serta perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi individu yang menjadi korban salah tangkap (error in persona) oleh penyidik kepolisian, sekaligus mengevaluasi prosedur pengajuan kompensasi atau ganti rugi dalam kasus tersebut. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi penelitian hukum normatif, dengan fokus pada studi peraturan perundang-undangan serta penelitian konsep hukum. Temuan penelitian menunjukan bahwa individu yang salah ditangkap berhak atas memperoleh pertanggungjawaban, perlindungan hukum, dan HAM, termasuk pemulihak hak, status, martabat, dan harkatnya sebagai warga negara. Hak-hak tersebut dapat dijamin melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39iTahuni 1999itentang Hak Asasi Manusia, serta berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Thisistudyiaims to examine the responsibilities and legal as well as human rights protections for individuals who have been mistakenly arrested (error in persona) by police investigators, while also assessing the procedures for claiming compensation or restitution in such cases. The research employs a normativeilegaliapproach, focusing on the analysisi of legislation and legal concepts. The findings indicate that victims of wrongful arrest are entitled to accountability, legal protection, and human rights, includingithe restoration of their rights, status, dignity, and personal worth as citizens. These rights are safeguarded under the Criminal Procedure Code (KUHAP), Law Number 39iof 1999i concerningi HumaniRights, and the 1945iConstitutioni of the Republici of Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI BAHAN PANGAN DI PASAR TRADISIONAL TIBUBENENG BADUNG BALI I Made Aditya Paramarta; Pande Yogantara S
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli bahan pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng, Kabupaten Badung, Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka, dengan fokus pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hukum konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli bahan pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan guna meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen serta meminimalisir terjadinya pelanggaran hak konsumen. This study aims to examine the implementation of consumer legal protection in food trading transactions at the Tibubeneng Traditional Market, Badung Regency, Bali. The research adopts an empirical legal research method with a normative-empirical approach, focusing on the gap between legal norms (das sollen) and their practical application (das sein). Data were collected through field observations and library research, emphasizing secondary data consisting of primary legal materials (statutory regulations), secondary legal materials (legal doctrines and scholarly works), and tertiary legal materials. Qualitative legal analysis was employed to assess the effectiveness of consumer protection mechanisms in practice. The findings reveal that the enforcement of consumer protection in food transactions at the traditional market remains suboptimal, primarily due to the limited awareness and legal understanding of business actors regarding consumer rights as stipulated in consumer protection legislation. Consequently, stronger governmental involvement through regulatory socialization, legal education, and supervisory mechanisms is required to ensure effective enforcement of consumer rights and to reduce potential violations in food trading practices.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT SEBAGAI TENAGA KESEHATAN DALAM KONTEKS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA A.A. Gde Bagus Yoga Swastika Putera; I Ketut Suardita
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perawat sebagai tenaga kesehatan dalam konteks hukum administrasi negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris dengan menggabungkan kajian kepustakaan dan studi lapangan guna menelaah ketentuan perundang-undangan serta praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat, melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif yang proporsional. Pelanggaran administratif ditangani secara berjenjang melalui Dinas Kesehatan, Konsil Keperawatan Indonesia, serta Kementerian Kesehatan dengan menjunjung asas legalitas dan akuntabilitas. Dengan demikian, hukum administrasi negara berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pengawasan agar perawat dapat menjalankan tugas profesionalnya secara aman, adil, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. This study aims to analyze the form of legal protection for nurses as health workers within the framework of administrative law based on the provisions of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research employs a normative-empirical legal approach, combining literature studies and field observations to examine statutory regulations and the practical implementation of health services. The results indicate that Law Number 17 of 2023 provides a more comprehensive regulation regarding the rights, obligations, and legal protection of health workers, including nurses, through mechanisms of supervision, guidance, and proportional administrative sanctions. Administrative violations are resolved in stages through the Health Office, the Indonesian Nursing Council, and the Ministry of Health, upholding the principles of legality and accountability. Therefore, administrative law functions as an instrument of protection and supervision to ensure that nurses can perform their professional duties safely, fairly, and in accordance with the prevailing laws and regulations.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BULLYING DI SEKOLAH UNTUK MEMPERTAHANKAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN I Gusti Agung Dipa; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak-anak korban bullying di lingkungan sekolah serta mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah bullying untuk melindungi hak anak atas pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah aturan hukum terkait perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta regulasi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-UndangPerlindungan Anak memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1a), Pasal 54, dan Pasal 76C. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan penanganan di tingkat satuan pendidikan dan kurangnya mekanisme pencegahan yang konsisten. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain penyusunan kebijakan anti-bullying, peningkatan edukasi dan literasi kekerasan pada satuan pendidikan, serta kerja sama lintas lembaga. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih komprehensif dan penguatan peran sekolah sebagai lingkungan yang aman bagi anak. This study aims to analyze and understand the forms of legal protection available for children who become victims of bullying in the school environment, as well as to examine the efforts made by the government to prevent bullying in order to protect children's right to education. This research employs a normative legal research method with a statute approach by examining legal regulations related to child protection, including the 1945 Constitution, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and other relevant regulations. The results of the study indicate that the Child Protection Law provides firm legal protection for children from all forms of violence, including bullying, as stipulated in Article 9 paragraph (1a), Article 54, and Article 76C. However, the implementation of such protection still faces various challenges, such as limited handling mechanisms at the school level and the lack of consistent prevention measures. The government has undertaken several efforts, including the formulation of anti-bullying policies, the enhancement of education and violence literacy within educational institutions, and inter-institutional cooperation. Nevertheless, the effectiveness of these efforts still needs improvement through more comprehensive supervision and strengthening the role of schools as safe environments for children.
IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HAK KEWARGANEGARAAN PEMAIN SEPAKBOLA NATURALISASI INDONESIA Sirait, Gwenli; Perdana Yoga, I Gede
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia, menaturalisasi pemain sepak bola menjadi salah satu kebijakan yang semakin sering diterapkan untuk memperkuat tim nasional. Namun, proses ini menimbulkan implikasi hukum internasional terkait hak kewarganegaraan atlet yang dinaturalisasi. Penelitian ini menganalisis kesesuaian kebijakan naturalisasi pemain sepak bola Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya genuine link dan perlindungan hak asasi. Melalui pendekatan normatif-analitis dan studi kasus, ditemukan bahwa regulasi nasional masih memiliki kekosongan hukum dalam menjamin status kewarganegaraan yang berkelanjutan bagi atlet naturalisasi. Reformasi kebijakan yang lebih transparan dan berbasis hak asasi manusia diperlukan agar naturalisasi tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga pada perlindungan hak-hak warga negara. The naturalization of football players in Indonesia has become an increasingly common policy to strengthen the national team. However, this process raises international legal implications regarding the citizenship rights of naturalized athletes. This study analyses the conformity of Indonesia's football player naturalization policy with international legal principles, particularly the genuine link and human rights protection. Through a normative-analytical approach and case studies, findings indicate that national regulations still lack legal certainty in ensuring sustainable citizenship status for naturalized athletes. A more transparent and human rights-based policy reform is needed to ensure that naturalization is not solely performance-oriented but also upholds the protection of citizens' rights.
ANALISIS PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR 55/G/2012/PTUN-BDG BERDASARKAN PRINSIP HAKIM AKTIF Jayananta, I Wayan Yudha; Dharma Laksana, I Gusti Ngurah
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip hakim aktif (Domini Litis Principle) dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta dampaknya terhadap keputusan pengadilan. Fokus kajian diarahkan pada Putusan PTUN Bandung Nomor 55/G/2012/PTUN-BDG. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kasus. Data penelitian diperoleh dari dokumen hukum terkait putusan tersebut serta literatur hukum mengenai prinsip hakim aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hakim aktif tercermin dalam proses peradilan di PTUN Bandung, di mana hakim secara aktif memeriksa argumen para pihak, merujuk pada peraturan perundang-undangan, serta memberikan petunjuk selama persidangan. Penerapan prinsip ini juga tampak dalam penolakan eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Dengan demikian, prinsip hakim aktif berperan penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. This study aims to examine the application of the active judge principle (Domini Litis Principle) in the Administrative Court (PTUN) and its impact on judicial decisions. The focus of this research is the Bandung Administrative Court Decision Number 55/G/2012/PTUN-BDG. The research employs a qualitative method with a literature review and case analysis approach. Data were obtained from legal documents related to the case and legal literature concerning the active judge principle. The findings show that the active judge principle is reflected in the proceedings of the Bandung Administrative Court, where judges actively examined the parties’ arguments, referred to statutory regulations, and provided guidance during the trial. This principle is also evident in the rejection of the defendant’s preliminary objection. Thus, the application of the active judge principle plays a crucial role in ensuring justice and legal certainty in the settlement of administrative disputes.
KOHABITASI DALAM KUHP BARU: STUDI DENGAN PENDEKATAN KRIMINALISASI DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Semara, A.A. Istri Asta Julianingrum; Ratna Maharani, I Gusti Ayu Stefani
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa serta mengkaji tujuan kriminalisasi dalam kebijakan hukum pidana yang melatarbelakangi diaturnya delik kohabitasi dalam pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Studi ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan analisis terhadap berbagai sumber literatur. Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan meliputi penelitian terhadap peraturan perundang-undangan  serta kajian mengenai konsep-konsep dasar. Sumber hukum yang diterapkan terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kriminalisasi terhadap perilaku kohabitasi dalam pasal 412 KUHP baru dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap nilai moral dan ketertiban umum tanpa mengesampingkan hak-hak privat warga negara dengan implementasi seimbang melalui penerapan delik aduan absolut. The purpose of this study is to analyze and examine the objectives of criminalization within criminal law policy underlying the regulation of the cohabitation offense in Article 412 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. This research employs a normative juridical method with a descriptive approach by conducting an analysis of various literature sources. The research approach encompasses an examination of statutory regulations as well as a review of fundamental legal concepts. The legal sources utilized consist of both primary and secondary legal materials. The findings of this study indicate that the criminalization of cohabitation under Article 412 of the new Criminal Code—with a maximum penalty of six (6) months imprisonment or a fine of up to Category II—constitutes part of criminal law policy aimed at providing legal certainty and safeguarding moral values and public order, while simultaneously respecting citizens’ private rights through its balanced implementation as an absolute complaint-based offense.
DINAMIKA PERKAWINAN VIRTUAL DALAM DISKURSUS DAN HUKUM ADAT BALI Librayanti, Ni Putu Ayu; Sudantra, I Ketut
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji praktik perkawinan virtual dalam perspektif hukum adat Bali, khususnya terkait dengan keabsahannya serta implikasi hukumnya terhadap sistem hukum nasional dan keberlanjutan budaya serta tradisi Bali. Kajian ini menjadi relevan mengingat praktik perkawinan virtual telah ditemukan dalam kehidupan masyarakat adat Bali, sementara pengaturannya belum memperoleh kepastian hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur tentang perkawinan virtual, baik dalam hukum adat Bali maupun dalam sistem hukum nasional. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta memunculkan polemik di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan keabsahan perkawinan virtual dan implikasi hukumnya terhadap tatanan adat, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. This article aims to examine the practice of virtual marriage from the perspective of Balinese customary law, particularly with regard to its legal validity as well as its legal implications for the national legal system and the sustainability of Balinese culture and traditions. This study is relevant considering that the practice of virtual marriage has occurred within Balinese customary communities, while its legal regulation has not yet achieved clear legal certainty. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, to date, there is no explicit regulation governing virtual marriage, either within Balinese customary law or within the national legal system. This legal vacuum gives rise to legal uncertainty and generates polemics within society, especially concerning the validity of virtual marriage and its legal implications for the customary order, culture, and the prevailing legal system.
KOMPARASI FIDUCIARY DUTIES DAN MISAPPROPRIATION THEORY DALAM KEKABURAN NORMA HUKUM PENGATURAN INSIDER TRADING DI INDONESIA Uttari Dewi, Ida Ayu Tri; Yustisia Utami, Putu Devi
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini mengkaji letak perbedaan pengaturan insider trading yang menggunakan konsep fiduciary duties dengan misappropriation theory dalam fenomena kekaburan norma hukum pada pengaturan insider trading menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangaan. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi komparatif merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil studi ini telah memperlihatkan bahwasanya konsep fiduciary duties lebih condong mengatur pertanggungjawaban bagi pihak dengan kewajiban fiducia sedangkan misappropriation theory dapat menjangkau pertanggungjawaban bagi seluruh pihak yang melakukan insider trading, penerapan konsep misappropriation theory yang tergolong baru menimbulkan kekaburan norma hukum pada pengaturan insider trading menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangaan sehingga diperlukan perumusan norma yang komprehensif, tegas dan jelas. The purpose of this study to examine the difference of insider trading regulation using fiduciary duties concept compared to the misappropriation theory in the phenomenon the ambiguity of norm in the regulation of insider trading under Law No 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. This study uses a normative legal method with a statute approach and comparative approach. The study shows that the concept of fiduciary duties more inclined regulating legal accountability of parties with fiduciary duties. In contrast, the misappropriation theory extend legal accountability to all parties engaging in insider trading. However, the application of the misappropriation theory relatively new has resulted in the ambiguity of legal norms in the regulation of insider trading under Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector therefore, a comprehensive, firm, and clear formulation of the norms is required.

Page 4 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025)