cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Contact Email
dewaayudwimayasari@gmail.com
Phone
+6281236969203
Journal Mail Official
dewaayudwimayasari@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jl. Pulau Bali Nomor 1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030593     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kertha Desa diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0593.  Sejak tahun 2018 Jurnal Kertha Desa dikelola di bawah Unit Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Kertha Desa  dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Desa adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui  peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses   review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi,  baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Desa wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan   pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi  topik-topik sebagai berikut: Hukum Adat Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Acara; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
PENERAPAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS DALAM MENGATASI FENOMENA FLEXING DI MEDIA SOSIAL OLEH PNS Nadia Intan Calista; Putu Ade Harriestha Martana
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Studi ini adalah untuk mempelajari dan mendalami pemahaman apakah pamer harta merupakan pelanggaran disiplin PNS berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 dan bagaimana penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 terhadap fenomena pamer harta PNS. Penelitian ini merupakan hukum normatif yang dimana fokus utamanya adalah untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya mengenai kewajiban disiplin PNS sebagaimana diatur dalam PP 94 Tahun 2021. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) digunakan untuk menelaah apakah tindakan flexing oleh PNS di media sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran disiplin. Penelitian ini mengkaji norma hukum dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum dan prinsip yang seharusnya pada seorang ASN. Kewajiban PNS telah diatur di dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS bahwa PNS harus "Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan”. Pamer harta kekayaan adalah hal ini tidak selasar dengan gaya hidup yang sederhana karena sederhana tidak mengenal istilah pamer, pamer yang dimaksud tindakan yang menunjukan sesuatu dengan tujuan mendapatkan pengakuan dan hal tersebut berlawanan dengan nilai-nilai yang seharusnya dimiliki seorang aparat.  The purpose of this study is to examine and explore whether flaunting wealth constitutes a violation of civil servant discipline based on Government Regulation No. 94 of 2021 and how Government Regulation No. 94 of 2021 applies to the phenomenon of civil servants flaunting their wealth. This study is a normative law whose main focus is to analyze applicable positive legal provisions, particularly regarding civil servant disciplinary obligations as stipulated in Government Regulation No. 94 of 2021. The statutory approach is used to examine whether flexing by civil servants on social media can be categorized as a disciplinary offense. This study examines legal norms by analyzing legislation, legal principles, and the principles that should apply to civil servants The obligations of civil servants are regulated in Government Regulation No. 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline, which states that civil servants must “demonstrate integrity and exemplary conduct in their attitude, behavior, speech, and actions towards everyone, both inside and outside of work”. Flaunting wealth is not in line with a simple lifestyle because simplicity does not involve showing off. Showing off refers to actions that display something with the aim of gaining recognition, and this is contrary to the values that an official should have.
PENERAPAN SANKSI TINDAKAN KEPADA PELAKU PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE) PENGIDAP SADISME SEKSUAL Christy Natalie Destana Siregar; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemberlakuan sanksi kepada pelaku pengidap sadisme seksual dan pemberian tindakan kepada pelaku perkosaan dalam rumah tangga pengidap sadisme seksual. Sebagai penelitian hukum normatif, metode pendekatan perundang-undangan diandalkan penulis dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengacu pada pasal 44 KUHP yang tidak mengatur sadisme seksual sebagai alasan pemaaf karena tidak memenuhi unsur "jiwa yang cacat” dan "sakit karena penyakit tertentu". Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tidak mengkategorikan sadisme seksual sebagai gangguan jiwa maupun masalah kejiwaan meskipun PPDGJ telah mengkategorikannya sebagai salah satu gangguan jiwa. Sehingga belum ada pengaturan yang jelas bagaimana pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana pengidap sadisme seksual. Pengakuan terhadap kondisi pelaku sadisme seksual untuk mendapatkan penanganan yang baik harus diperhatikan dalam pelaksanaan pidananya. Reformasi dari single track system menjadi double track system menjadi jalan penegakan hukum yang lebih baik. Double track system atau sistem pemidanaan dua jalur mengatur pelaksanaan sanksi pidana dan tindakan secara bersamaan. Pemberian tindakan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku sadisme seksual dapat memiliki kondisi lebih baik dan menjalani rehabilitasi yang efektif dengan tujuan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana dan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat secara sehat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengakomodasi pemberian rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual, meski tidak secara spesifik menyebutkan tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga. Namun, keberadaan peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikan pasal tersebut masih belum terwujud hingga saat ini. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur penerapan tindakan kepada pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga (marital rape) pengidap sadisme seksual untuk mencapai kepastian hukum. This study examines the application of sanctions to perpetrators of sexual sadism and the provision of action to perpetrators of domestic rape who suffer from sexual sadism. As a normative legal research, the author relies on the legislative approach method in this study. The results of the study refer to Article 44 of the Criminal Code which does not regulate sexual sadism as a reason for forgiveness because it does not fulfill the elements of "mental disability" and "sickness due to certain diseases". Law No. 18 of 2014 does not categorize sexual sadism as a mental disorder or mental problem even though PPDGJ has categorized it as a mental disorder. Therefore, there is no clear regulation on how to provide sanctions to perpetrators of criminal acts who suffer from sexual sadism. Recognition of the condition of perpetrators of sexual sadism to get good treatment must be considered in the implementation of the sentence. Reform from a single track system to a double track system is a better way to enforce the law. The double track system or two-track criminal system regulates the implementation of criminal sanctions and actions simultaneously. Provision of measures is necessary to ensure that perpetrators of sexual sadism can improve their condition and undergo effective rehabilitation, with the aim of reducing the risk of reoffending and helping them reintegrate into society in a healthy manner. Article 17 of Law Number 12 of 2022 accommodates the provision of rehabilitation for perpetrators of sexual violence, although it does not specifically mention domestic rape. However, implementing regulations to implement this article have not yet been realized. Therefore, regulations governing the application of measures to perpetrators of domestic rape (marital rape) who suffer from sexual sadism are needed to achieve legal certainty.
PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MODUS PERDAGANGAN ORANG: ANALISIS PIDANA TERHADAP KASUS ONLINE SCAMMING DI MYANMAR Sri Panji Nara Krisna; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berfokus pada proses pengkajian pengaruh teknologi digital terhadap modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya pada kasus online scamming yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah dimanfaatkan oleh sindikat transnasional untuk menjalankan TPPO melalui modus online scamming. Perekrutan korban dilakukan melalui platform media sosial dengan menawarkan janji kesempatan pekerjaan dengan upah tinggi di luar negeri, namun setelah tiba di lokasi justru dipaksa bekerja dalam kompleks tertutup. Paspor disita, korban mengalami kekerasan, bahkan dijual kembali antar sindikat. Salah satu kasus mencuat pada 2022 di Myawaddy, ketika sejumlah WNI berhasil diselamatkan melalui kerja sama Indonesia–Thailand. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup, seperti Pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Implementasi dan koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat. Studi ini merekomendasikan strategi hukum pidana terpadu yang mencakup penguatan penegakan hukum, perlindungan korban, peningkatan literasi digital, serta kerjasama internasional yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan berbasis teknologi. This research focuses on the process of assessing the influence of digital technology on the mode of Trafficking in Persons (TPPO), especially in online scamming cases involving Indonesian Citizens (WNI) in Myanmar. This study applies normative legal research methods with a legislative approach, a conceptual approach and an analytical approach. The findings of the study show that the development of digital technology has been used by transnational syndicates to carry out trafficking through online scamming modes. The victim was recruited through social media platforms by offering the promise of high-paying job opportunities abroad, but after arriving at the location, they were forced to work in a closed complex. Passports were confiscated, victims were subjected to violence, and even resold between syndicates. One of the cases emerged in 2022 in Myawaddy, when a number of Indonesian citizens were rescued through Indonesia-Thailand cooperation. Although Indonesia has sufficient regulations, such as Article 2 and Article 4 of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons, the implementation and coordination among agencies still need to be strengthened. This study recommends an integrated criminal law strategy that includes strengthening law enforcement, victim protection, enhancing digital literacy, and more adaptive international cooperation in response to the dynamics of technology-based crime.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. POS INDONESIA CABANG KUTA ATAS TIDAK TERKIRIMNYA BARANG KIRIMAN KONSUMEN I Gusti Putu Agung Ngurah Angkasa Wirajaya; I Nengah Nuarta
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian PT. Pos Indonesia dengan pengguna Jasa dan tanggung jawab hukum PT. Pos Indonesia Cabang Kuta untuk mengganti kerugian yang timbul karena wanprestasi pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penanggung jawab PT. Pos Indonesia Cabang Kuta itu sendiri dan juga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Serta Undang-Undang Pos.  Dalam perspektif konsumen, tentunya konsumen berhak mendapatkan pertanggungjawaban atas kecerobohan PT. Pos, salah satu pemenuhannya melalui cara pelaksanaan perjanjian dan pertanggungjawaban hukum dari PT. Pos itu sendiri, dalam penyelesaiannya dapat dilakukan tanpa harus melalui pengadilan yang difasilitasi oleh BPSK yang mempertemukan antara para konsumen dengan PT. Pos Indonesia Cabang Kuta untuk kemudian mencari jalan tengah, karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen maka hal ini dapat dilakukan oleh pelanggan atau konsumen PT. Pos Indonesia Cabang Kuta Apabila kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui jalur non-litigasi, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui pengadilan di tempat tinggal konsumen untuk menuntut ganti rugi atas hak para konsumen yang belum diakui oleh PT. Pos Indonesia Cabang Kuta jika mereka para konsumen sudah memenuhi kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut serta memenuhi kriteria-kriteria yang tertera pada persyaratan-persyaratan ganti rugi yang tertera pada perjanjian tersebut, kesadaran hukum pada konsumen wajib dibangkitkan agar hak-hak mereka tidak disalahgunakan oleh pihak lain. The purpose of this study is to ascertain how the PT. Pos Indonesia Agreement is being implemented with service users and if PT. Pos Indonesia Kuta Branch is legally obligated to make up for losses resulting from product shipment defaults. This study employs empirical legal research, which is based on the Postal Law and the Consumer Protection Law and contains documentation, interviews, and observation from the person in charge of PT. Pos Indonesia Kuta Branch. Customers have a right to hold PT Pos responsible for its carelessness; implementing the agreement and requiring PT Pos to take legal responsibility is one approach to do this, in the settlement can be done without having to go through the court facilitated by BPSK which brings together the consumers with PT. Pos Indonesia Kuta Branch to then find a middle ground, because Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection protects consumers so this can be done by customers or consumers of PT. If the two parties cannot reach an agreement through non-litigation channels, then the dispute can be resolved through the court at the place of residence of the consumer to claim compensation for the rights of consumers who have not been recognized by PT. Pos Indonesia Kuta Branch if they consumers have fulfilled their obligations in the agreement and meet the criteria listed in the terms of compensation stated in the agreement, legal awareness in consumers must be raised so that their rights are not abused by other parties.
KEABSAHAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA: PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU ITE Scolastika Vebriani; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli dalam Transaksi Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme hukum kontrak dalam perjanjian jual beli yang dilaksanakan secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan teknik analisis peraturan perundang-undangan dan studi konseptual, dimana bahan pustaka menjadi sumber data primer. Regulasi mengenai kontrak elektronik dalam KUH Perdata belum mengatur secara komprehensif seluruh dimensi yang diperlukan, sehingga mendorong dikeluarkannya UU ITE pada tahun 2008. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian jual beli online memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pengakuan hukum ini menegaskan adanya hubungan kontraktual antara para pihak beserta hak dan kewajiban yang timbul darinya. Penyelesaian sengketa transaksi online dapat dilakukan baik melalui alternatif penyelesaian sengketa (seperti mediasi) maupun proses pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) UU ITE. This study conducts an in-depth examination of the Legal Aspects of Sales Agreements in Electronic Transactions. The objective of this research is to analyze the legal mechanisms of contracts in sales agreements conducted online. The research employs a normative juridical method, utilizing techniques for analyzing laws and regulations as well as conceptual studies, with library materials serving as primary data sources. The regulations concerning electronic contracts in the Civil Code (KUH Perdata) do not comprehensively address all necessary dimensions, which led to the enactment of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in 2008. The findings of this research reveal that online sales agreements possess the same legal force as conventional agreements, as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. This legal recognition affirms the existence of a contractual relationship between the parties, along with the rights and obligations arising from it. Dispute resolution for online transactions can be conducted through alternative dispute resolution methods (such as mediation) or through court processes, as outlined in Article 39 paragraph (2) and Article 38 paragraph (1) of the UU ITE.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAYANAN PEMBAYARAN ELEKTRONIK BERBASIS QRIS PADA TRANSAKSI OFFLINE DAN ONLINE Ribka Sri Dewi Purba; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi sangat dibutuhkan dalam  inovasi sistem pembayaran, salah satunya QRIS. QRIS (Quick Response Indonesian Standard) merupakan platform transaksi digital yang telah berkembang pesat di Indonesia. Namun, dalam implementasi QRIS, masih sering ditemukan kejahatan cyber pada tahun 2024 sebanyak 30% dari 29.426.930 serangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan hukum terkait QRIS dan upaya hukum dalam menjamin keamanan data konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan dua pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konsep. Hasil dari penelitian menghasilkan  peraturan hukum yang mengakomodir pengaturan mengenai manajemen transaksi QRIS secara tersirat maupun tersurat sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2023 dan upaya perlindungan hukum dapat direkomendasikan kepada konsumen dan pelaku usaha (merchant) yaitu perlindungan preventif yang diselenggarakan sebagai bentuk upaya pencegahan dengan mengatur dan menjamin pelaksanaan hak serta kewajiban bagi semua pihak dimana tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999. Selanjutnya,  upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi, baik administratif, perdata, ataupun pidana yang diberikan sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Penguatan regulasi yang lebih tegas dan eksplisit mengenai QRIS, peningkatan sosialisasi literasi hukum dan digital kepada masyarakat, serta pengawasan intensif oleh otoritas terkait diperlukan agar perlindungan hukum dan keamanan data dalam transaksi digital dapat terjamin secara optimal. Technological developments are needed in payment system innovation, one of which is QRIS. QRIS (Quick Response Indonesian Standard) is a digital transaction platform that has grown rapidly in Indonesia. However, in the implementation of QRIS, cybercrime is still often found in 2024 as much as 30% of 29,426,930 attacks. This study aims to examine the legal regulations related to QRIS and legal efforts to ensure the security of consumer data. This study uses a normative method with two approaches to legislation and concept analysis. The results of the study produce legal regulations that accommodate regulations regarding QRIS transaction management implicitly or explicitly in accordance with Law No. 4 of 2023 and Legal protection efforts can be recommended to consumers and business actors (merchants), namely preventive protection which is carried out as a form of prevention by regulating and guaranteeing the implementation of rights and obligations for all parties as stated in Law No. 8 of 1999. Furthermore, repressive efforts are carried out by providing sanctions, both administrative, civil, or criminal, which are given in accordance with the violation of the law committed. Strengthening of stricter and more explicit regulations regarding QRIS, increasing the socialization of legal and digital literacy to the public, and intensifying supervision by relevant authorities are needed to ensure optimal legal protection and data security in digital transactions.
ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 150/PUU-XXII/2024: AKTUALISASI PERAN AKADEMIS DOSEN PNS SEKALIGUS MENJADI ADVOKAT Ni Putu Sintya Dewi; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan studi ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang mengizinkan dosen PNS untuk berprofesi sebagai advokat. Metode penelitian yang dipergunakan merupakan metode penelitian hukum normatif dengan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 serta kajian literatur yang berkaitan dengan rangkap profesi. Hasil studi menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 menciptakan kepastian hukum terkait rangkap profesi dosen PNS sekaligus menjadi advokat yang sebelumnya dilarang. Dosen PNS yang berprofesi sebagai advokat dapat menghadapi situasi di mana kepentingan akademis dan hukum saling bertentangan sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan. Selain itu, studi ini menemukan bahwa perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab dan batasan bagi dosen PNS yang juga berprofesi sebagai advokat untuk menjaga integritas kedua profesi agar menciptakan keseimbangan antara hak individu dosen PNS dan kepentingan publik dalam pelayanan hukum. The purpose of this study is to analyze the legal implications of Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024, which allows civil servant lecturers to practice as advocates. The research method used is a normative legal research method, focusing on the analysis of legislation and Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024, as well as a literature review related to dual professions. The results of the study indicate that Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 creates legal certainty regarding the dual profession of civil servant lecturers who also serve as advocates, which was previously prohibited. Civil servant lecturers who practice as advocates may face situations where academic and legal interests conflict, leading to potential conflicts of interest. Furthermore, this study finds the need for clearer regulations regarding the responsibilities and limitations for civil servant lecturers who also practice as advocates to maintain the integrity of both professions and to create a balance between the individual rights of civil servant lecturers and the public interest in legal services.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Pembullyan Via media Sosial (Cyberbullying) Di Indonesia I Gede Prana Kusuma; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi hukum yang berlaku serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Cyberbullying di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menjadikan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum utama dalam menilai kerangka regulasi yang mengatur tindak pidana Cyberbullying. Penelitian ini juga menyoroti prevalensi kasus Cyberbullying di Indonesia sebagai indikator urgensi penegakan hukum yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum seperti UU ITE dan KUHP yang telah diterapkan untuk menanggulangi Cyberbullying, namun implementasinya masih terbatas. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pengetahuan aparat penegak hukum terkait kejahatan siber, serta kurangnya dukungan teknologi untuk melacak pelaku. Faktor-faktor tersebut melemahkan efektivitas regulasi yang ada dan mengurangi perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan dukungan teknologi dalam memberantas Cyberbullying. Upaya tersebut menjadi krusial untuk memastikan respons hukum yang lebih komprehensif, melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja, serta mengurangi dampak sosial dan psikologis jangka panjang dari Cyberbullying. This study aims to analyze the effectiveness of existing legal regulations and examine the criminal liability of Cyberbullying perpetrators in Indonesia. By employing a normative juridical method, the research uses the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and the Indonesian Criminal Code (KUHP) as the primary legal sources for assessing the regulatory framework governing Cyberbullying as a criminal act. The study also highlights the prevalence of Cyberbullying cases in Indonesia as an indicator of the urgency of effective law enforcement. The findings reveal that although legal instruments such as the ITE Law and the Criminal Code have been applied to address Cyberbullying, their implementation remains limited. The challenges identified include insufficient human resources, limited knowledge among law enforcement officers regarding cybercrime, and inadequate technological support for tracing perpetrators. These factors weaken the effectiveness of the existing regulations and reduce optimal legal protection for victims. The study emphasizes the importance of strengthening law enforcement, enhancing the capacity of legal authorities, and improving technological support in combating Cyberbullying. Such efforts are crucial to ensure a more comprehensive legal response, protect vulnerable groups such as children and adolescents, and mitigate the long-term social and psychological impacts of Cyberbullying.
PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMAN MATI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Meyza Putri Barenns; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas dan seberapa bergunanya pengaturan hukuman mati dalam UU Nomor 20 tahun 2001 apabila diterapkan secara tegas kepada pelaku korupi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi. Tingginya kasus korupsi di Indonesia ini tentu merupakan masalah serius bagi bangsa Indonesia. Hukuman mati ini sendiri terkadang tidak bisa diterapkan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Namun di sisi lain penerapan hukuman mati di nilai efektif di beberapa Negara karena memberikan efek jera yang signifikan untuk menekan kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang- undangan. Hasilnya yaitu bahwa penerapan hukuman mati belum berlaku secara aktif dalam sistem peradilan di Indonesia dikarenakan ada beberapa alasan yang tentu membuat penanganan korupsi di Indonesia kurang dapat begitu teratasi dengan baik. The purpose of this study is to find out how effective and how useful the regulation on the death penalty in Law Number 20 of 2001 is if it is strictly applied to corruptors. As we know that the level of corruption in Indonesia is very high. The high number of corruption cases in Indonesia is certainly a serious problem for the Indonesian people. The death penalty itself is sometimes not applicable because it is considered contrary to human rights, namely the right to life. However, on the other hand, the application of the death penalty is considered effective in several countries because it provides a significant deterrent effect in reducing corruption cases. The research method used is the normative juridical research method using laws and regulations. The result is that the application of the death penalty has not been actively applied in the justice system in Indonesia because there are several reasons which certainly make the handling of corruption in Indonesia less able to be resolved properly.
KEDUDUKAN INFERENSI SEBAGAI DATA PRIBADI DAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA: PERSPEKTIF KOMPARASI DAN IUS CONSTITUENDUM I Putu Gede Putra Sentana; Ida Bagus Yoga Raditya
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Algoritma pemrosesan data pribadi membuat inferensi yang tidak dapat diverifikasi mengenai seseorang yang bisa berdampak besar pada kehidupannya. Perkembangan teknologi analisis big data dan kecerdasan buatan membuat adopsi inferensi semakin marak dan menyentuh setiap sendi-sendi kehidupan kita, mengontrol bagaimana subjek data pribadi dilihat oleh pengendali data pribadi, orang lain, serta menjadi dasar atas keputusan-keputusan penting yang dibuat terhadap subjek data pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kedudukan inferensi sebagai data pribadi dan perlindungan apa saja yang diberikan padanya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan inferensi tercakup dalam pengertian data pribadi dalam UU PDP. Serta data inferensi dilindungi sebagai bagian dari hak-hak subjek data pribadi untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengakses data pribadi, hak untuk memperbaiki data pribadi, hak untuk menghapus data pribadi, dan hak untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan yang dilakukan secara otomatis. Untuk memajukan perlindungan data pribadi berupa inferensi, pembentuk undang-undang perlu memberikan pemaknaan baru pada data pribadi yang secara eksplisit menyatakan bahwa inferensi termasuk ke dalam pengertian data pribadi. The algorithm for processing personal data makes unverifiable inferences about individuals that can have a significant impact on their lives. The development of big data analytics and artificial intelligence technologies has led to the increasing adoption of inferences, which now permeate every aspect of our lives. These inferences control how data subjects are perceived by personal data controllers and others, and they form the basis for important decisions made about data subjects. The aim of this study is to examine the status of inferences as personal data and the kinds of protections afforded to them. This research uses a normative method with legislative and comparative approaches. The results of this study indicate that inferences are included in the definition of personal data under the Personal Data Protection Law. Inferred data is protected as part of the rights of personal data subjects to receive information, the right to access personal data, the right to rectify personal data, the right to erase personal data, and the right to object to automated processing. To advance the protection of inferred personal data, lawmakers need to provide a new interpretation of personal data that explicitly states that inferences are included within the scope of personal data.

Page 2 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025)