cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Contact Email
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Editorial Address
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : https://doi.org/KW.2026.v16.i1.p1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi, baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Wicara wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 10 (2025)" : 5 Documents clear
SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAKAN CATCALLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Melsy Yani Binaria Br Kaban; I Made Walesa Putra; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Catcalling merupakan sebuah fenomena sosial yang dimana melibatkan perilaku tidak sopan dan menyinggung terhadap seseorang, korban dari catcalling adalah seorang perempuan. Fenomena ini seringkali dilaksanakan di jalan raya, pusat kota, atau lingkungan kerja. Indonesia merupakan negara yang masih banyak terjadi kasus catcalling pada tempat umum yang membuat resah dan ketidaknyamanan bagi para korbannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum berbasis kepustakaan. Metode ini melibatkan studi bahan pustaka yang meliputi data primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara teratur untuk memudahkan pengambilan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pelecehan seksual seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi yang ada dalam pemberian sanksi bagi para pelaku mungkin saja tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan beberapa faktor. Catcalling merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia, dan meskipun dianggap wajar dan umum, namun dapat berdampak besar bagi korbannya. Kata kunci: Catcalling, Pelecehan Seksual Secara Verbal, Hukum Pidana Indonesia   ABSTRACT   Catcalling is a social phenomenon involving impolite and offensive behavior toward a person, often a woman. This phenomenon often occurs on highways, city centers, or in workplaces. Indonesia is a country where catcalling still occurs frequently in public places, causing anxiety and discomfort for the victims. The method used in this research is normative legal research, or literature-based legal research. This method involves the study of library materials, including primary and secondary data. The legal materials are organized in an orderly manner to facilitate drawing conclusions from the research problem. Several legal regulations govern sexual harassment, such as the Criminal Code and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Existing regulations regarding sanctions for perpetrators may not be implemented in accordance with existing regulations due to several factors. Catcalling is a fairly serious problem in Indonesia, and although considered normal and common, it can have a significant impact on its victims. Keywords: Catcalling, Verbal Sexual Harassment, Indonesian criminal law
STUDI KOMPARATIF SANKSI DELIK KORUPSI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 I Komang Bayu Pramana Putra; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dibuat untuk menganalisis penyesuaian ketentuan tentang delik korupsi dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta mengkaji implikasi perubahan regulasi tersebut terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Tulisan ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif yang tersusun atas bahan hukum utama (primer) dan pendukunvg (sekunder). Hasil studi ini mengungkapkan bahwasannya Korupsi sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia masih merajalela meskipun telah diatur dalam UU Tipikor dan didukung lembaga seperti KPK, namun pengesahan KUHP 2023 yang menghapus kekhususan penanganan korupsi dan tidak mengatur pengembalian kerugian negara dikhawatirkan akan melemahkan upaya pemberantasan, sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang tegas serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kata kunci: Delik Korupsi, Komparatif, Implikasi.   ABSTRACT This paper is designed to analyze the adjustment of the provisions on corruption offenses in Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption through Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code and to examine the implications of these regulatory changes for the effectiveness of corruption eradication in Indonesia. Using both primary and secondary legal sources, this study employs a normative juridical legal research methodology. The results of this study reveal that corruption as an extraordinary crime in Indonesia is still rampant despite being regulated in the Anti-Corruption Law and supported by institutions such as the KPK, but the ratification of the 2023 Criminal Code which removes the specificity of handling corruption and does not regulate the return of state losses is feared to weaken eradication efforts, so that strict law enforcement and synergy between the government and society are needed. Keywords: Corruption Delicacy, Comparative, Implications.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN NAMA SELEBRITIS SEBAGAI KARAKTER DALAM KARYA FANFIKSI DI APLIKASI WATTPAD Ni Putu Regina Yudhita Putri Wirama; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini disusun untuk menganalisis ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memuat  penggunaan nama selebritis sebagai karakter dalam fanfiksi, khususnya yang dipublikasikan di platform digital seperti Wattpad. Penelitian ini juga mengkaji apakah tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nama selebritis dalam fanfiksi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta selama penyebarannya tidak bersifat komersial dan tidak menimbulkan keuntungan ekonomi. Namun, jika fanfiksi tersebut dikomersialkan atau menimbulkan kerugian bagi pemilik nama, maka dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta dan berpotensi dikenai kosekuensi hukum baik perdata maupun pidana. Oleh karenanya, penting bagi penulis fanfiksi untuk memahami batasan hukum serta perlindungan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta.   Kata Kunci: Hak Cipta Digital, Fanfiksi Wattpad, Nama Selebritis, Pelanggaran Hak Cipta, Fair Use.   ABSTRACT   This article is written to analyze the legal provisions in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which includes the use of celebrity names as characters in fanfiction, especially those published on digital platforms such as Wattpad. This study also examines whether such actions can be classified as copyright infringement. The method used is normative legal research with a conceptual and legislative approach. The results of the study indicate that the use of celebrity names in fanfiction is not categorized as copyright infringement as long as its distribution is not commercial and does not generate economic benefits. However, if the fanfiction is commercialized or causes losses to the owner of the name, then it can be qualified as copyright infringement and has the potential to be subject to both civil and criminal legal consequences. Therefore, it is important for fanfiction writers to understand the legal limitations and protection of the moral and economic rights of the creator.   Key Words: Digital Copyright, Wattpad Fanfiction, Celebrity Name, Copyright Infringement, Fair Use.  
BATASAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DIKAITKAN DENGAN ASAS DIFERENSIASI FUNGSIONAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA I Dewa Gede Agung Dwi Cahyadhi; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, asas dominus litis menempatkan Jaksa sebagai pengendali utama proses penuntutan, namun kewenangan ini sering kali bersinggungan dengan asas diferensiasi fungsional yang menuntut pembagian peran yang tegas antara Penyidik, penuntut umum, dan Hakim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara khusus bagaimana kewenangan yuridis Jaksa dalam menerapkan asas dominus litis, serta bagaimana batas kewenangan tersebut ketika dikaitkan dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual  serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun dominus litis diakui dalam praktik dan diperkuat melalui undang-undang serta kebijakan internal Kejaksaan, belum terdapat pengaturan yuridis yang tegas mengenai batasan fungsionalnya terhadap institusi lain dalam KUHAP saat ini, yang pada akhirnya menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketegangan antar lembaga penegak hukum, dan berpotensi melemahkan prinsip checks and balances, serta menimbulkan conflict of interest, sehingga diperlukan pembaruan hukum melalui revisi KUHAP atau peraturan antar lembaga guna menciptakan koordinasi horizontal yang akuntabel dan menjamin efektivitas sistem peradilan pidana yang adil. Kata Kunci : Pengendali Perkara. Diferensiasi Fungsional, Sistem Peradilan Pidana.   ABSTRACT In the current criminal justice system in Indonesia, the dominus litis principle places the prosecutor as the main controller of the prosecution process, but this authority often intersects with the principle of functional differentiation which demands a clear division of roles between investigators, prosecutors and judges, so this research aims to specifically examine how the juridical authority of the prosecutor in applying the dominus litis principle, as well as how the limits of this authority when associated with the principle of functional differentiation in the current criminal procedure law system in Indonesia. This research uses normative legal research methods through statutory and conceptual approaches and analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study found that although dominus litis is recognized in practice and strengthened through laws and internal policies of the prosecutor's office, there is no firm juridical regulation regarding its functional limits to other institutions in the current KUHAP, which ultimately leads to overlapping authority, tensions between law enforcement agencies, and has the potential to weaken the principle of checks and balances, as well as causing conflicts of interest, so that legal reform is needed through revision of the KUHAP or inter-agency regulations to create accountable horizontal coordination and ensure the effectiveness of a fair criminal justice system. Key Words: Dominus litis. Functional Differentiation, Criminal Justice System.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK KEKERASAN DALAM AKSI DEMONSTRASI Elsyira Aulia Ramadhani; Tania Novelin
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas tindak kekerasan yang kerap terjadi saat aksi demonstrasi di Indonesia. Demonstrasi ialah hak konstitusional warga negara sebagaimana dijabarkan pada “Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No. 9 Tahun 1998).” Tetapi, pada implementasinya, demonstrasi kerap berkembang menjadi tindakan anarkis yang berujung pada perusakan fasilitas umum maupun kekerasan fisik, sehingga menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis yuridis. Sumber hukum utama mencakup KUHP dan UUD 1945, beserta regulasi relevan lainnya. Adapun sumber hukum tambahan diperoleh dari referensi ilmiah, publikasi akademik, putusan pengadilan, dan hasil kajian terdahulu. Temuan studi ini mengindikasikan: pertama, individu yang melakukan kekerasan dalam kegiatan unjuk rasa dapat dimintai tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP. Kedua, aparat penegak hukum yang bertindak menggunakan kekerasan secara tidak proporsional terhadap peserta aksi juga berpotensi dikenai sanksi pidana seperti yang termuat pada “Pasal 351 KUHP serta UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Ketiga, terhadap kedua belah pihak, baik demonstran maupun petugas, asas perlindungan human rights harus dijadikan landasan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berperan secara represif, tetapi juga menjadi sarana menjaga harmoni antara kebebasan berekspresi dan stabilitas sosial. Maka, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam konteks aksi protes publik wajib ditegakkan secara seimbang serta mencerminkan rasa keadilan.   Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; Tindak kekerasan; Demonstrasi; Aparat; Hak Asasi Manusia   ABSTRACT   This study aims to analyze criminal liability for acts of violence that frequently occur during demonstrations in Indonesia. Demonstrations are a constitutional right of citizens as outlined in "Article 28 of the 1945 Constitution and Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public." However, in practice, demonstrations often escalate into anarchic acts that culminate in the destruction of public facilities and physical violence, thus giving rise to legal issues. This study applies a normative legal approach with statutory, conceptual, and juridical analysis methods. The primary legal sources include the 1945 Indonesian Criminal Code (KUHP dan UUD) and other relevant regulations. Additional legal sources are obtained from scientific references, academic publications, court decisions, and previous studies. The findings of this study indicate: first, individuals who commit violence during demonstrations can be held criminally responsible under Articles 170 and 406 of the Indonesian Criminal Code. Second, law enforcement officers who use disproportionate violence against demonstrators are also potentially subject to criminal sanctions as stipulated in “Article 351 of the Criminal Code and Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.” Third, for both parties, both demonstrators and officers, the principle of human rights protection must be the basis for the law enforcement process. Thus, criminal law does not only play a repressive role, but also serves as a means of maintaining harmony between freedom of expression and social stability. Therefore, the application of criminal liability in the context of public protests must be enforced in a balanced manner and reflect a sense of justice.   Keywords: Criminal liability; Violent acts; Demonstration; Law enforcement officers; Human rights  

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2026) Vol. 15 No. 12 (2025) Vol. 15 No. 11 (2025) Vol. 15 No. 10 (2025) Vol. 15 No. 9 (2025) Vol. 15 No. 8 (2025) Vol. 15 No. 7 (2025) Vol. 15 No. 6 (2025) Vol. 15 No. 5 (2025) Vol. 15 No. 4 (2025) Vol. 15 No. 3 (2025) More Issue