cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 11 (2025)" : 20 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA AUTENTIK DENGAN DOKUMEN PALSU: ANALISIS PERSPEKTIF JABATAN NOTARIS DAN KUHP Martins Izha Mahendra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p16

Abstract

Penelitian ini menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta autentik yang mengandung dokumen palsu serta pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 366/Pid/2025/PT SMG terhadap Notaris Yustiana Servanda, S.H., M.Kn. Kasus ini menunjukkan penerapan Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat autentik dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai kewajiban notaris bertindak jujur dan saksama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai atau tidak berhati-hati dalam memastikan kebenaran formil maupun materiil dari akta yang dibuat. Dalam kasus ini, Yustiana Servanda terbukti lalai dalam memverifikasi kehadiran dan pemberian kuasa pihak-pihak yang disebut dalam akta, sehingga akta tersebut mengandung keterangan palsu dan menimbulkan akibat hukum. Pengadilan menilai bahwa unsur kesalahan (culpa lata) terpenuhi dan menjatuhkan pidana bersyarat selama delapan bulan dengan masa percobaan satu tahun. Putusan ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian, integritas, dan akuntabilitas dalam profesi notaris untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta autentik. This study analyzes the scope and limits of a notary’s criminal liability in drafting an authentic deed containing falsified documents, as well as the legal reasoning of the Central Java High Court in Decision Number 366/Pid/2025/PT SMG concerning Notary Yustiana Servanda, S.H., M.Kn. The case applies Article 264(1) of the Indonesian Criminal Code on falsification of authentic deeds and Article 16 of Law Number 2 of 2014 on Notary Positions (UUJN), which requires notaries to act honestly and prudently. The research method used in this study is normative juridical legal research. The findings indicate that a notary may bear criminal liability when proven negligent or careless in verifying both the formal and material truth of a deed. In this case, Yustiana Servanda failed to verify the attendance and authorization of the parties involved, resulting in a deed containing false information and legal consequences. The court found her guilty of gross negligence (culpa lata) and sentenced her to an eight-month conditional imprisonment with a one-year probation period. This decision underscores the importance of prudence, integrity, and accountability in the notarial profession to maintain public trust and uphold legal protection for all parties involved in authentic deeds.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT YANG DINYATAKAN CACAT YURIDIS DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Aditya Luthfi Denia; Gunawan Djajaputra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap pembatalan akta wasiat yang dinyatakan cacat yuridis dengan meninjau Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby, khususnya terkait batas kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum dalam memeriksa keabsahan akta notaris bagi pewaris beragama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan melalui penelusuran ketentuan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama hanya memiliki kewenangan untuk menilai substansi pelaksanaan wasiat menurut hukum Islam, sebagaimana tercermin dalam Pasal 195 ayat (3) KHI, sedangkan kewenangan membatalkan atau menilai keotentikan akta notaris merupakan ranah Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata. Oleh karena itu, pembatalan akta notaris oleh peradilan agama berpotensi melampaui kompetensi absolutnya (ultra vires). Temuan ini menegaskan pentingnya asas kepastian hukum dan pembagian yurisdiksi yang tepat dalam melindungi hak-hak ahli waris serta menjaga tertib peradilan di Indonesia. This study aims to analyze legal certainty concerning the annulment of a testamentary deed declared legally defective by examining the Surabaya Religious High Court Decision Number 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby, particularly regarding the jurisdictional boundaries between religious courts and general courts in assessing the validity of notarial deeds for Muslim testators. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through an examination of the Indonesian Civil Code, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Notary Law. The findings indicate that the Religious Court is authorized only to assess the substantive implementation of a will under Islamic law, as reflected in Article 195(3) of the KHI, while the authority to annul or examine the authenticity of a notarial deed falls within the jurisdiction of the District Court pursuant to Article 1868 of the Indonesian Civil Code. Therefore, the annulment of a notarial deed by the Religious Court may potentially exceed its absolute competence (ultra vires). These findings underscore the significance of legal certainty and proper jurisdictional allocation in safeguarding the rights of heirs and maintaining judicial order within Indonesia’s legal system.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG WARAN ATAS PELAKSANAAN PERCEPATAN JATUH TEMPO WARAN Benedictus Calvin Ardisa; Amad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p05

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang Waran Seri III (FREN-W2) PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam pelaksanaan percepatan jatuh tempo waran yang dilakukan sehubungan dengan adanya penggabungan usaha (merger) dengan PT XL Axiata Tbk (EXCL). Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, penelitian ini mengkaji UU Pasar Modal, Prospektus, dokumen keterbukaan informasi, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 203/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kepastian dan perlindungan hukum pemegang waran seharusnya dijamin melalui prinsip keterbukaan informasi, melalui prospektus sebagai landasan kontraktual, dan regulasi pasar modal. Ditemukan masih adanya asimetri informasi material antara prospektus dan akta penerbitan waran, serta tidak adanya mekanisme kompensasi eksplisit atas hilangnya nilai waktu (time value), serta lemahnya legal standing pemegang waran. Kondisi ini menunjukan bahwa regulasi yang ada belum bisa memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang waran. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi terkait penguatan keterbukaan informasi dalam prospektus, perlindungan nilai ekonomis waran dalam aksi korporasi, mekanisme kompensasi yang memertimbangkan keadilan dan nilai waktu, serta kewajiban edukasi bagi investor di pasar modal guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang waran. This study aims to analyze the legal certainty and legal protection afforded to holders of Series III Warrants (FREN-W2) issued by PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) pursuant to Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, particularly in relation to the accelerated maturity of the warrants following the corporate action of a merger with PT XL Axiata Tbk (EXCL). Employing a normative juridical method through statutory, conceptual, and comparative approaches, this research examines the Capital Market Law, the prospectus, disclosure documents, and the Central Jakarta District Court Decision Number 203/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. The findings indicate that, normatively, legal certainty and legal protection for warrant holders should be guaranteed through the principle of information disclosure, the prospectus as a contractual foundation, and capital market regulations. However, the research identifies the persistence of material information asymmetry between the prospectus and the Warrant Issuance Deed, the absence of any explicit compensation mechanism for the loss of time value, as well as the weak legal standing of warrant holders. These conditions demonstrate that the existing regulatory framework has not yet been able to provide adequate legal certainty and legal protection for warrant holders. This study recommends regulatory reforms to strengthen information disclosure within the prospectus, protect the economic value of warrants during corporate actions, establish compensation mechanisms that take fairness and time value into account, and impose investor education obligations in the capital market in order to achieve legal certainty and legal protection for warrant holders.
PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Cassy Mercylia Tahir; Risna Wulansari; Trikadibusana Reynaldo; Vanesa Claudia Batau
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p08

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip perlindungan anak dalam proses dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji bagaimana hakim menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak serta asas-asas perlindungan anak lainnya dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai faktor sosial, budaya, psikologis, dan yuridis yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan, serta melihat implikasinya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative (yuridis normative) yang berfokus pada kajian kepustakaan atau data sekunder untuk menelaan norma-norma hukum tentang dispensasi perkwinanan dan perlindungan anak. Pendekatan ini bertujuan memahami bagaimana prinsip perlindungan anak diterapkan dalam praktik pemberian dispensasi kawin sesuai peraturan yang berlaku. Penerapan perlindungan anak dalam dispensasi perkawinan merupakan pelaksanaan amanat Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim berperan penting memastikan pemohon dispensasi didasarkan pada kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta prinsip non diskriminasi dan kesetaraan gender. Keterlibatan anak dalam persidangan, psikolog, dan pekerja sosial menunjukkan bahwa anak doperlukan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Dalam menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hakim perlu menyeimbangkan antara hukum, moral, dan kondisi sosial. Dispensasi kawin harus dipandang sebagai langkah hukum luar biasa yang hanya diberika demi kepentingan terbaik anak, bukan karena tekanan sosial atau budaya. The purpose of this study is to analyze the application of child protection principles in the marriage dispensation process as stipulated in the Marriage Law and Perma Number 5 of 2019. This study also aims to examine how judges apply the principle of the best interests of the child and other child protection principles in the examination and decision-making process. In addition, this study seeks to identify various social, cultural, psychological, and juridical factors that influence judges' considerations in deciding on marriage dispensation requests, as well as to examine the implications for the fulfillment and protection of children's rights. This study uses a normative legal method (juridical normative) that focuses on literature review or secondary data to examine legal norms regarding marriage dispensation and child protection. This approach aims to understand how the principle of child protection is applied in the practice of granting marriage dispensation in accordance with applicable regulations. The application of child protection in marriage dispensation is the implementation of the mandate of Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Perma Number 5 of 2019. Judges play an important role in ensuring that applicants for dispensation are based on the best interests of the child, the right to life and development, and the principles of non-discrimination and gender equality. The involvement of children in court proceedings, psychologists, and social workers shows that children are needed as legal subjects who must be protected. In upholding justice, benefit, and legal certainty, judges need to balance law, morality, and social conditions. Marriage dispensation must be viewed as an extraordinary legal measure that is only granted in the best interests of the child, not because of social or cultural pressure.
DISKURSUS HUKUM ATAS KELAYAKAN ASAS PRIMUM REMEDIUM PADA PERKARA TAWURAN REMAJA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Muhamad Jakaria
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p12

Abstract

Tawuran remaja yang mengakibatkan luka berat menimbulkan dilema hukum karena Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengutamakan asas primum remedium, yaitu menghindari pemidanaan dan memprioritaskan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis penerapan asas tersebut dalam penanganan kasus kekerasan remaja yang berimplikasi serius bagi korban, sekaligus mengkaji kebijakan hukum yang mengadopsi prinsip primum remedium dari perspektif SPPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah menyediakan mekanisme diversi dan sanksi pembinaan, implementasinya masih menghadapi kendala berupa kekosongan aturan pelaksana, ketidakkonsistenan aparat penegak hukum, serta perbedaan penafsiran atas batasan kasus yang dapat didiversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan asas primum remedium dalam kasus yang menyebabkan luka berat serta menawarkan penguatan regulasi agar proses penanganan tetap berorientasi pada perlindungan anak, namun tetap memberikan keadilan yang proporsional bagi korban dan masyarakat. Juvenile brawls resulting in serious injuries pose a legal dilemma because the Juvenile Criminal Justice System (JCCS) prioritizes the principle of primum remedium, which avoids criminalization and prioritizes resolution through restorative justice. This normative juridical research analyzes the application of this principle in handling juvenile violence cases that have serious implications for victims, while also examining legal policies that adopt the principle of primum remedium from the perspective of the JCCS. The results show that although Law Number 11 of 2012 concerning JCCS provides a diversion mechanism and remedial sanctions, its implementation still faces obstacles in the form of a lack of implementing regulations, inconsistency among law enforcement officials, and differences in interpretation of the limits of cases that can be diverted. This research aims to evaluate the effectiveness of the application of the primum remedium principle in cases resulting in serious injuries and to propose regulatory strengthening so that the handling process remains oriented towards child protection while still providing proportional justice for victims and the community.
IMPLIKASI HUKUM PEMALSUAN AKTA PERCERAIAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN AGUNAN HARTA BERSAMA DAN POTENSI WANPRESTASI Elizabeth Angel Valentina; Mia Hadiati
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p06

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi hukum pemalsuan akta perceraian terhadap keabsahan perjanjian pembiayaan yang menggunakan harta bersama sebagai agunan, serta potensi wanprestasi yang timbul akibat perbuatan tersebut. Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan sering menerima dokumen status perkawinan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit tanpa verifikasi mendalam. Ketika akta perceraian yang digunakan ternyata palsu, maka dasar hukum perjanjian menjadi cacat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, khususnya unsur sebab yang halal dan itikad baik. Akibatnya, perjanjian pembiayaan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, dan pihak yang dirugikan berhak menuntut pemulihan hak atas harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan akta perceraian tidak hanya menimbulkan akibat pidana, tetapi juga menghapus keabsahan perjanjian perdata yang lahir darinya. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat dilakukan secara reaktif melalui gugatan pembatalan perjanjian dan ganti rugi, serta secara preventif melalui penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga pembiayaan dan pejabat pembuat akta. This studydiscusses the legal implications of forged divorce certificates on the validity offinancing agreements that use joint property as collateral, as well as thepotential for default arising from such acts. In practice,financing institutions often accept marriage status documents as the basis forcreditworthiness assessments without in-depth verification. When the divorce certificateused turns out to be fake, the legal basis of the agreement becomes flawed because itcontradicts the provisions of Article 1320 of the Civil Code regarding the validity requirements ofagreements, specifically the elements of lawful cause and good faith. As a result,the financing agreement can be declared null and void, and the aggrieved partyhas the right to demand restoration of rights to joint property. This studyuses a normative legal method with a legislative approach,examining Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Civil Code, andLaw Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The results of the studyshow that the falsification of divorce certificates not only has criminal consequencesbut also invalidates the civil agreements arising from them.Legal protection for the aggrieved party can be provided reactivelythrough a lawsuit to cancel the agreement and seek compensation, as well as preventivelythrough the application of the principle of prudence by financing institutions and officialswho issue deeds.
VIRTUAL TO FACTUAL: ONLINE ARBITRAL AWARDS ANNULLED BY THE COURT Marshanda Juwita Ezter Limpong; Gatot P. Soemartono
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p09

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan regulasi dan tantangan pembuktian dalam pembatalan putusan arbitrase melalui arbitrase daring serta dampaknya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan standar dan praktik internasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mengatur keabsahan persidangan daring, standar otentikasi dokumen digital, dan mekanisme pembatalan putusan yang spesifik untuk Online Dispute Resolution (ODR). Temuan utama menunjukkan kompleksitas pembuktian pelanggaran prosedural dalam lingkungan virtual semakin diperparah oleh adopsi kecerdasan artifisial dan kurangnya standar autentikasi bukti digital. Artikel ini merekomendasikan solusi berupa amendemen undang-undang, adopsi standar internasional, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan kepastian hukum serta memperkuat legitimasi putusan arbitrase daring. This study aims to analyze regulatory gaps and evidentiary challenges in the annulment of arbitration awards through online arbitration and its impact on legal certainty in Indonesia. This study uses a normative legal approach and examines Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Arbitration Law). A comparative approach is also used to compare relevant international standards and practices. The results of this study indicate that existing regulations do not yet regulate the validity of online trials, digital document authentication standards, or specific mechanisms for overturning ODR decisions. The main findings show that the complexity of proving procedural violations in a virtual environment is exacerbated by the adoption of artificial intelligence and the lack of harmonized digital evidence authentication standards. This article recommends solutions in the form of amendments to the law, the adoption of international standards, and the use of technology to create legal certainty and strengthen the legitimacy of online arbitration decisions.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Muhammad Pajri; Rina Rohayu Harun; Ufran
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 122/Pid.B/2022/PN.Pya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, dengan menjadikan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi sebagai dasar utama analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap norma hukum substantif maupun prosedural, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang bertumpu pada pembacaan dan analisis putusan pengadilan yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, khususnya Pasal 183 KUHAP, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Terdakwa dipidana penjara selama dua tahun, setelah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum tanpa adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Penuntut umum juga berhasil membuktikan unsur-unsur dakwaan melalui alat bukti yang sah sesuai KUHAP. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. This study aims to analyze the legal considerations of the judge and the form of criminal liability imposed on the defendant in the case of violent theft, based on the Decision of the Praya District Court Number: 122/Pid.B/2022/PN.Pya. The research uses a normative legal approach, in which statutory regulations, legal doctrines, and jurisprudence serve as the primary basis for analysis. Data were obtained through literature study focusing on both substantive and procedural legal norms, using a statute approach and case approach, with emphasis on reading and analyzing the relevant court decision. The results of the study show that the judge's considerations in rendering the verdict are in accordance with the provisions of criminal procedural law, particularly Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), as the defendant was proven legally and convincingly guilty of committing violent theft as stipulated in Article 365 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The defendant was sentenced to two years of imprisonment after being proven to have committed an unlawful act without any justification or excuse. The public prosecutor also succeeded in proving the elements of the charge through valid evidence in accordance with KUHAP. Therefore, the application of criminal law in this case meets both formal and material requirements and reflects the principles of justice and legal certainty within the criminal justice system.
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT DAN DAMPAK TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN Agung Daniel Panogari Simanjuntak
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p14

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perkawinan antara Bonnie Marcelina Amidjaja dengan Sahala Parlindungan Siahaan dan Akta Perkawinannya, termasuk implikasinya terhadap harta warisan berdasarkan agama Kristen dan hukum yang berlaku di Indonesia. Perkawinan merupakan suatu hal yang suci antara pria dan wanita untuk memulai kehidupan yang baru sebagai satu keluarga di hadapan Tuhan dan manusia. Perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan memiliki suatu legalisasi hukum yang jelas bila tercatat secara sipil. Pencatatan perkawinan tersebut menghasilkan suatu akta, yakni Akta Perkawinan sebagai bukti bahwa perkawinan yang terjadi sah secara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan serta disimpulkan secara deduktif. Perkawinan tersebut sah secara agama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia tetapi Akta Perkawinannya batal demi hukum karena tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan yang kedua setelah meninggalnya suami dari Bonnie Marcelina Amidjaja tidak melanggar Alkitab, mengikuti tata cara pernikahan Kristen yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan, Akta Perkawinan dari perkawinan tersebut batal demi hukum dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menyarankan agar pernikahan dilaksanakan dengan memperhatikan agama dan kepercayaan, termasuk undang-undang. This study aims to examine the validity of the marriage between Bonnie Marcelina Amidjaja and Sahala Parlindungan Siahaan and their Marriage Certificate, including its implications for inheritance based on Christianity and laws in Indonesia. Marriage is a sacred thing between a man and a woman to start a new life as one family before God and humanity. The marriage is valid if it is right according to each person's religion and belief and has a legal legalization. The registration of the marriage produces the Marriage Certificate as evidence that the marriage is legally valid. This research is a normative juridical research that is descriptive in nature using secondary data collected through literature studies and concluded deductively. The marriage is valid according to religion and laws in Indonesia but the Marriage Certificate is null and void because it does not follow applicable legal provisions. The second marriage after the death of Bonnie Marcelina Amidjaja's husband did not violate the Bible, followed the correct Christian marriage procedures and was in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Meanwhile, the Marriage Certificate of the marriage was declared null and void because it did not comply with the provisions of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration and the Civil Code. This study recommends that marriages be carried out with due regard for religion and belief, including the law.
KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN HUNIAN BERIMBANG TERHADAP KEGIATAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN Vania Dzakirah; Mella Ismelina Farma Rahayu
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengaturan hunian berimbang serta dampaknya terhadap upaya pemerataan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hunian berimbang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 telah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat untuk mewajibkan pengembang menghadirkan komposisi hunian mewah, menengah, dan sederhana secara proporsional. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain kurangnya pemahaman pengembang, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta disharmonisasi regulasi pusat dan daerah. Pengaturan ini pada prinsipnya memiliki dampak positif dalam memperluas akses MBR terhadap hunian yang layak dan terjangkau, tetapi efektivitasnya belum optimal karena tidak semua pengembang menjalankan kewajiban sesuai ketentuan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan penegakan hukum, harmonisasi regulasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna memastikan terselenggaranya pembangunan perumahan yang inklusif dan berkeadilan. This study aims to analyze the legal certainty of the balanced housing regulation and its impact on promoting equitable access to housing for low-income communities in Indonesia. This research employs a normative legal method using a statute approach and a conceptual approach. The findings indicate that the balanced housing provisions stipulated in Law Number 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas and Government Regulation Number 14 of 2016 provide a strong legal basis requiring developers to supply a proportional composition of luxury, medium, and simple housing units. Nevertheless, the implementation remains constrained by several challenges, including limited understanding among developers, weak supervision by local governments, and regulatory disharmony between central and regional authorities. Although the regulation contributes positively to expanding access to adequate and affordable housing for low-income groups, its effectiveness is not yet optimal due to inconsistencies in developer compliance. This study highlights the need for strengthened law enforcement, regulatory harmonization, and enhanced community participation to ensure that the balanced housing policy effectively promotes inclusive and socially equitable housing development in Indonesia.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025)