cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Busyro
Contact Email
almuhkam.jurnal25@gmail.com
Phone
+628116653880
Journal Mail Official
almuhkam.jurnal25@gmail.com
Editorial Address
Bonjo Alam Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kab. Agam, Sumatera Barat 26191
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence
Published by Yayasan Kajian Islam Politik dan Sosial Sumatera Barat
ISSN : -     EISSN : 3123416X     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence is dedicated as a medium for scientific studies of research results, thoughts, and analytical-critical studies on research in the fields of science, especially in the fields of study including Islamic law and jurisprudence. This is part of the spirit of disseminating knowledge resulting from research and thinking for service to the wider community. In addition, it is also a source of reference for academics in the field of Islamic law and Jurisprudence. Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence accepts scientific articles with the scope of research on: Legal theory of Islamic Law Philosophy of Islamic law Sociology of law / Sociology of Islamic law Political Law / Politic of Islamic law Integration of Islamic law and positive law Integration of Islamic law and customary law Islamic family law Sharia economic law Islamic criminal law Islamic constitutional law Other relevant study topics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 18 Documents
 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HIFZ AL-NASL (Studi Kasus di Kota Bukittinggi) Muhammad Wahyudi Arafah
Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence Vol. 1 No. 1 (2025): Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence
Publisher : KIPS Institute Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu kota di Indonesia yang terdapat fenomena berkembangnya anak jalanan adalah Kota Bukittinggi. Seiring dengan berkembangnya pariwisata di Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu destinasi yang populer di Sumatera Barat, tidak membuat angka kemiskinan dan ketimpangan di Kota Bukittinggi menjadi berkurang. Tetapi, seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pariwisata yang menjadi ikon Kota Bukittinggi yang menyebabkan keramaian masyarakat di tempat wisata atau di jalanan menjadi kesempatan besar bagi para anak jalanan untuk bertahan hidup di jalanan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi dan untuk mengetahui tentang implementasi konsep hifz al-nasl yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari tempat penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi dengan anak jalanan, masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah mengimplementasikan konsep hifz al-nasl perlindungan anak termasuk anak jalanan. Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah Kota Bukititngi yang sesuai dengan prinsip hifz alnasl yaitu program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Dalam tingkatan maqashid al-syari’ah program ini termasuk dalam tingkatan hajjiyah.
PEMAHAMAN ULAMA TERHADAP MENGUATNYA TRADISI KAWIN MAUPAH DI NAGARI BINJAI KABUPATEN PASAMAN Wina Nofiani; Busyro Busyro
Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence Vol. 1 No. 1 (2025): Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence
Publisher : KIPS Institute Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawin maupah di Nagari Binjai merupakan fenomena yang sering terjadi dan sepertinya semakin menguat dan diwajibkan bagi pasangan suami istri yang sudah bercerai dengan talak tiga. Kawin maupah ini dipraktikkan dengan cara memberikan upah kepada seorang laki-laki untuk menikahi janda yang ditalak tiga, dan perkawinan itu berlangsung singkat karena harus ditalak setelah akad nikah. Penelitian bertujuan untuk mendalami pemahaman ulama setempat terkait semakin menguatnya perkawinan Kembali setelah talak tiga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang yang dideskripsikan secara kualitatif. Sumber data diambil dari ulama setempat dan beberapa pihak yang melaksanakannya. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan sumber data di atas. Hasil penelitian menunjukkan bawa praktik kawin maupah dipicu oleh persepsi masyarakat terhadap wanita yang ditalak tiga kali, dianggap setara dengan kotoran anjing, dapat diterkam oleh binatang buas, tidak diberi doa di rumahnya, tidak akan mencium bau surga kalau meninggal dalam keaadaan talak tiga dan menjadi bahan omongan di lingkungan sekitar. Sementara itu pemahan ulama di Nagari Binjai Kabupaten Pasaman terhadap menguatnya tradisi kawin maupah ini bervariasi, sebagian menentang tradisi ini dengan alasan bertentangan dengan Islam. Ketidaksepakatan ulama tersebut berakibat semakin menguatnya kawin maupah setelah talak tiga.
Implementasi Prinsip Hifzh An-Nasl terhadap Penggunaan Teknologi In Vitro Fertilization (IVF) Mella Yolanda Sari; Adlan Sanur Tarihoran
Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence Vol. 1 No. 2 (2025): Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence
Publisher : KIPS Institute Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discussed the implementation of the hifzh an-nasl principle within the framework of maqashid shariah concerning the use of in vitro fertilization (IVF) technology. IVF is a modern medical solution for married couples experiencing fertility issues. However, from an Islamic perspective, its application must remain within the boundaries of Shariah, particularly in protecting lineage (nasl) from nasab confusion and violations of religious norms. This research uses a qualitative-descriptive approach through literature studies to examine the extent to which IVF practices align with the principle of lineage protection in maqashid shariah. The findings indicate that IVF is permissible under Islamic law as long as it is conducted between legally married couples and does not involve any third party in the fertilization process. Thus, implementing the hifzh an-nasl principle in this technology is crucial to ensure that modern reproductive technologies remain consistent with Islamic values.  
Penerapan Artificial Intelligence (AI) untuk Penerbitan Fatwa dalam Perspektif Hifzh Al-Din Ilham Ilham
Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence Vol. 1 No. 2 (2025): Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence
Publisher : KIPS Institute Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) technology had a significant impact across various fields, including Islamic law. The use of AI in issuing fatwas emerged as a phenomenon that required serious attention from Muslim scholars. This study aimed to examine the legal ruling on the use of AI in the fatwa-issuing process through the perspective of Maqasid Sharia, with particular emphasis on Hifzh al-din (the protection of religion). The research focused on addressing the main question: how Maqasid Sharia viewed the utilization of AI in seeking fatwas. This study employed library research with a qualitative approach, drawing on sources such as books, scholarly articles, and other relevant documents. The findings indicated that although AI had the capability to process and analyze data efficiently, its use had to be confined within the framework of Islamic law. AI could not replace the role of the mufti due to its limitations in understanding context, ethics, and deeper spiritual values. Islam did not reject technological advancement as long as it did not contradict religious principles. Therefore, AI could be used as a supporting tool in the fatwa-issuing process, but was not positioned as a primary source of legal authority. The prudent and well-directed use of AI was expected to enhance the effectiveness of decision-making without neglecting the five core principles of Maqasid Sharia: the protection of religion, life, intellect, lineage, and property.
LARANGAN NIKAH DENGAN ORANG DI BAWAH LUTUT PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (Studi Atas Adat Perkawinan di Jorong Tanjung Medan, Nagari Biaro Gadang, Ampek Angkek, Agam) Minda Hayati; Ismail Ismail
Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence Vol. 1 No. 1 (2025): Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence
Publisher : KIPS Institute Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adat (‘urf) pada dasarnya merupakan realitas sosial dan konsekuensi logis dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Dalam perspektif agama, adat (‘urf) juga diakui keabsahannya sebagai dasar bagi proses istinbath hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik adat di Jorong Tanjung Medan, Nagari Biaro Gadang yang menerapkan larangan adat menikahi orang di bawah lutut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan ketua marga dan beberapa anggota masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang terkait dengan pembahasan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan menikahi orang di bawah lutut adalah larangan menikahi orang dari strata rendah yang biasa disebut orang di bawah lutut yang dulunya bekerja sebagai buruh kasar, pekerja berupah rendah, atau buruh tani. Larangan ini disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya berupa denda sebesar 1 ekor kerbau. Latar belakang lahirnya aturan ini merupakan bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh para ninik mamak di masa lalu agar anak-anak dan keponakannya tidak hidup dalam kesusahan setelah menikah, sebab apabila mereka menikah dengan orang di bawah lutut yang kesulitan memenuhi kebutuhannya sendiri, maka tentu saja akan membawa mudharat bagi anak-anak dan keponakannya. Oleh karena itu, larangan ini terbentuk. Dari perspektif fiqh munakahat, tampak bahwa larangan adat ini sesuai dengan konsep kafaah dalam hukum perkawinan Islam, dimana Islam dalam hal perkawinan juga menekankan pentingnya kesetaraan termasuk dalam hal harta (ekonomi). Akan tetapi, dalam kondisi saat ini, dimana kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik terbuka bagi siapa saja, seharusnya pelaksanaan adat ini disamakan dan dijalankan seketat seperti sebelumnya.
RAHASIA BANK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: TINJAUAN HIFDZ AL-MAAL Muhammad Iqbal
Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence Vol. 1 No. 1 (2025): Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence
Publisher : KIPS Institute Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip rahasia bank merupakan aspek krusial dalam industri perbankan yang bertujuan melindungi kerahasiaan data nasabah. Namun, dalam perspektif Maqashid Syariah, terutama dalam konsep Hifz al-Maal (perlindungan harta), terdapat pertimbangan apakah kebijakan rahasia bank sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah atau justru berpotensi menimbulkan konflik, seperti penyalahgunaan dana atau penghambatan transparansi. Rahasia bank ini mengacu pada rahasia dalam hubungannya antara bank dan nasabah. Sesuai pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pustaka, yang mana mencari sumber hukum normatif dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang yang berhubungan dengan rahasia bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengaturan rahasia bank di Indonesia. Hasil daripada penelitian ini sehubungan dengan pemeliharaan salah satu unsur kebutuhan pokok yaitu harta yang harus dilindungi (hifz al-maal), maka apabila ada pihak-pihak lain meminta penjelasan mengenai keadaan keuangan suatu nasabah dari suatu bank, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.
PEMBATASAN KETURUNAN LEWAT VASEKTOMI DALAM KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL (Analisis Maqashid Syariah Terhadap Program Dedi Mulyadi) Mendisa Kafutra
Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence Vol. 1 No. 1 (2025): Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence
Publisher : KIPS Institute Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap kepala daerah memiliki kebijakannya masing-masing, Dedi Mulyadi membuat kebijakan bagi penerima program bantuan sosial (bansos) diharuskan untuk mengikuti vasektomi, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Dedi Mulyadi yang mengharuskan penerima bantuan sosial untuk mengikuti vasektomi, kaitannya dengan maqashid syariah, hifzul nasl menjaga keturunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Sumber data utama yang digunakan adalah literatur khususnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku, artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dedi Mulyadi tidak dibenarkan dalam Islam, karena vasektomi salah satu alat kontradiksi yang dilarang, menghentikan alat reproduksi pria secara permanen dan menimbulkan terhentinya keturunan dalam sebuah keluarga. Dalam kajian maqashid syariah kebijakan ini bertentangan dengan hifzul-nasl, pemutusan keturunan secara permanen dilarang kecuali dalam darurat medis. Pemberlakuan vasektomi sebagai jalan mengatasi kemiskinan hanya termasuk pada tingkatan hajiyyah.
Baca al-Qur`an sebagai Sanksi Pelanggar Lalu Lintas: Integrasi Nilai Religius dan Penegakan Hukum di Lombok Tengah Perspektif Hifzh al-Din Rahmad WD
Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence Vol. 1 No. 2 (2025): Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence
Publisher : KIPS Institute Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement in Indonesia continues to undergo dynamic development, one of which is reflected in the integration of religious values into the mechanisms of positive law. One notable innovation is the practice of Qur’an-reading traffic sanctions (tilang baca Al-Qur`an) in Lombok Tengah, where traffic offenders are sanctioned by being required to read verses of the Qur’an as a form of legal education and religious moral guidance. This study aims to analyze the integration of religious values particularly the concept of hifzh al-din within the framework of maqasid sharia, in this law enforcement practice. The research questions addressed are how the Qur’an-reading traffic sanction is implemented in Lombok tengah, and how the value of hifzh al-din is integrated into this mechanism, and what challenges, opportunities, and social impacts arise from its implementation. This study employs a qualitative approach, utilizing field research methods, in-depth interviews, and analysis of legal and religious documents. The findings indicate that the Qur’an-reading traffic sanction fosters legal awareness grounded in religious values while promoting a more humanistic and educative approach to law enforcement. This practice represents a contextual embodiment of maqasid sharia, particularly hifzh al-din, within local law enforcement. Despite facing legal-formal challenges and resistance from certain segments of society, the Qur’an-reading traffic sanction demonstrates potential as an alternative model of law enforcement that is contextual, spiritual, and rooted in local wisdom.
Diferensiasi Fatwa Hukum Makanan dan Minuman Beralkohol di Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam Muhammad Fauzy Basri
Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence Vol. 1 No. 2 (2025): Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence
Publisher : KIPS Institute Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aimed to examined to determine the differences between the MUI and JAKIM fatwas regarding food and beverages containing alcohol and the law on consuming these products based on the Indonesia Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia) and Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) fatwas. This study uses a qualitative method with a literature study approach. Data were obtained from relevant journals, books, fatwas, and news. Data analysis was carried out through reduction, presentation, and verification of sources, with data validity guaranteed through member checks and source triangulation. The results of the study indicate that the MUI and Jakim Malaysia fatwas differ in handling the issue of alcohol and the law on consuming alcoholic products varies depending on the context and interpretation of each fatwa; This study is expected to provide a more comprehensive understanding for the public regarding this issue.
Jinih Nan Ampek: Penjaga Agama dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Malalak Selatan Perspektif ‘Urf Muhammad Ikhwan
Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence Vol. 1 No. 2 (2025): Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence
Publisher : KIPS Institute Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriages in Nagari South Malalak must involved the presence of jinih nan ampek (four groups) in the marriage ceremony. If jinih nan ampek was not present, the couple would be expelled from the customs of South Malalak and must pay a fine if they wish to be accepted back into the customs. At first glance, this seems strange, as it adds to the burden on the couple who are about to get married and forces them with the threat of being expelled from the customs. This study aims to examine whether the jinih nan ampek should be criticized or if there are other reasons why it continues to be practiced by the community. This is a field study located in South Malalak using a qualitative approach. The research data was obtained through in-depth interviews with South Malalak traditional leaders. Normative analysis was used as the basis for analysis, accompanied by the ‘urf (customs) approach. This study concluded that the presence and involvement of jinih nan ampek in the marriage contract process is something that must be maintained because it can be recognized as ‘urf shahih (legal customs).

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2025): Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence Vol. 1 No. 1 (2025): Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence