cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2025)" : 25 Documents clear
Epistimologi Hukum Akad Perkawinan Online (Studi Tentang Fatwa MUI, Fatwa Bahtsul Masail NU dan Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah) Permana, Ayus; Achmad, Mukhsin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.7783

Abstract

Abstract: Considering the current situation and the increasingly modern and practical development of technology, this greatly influences the way of life within the cultural traditions and habits of today‘s society. One of the impacts of this advanced and modern technology is the practice of marriage ceremonies conducted online via mobile phones, which are carried out remotely without being in the same place or gathering. This phenomenon raises concerns about the sanctity of the wedding ceremony. Based on this issue, questions arise regarding the epistemology of online marriage law, which has led organizations such as MUI, NU, and Muhammadiyah to issue their respective fatwas on the matter. In this study, the author uses a descriptive qualitative research method by selecting relevant data to serve as a basis for legal decision-making. According to the fatwa issued by MUI, an online marriage contract is deemed valid if it fulfills several specified requirements, one of which is the mandatory presence of an official marriage registrar and the proper recording of the marriage in front of witnesses.Keywords: Epistemology, Online Marriage Contract, MUI.Abstrak: Melihat situasi dan kondisi perkembangan teknologi yang semakin modern dan serba praktis, hal ini tentunya sangat memengaruhi seni berkehidupan dalam kultur budaya dan kebiasaan masyarakat saat ini. Salah satu dampak dari berkembangnya teknologi yang canggih dan modern adalah pelaksanaan prosesi perkawinan secara online melalui handphone (HP), yang dilakukan secara jarak jauh dan tidak dalam satu tempat atau majelis. Hal ini seakan-akan memengaruhi kesakralan acara prosesi pernikahan. Berdasarkan fenomena ini, muncul pertanyaan mengenai epistemologi hukum perkawinan online, yang kemudian ditanggapi oleh MUI, NU, dan Muhammadiyah melalui fatwa-fatwa yang mereka keluarkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menyeleksi data yang relevan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum. Menurut fatwa MUI yang telah ditetapkan, hukum akad perkawinan secara online dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah keharusan adanya pendampingan dari petugas pencatatan perkawinan serta pencatatan yang sah di hadapan para saksi.Kata Kunci: Epistemologi, Akad Online, MUI.
Fenomena Penundaan Perkawinan oleh Wanita Karir ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Kecamatan Medan Kota) Zaronah, Putri; Milhan, Milhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.10688

Abstract

Abstract: This study examines the practice of marriage postponement among career women in Medan Kota District and analyzes it from an Islamic legal perspective. The issues discussed are the factors driving marriage postponement and how these reasons are positioned within Islamic legal considerations. This study uses a qualitative approach with an empirical normative design. Data were obtained through interviews, observations, and document reviews, then analyzed descriptively and interpretively to connect field findings with relevant Islamic legal concepts. The results indicate that marriage postponement is generally influenced by an orientation toward economic stability, self-development, educational attainment, and work demands and family expectations. Under Islamic law, marriage postponement is not automatically prohibited, but it becomes problematic when it triggers a violation of religious ethical boundaries or opens up the risk of greater harm. Therefore, marriage postponement can be viewed as a permissible choice if it is based on rational considerations, accompanied by the ability to protect oneself, and directed toward achieving benefits and preventing harm.Keywords: marriage postponement, career women, Islamic law, Medan Kota, empirical normative. Abstrak: Penelitian ini mengkaji praktik penundaan perkawinan pada wanita karier di Kecamatan Medan Kota serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Masalah yang dibahas adalah faktor-faktor yang mendorong penundaan perkawinan dan bagaimana alasan tersebut diposisikan dalam pertimbangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, lalu dianalisis secara deskriptif interpretatif untuk menghubungkan temuan lapangan dengan konsep-konsep hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan perkawinan umumnya dipengaruhi oleh orientasi pada stabilitas ekonomi, pengembangan diri, pencapaian pendidikan, dan tuntutan kerja serta ekspektasi keluarga. Dalam hukum Islam, penundaan perkawinan tidak otomatis terlarang, namun menjadi bermasalah ketika memicu pelanggaran batas etika agama atau membuka risiko kerusakan yang lebih besar. Karena itu, penundaan perkawinan dapat dipandang sebagai pilihan yang dibolehkan apabila didasarkan pada pertimbangan yang rasional, disertai kemampuan menjaga diri, dan diarahkan pada tercapainya kemaslahatan serta pencegahan kemudaratan.Kata Kunci: penundaan perkawinan, wanita karier, hukum Islam, Medan Kota, normatif empiris.
Tinjauan Kriminologi terhadap Kriminalitas pada Anak di LPKA Kelas 1 Medan Sumatera Utara Palijama, Celine Yohana; Stephanus Hutagalung, David Yeremia; Limbong, Daniel
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.8420

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak kriminalitas pada anak dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada faktor penyebab, bentuk tindak pidana yang dilakukan, serta pengalaman dan upaya pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 10 anak binaan yang sedang menjalani masa pembinaan di LPKA Kelas I Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak melakukan tindak pidana atas kemauan sendiri, namun dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang negatif, faktor ekonomi, serta penyalahgunaan zat seperti minuman keras dan narkotika. Temuan ini sejalan dengan teori subkultur delinkuen yang dikemukakan oleh Albert K. Cohen dan teori Delinquency and Opportunity oleh Cloward dan Ohlin, yang menekankan peran lingkungan sosial dan ketimpangan akses terhadap kesempatan legal sebagai faktor pendorong perilaku kriminal anak. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa program pembinaan di LPKA, seperti pendidikan, kegiatan keagamaan, dan pelatihan keterampilan, memberikan dampak positif terhadap perubahan sikap dan perilaku anak binaan. Namun demikian, belum semua anak mendapatkan akses pendampingan hukum yang memadai. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam sistem peradilan anak serta perlunya dukungan berkelanjutan dari keluarga, masyarakat, dan negara dalam mencegah kriminalitas anak.Kata kunci: kriminalitas anak, LPKA Kelas I Medan, teori subkultur, pembinaan, peradilan anak.  Abstrac : This study aims to analyze criminal acts against children from a criminological perspective, focusing on the causal factors, the forms of crimes committed, and the experiences and efforts of guidance implemented at the Class I Medan Special Child Guidance Institution (LPKA). The study was conducted using a qualitative method through in-depth interviews with 10 foster children who were undergoing guidance at the Class I Medan LPKA. The results of the study showed that most children committed crimes of their own accord, but were influenced by negative social environments, economic factors, and substance abuse such as alcohol and narcotics. This finding is in line with the theory of delinquent subculture put forward by Albert K. Cohen and the Delinquency and Opportunity theory by Cloward and Ohlin, which emphasize the role of the social environment and inequality of access to legal opportunities as factors driving children's criminal behavior. In addition, the study also found that guidance programs at the LPKA, such as education, religious activities, and skills training, have a positive impact on changing the attitudes and behavior of foster children. However, not all children have access to adequate legal assistance. Overall, the results of this study emphasize the importance of rehabilitative and restorative approaches in the juvenile justice system and the need for ongoing support from families, communities, and the state in preventing juvenile crime.Keywords: child criminality, LPKA Class I Medan, subculture theory, guidance, juvenile justice.
Praktik Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di MTS Daarul Muhajirin Bogor Ramdani, Fachri; Nawawi, Kholil; Mukri, Syarifah Gustiawati
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.7940

Abstract

Abstracts: This study aims to analyze the practice of imposing fines for late payment of Educational Development Contributions (SPP) at MTS Daarul Muhajirin Bogor from the perspective of Islamic economic law. The research method used is qualitative descriptive with a juridical-normative approach and field studies. The results of the study indicate that the imposition of fines is carried out to provide a deterrent effect on students who delay payment, especially those who have financial capabilities. From the perspective of Islamic economic law, this practice is still a matter of debate. Some scholars allow the imposition of fines in the context of ta'zir, while others reject it on the grounds that it is not in accordance with the principle of justice and has the potential to contain elements of usury. However, the practice of fines can be justified if there is a written agreement between the school and the guardian, and the fine funds are used for social interests, not institutional profit.Keywords: Restorative Justice, Child Crime Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di MTS Daarul Muhajirin Bogor dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap siswa yang menunda pembayaran, khususnya yang memiliki kemampuan finansial. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama membolehkan pemberlakuan denda dalam konteks ta’zir, sedangkan yang lain menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan potensi mengandung unsur riba. Namun, praktik denda dapat dibenarkan apabila ada kesepakatan tertulis antara pihak sekolah dan wali murid, serta dana denda digunakan untuk kepentingan sosial, bukan keuntungan institusi.Kata kunci: Restoratif Justice,  Tindak Pidana Anak
Paradoks Hukum Noodweer: Penerapan Pasal 49 KUHP dan Kedudukan Korban Begal yang Dijadikan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Oktaria, Sheren Dwi; Ningrum, Inggit Setya; Jasmine, Nadia Wiratama; Mulyati, Dwi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.9234

Abstract

Abstract: This study examines the legal paradox in the application of the concepts of noodweer and noodweer excess in Indonesia, particularly related to the phenomenon of victims of robbery who are named suspects after defending themselves. The study focuses on three cases that occurred in Indonesia, namely the case of Amaq Sinta in Central Lombok (NTB), DI in Medan (North Sumatra), and ZA in Malang (East Java). All three cases demonstrate the complexity of law enforcement between self-defense efforts and the limits of actions considered proportional under criminal law. Analysis of these three cases shows that the application of Article 49 of the Criminal Code often leads to incidents, especially in determining the elements of proportionality, subsidiarity, and the condition of "urgency" in self-defense. Although morally the perpetrators are considered to be defending themselves from a real threat, legally such actions can be categorized as excessive if they exceed the limits of reasonableness, for example due to emotion, fear, or the use of excessive violence. This paradox reveals a lack of synchronicity between formal justice and substantive justice in the Indonesian criminal system. From a normative perspective, clearer legal guidelines are needed regarding self-defense, particularly in the context of street crimes that endanger the victim's life. This study recommends reformulating the guidelines for investigation and prosecution so that the legal system no longer criminalizes self-defense actions taken in emergency situations and situations of psychological stress.Keywords: Noodweer, Noodweer Excesses, Self-Defense, Mugging Victims, Legal Paradox, Indonesian Criminal System.Abstrak: Penelitian ini membahas paradoks hukum dalam penerapan konsep noodweer dan noodweer exces di Indonesia, khususnya terkait dengan fenomena korban tindak pidana pembegalan yang justru ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pembelaan diri. Fokus kajian diarahkan pada tiga kasus yang terjadi di Indonesia, yakni kasus Amaq Sinta di Lombok Tengah (NTB), DI di Medan (Sumatera Utara), dan ZA di Malang (Jawa Timur). Ketiganya menunjukkan kompleksitas penegakan hukum antara upaya mempertahankan diri dengan batas-batas tindakan yang dianggap proporsional menurut hukum pidana. Analisis terhadap ketiga kasus menunjukkan bahwa penerapan Pasal 49 KUHP seringkali menimbulkan perdebatan, terutama dalam menentukan unsur proporsionalitas, subsidiaritas, dan kondisi “terdesak” dalam pembelaan diri. Meskipun secara moral para pelaku dianggap membela diri dari ancaman nyata, secara yuridis tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai noodweer exces apabila melampaui batas kewajaran, misalnya karena adanya emosi, kepanikan, atau penggunaan kekerasan berlebihan. Paradoks ini mengungkap adanya ketidaksinkronan antara keadilan formal dan keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dari perspektif normatif, diperlukan pedoman hukum yang lebih jelas terkait pembelaan diri, terutama dalam konteks kejahatan jalanan yang membahayakan nyawa korban. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi pedoman penyidikan dan penuntutan agar sistem hukum tidak lagi mengkriminalisasi tindakan pembelaan diri yang dilakukan dalam situasi darurat dan penuh tekanan psikologis.Kata Kunci: noodweer, noodweer exces, pembelaan diri, korban begal, paradoks hukum, sistem peradilan pidana Indonesia.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2026) Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) More Issue