Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN DI BENCOOLEN MALL KOTA BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Frabio, M. Rulian
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2970

Abstract: The formulation of the problem in this study which includes how to fulfill the rights of women workers in Bencoolen Mall in the perspective of positive law and Islamic law? The type of research used is field research (Field Research). Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. This study concludes that 1). The implementation of the fulfillment of the rights of women workers at Bencoolen Mall in the perspective of positive law and Islamic law has been fulfilled and implemented optimally. 2). Fulfillment of the rights of women workers is regulated in 15 (fifteen) laws and regulations, essentially there are eight rights of women workers guaranteed by the government given by Bencoolen Mall to its female workers. The rights that must be obtained by female workers consist of: the right to rest for menstruation, the right to get protection during pregnancy and the prohibition of layoffs for workers who are married, pregnant, and giving birth, the right to rest during pregnancy, abortion and childbirth, and the opportunity to breastfeed. Furthermore, the obligations that must be carried out by the company in fulfilling the rights of women workers consist of: the obligation to provide breastfeeding facilities, the obligation not to discriminate and employ women workers at night and the obligation to guarantee protection from violence and harassment. 3). In the study of Islamic law, it shows that the rights of women workers are very much considered, especially in aspects related to the fulfillment of the rights to the income earned from the work. The right to get an appropriate wage (sura An-Nissa: 32, An-Nisa: 124), the right to leave and work relief (sura Al-Baqarah: 286) and the right to get comfort and protection (At-Taubah: 71 and An-Nissa: 34). Keywords: Women Workers Rights, Islamic Law, Positive Law. Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini yang meliputi bagaimana pemenuhan hak pekerja perempuan di Bencoolen Mall dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam? Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan di bencoolen mall dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam sudah terpenuhi dan terlaksana dengan maksimal. 2). Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan tersebut diatur di dalam 15 (Lima belas) peraturan perundang-undangan yang intinya terdapat delapan hak pekerja perempuan yang dijamin oleh pemerintah yang diberikan oleh bencoolen mallkepada pekerja perempuannya. Hak yang wajib didapat oleh pekerja Perempuan terdiri dari: Hak Istirahat haid, Hak mendapatkan Perlindungan saat hamil dan larangan PHK bagi pekerja yang menikah, hamil, dan melahirkan, Hak Istirahat Hamil, Gugur Kandungan dan Melahirkan, dan Kesempatan menyusui. Selanjutnya Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam memenuhi hak pekerja perempuan yang terdiri dari: kewajiban menyediakan fasilitas menyusui, kewajiban untuk tidak melakukan deskriminasi dan mempekerjakan pekerja perempuan di malam hari dan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. 3). Dalam kajian hukum Islam menunjukan bahwa hak pekerja perempuan sangat diperhatikan terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan segi hak pemenuhan atas pendapatan yang diperoleh atas pekerjaan tersebut. Hak mendapatkan upah yang sesuai (surah AnNissa: 32, An-Nisa: 124), hak cuti dan keringanan pekerjaan (surah Al-Baqarah: 286) dan hak mendapatkan kenyamanan dan perlindungan (At-Taubah: 71 dan An-Nissa: 34). Kata Kunci: Hak Pekerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Positif

TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA ATAS KEHAMILAN YANG TIDAK DIHARAPKAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN HAK HIDUP JANIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG TELAH DIUBAH KEDUA KALINYA DAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Shafiya, Nadhira; Komalawati, Veronica; Kilkoda, Agus
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2975

Abstract: Since the enactment of the Child Protection Law, the Indonesian government expects that every parent is responsible for preventing underage marriages. In fact, underage marriages can be carried out because there is an opportunity, namely by granting dispensation. Many minors who experience unintended pregnancies, so that parents consider to carry out underage marriages. This has caused a lot of imbalances that should have been prohibited but who filed for dispensation because the child was already pregnant. This study uses a juridical-normative method with research specifications using descriptive analysis. Data collection techniques were carried out by means of library research to obtain secondary data and interviews to complete data that were not obtained from primary and secondary data, then the data obtained were analyzed using qualitative juridical methods. Results Based on the research, it is described about the legal protection of the right to life of the fetus not only because of a legal marriage. The fetus is one of the early stages of human life before it is born and becomes the subject of law. So that the fulfillment of the right to life of the fetus must still be protected even though it is an unwanted marriage due to sexual violence. Key Words : Child marriage, Unwanted Pregnancy, Protection of Children’s Rights Abstrak: Sejak diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Anak pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa setiap orang tua bertanggung jawab terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur. Pada kenyataannya dilangsungkannya perkawinan di bawah umur dapat dilakukan karena terdapat suatu peluang yaitu dengan pengabulan dispensasi. Masih banyak anak yang mengalami kehamilan tidak diharapkan, sehingga timbul pertimbangan orang tua untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Hal ini yang menimbulkan ketidakseimbangan karena seharusnya hal tersebut dilarang tapi banyak orang tua yang mengajukan dispensasi karena alasan anaknya sudah hamil.Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan wawancara untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari data primer dan sekunder, selanjutnya data yang diperoleh dianilisis dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap hak hidup janin tidak hanya karena perkawinan yang sah. Janin merupakan salah satu tahap awal kehidupan manusia sebelum ia lahir dan menjadi subjek hukum. Sehingga pemenuhan terhadap hak hidup janin tetap harus dilindungi walaupun merupakan kehamilan yang tidak diharapkan akibat kekerasan seksual. Kata Kunci : Perkawinan Anak, Kehamilan Tidak Dikehendaki, Perlindungan Hak Anak

Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB) Budi, Leman Setia; Miharja, Marjan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2966

Abstract: Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Every marriage event must be recorded in an official institution, namely the Office of Religious Affairs so that it has legal force as evidenced by a Marriage Book. The fact that occurs in society, many marriages are not registered at the Office of Religious Affairs, because they carry out the marriage by means of unregistered marriage, especially in the practice of polygamy. The method used in this study is a normative juridical method with a law approach. The results of the study indicate that the legal position of polygamy carried out with unregistered marriage according to Law Number 1 of 1974 as amended by Law No. 16 of 2019 is illegal in the eyes of the law, because it is not in accordance with applicable regulations in the State of Indonesia so it does not have legal force and not registered with the Office of Religious Affairs. So Law Number 1 of 1974 concerning Marriage only recognizes polygamy registered at the KUA with permission from the Religious Courts. The legal consequence of the practice of polygamy by means of unregistered marriage is that the second wife who is married in an unregistered manner cannot demand her husband to provide physical and spiritual support if the husband leaves her, because the marriage is not considered valid by the State, the child of a wife who is married siri is also considered an illegitimate child who is not legally married. there is a civil relationship with his father, so it is difficult to go to school because there is no birth certificate and this shows the administrative arrangements that are not smooth. Keywords: Legal Consequences, Polygamy, Siri Marriage. Abstrak: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap peristiwa perkawinan harus dicatat di lembaga yang resmi yakni Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dibuktikan dengan Buku Nikah. Fakta yang terjadi di masyarakat, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena mereka melakukan perkawinan itu dengan cara nikah siri khususnya dalam praktik poligami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum poligami yang dilakukan dengan nikah siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nonor 16 Tahun 2019 adalah ilegal di mata hukum, karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan hanya mengakui poligami yang tercatat di KUA dengan melalui izin dari Pengadilan Agama. Akibat hukum dari praktik poligami dengan cara nikah siri adalah istri kedua yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara, anak dari istri yang dinikahi siri juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar. Kata kunci: Akibat Hukum, Poligami, Nikah Siri.

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah) Naldho, Redy
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2971

Abstract: The formulation of the research problem is: 1) What is the urgency of conducting health checks for prospective brides and conducting health checks for prospective brides. Study in Central Bengkulu Regency? 2) How is the health check for prospective brides from the maqashid shari’ah perspective. Study in Central Bengkulu Regency. The type of research is field research. Data collection uses observation, interview and documentation techniques which are analyzed based on reading and citing information. This study concludes that: 1) The urgency of the need for this health check to ensure the health of the prospective bride and groom, in Bengkulu Tengah with 37 cases of malnourished infants, 7.57% of stunting cases and 4-10 HIV/ AIDS cases in 2021 -2022. The examination includes a physical examination (weight, height and blood pressure check), filling out psychological questionnaires, checking blood group, blood sugar, checking for hepatitis, HIV/AIDS, syphilis, and TT immunization vaccine (tetanus textoid) for the bride and groom. women as well as screening, laboratory examination using blood, urine or body tissue samples, treatment counseling and referrals if necessary. 2) Health checks for prospective brides from a maqashid shari’ah perspective in its implementation there are no disadvantages and more benefits, this act is included in the hajiyat level which is a secondary need that is useful as maintenance of the soul (hifzh nafs) and guarding offspring (hifzh nasl). Keywords: Keywords: Health Checkup, Bride and Groom, Maqashid Syari’ah. Abstrak: Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana urgensi melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah? 2) Bagaimana pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syari’ah Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (field reseacrh). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisa berdasarkan dengan membaca dan mengutip informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Urgensi diperlukannya pemeriksaaan kesehatan ini untuk menjamin kesehatan calon pengantin, di bengkulu tengah dengan banyaknya kasus bayi dengan gizi buruk 37 orang, kasus stunting berjumlah 7,57% dan HIV/AIDS sekitar 4-10 orang pada tahun 2021- 2022. Pelaksanaan pemeriksaannya meliputi pemeriksaan fisik (berat badan, cek tinggi badan dan tekanan darah), mengisi kuisioner tentang kejiwaan, cek golongan darah, gula darah, pemeriksaan penyakit hepatitis, HIV/AIDS, sifilis, dan vaksin imunisasi TT (tetanus teksoid) bagi calon pengantin perempuan serta skrining, pemeriksaan laboratoium menggunakan sampel darah, urine atau jaringan tubuh, konseling pengobatan dan rujukan bila perlu. 2) Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syari’ah dalam pelakasanaannya tidak ada kemudharotan dan lebih banyak manfaatnya, perbuatan ini termasuk dalam tingkatan hajiyat yang merupakan kebutuhan sekunder yang berguna sebagai pemeliharan menjaga jiwa (hifzh nafs) dan menjaga keturunan (hifzh nasl). Kata kunci: Kata Kunci: Pemeriksaan Kesehatan, Calon Pengantin, Maqashid Syari’ah.

Tindakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Memotong Upah Pekerja Sepihak Karena Perusahaan Merugi Akibat Terdampak Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Kepmenaker No. 104 Tahun 2021 Hermita, Yovinda; Karsona, Agus Mulya; Putri, Sherly Ayuna
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2976

Abstract: The COVID-19 pandemic has resulted in a decline in economic activity, causing companies to suffer losses. To maintain business continuity, the company conducts unilateral wage deductions for workers, which violates workers’ rights and harms workers. Therefore, this study is intended to find legal actions against companies that cut wages unilaterally because they are affected by COVID-19 and to find legal protection for affected workers. The research method used is normative juridical, namely using data sources based on positive legal sources. Based on research, unilateral wage cuts due to COVID-19 are not based on the law and cause rights disputes. There has been no definite legal action against the company, but workers can report the company to the local manpower office if their wages are cut unilaterally. To protect workers’ wages, the Decree of the Minister of Manpower No. 104 of 2021, where wages for workers who are WFO, WFH or laid off are still paid. If it turns out that the company is unable to pay, changes in the amount of wages can be made based on an agreement with the workers. Keywords: Wage Deduction, COVID-19, Employment. Abstrak: Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Untuk menjaga kelangsungan usaha, perusahaan melakukan pemotongan upah pekerja sepihak, yang mana melanggar hak pekerja dan merugikan pekerja.Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tindakan hukum terhadap perusahaan yang memotong upah sepihak karena terdampak Covid-19 dan mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang terdampak.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber data yang didasarkan pada sumber hukum positif.Berdasarkan penelitian, pemotongan upah sepihak karena Covid-19 tidak berdasarkan hukum dan menimbulkan perselisihan hak. Belum ada tindakan hukum yang pasti pada perusahaan, namun pekerja dapat melaporkan perusahaan pada dinas ketenagakerjaan setempat jika dipotong sepihak upahnya. Untuk melindungi upah pekerja, dikeluarkan Kepmenaker No. 104 Tahun 2021, dimana upah pekerja yang WFO, WFH ataupun yang dirumahkan tetap dibayarkan.Jika ternyata perusahaan tidak mampu membayar, dapat dilakukan perubahan besaran upah berdasarkan kesepakatan dengan pekerja. Kata Kunci: Pemotongan Upah, Covid-19, Ketenagakerjaan

ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PERKARA CERAI TALAK NOMOR 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM Sari, Rina Puspita
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2967

Abstract: This study discusses two main studies of the case, namely: 1) What is the Status of Case Number 1098/Pdt.G/2021/ PA.Bn in Law Number 50 of 2009? 2) What is the position of Case 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in the Nebis In Idem review? 3) What about Case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in the Perspective of Islamic Law?. These three issues are discussed using a normative legal research type with a literature study. The approaches used in this research are case approach, statutory approach, and analytical approach. The results of this study are 1) The position of the decision of the case Number 1098/ Pdt.G/2021/PA.Bn in the perspective of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, is textually contrary to Article 70 paragraph (6) of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts. 2) The decision on the talak divorce case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn, when viewed from the ne bis in idem principle, has fulfilled the requirements for the application of the ne bis in idem principle in this case. 3) Decision on Case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Islamic Law Perspective, the position of the decision on case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn which has been determined by the Bengkulu Religious Court Judge Class 1 A is in accordance with the law Islam, because in the legal considerations of the decision, the judge avoids more severe harm if the marriage is continued, then the judge seeks benefit and prioritizes justice by continuing to accept the case by setting aside statutory regulations solely for the sake of justice, certainty and benefit of the parties. Keywords: Judge’s Decision, Divorce Divorce, Nebis In Idem Principle, Law Number 50 Year 2009, and Islamic Law. Abstrak: Penelitian ini membahas dua kajian pokok perkara yaitu: 1) Bagaimana Kedudukan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/ PA.Bn dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009? 2) Bagaimana kedudukan Perkara 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam tinjauan Nebis In Idem? 3) Bagaimana Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Perspektif Hukum Islam?. Tiga permasalahan ini dibahas dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini ialah 1) Kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam perspektif Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara tekstual memang bertentangan dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 2) Putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn ini jika ditinjau dari asas ne bis in idem, telah memenuhi syarat berlakunya asas ne bis in idem dalam perkara ini. 3) Putusan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Perspektif Hukum Islam, kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A telah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pertimbangan hukum putusan itu, hakim menghindari kemudharatan yang lebih parah jika pernikahan itu dilanjutkan, maka hakim mencari kemaslahatan dan mengedepankan keadilan dengan tetap menerima perkara tersebut dengan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan semata-mata demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan para pihak. Kata Kunci : Putusan Hakim, Cerai Talak, Asas Nebis In Idem, UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Hukum Islam

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI PROSES MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPAHIANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mardalena, Eva
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2972

Abstract: The purpose of this study is to describe the process of resolving land disputes through the mediation process at the Land Office of Kepahiang Regency and based on Islamic law. As well as describe the factors that become obstacles and obstacles in the defense dispute resolution process. The type of research carried out is qualitative-empirical research by examining documentation and interviewing informants. This study concludes that 1) The process of resolving land disputes through mediation at the Kepahiang District Land Office has been carried out in accordance with the applicable provisions, namely the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 21 of 2020. Where in the implementation of mediation, the parties involved The dispute is facilitated by the Land Office of Kepahiang Regency to be able to resolve disputes that occur, by way of deliberation to get the best solution or “win-win solution”. If in mediation no peace agreement is reached between the two disputing parties, the Kepahiang District Land Office will provide recommendations for resolving the dispute through litigation or court. 2) Settlement of land disputes through mediation according to Islamic law perspective, namely through tahkim, where the implementation is by summoning Settlement of land disputes through mediation according to Islamic law perspective, namely through tahkim, where the implementation is by summoning the two disputing parties and mediated by a hakam (mediator) to find a peace agreement between the disputing parties. 3) In the implementation of land dispute resolution mediation, there are obstacles and obstacles, including the absence of parties who do not have good intentions to take advantage of the mediation process, uncooperativeness of one or both parties when a call is made for the implementation of mediation, and the lack of human resources in the Section. Control and Handling of Disputes at the Land Office of Kepahiang Regency, sothat it can hinder the settlement of dispute cases that have been registered at the Kepahiang Regency Land Office. Keywords: Land Disputes, Mediation, Islamic Law Perspective Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang dan berdasarkan hukum Islam. Serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa pertahan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif-empiris dengan cara meneliti dokumentasi dan mewawancari informan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang telah dilaksanakan sesuai dengan kententuan yang beraku yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. Dimana dalam pelaksannaan mediasi, pihak-pihak yang bersengketa difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi, dengan cara musyawarah untuk mendapatkan solusi yang terbaik atau “win-win solution”. Jika dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang akan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur litigasi atau peradilan. 2) Penyelesaian sengketa pertanahan melaui mediasi menurut persektif hukum Islam yaitu melalui tahkim, dimana pelaksanaannya dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dan dimediasi oleh seorang hakam (mediator) untuk menemukan kesepakatan perdamaian antara pihak yang bersengketa. 3) Dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa pertanahan terdapat hambatan dan kendala, antara lain tidak adanya pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk memanfaatkan proses mediasi, tidak kooperatifnya salah satu atau kedua belah pihak saat dilakukan pemanggilan untuk pelaksanaan mediasi, serta kurangnya sumber daya manusia di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, sehingga dapat menghambat penyelesaian terhadap kasus sengketa yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang. Kata kunci :Sengketa Pertanahan, Mediasi, Perspektif Hukum Islam

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Jambar Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah) Melisa, Jeny
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2977

Abstract: The formulations of this research are: 1) How is the preservation of Jambar Uang in the traditional Lembak wedding in the village of Kembang Seri, Talang Bengkulu Tengah 3) How is the Review of Islamic Law on the Tradition of Jambar Money in the traditional Lembak wedding in the village of Kembang Seri, Talang Empat , Bengkulu Tengah This type of research is a field research (Field Research) with a qualitative descriptive approach, the data collected by the methods of observation, interviews and documentation. This study concludes that: 1) the Lembak Indigenous people in the village of Kembang Seri, Talang Empat Bengkulu Tengah, some still practice the Jambar Uang tradition, most of the others do not know the meaning of the Jambar Uang tradition (2) According to Islamic law Tradition Money Jambar in Kembang Seri Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency is Mubbah. Key Word : Islamic Law, Jambar Uang, Weading Party. Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini yang meliputi 1). Bagaimana Pelestarian Jambar Uang dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah 2).Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jambar Uang dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.Jenis Penelitan ini adalah penelitan lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) masyarakat Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sebgian masoh melakukan tradisi Jambar uang, Sebagian yang lainnnya banyak yang belum mengetahui makna yang ada pada Tradisis Jambar uang (2) Menurut hukum Islam Tradisi Jambar Uang yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Mubbah. Kata Kunci : Hukum Islam, Jambar Uang, Pesta Perkawinan.

Analisis Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomo 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat (Studi Kasus di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Islam) Adha, Idul
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2968

Abstract : The implementation of the Empat Lawang Regent Regulation Number 47 of 2018 concerning the People’s Party in the Attitude District of Empat Lawang Regency has gone well even though at the beginning of the implementation of the ban on parties at night there were some groups of people who challenged the implementation of the ban on parties at night. The supporting factor in the Regent’s Regulation Number 47 of 2018 concerning the People’s Party is the coordination through routine meeting activities carried out by the enforcement team for banning parties at night. There is community participation through reporting activities in case of party violations at night. There is a commitment through the Integrity Fact Signing carried out by the party ban enforcement team at night. Whereas the implementation of the Empat Lawang Regent Regulation Number 47 of 2018 concerning the People’s Party in the Attitude District of Empat Lawang Regency, the Islamic Political perspective has followed the recommendations of the Islamic Religion, contains 4 guidelines in carrying out political leadership. Keywords: Implementation, Regent Regulation, People’s Party. Abstrak : Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang sudah berjalan dengan baik walaupun diawal pemberlakuan larangan pesta dimalam hari ada sebagian golongan masyarakat yang menantang diberlakukannya larangan pesta dimalam hari. Faktor Pendukung dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat adalah, adanya koordinasi melalui kegiatan rapat rutin yang dilakukan oleh tim penegak larangan pesta dimalam hari. Adanya partisipasi masyarakat melalui kegiatan laporan apabila terjadi pelanggaran pesta dimalam hari. Adanya komitmen melalui Penandatanganan Fakta Integritas yang dilakukan oleh tim penegak larangan pesta dimalam hari. Bahwa implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang perspektif Politik Islam sudah mengikuti anjuran Agama Islam, telah mengandung 4 tuntunan dalam melaksanakan kepemimpinan politik. Kata Kunci:Implementasi, Peraturan Bupati, Pesta Rakyat

PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG DIKUASAI OLEH PIHAK YANG TIDAK MENDAPAT HAK ASUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Siregar, Rifanisa Arda; Kusmayanti, Hazar
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2973

Abstract: The struggle for child custody is one of the problems that arise from divorce. Both parents who are divorced each feel better and are entitled to child custody. The struggle for child custody has indirectly violated the rights of the child so that the need for protection of the rights of the child and the imposition of sanctions on those who do not carry out the judge’s decision and violate the rights of the child. This study aims to determine the legal remedies that can be given to children in order to protect children’s rights after their parents’ divorce and the legal consequences for those who do not have custody who control the child forcibly. The research method used is a normative juridical approach using literature study materials by collecting primary and secondary legal sources, reviewing, and analyzing according to the topics discussed in this study. According to the results of this study, there are children’s rights that must be protected after parental divorce as regulated in the Marriage Law and Child Protection Act, and it is also necessary to pay attention to the best principle for children in all actions related to children. Keywords: Children’s Rights, Legal Protection, Positive Law. Abstrak: Perebutan hak asuh anak merupakan salah satu persoalan yang timbul dari perceraian. Kedua orang tua yang bercerai masing-masing merasa lebih baik dan berhak untuk mendapatkan hak asuh anak.Perebutan hak asuh anak secara tidak langsung telah melanggar hak anak sehingga diperlukannya perlindungan terhadap hak anak dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak menjalankan putusan hakim dan melanggar hak anak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diberikan kepada anak guna melindungi hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya dan akibat hukum terhadap pihak yang tidak mendapat hak asuh yang menguasai anak secara paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan sumber hukum primer dan sekunder, mengkaji, dan menganalisa sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi pasca perceraian orang tua sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, serta perlu diperhatikan pula asas yang terbaik bagi anak dalam segala tindakan terkait anak. Kata kunci: Hak Anak, Perlindungan Hukum, Hukum Positif

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irsal

Contact Email bengkuluirsal@gmail.com

Phone +6285381305810

Journal Mail Official bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA