cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2024)" : 15 Documents clear
Tinjauan Sadd al Dzari’ah Terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat Kartika, Elza Putri; Khairuddin, Khairuddin; Rohmadi, Rohmadi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2832

Abstract

Abstract : (1) How is the review of Indonesia’s positive law towards female Civil Servants becoming the first wife in polygamous marriages, and (2) How is the review Sadd Al-Dzari’ah against female civil servants who become wives in polygamous marriages. The purpose of this study is to explain how the analysis of the concept of Prohibition of Civil Servants for women to become wives in polygamous marriages is reviewed Sadd Al-Dzari’ah. The type of research in this thesis is library researchin obtaining data, information, and facts that the author uses various kinds of books related to the subject matter. From the results of this research it was found that (1) Positive laws against female Civil Servants as stated in Government Regulation no. 45 of 1990 Article 4 Paragraph 2 relating to Law Number 1 of 1974 aims at the principle of monogamy and efforts to reduce problems that could disrupt the work of a civil servant and protect the behavior of civil servants who are exemplary, and (2) Sadd Al-Dzari's review 'ah regarding the prohibition on female Civil Servants (PNS) becoming wives in polygamous marriages, where the intention of polygamy is not in accordance with Islamic law so that the prohibition on female Civil Servants becoming second, third or fourth wives is in Government Regulation Number 45 of 1990 Article 4 Paragraph This No. 2 functions to protect the rights of the wife and first child and protect family harmony, so that the performance of Civil Servants in the government system mechanisms runs well and maintains the good name of the government.Keywords: Sadd Al-Dzari’ah, Female Civil Servants, and Polygamy Abstrak: (1) Bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri dalam perkawinan poligami, dan (2) Bagaimana tinjauan Sadd Al-Dzari’ah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang menjadi istri dalam perkawinan poligami. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana analisa konsep Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi Istri dalam perkawinan poligami yang ditinjau Sadd Al-Dzari’ah, Adapun jenis penelitian kepustakaan dalam mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada penulis menggunakan berbagai macam buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Hukum positif terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tujuannya ke arah asas monogami dan upaya mengurangi masalah yang bisa membuat terganggunya perkerjaan seorang PNS dan melindungi perilaku PNS yang menjadi teladan, dan (2) tinjauan Sadd Al-Dzari’ah terhadap larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang menjadi istri dalam perkawinan poligami, dimana niat poligami tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga larangan wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 ini, berfungsi melindungi hak-hak istri dan anak pertama serta melindungi keharmonisan keluarga, sehingga kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam mekanisme sistem pemerintahan berjalan dengan baik dan menjaga nama baik pemerintahan.Kata Kunci : Sadd Al-Dzari’ah , Pegawai Negeri sipil Wanita,  dan Poligami
Status Wali Hakim Pada Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kabupaten Kepahiang) Nuryadin, Zulvi; Nurdin, Zurifah; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2883

Abstract

Abstract: The main problem of this research is that marriages with the status of guardian judge can be held in unregistered marriages. It can be seen how a marriage is carried out with the status of guardian judge in unregistered marriages from the perspective of both laws, namely positive and Islamic law. This research uses a type of field research, namely direct research in the field, where the researcher visits the research object. This research data was collected using a qualitative approach. Researchers chose Kepahiang Regency as the research object. This research found two things, namely as follows: there are marriages with the status of guardian judge in unregistered marriages which can be carried out because the headman carries out his duties based on the provisions in the Marriage Law or KHI as well as other provisions which are still related to headship and not all problems it can be resolved with existing provisions, in such circumstances the headman exercises legal discretion that is not in accordance with existing provisions. Then, the view of Islamic law regarding the transfer of guardianship rights in the marriage bond of the guardian of the family to the guardian of the judge is an emergency legal provision. This transfer of guardianship is seen as emergency law. According to KHI, this trust is considered legally valid by fulfilling the terms and conditions contained in KHI and munakahat fiqh as the basis of Islamic law.Keywords: Guardian Judge Status, Unregistered Marriage, Positive Law and Islamic Law. Abstrak: Permasalahan utama penelitian ini terdapat pada pelaksanaan nikah berstatus wali hakim dapat dilangsungkan pada pernikahan tidak tercatat. Dilihat bagaimana pelaksanaan nikah dengan status wali hakim pada pernikahan tidak tercatat dari pandangan kedua hukum yaitu positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih di Kabupaten Kepahiang sebagai objek penelitian. Penelitian ini menemukan dua hal yaitu sebagai berikut: terdapat pelaksanaan nikah dengan berstatus wali hakim pada pernikahan tidak tercatat dapat dilangsungkan karena penghulu menjalankan tugasnya berlandaskan pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan atau KHI serta ketentuan lain yang masih berhubungan dengan kepenghuluan dan tidak semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan ketentuan yang ada, pada keadaan demikian penghulu melakukan diskresi hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian, pandangan hukum Islam dari beralihnya hak perwalian dalam ikatan pernikahan wali nasab kepada wali hakim adalah ketentuan hukum yang darurat beralihnya perwalian ini dipandang sebagai hukum darurat. Menurut KHI perwalian ini dipandang sah hukumnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam KHI dan fiqih munakahat sebagai dasar hukum Islam.Kata kunci: Status Wali Hakim, Pernikahan Tidak Tercatat, Hukum Positif dan Hukum Islam.
Dinamika Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan Sudan Farid, Apit; Khosyi'ah, Siah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.4294

Abstract

Abstracts: The countries of Egypt and Sudan share a close historical and legal relationship. Egypt has undertaken the codification of family law since the 18th century, while Sudan has not done yet so. However, both nations continue to pursue reforms in family law, specifically drawing from the Hanafi school of thought. The focus of this paper begins with the question of how Islamic family law reforms have manifested in Egypt and Sudan, particularly within the realm of family law. The approach taken adopts a descriptive method with a historical-legal perspective, encompassing the first, the general historical development of family law in both countries, and the second, the application of family law in Egypt and Sudan. This research reveals that both Egypt and Sudan have undergone transformations in family law, considering societal, cultural, and temporal developments, while still upholding and adhering to the principles of Sharia law.Keywords: Law, Family, Egypt, Sudan Abstrak: Negara Mesir dan negara Sudan memiliki hubungan sejarah dan hukum yang erat antara satu sama lain. Mesir telah melakukan kodifikasi hukum keluarga sejak abad ke-18, sementara Sudan sebelumnya tidak pernah melakukannya. Namun, kedua negara ini terus melakukan reformasi hukum keluarga, dengan mengacu khusus pada madzhab Hanafi. Fokus tulisan ini berawal dari pertanyaan bagaimana bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan Sudan, terutama dalam konteks hukum keluarga. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan deskriptif dilakukan dengan mengadopsi perspektif historis-yuridis, yang mencakup pertama sejarah perkembangan hukum keluarga secara umum di kedua negara, dan kedua penerapan hukum keluarga di Mesir dan Sudan. Penelitian ini menunjukkan bahwa negara Mesir dan negara Sudan telah mengalami perubahan (transformasi) dalam hukum keluarga yang memperhatikan perkembangan social, budaya masyarakat serta perkembangan zaman (modernisasi), dengan tetap mempertahankan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.Kata kunci: hukum, keluarga, Mesir Sudan.
Implementasi Himbauan Kementerian Agama Tentang Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Bengkulu Selatan Apriansyah, Rio
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2834

Abstract

Abstract: "Implementation of the appeal of the Ministry of Religion in South Bengkulu district regarding the requirements for marriage registration from the perspective of Islamic law and positive law." an appeal from the South Bengkulu Ministry of Religion regarding the requirements for marriage registration? (2) What is the review of Islamic law and positive law on the implementation of the South Bengkulu Ministry of Religion's appeal regarding the requirements for marriage registration. The research method used in this research is field research, namely collecting data directly in the field. The research location to be taken is the Ministry of Religion of South Bengkulu Regency. while for the research informants, namely the Ministry of Religion, Head of Section for Islamic Community Guidance, Head of Section for Islamic Community Guidance, Sharia Organizers, Head of KUA and the people of South Bengkulu. This data collection technique uses interviews and documentation. The results of the research conducted were the implementation of the appeal from the South Bengkulu Ministry of Religion regarding the requirements for marriage registration, namely requiring parents' marriage books as a requirement for marriage at the South Bengkulu KUA, realized by the KUA by writing it on the marriage registration form. Based on this call from the Ministry of Religion, there are still differences in implementation between KUA heads, such as some requiring only the first daughter and others requiring all daughters. Although the goal is the same, namely to determine the guardian of marriage. Then if viewed from the positive law regarding the parents' marriage book which is determined to be an administrative requirement for marriage, it is still classified as having very weak legal force because there are no written regulations that form the basis of the appeal, and only based on MUI fatwa No. 11 of 2012 concerning the status of children resulting from adultery and their treatment.Keywords: Ministry of Religion, Marriage Requirements, Islamic Law, Positive Law Abstrak: “Implementasi himbauan Kementrian Agama di kabupaten Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif” Dalam hal ini persoalan yang akan di bahas pada tesis, yaitu: (1) Bagaimana implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi himbauan kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan. Lokasi penelitian yang akan di ambil yaitu Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan. sedangkan untuk informan penelitian yaitu Kementrian Agama, Kepala Kasi Bimas Islam, Staf Kasi Bimas Islam, Penyelenggara Syariah, Kepala KUA dan masyarakat Bengkulu Selatan.Teknikpengumpulan data ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu Implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah yaitu mewajibkan buku nikah orangtua sebagai persyaratan nikah yang ada di KUA Bengkulu Selatan, diwujudkan oleh KUA dengan menuliskannya di formulir pendaftran nikah. Berdasarkan himbauan Kementerian Agama ini, masih terjadi perbedaan penerapan di antara kepala KUA, seperti ada yang mewajibkan untuk anak perempuan pertama saja dan ada juga yang mewajibkan untuk semua anak perempuan. Meskipun tujuannya sama yaitu untuk menentukan wali nikah. Kemudian jika ditinjau dari hukum positif mengenai buku nikah orangtua yang ditetapkan menjadi persyaratan administratif pernikahan, masih tergolong sangat lemah  kekuatan hukumnya karena tidak ada peraturan tertulis yang menjadi dasar himbauan tersebut, dan hanya berdasarkan fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.Kata kunci:  Kementerian Agama, Persyaratan Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif. 
Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyasah Rahmadani, Chandra; Sirajuddin, Sirajuddin; Miinudin, Miinudin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2884

Abstract

Abstract: The issues studied in this research are, 1. How is the Implementation of Bengkulu City Regional Regulation Number 07 of 2017 concerning Handling of Street Children, Homeless People and Beggars? 2. How is the Implementation of Bengkulu City Regional Regulation Number 07 of 2017 concerning Handling of Street Children, Homeless and Beggars from the Siyasah Fiqh Perspective Siyasah Fiqh Perspective? Street Children, Homeless People and Beggars Perspective of Siyasah Fiqh. The type of research used in this research is field research, resulting in research results, namely, (1) that the implementation of the Regional Regulation has not been implemented because when street children, beggars and homeless people are controlled, they are not accommodated, given direction and given skills before being returned to their families. . So when the street children, beggars and homeless people leave, they return to their actions again, this is done because there is no solution from the government to overcome the problem of the rise of street children, beggars and homeless people. So, the Bengkulu City government must implement repressive, preventive and rehabilitative efforts to deal with street children, beggars and homeless people. (2) that Islamic law commands giving alms to people in need but prohibits people from becoming beggars or homeless people because the best work is good business and buying and selling. By controlling street children, homeless people and beggars so that they do not disturb public order, this is in accordance with the principles of Fqih Siyasah in implementing Bengkulu City Regional Regulations such as the principles of benefit, justice, deliberation, and the Principle of Avoiding Elements of Tyranny.Keywords: Implementation, Regional Regulation, Street Children, Homeless, Beggars Abstrak: Persoalan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu, 1.Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis?. 2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyasah Perspektif Fiqh Siyasah?, tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyasah . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseacrh), sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu, (1) bahwa pelaksanaan Perda tersebut belum terlaksana karena ketika anak jalanan, pengemis dan gelandangan ditertibakan mereka tidak ditampung diberikan arahan serta diberikan keterampilan sebelum dikembalikan kekeluarganya. Sehingga ketika sudah keluar anak jalanan pengemis dan gelandangan tersebut kembali melakukan aksinya kembali, hal ini dilakukan karena tidak adanya solusi dari pemerintah untuk menanggulangi dari permasalahan maraknya anak jalanan, pengemis dan gelandangan tersebut. Sehingga dengan demikian pemerintah Kota Bengkulu harus menerapkan upaya refresif, prepentive, serta rehabilitatif untuk menanggulangi anak jalanan, pengemis serta gelandangan tersebut. (2) bahwa syariat Islam memerintahkan untuk bersedeqah kepada orang yang membutuhkan tapi melarang manusia menjadi pengemis, gelandangan karena pekerjaan yang paling baik adalah usaha dan jual beli yang baik. Dengan menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar tidak mengganggu ketertiban umum hal ini sesuai prinsip-prinsip Fqih Siyasah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu seperti prinsip kemaslahatan, keadilan, musyawarah, Prinsip Menghindari Unsur Kedzaliman.Kata Kunci: Implementasi, Perda, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2026) Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) More Issue