Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemberian Diskon Pada Aplikasi T-Money Bank Bengkulu Perspektif Hukum Islam Sitorus, Iwan Ramadhan; Mursalin, Supardi; Ratri, Nofi Nurahma
Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Economics and Islamic Business, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/aij.v6i2.3558

This study aims to determine the provision of discounts on transactions using the Bengkulu Bank T-Money Application in Islamic Law review. This type of research used in this research is qualitative, using descriptive methods. The results of this study found that the giving of discounts on the T-Money Bank Bengkulu application was given in the form of cashback during launching and events that were planned to be held periodically. The discount given at launch came from Bank Bengkulu and Telkom, while the discount for the event was fully borne by Bank Bengkulu. Giving discounts on the T-Money application of Bank Bengkulu with an Islamic legal perspective is that the contract in the implementation of T-Money is the Wadiahyad Dhamanah contract and giving discounts in the form of cashback by sharia provisions because, in the Wadiahyad Dhamanah contract, fund depositors are allowed to give bonuses to fund owners. Until now there has been no argument that prohibits the use of T-Money and in its use, there are problems for mankind.

Status Wali Hakim Pada Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kabupaten Kepahiang) Nuryadin, Zulvi; Nurdin, Zurifah; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2883

Abstract: The main problem of this research is that marriages with the status of guardian judge can be held in unregistered marriages. It can be seen how a marriage is carried out with the status of guardian judge in unregistered marriages from the perspective of both laws, namely positive and Islamic law. This research uses a type of field research, namely direct research in the field, where the researcher visits the research object. This research data was collected using a qualitative approach. Researchers chose Kepahiang Regency as the research object. This research found two things, namely as follows: there are marriages with the status of guardian judge in unregistered marriages which can be carried out because the headman carries out his duties based on the provisions in the Marriage Law or KHI as well as other provisions which are still related to headship and not all problems it can be resolved with existing provisions, in such circumstances the headman exercises legal discretion that is not in accordance with existing provisions. Then, the view of Islamic law regarding the transfer of guardianship rights in the marriage bond of the guardian of the family to the guardian of the judge is an emergency legal provision. This transfer of guardianship is seen as emergency law. According to KHI, this trust is considered legally valid by fulfilling the terms and conditions contained in KHI and munakahat fiqh as the basis of Islamic law.Keywords: Guardian Judge Status, Unregistered Marriage, Positive Law and Islamic Law. Abstrak: Permasalahan utama penelitian ini terdapat pada pelaksanaan nikah berstatus wali hakim dapat dilangsungkan pada pernikahan tidak tercatat. Dilihat bagaimana pelaksanaan nikah dengan status wali hakim pada pernikahan tidak tercatat dari pandangan kedua hukum yaitu positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih di Kabupaten Kepahiang sebagai objek penelitian. Penelitian ini menemukan dua hal yaitu sebagai berikut: terdapat pelaksanaan nikah dengan berstatus wali hakim pada pernikahan tidak tercatat dapat dilangsungkan karena penghulu menjalankan tugasnya berlandaskan pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan atau KHI serta ketentuan lain yang masih berhubungan dengan kepenghuluan dan tidak semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan ketentuan yang ada, pada keadaan demikian penghulu melakukan diskresi hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian, pandangan hukum Islam dari beralihnya hak perwalian dalam ikatan pernikahan wali nasab kepada wali hakim adalah ketentuan hukum yang darurat beralihnya perwalian ini dipandang sebagai hukum darurat. Menurut KHI perwalian ini dipandang sah hukumnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam KHI dan fiqih munakahat sebagai dasar hukum Islam.Kata kunci: Status Wali Hakim, Pernikahan Tidak Tercatat, Hukum Positif dan Hukum Islam.

Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maslahah Mursalah Murti, Anis; Hafiz, Abdul; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2691

Abstract: Data collection techniques using the Document Method (Documentation). The conclusion results state that, 1) As for the juridical review of Issuance of family cards for unregistered married couples, this is the right policy. However, the issuance of a family card for unregistered married couples does not constitute state legitimacy in legalizing unregistered marriages, but only as an affirmative policy for the time being until marriage registration or marriage registration/certification of marriages is carried out. Family cards for unregistered spouses are a solution to population administration problems. However, the Family Card does not legalize the occurrence of a marriage, but only accelerates the population administration data collection process at the Population and Civil Registry Service. 2) Issuance of family cards for married couples who are not registered according to the perspective of maslahah mursalah is included in Al-Maslahah al-Tahsiniyah, is a maslahah whose human life needs do not reach the dharuri level, nor do they reach the hajji level, but these needs need to be met in order provide perfection and beauty to human life. Maslahah in the form of tahsini is also related to the five basic human needs. Benefit in this case is guaranteeing population administration rights for unregistered married couples, realizing the wishes of unregistered married couples in obtaining population rights, realizing orderly national population administration, collecting data on unregistered marriages to be encouraged to perform marriage certificates, and realizing population administration which is not discriminatory.Keywords: Family Card, Unrecorded Marriage, Maslahah Mursalah Perspective Abstract: Teknik pengumpulan data menggunakan Metode Dokumen (Documentation). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa, 1) Adapun tinjaun yuridis terhadap Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan perkawinan tidak tercatat adalah kebijakan yang sudah tepat. Akan tetapi, penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah tidak tercatat bukan merupakan legitimasi negara dalam melegalkan perkawinan tidak tercatat, namun hanya sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan. Kartu Keluarga bagi pasangan tidak tercatat merupakan solusi terhadap masalah administrasi kependudukan. Akan tetapi, Kartu Keluarga tersebut tidak mengesahkan terjadinya suatu perkawinan, melainkan hanya mempercepat proses pendataan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2) Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan perkawinan tidak tercatat menurut persepktif maslahah mursalah masuk ke dalam Al-Maslahah al-Tahsiniyah, adalah maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Kemaslahatan dalam hal ini yakni menjamin hak administrasi kependudukan bagi pasangan perkawinan tidak tercatat, mewujudkan keinginan pasangan perkawinan tidak tercatat dalam mendapatkan hak-hak kependudukan, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, terkumpulnya data perkawinan tidak tercatat untuk didorong melakukan isbat nikah, serta terwujudnya administrasi kependudukan yang tidak diskriminatif.Kata kunci : Kartu Keluarga, Perkawinan Tidak Tercatat, Perspektif Maslahah Mursalah

Implikasi Pembagian Waris Dalam Perkawinan Siri Pada Hukum Positif Dan Hukum Islam Abdurrahman, Abdurrahman; Andiko, Toha; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2692

Abstract : The aims of this study are: First, to describe the division of inheritance in polygamous marriages according to Islamic law. Second, to describe the division of inheritance in polygamous marriages according to positive law. The third is knowing the study of the maslahah mursalah aspect of the inheritance of siri polygamous marriages. This type of research is library research with a normative juridical approach. This study concludes: First, the position of inheritance from siri marriages according to positive law, that is, does not have legal force and the position of the wife of a siri marriage cannot be recognized by the State and is not recorded in the state administration. The status of the husband or wife who is carrying out the marriage is not recorded in the population register, so that the child born cannot obtain a birth certificate, even if the biological father dies later, the child cannot claim his inheritance rights. According to Islamic law, the validity of a marriage lies in the adequacy of the conditions and pillars of marriage without the need to register a marriage before the state or an authorized official. Siri marriage becomes valid if the terms and pillars of syar'i are met. So that children born from unregistered marriages are considered valid and have the right to receive recognition from their father and their father's family and to receive inheritance rights and maintenance from their parents. Therefore, the child is still valid as the child of the heir. Second, in the view of maslahah mursalah, the problem of dividing inheritance in the case of siri marriages is included in the daruriyyat level because it relates to protecting lives and assets. In this regard, inheritance is a form of maintenance of human souls and assets. Muslims in Indonesia have an obligation to comply with the laws and regulations that apply in Indonesia.Keywords: Inheritance, Siri MarriageAbstrak: Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, untuk mendeskripsikan kedudukan perkawinan siri menurut hukum Islam. Kedua, untuk mendeskripsikan implikasi warisan pada perkawinan siri pada hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library researh) pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan : Pertama, harta warisan merupakan wujud pemeliharaan terhadap jiwa dan harta manusia. Umat islam di Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hukumdan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk menghindari mudaharatdari konsekuensi sebuah perkawinan siri, maka pemerintah menentukan pencatatan nikah sebagai syarat sahnya sebuah peerkawinan yang berimplikasi kepada hak anak. Karena itulah maka umat Islam di Indonesia wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan hidup berkeluarga. Sementara, kedudukan hak waris dari pekawinan siridalam pandangan Islam jelas bahwa pernikahan siri adalah sah, dengan sahnya pernikahan siri menurut Islam maka hal tersebut berkorelasi dengan keberadaan harta peninggalan dan atau harta warisan yang ditinggalkannya. Apabila nikah siri benar-benar ada dan dilaksanakan oleh pasangan suami isteri maka hak-hak waris sudah melekat kepada anak yang dilahirkannya, dalam arti anak yang dilahirkan dalam pernikahan siriadalah mempunyai hak waris yang harus dilindungi oleh hukum sepanjang tidak ada penghalang- penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Kedua, kedudukan waris dari perkawinan sirimenurut hukum positif yaitu tidak memiliki kekuatan hukum dan kedudukan isteri kawin Siri tidak dapat diakui oleh Negara dan tidak tercatatkan pada administrasi Negara. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya. Menurut Hukum Islam, sahnya perkawinan terletak pada kecukupan syarat dan rukun nikah tanpa perlu melakukan suatu pencatatan pernikahan dihadapan negara atau pejabat yang berwenang. Perkawinan siri menjadi sah jika syarat dan rukun syar’inya terpenuhi.Kata Kunci : Warisan, Perkawinan Siri

Tradisi Midodareni dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa dan Kaidah Al ‘adah Muhakkamah Darmanto, Darmanto; Nurdin, Zurifah; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5409

Abstract : The midodareni tradition is still carried out from generation to generation and widely by the people of Agung Jaya Village, Air Manjunto District, Mukomuko Regency, especially in community weddings with Javanese traditions. However, acculturation with other cultures and the impact of socio-cultural developments in society ultimately gave rise to cultural shifts, especially in the practice of midodareni traditions which were not fully in accordance with proper Javanese cultural standards. The researcher used qualitative research methods and presented the research results with descriptive narrative. The results of this study show that : Wedding practices and midodareni in Javanese weddings in Agung Jaya Village, Air Manjunto District, Mukomuko Regency still use Javanese customs, but there is a shift from the proper Javanese cultural standards due to cultural acculturation and socio-cultural changes in society. The series of rites in the midodareni tradition itself, from the perspective of the Al 'adah Muhakkamah rules, has conformity so that it is included in the tradition which is included in the Al 'adah Muhakkamah category for some rites and not for others.Keywords: Midodareni, Javanese Customary Law, Al 'adah Muhakkamah Abstrak : Tradisi midodareni sampai saat ini masih dilakukan secara turun temurun dan secara luas oleh masyarakat Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko terutama dalam pernikahan masyarakat yang bercorak adat Jawa. Namun adanya akulturasi dengan budaya lain dan dampak dari perkembangan sosio kultural masyarakat akhirnya menimbulkan pergeseran budaya, terutama dalam praktik tradisi midodareni yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pakem budaya Jawa yang semestinya. Metode penelitian kualitatif dan menyajikan hasil penelitian dengan deskriptif naratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dan midodareni dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko tetap menggunakan adat Jawa, namun terdapat pergeseran dari pakem budaya Jawa yang semestinya karena adanya akulturasi budaya dan perubahan sosio kultural masyarakat. Rangkaian ritus pada tradisi midodareni sendiri, dalam perspektif kaidah Al ‘adah Muhakkamah terdapat kesesuaiaan sehingga termasuk dalam tradisi yang masuk dalam kategori Al ‘adah Muhakkamah untuk sebagian ritus dan tidak untuk sebagian ritus yang lain.

Tinjauan ‘Urf terhadap Pembagian Warisan Berbasis Kekerabatan Adat di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Muhtar, Muhammad Ali; Fahima, Iim; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7713

Abstract: The purpose of this study was to determine the inheritance distribution system based on customary kinship in XIV Koto District. Second, to analyze the inheritance distribution based on customary kinship in XIV Koto District, Mukomuko Regency. This type of research is qualitative descriptive research. This study concludes that: First, the distribution of inheritance according to customary law in XIV Koto District, Mukomuko Regency is: carried out by deliberation. The types of inherited property are high inheritance property and low inheritance property, namely joint property between husband and wife. Heirs according to customary law are biological children, the husband or wife of the testator and parents if the testator does not have a wife and children. Women are given priority in the distribution of inheritance so that they get a larger or equal share than men. Second, deliberation in the distribution of customary inheritance property in XIV Koto District can be said to be 'urf sahih because it does not conflict with Islamic teachings. When viewed from the area of validity or generality, the distribution of inheritance based on customary kinship in XIV Koto District is included in the 'urf khas (special customs), namely customs that apply in certain areas and communities and do not apply in other areas or communities in general. However, according to the customary system of the people in XIV Koto District, women receive a larger inheritance or can be the same as men, although this is decided through deliberation, which is different from the Islamic inheritance system.Keywords: customs, inheritance, kinship. Abstrak : Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto. Kedua, menganalisis pembagian warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, pembagian warisan menurut adat kaum di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko adalah: dilakukan dengan cara musyawarah. Jenis harta yang diwariskan adalah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yaitu harta bersama suami isteri. Ahli waris menurut adat kaum adalah anak kandung, suami atau istri pewaris dan orang tua jika pewaris tidak mempunyai isteri dan anak. Pihak perempuan lebih diutamakan dalam pembagian waris sehingga memperoleh bagian yang lebih besar atau sama dengan pihak laki-laki. Kedua, bermusyawarah dalam pembagian harta warisan adat kaum di Kecamatan XIV Koto dapat dikatakan sebagai ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika dilihat dari wilayah keberlakuan atau keumumannya, pembagian warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto ini termasuk dalam ‘urf khas (adat kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu dan tidak berlaku di daerah atau masyarakat lain secara luas. Hanya saja, menurut sistem adat kaum di Kecamatan XIV Koto pihak perempuan mendapatkan harta waris lebih besar atau bisa sama dengan laki-laki, meskipun hal ini diputuskan melalui musyawarah adalah hal yang berbeda dengan sistim kewarisan Islam.Kata kunci: adat, warisan, kekerabatan.

Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari’ah Mukhtaramin, Ahmad; Khairuddin, Khairuddin; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2687

Abstract : The aims of this study are: First, to analyze equality in selecting partners from the maqasid shari'ah perspective. Second, analyze the equality of partners in building household harmony from the perspective of maqashid syari'ah. Research using the method of literature. Sources of data were obtained from books or legal materials related to Islamic family law and maqasid shari'ah. In analyzing these data, the writer used a descriptive research method. This study concludes: First, equality in the household in terms of the maqasid shari'ah aspect is in the context of creating comfort and peace of mind in living together in the household, maintaining selfrespect, getting offspring, working together in facing life's difficulties and exercising rights family rights. Islam has regulated that in choosing a partner one should pay attention to lineage, wealth, position, physique and religion. However, in choosing a partner, religion must be the main consideration. The goal is to maintain the strength of the lineage and to ensure the continuity and continuity of this noble lineage, especially with the orders of Allah SWT and His Messenger, equality must be given more attention, emphasized and maintained as best as possible. Second, the maqashid syari'ah of equality in building household harmony is in the context of creating comfort and tranquility in living together in the household, maintaining self-respect, having children, working together in facing life's difficulties and exercising family rights.Keywords: Equality, Maqhasid Syari'ah Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, menganalisis kesetaraan dalam memilih pasangan perspektif maqashid syari’ah. Kedua, menganalisis kesetaraan pasangan dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif maqashid syari’ah. Penelitian menggunakan metode kepustakaan. Sumber data diperoleh dari bukubuku atau bahan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan maqasid syari’ah. Dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan : Pertama, kesetaraan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek maqashid syari’ah adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumahtangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga. Islam telah mengatur bahwa dalam memilih pasangan hendaklah diperhatikan nasab, harta, kedudukan, fisik dan agama. Namun dalam memilih pasangan tersebut, agamalah yang harus menjadi pertimbangan utama. Tujuannya adalah menjaga kokohnya keturunan dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan nasab yang mulia tersebut, lebih-lebih dengan adanya perintah Allah Swt dan Rasul-Nya, kesetaraan harusnya lebih diperhatikan, ditekankan serta dipertahankan sebaik mungkin. Kedua, maqashid syari’ah dari kesetaraan dalam membangun keharmonisan rumahtangga adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumah tangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga.Kata Kunci : Kesetaraan, Maqhasid Syari’ah

Hukum Perkawinan Sirri yang ditinjau dalam beberapa Aspek (Yuridis, Administrasi Kependudukan, Maslahah Mursalah) El Khair, Rozien Mohammad; Sitorus, Iwan Ramadhan; Suryani, Suryani
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.5755

Abstract: Currently, many marriages are conducted solely based on religious law or personal beliefs without involving government officials, and therefore are not legally recognized by the state. In Indonesia, marriages must comply with two inseparable regulations: religious law and state law. Marriage registration is not only an administrative requirement but also a means to ensure social order and public welfare. If a marriage is valid according to religion but not registered with the Office of Religious Affairs (KUA) or an authorized official, it is not legally valid in the eyes of the state. This study aims to answer three main questions: (1) the impact of unregistered (sirri) marriages on population administration, (2) the inhibiting factors in the juridical review of sirri marriages from the perspective of maslahah al-mursalah, and (3) the role and effectiveness of government institutions in implementing marriage registration laws and their influence on societal practices. The research uses a library study approach with a statutory method. The findings show that sirri marriages are valid under Islamic law but do not meet the formal legal requirements of the state, and therefore are not recognized and do not produce legally protected consequences due to the absence of authentic proof of marriage.Keywords: Sirri Marriage, Juridical, Population Administration, Maslahah Al-Mursalah.Abstrak: Saat ini, banyak pernikahan dilakukan hanya berdasarkan hukum agama atau kepercayaan pribadi tanpa melibatkan pejabat pemerintah, sehingga tidak diakui secara hukum negara. Di Indonesia, pernikahan harus memenuhi dua regulasi yang tidak terpisahkan: hukum agama dan hukum negara. Pencatatan pernikahan bukan hanya persyaratan administratif, tetapi juga sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan kemaslahatan bersama. Jika pernikahan sah menurut agama tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pejabat berwenang, maka tidak sah secara hukum negara. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Dampak nikah siri terhadap administrasi kependudukan, (2) Faktor penghambat kajian yuridis nikah siri dari perspektif maslahah al-mursalah, dan (3) Peran dan efektivitas lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pencatatan nikah siri serta pengaruhnya terhadap praktik masyarakat. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri sah menurut hukum Islam, tetapi tidak memenuhi persyaratan formal hukum negara sehingga tidak diakui dan tidak menimbulkan akibat hukum yang dilindungi negara akibat tidak adanya bukti otentik perkawinan.Kata Kunci: Perkawinan Sirri, Yuridis, Administrasi Kependudukan, Maslahah Al-Mursalah.

Penyelesaian Bebade Persfektif ‘Urf (Studi Pada Masyarakat Pekal Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko) Arifin, Rizal; Nurdin, Zurifah; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5411

Abtract : The objectives of this research are: 1) to determine the role and status of customary leaders in resolving disputes; 2) to understand the methods employed by these leaders in resolving marital conflicts within the framework of 'urf. The findings elucidate the significant role of customary leaders in the Pekal community in Sungai Rumbai District, Mukomuko Regency. These leaders hold a prominent position in fostering societal well-being. When marital disputes arise, the Pekal community calls upon these leaders for mediation between the disputing spouses, providing guidance and religious advice, and imposing fines on the male party involved in the conflict. Such measures are highly effective in minimizing divorce rates within the Pekal community. Additionally, this research finds that the approaches employed by the Pekal community in resolving issues through customary leaders align with Islamic teachings. This is evident from the practices of consultation, mediation, and fines. Viewed through the lens of 'urf, these methods are consistent with Islamic principles, which advocate for mutual consultation and charitable actions as means of resolving life’s conflicts.Keywords: 'Urf, Customary Leaders, Marital Disputes. Abstrak: Tujuan dari penelitian yakni 1) untuk mengetahui peran dan kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan perselisihan. 2) untuk mengetahui cara toko adat menyelesaikan perselisihan perkawainan dalam perspektif Urf. Dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian field research penelitian ini secara langsung mencoba menjawab bagaimana peran dan kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan perselisihan dalam kacamata Urf. Peneliti menemukan bahwa kedudukan tokoh adat sangat sentral dalam masyarakat pekal di kecamatan sungai Rumabi kecamatan Mukomuko. Ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam membentuk masyarat yang sejahtera. Sehingga ketika terjadi perselisihan perkawinan masyarakat pekal akan memanggil tokoh adat untuk mendapatkan mediasi antar suami istri yang bertengkar, kemudian memberikan wejangan kepada kedua pasangan, nasehat secara agama dan memberikan denda kepada pihak laki-laki yang melakukan pertengkaran. Upaya ini terbilang sangat efektif meminimalisir perceraian yang ada di masyarakat pekal. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat pekal dalam menyelesaikan permasalahan dengan melalui tokoh adat tidak menentang ajaran Islam, hal ini terlihat dari praktik-praktik yang dijalankannya yakni dengan cara musyawarah, mediasi dan juga memberikan denda. Tentu hal ini ketika dilihat dari kacamata urf tidak bertentangan karena Islam sendiri mengajarkan musyawarah mufakad dan bersedekah sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan.Kata kunci: Urf, Tokoh adat, perselisihan perkawinan.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search