cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 224 Documents
 19   20   21   22   23 
Kursus Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Kabupaten Kaur) Irlianuddin Irlianuddin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.2989

Abstract

Abstract: This research was conducted at the KUA in Kaur Regency by raising the issue of how the implementation of the prospective bride and groom course was carried out by the KUA, and how successful the implementation of the prospective bride and groom course was in minimizing the divorce rate in Kaur Regency and how the people of Kaur Regency viewed the implementation of the prospective bride and groom course. as a condition of marriage in the perspective of maslahah mursalah. To answer these problems, the research used juridical empirical, with a law approach, and a conceptual approach. The data were obtained through observations and interviews with the head of KUA, Suscatin participants and the community, then after the data was obtained, the material was reconstructed and analyzed qualitatively by using deductive and inductive methods. The results of the study show that 1) The implementation of the prospective bride and groom course conducted by the KUA in Kaur Regency is still not in accordance with the laws and regulations governing suscatin, namely the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religion Number DJ.II/491 of 2009. 2) The success of the implementation of the substitute candidate courses in North Kaur KUA, Muara Sahung KUA and Padang Guci Ulu KUA, is starting to be seen and felt by the community even though it is not optimal. 3) The views of the people of Kaur Regency in the implementation of the prospective bride and groom course as a condition of marriage in the perspective of maslahah mursalah there are two (2) views. First, they agree with the bride and groom course as a condition of marriage, Second, they do not agree with the prospective bride course as a condition of marriage. Keywords: Bride and Groom Course, Divorce and Maslahah Mursalah Abstrak: Penelitian ini diadakan di KUA yang ada di Kabupaten Kaur dengan mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA, dan sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kaur serta bagaimana masyarakat Kabupaten Kaur memandang dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian yang digunakan yuridis empiris, dengan pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan konseptual. Data didapat melalui pengamatan dan wawancara kepada kepala KUA, peserta Suscatin dan masyarakat, kemudian setelah data didapat dilakukan rekotruksi bahan dengan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA di Kabupaten Kaur masih belum sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang suscatin, yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. 2) Keberhasilan pelaksanaan kursus calon penganti yang ada di KUA Kaur Utara, KUA Muara Sahung dan KUA Padang Guci Ulu, mulai terlihat dan dirasakan oleh masyarakatnya walaupun belum maksimal. 3) Pandangan masyarakat Kabupaten Kaur dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah ada dua (2) pandangan Pertama, setuju dengan adanya kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, Kedua, tidak setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan. Kata Kunci: Kursus Calon Pengantin, Perceraian dan Maslahah Mursalah
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Oktavina Libriyanti
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v2i2.657

Abstract

Mediation  is a process of problem-solving negotiations, where impartial  parties  work  with disputants to seek mutual  consent. Mediation  is also  known  in Islamic  law  that  equates mediation with  islah  or Al-Sulh, is a process  of dispute resolution in which  the parties  agree  to end  their case  peacefully. The provisions  of mediation in the last Court are regulated in supreme Court Regulation  number 1 of 2016. Regulation  Court are one of the courts  under  the Supreme Court in accordance with the mandate of constitution, therefore it is obligatory to enforce the provisions  of mediation set forth in the Supreme Court Regulation.  In accordance with its authority in terms of solving a particular dispute for Muslims, it means that the Religious Court, besides deriving from the positive law of Indonesia, must  also derive from Islamic law. Likewise with the provisions on the implementation of mediation in the Court, in addition  to following the Supreme Court, in addition  to following the Supreme Court Regulation number 1 year 2016, also follow the provisions of mediation set forth in Islamic Law.  Based on the above  background this research reveal issues,  what is the view of Islamic law in mediation procedures in religious court.
Pelaksanaan Masuk Kaum dalam Pernikahan Masyarakat Pekal Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Medan Jaya dan Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko) Afandi Rahman; Iim Fahimah; Qolbi Khoiri
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7712

Abstract

Abstract: This study aims to answer two main problems. First, what are the consequences if a marriage is carried out without going through the Kaum entry process? Second, how is the implementation of entering the Kaum in marriage for the Pekal Tribe community from the 'Urf perspective. This study is a sociological juridical study that is descriptive analysis and is included in qualitative research. The results of this study found: 1) The consequences that occur if a marriage is carried out without entering the Kaum are that the marriage cannot be carried out at home, cannot carry out traditional ceremonies, is not managed and attended by the traditional leader, is not recognized by the traditional community, can be subject to sanctions for dissolution, ostracized from the traditional community and lack of support and restrictions on customary rights, including the right to be involved in community activities. 2) Implementation of entering the Kaum from the Urf' perspective. If you look at the scope of its use, it is included in 'urf Al-khas, in terms of its object it is included in 'urf Al-Amali, and if you look at it in terms of its implementation and purpose, it is permissible for 'urf shahih as long as there is no public belief that leads to things that are prohibited by the 'urf shahih religion and it can become prohibited 'urf fasid if it is applied in society but is contrary to Islamic values.Keywords: Entering the Clan, Marriage, “Urf. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, apa Saja Konsekuensi jika pernikahan dilaksanakan tanpa melalui proses masuk Kaum? Kedua, bagaimana pelaksanaan masuk kaum dalam pernikahan bagi masyarakat Suku Pekal Perspektif 'Urf. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologi yang bersifat deskriptif analisis termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini didapati: 1) Konsekuensi yang terjadi jika pernikahan dilaksanakan tanpa masuk kaum adalah pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan di rumah, tidak dapat melakukan acara adat beradat, tidak diurus dan dihadiri oleh penghulu adat, tidak diakui oleh masyarakat adat, bisa mendapatkan sanksi pembubaran, dikucilkan dari masyarakat adat dan kurangnya dukungan dan pembatasan hak-hak adat, termasuk hak untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat. 2) Pelaksanaan masuk kaum dalam perspektif Urf’. Bila dilihat ruang lingkup penggunaanya, termasuk kedalam ‘urf Al-khas, bila dari segi objeknya termasuk ‘urf Al-Amali, dan bila dilihat segi pelaksanaan dan tujuannya adalah boleh ‘urf shahih selama tidak ada kepercayaan masyarakat yang mengarah kepada hal yang dilarang agama ‘urf shahih dan bisa menjadi dilaranag ‘urf fasid apabila diterapkan dalam masyarakat namun bertentangan dengan nilai-nilai Islam.Kata kunci: Masuk Kaum,  Pernikahan, “Urf.
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN GANTI RUGI TANAM TUMBUH PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pembangunan Jalan Tol di Desa Jum’at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah) Dian Agustia
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.2956

Abstract

Abstract: The formulation of the research problem is: 1) What are the positive regulations/laws in the State of Indonesia that regulate land acquisition, especially in terms of compensation for planting and growing? 2) What is the fiqh siyasah perspective on land acquisition, especially in terms of compensation for planting and growing?. This type of research is a field research with data collection methods by observation, interviews, and documentation. The research location is in Jum’at Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency. The results showed that there were 13 plots of land from residents affected by the Bengkulu-Taba Penanjung toll road land acquisition project in Jum’at Village, Talang Empat District whose compensation money was deposited with the district court (consignment). Of the 13 parcels of land, 3 of the certificates are still collateral in the bank. Key words : Land acquisition, Plant Growth Compensation, Toll Road Abstrak: Rumusan masalah penelitian ini yaitu :1) Apa saja regulasi/ hukum positif di Negara Indonesia yang mengatur tentang pengadaan tanah khususnya dalam hal ganti rugi tanam tumbuh? 2) Bagaimana perspektif fiqih siyasah tentang pengadaan tanah khususnya dalam hal ganti rugi tanam tumbuh?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di Desa Jum’at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil penelitian yaitu terdapat 13 bidang tanah dari warga terkena proyek pengadaan tanah jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung di Desa Jum’at Kecamatan Talang Empat yang uang ganti kerugiannya dititipkan ke pengadilan negeri(konsinyasi). Dari ke-13 bidang tanah tersebut, 3 bidang sertifikatnya masih menjadi agunan di bank. Kata kunci : Pengadaan tanah, Ganti Rugi Tanam Tumbuh, Jalan Tol

Page 23 of 23 | Total Record : 224

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER Vol 10, No 1 (2025): APRIL Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER Vol 9, No 1 (2024): APRIL Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue