cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 229 Documents
 19   20   21   22   23 
Kursus Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Kabupaten Kaur) Irlianuddin, Irlianuddin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.2989

Abstract

Abstract: This research was conducted at the KUA in Kaur Regency by raising the issue of how the implementation of the prospective bride and groom course was carried out by the KUA, and how successful the implementation of the prospective bride and groom course was in minimizing the divorce rate in Kaur Regency and how the people of Kaur Regency viewed the implementation of the prospective bride and groom course. as a condition of marriage in the perspective of maslahah mursalah. To answer these problems, the research used juridical empirical, with a law approach, and a conceptual approach. The data were obtained through observations and interviews with the head of KUA, Suscatin participants and the community, then after the data was obtained, the material was reconstructed and analyzed qualitatively by using deductive and inductive methods. The results of the study show that 1) The implementation of the prospective bride and groom course conducted by the KUA in Kaur Regency is still not in accordance with the laws and regulations governing suscatin, namely the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religion Number DJ.II/491 of 2009. 2) The success of the implementation of the substitute candidate courses in North Kaur KUA, Muara Sahung KUA and Padang Guci Ulu KUA, is starting to be seen and felt by the community even though it is not optimal. 3) The views of the people of Kaur Regency in the implementation of the prospective bride and groom course as a condition of marriage in the perspective of maslahah mursalah there are two (2) views. First, they agree with the bride and groom course as a condition of marriage, Second, they do not agree with the prospective bride course as a condition of marriage. Keywords: Bride and Groom Course, Divorce and Maslahah Mursalah Abstrak: Penelitian ini diadakan di KUA yang ada di Kabupaten Kaur dengan mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA, dan sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kaur serta bagaimana masyarakat Kabupaten Kaur memandang dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian yang digunakan yuridis empiris, dengan pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan konseptual. Data didapat melalui pengamatan dan wawancara kepada kepala KUA, peserta Suscatin dan masyarakat, kemudian setelah data didapat dilakukan rekotruksi bahan dengan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA di Kabupaten Kaur masih belum sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang suscatin, yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. 2) Keberhasilan pelaksanaan kursus calon penganti yang ada di KUA Kaur Utara, KUA Muara Sahung dan KUA Padang Guci Ulu, mulai terlihat dan dirasakan oleh masyarakatnya walaupun belum maksimal. 3) Pandangan masyarakat Kabupaten Kaur dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah ada dua (2) pandangan Pertama, setuju dengan adanya kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, Kedua, tidak setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan. Kata Kunci: Kursus Calon Pengantin, Perceraian dan Maslahah Mursalah
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Libriyanti, Oktavina
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v2i2.657

Abstract

Mediation  is a process of problem-solving negotiations, where impartial  parties  work  with disputants to seek mutual  consent. Mediation  is also  known  in Islamic  law  that  equates mediation with  islah  or Al-Sulh, is a process  of dispute resolution in which  the parties  agree  to end  their case  peacefully. The provisions  of mediation in the last Court are regulated in supreme Court Regulation  number 1 of 2016. Regulation  Court are one of the courts  under  the Supreme Court in accordance with the mandate of constitution, therefore it is obligatory to enforce the provisions  of mediation set forth in the Supreme Court Regulation.  In accordance with its authority in terms of solving a particular dispute for Muslims, it means that the Religious Court, besides deriving from the positive law of Indonesia, must  also derive from Islamic law. Likewise with the provisions on the implementation of mediation in the Court, in addition  to following the Supreme Court, in addition  to following the Supreme Court Regulation number 1 year 2016, also follow the provisions of mediation set forth in Islamic Law.  Based on the above  background this research reveal issues,  what is the view of Islamic law in mediation procedures in religious court.
Pelaksanaan Masuk Kaum dalam Pernikahan Masyarakat Pekal Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Medan Jaya dan Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko) Rahman, Afandi; Fahimah, Iim; Khoiri, Qolbi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7712

Abstract

Abstract: This study aims to answer two main problems. First, what are the consequences if a marriage is carried out without going through the Kaum entry process? Second, how is the implementation of entering the Kaum in marriage for the Pekal Tribe community from the 'Urf perspective. This study is a sociological juridical study that is descriptive analysis and is included in qualitative research. The results of this study found: 1) The consequences that occur if a marriage is carried out without entering the Kaum are that the marriage cannot be carried out at home, cannot carry out traditional ceremonies, is not managed and attended by the traditional leader, is not recognized by the traditional community, can be subject to sanctions for dissolution, ostracized from the traditional community and lack of support and restrictions on customary rights, including the right to be involved in community activities. 2) Implementation of entering the Kaum from the Urf' perspective. If you look at the scope of its use, it is included in 'urf Al-khas, in terms of its object it is included in 'urf Al-Amali, and if you look at it in terms of its implementation and purpose, it is permissible for 'urf shahih as long as there is no public belief that leads to things that are prohibited by the 'urf shahih religion and it can become prohibited 'urf fasid if it is applied in society but is contrary to Islamic values.Keywords: Entering the Clan, Marriage, “Urf. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, apa Saja Konsekuensi jika pernikahan dilaksanakan tanpa melalui proses masuk Kaum? Kedua, bagaimana pelaksanaan masuk kaum dalam pernikahan bagi masyarakat Suku Pekal Perspektif 'Urf. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologi yang bersifat deskriptif analisis termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini didapati: 1) Konsekuensi yang terjadi jika pernikahan dilaksanakan tanpa masuk kaum adalah pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan di rumah, tidak dapat melakukan acara adat beradat, tidak diurus dan dihadiri oleh penghulu adat, tidak diakui oleh masyarakat adat, bisa mendapatkan sanksi pembubaran, dikucilkan dari masyarakat adat dan kurangnya dukungan dan pembatasan hak-hak adat, termasuk hak untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat. 2) Pelaksanaan masuk kaum dalam perspektif Urf’. Bila dilihat ruang lingkup penggunaanya, termasuk kedalam ‘urf Al-khas, bila dari segi objeknya termasuk ‘urf Al-Amali, dan bila dilihat segi pelaksanaan dan tujuannya adalah boleh ‘urf shahih selama tidak ada kepercayaan masyarakat yang mengarah kepada hal yang dilarang agama ‘urf shahih dan bisa menjadi dilaranag ‘urf fasid apabila diterapkan dalam masyarakat namun bertentangan dengan nilai-nilai Islam.Kata kunci: Masuk Kaum,  Pernikahan, “Urf.
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN GANTI RUGI TANAM TUMBUH PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pembangunan Jalan Tol di Desa Jum’at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah) Agustia, Dian
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.2956

Abstract

Abstract: The formulation of the research problem is: 1) What are the positive regulations/laws in the State of Indonesia that regulate land acquisition, especially in terms of compensation for planting and growing? 2) What is the fiqh siyasah perspective on land acquisition, especially in terms of compensation for planting and growing?. This type of research is a field research with data collection methods by observation, interviews, and documentation. The research location is in Jum’at Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency. The results showed that there were 13 plots of land from residents affected by the Bengkulu-Taba Penanjung toll road land acquisition project in Jum’at Village, Talang Empat District whose compensation money was deposited with the district court (consignment). Of the 13 parcels of land, 3 of the certificates are still collateral in the bank. Key words : Land acquisition, Plant Growth Compensation, Toll Road Abstrak: Rumusan masalah penelitian ini yaitu :1) Apa saja regulasi/ hukum positif di Negara Indonesia yang mengatur tentang pengadaan tanah khususnya dalam hal ganti rugi tanam tumbuh? 2) Bagaimana perspektif fiqih siyasah tentang pengadaan tanah khususnya dalam hal ganti rugi tanam tumbuh?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di Desa Jum’at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil penelitian yaitu terdapat 13 bidang tanah dari warga terkena proyek pengadaan tanah jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung di Desa Jum’at Kecamatan Talang Empat yang uang ganti kerugiannya dititipkan ke pengadilan negeri(konsinyasi). Dari ke-13 bidang tanah tersebut, 3 bidang sertifikatnya masih menjadi agunan di bank. Kata kunci : Pengadaan tanah, Ganti Rugi Tanam Tumbuh, Jalan Tol
Analisis Hambatan Adopsi berdasarkan Teknologi Acceptance Model (TAM) bagi Masyarakat Prismatik (Studi Baznas dan Lazismu Pulang Pisau) Kartini, Kartini
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.10843

Abstract

Abstracts:This study examines the paradox of the low adoption of digital zakat services such as QRIS and e-banking in Pulang Pisau Regency, despite the availability of technological infrastructure. Although FinTech innovations are designed to enhance the efficiency and transparency of zakat management, the mere presence of technology does not automatically encourage its use. Using a descriptive qualitative method through interviews with Amil and Muzakki from BAZNAS and LAZISMU Pulang Pisau, this research identifies two main categories of obstacles. First, micro-level barriers (TAM) include technical issues such as perceived ease of use, perceived usefulness, and the level of digital literacy among Muzakki. Second, structural and cultural barriers (Prismatic Theory) involve overlapping values between traditional and modern practices, rigid policy formalism, and strong societal preferences for direct face-to-face interaction in conventional zakat payments. The findings show that resistance to zakat digitalization is not solely due to technological limitations but is also significantly influenced by the sociocultural and spiritual values embedded in conventional zakat practices. Many Muzakki feel that receiving direct prayers from Amil and gaining a sense of reassurance through physical interaction are important aspects missing in digital transactions. In addition, infrastructural issues such as power outages and limited network access further worsen the situation and reinforce resistance. This study concludes that efforts to accelerate the digital transformation of zakat must be holistic. Strategies should not only enhance digital literacy and improve technological usability but also be sensitive to the sociocultural values of a prismatic society to ensure wider acceptance of innovation.Keywords: Digital Zakat, TAM, Prismatic Society Theory, Technology Adoption, Value Overlap, FinTech. Abstrak: Penelitian ini membahas paradoks rendahnya adopsi Zakat digital seperti menggunakan QRIS dan e-banking di Kabupaten Pulang Pisau, meskipun infrastruktur teknologinya sudah tersedia. Inovasi FinTech bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi zakat, namun ketersediaan teknologi tidak serta-merta mendorong penggunaannya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan Amil dan Muzakki BAZNAS serta LAZISMU Pulang Pisau, penelitian ini mengidentifikasi dua jenis hambatan utama. Pertama, hambatan mikro (TAM) mencakup isu teknis seperti kemudahan penggunaan (perceived ease of use), kegunaan yang dipersepsikan (perceived usefulness), dan tingkat literasi digital Muzakki. Kedua hambatan struktural dan kultural (Prismatik) meliputi tumpang tindih nilai antara praktik tradisional dan modern, formalisme kebijakan yang kaku dan preferensi masyarakat yang kuat terhadap interaksi tatap muka langsung (konvensional) dalam pembayaran zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa resistensi terhadap digitalisasi zakat tidak hanya karena masalah teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial spiritual yang melekat pada zakat konvensional. Muzakki merasa kebutuhan akan doa langsung dari Amil dan mendapatkan rasa tenang melalui tatap muka merupakan aspek penting yang hilang dalam transaksi digital. Selain itu, kendala infrastruktur seperti pemadaman listrik dan terbatasnya jaringan turut memperburuk situasi dan memperkuat resistensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya percepatan transformasi zakat digital harus bersifat holistik. Strategi yang dibutuhkan tidak hanya mencakup peningkatan literasi digital dan perbaikan kemudahan teknologi, tetapi juga harus sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat prismatik agar inovasi dapat diterima.Kata Kunci: Zakat Digital, TAM, Teori Masyarakat Prismatik, Adopsi Teknologi, Tumpang Tindih, FinTech.
Pola Anak Atas Penitipan Orang Tua di Panti Jompo UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran-Rantau Prapat Dalam Perspektif Hukum Islam Prishela, Cindy Salwa; Milhan, Milhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.10761

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the factors that lead children to place elderly parents in nursing homes and to assess the legal status of this practice from the perspective of Islamic law using a maqāṣid al-sharīʿah approach. The study employs a qualitative non-doctrinal method with a descriptive design, collecting primary data through interviews with elderly residents of the institution, the families who placed them there, and the administrators of the UPTD Social Services for the Elderly Kisaran–Rantau Prapat, supported by observation and document study. The findings indicate that parental placement is influenced by economic factors, the children’s busyness, the physical and mental health conditions of the elderly, weak family communication, and the elders’ desire for a peaceful life. From the perspective of Islamic law, the practice of placing parents in nursing homes may be categorized as haram, makruh, or mubah depending on the existence of a sharʿī excuse (udzur), the fulfillment of the parents’ rights, and the preservation of the emotional bond between children and parents. If such placement is consistent with the principles of maqāṣid al-sharīʿah-particularly in safeguarding religion, life, intellect, lineage, and property-then it can be justified in sharʿī terms as an effort to realize the maslahah (welfare) of the elderly.Keywords: nursing home; birr al-walidain (filial piety); maqāṣid al-sharīʿah; elderly; parental placement. Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab anak menitipkan orang tua lanjut usia ke panti jompo serta menilai status hukumnya dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarīʻah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif non-doktrinal dengan pendekatan deskriptif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap lansia penghuni panti, keluarga yang menitipkan, serta pengelola UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran–Rantau Prapat, yang didukung oleh observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penitipan orang tua dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesibukan anak, kondisi kesehatan fisik dan mental lansia, lemahnya komunikasi keluarga, serta keinginan lansia untuk memperoleh ketenangan hidup. Dalam perspektif hukum Islam, praktik penitipan orang tua ke panti jompo dapat berkategori haram, makruh, atau mubah tergantung pada adanya udzur syar’i, pemenuhan hak-hak orang tua, serta tetap terjaganya hubungan emosional antara anak dan orang tua. Apabila praktik penitipan tersebut sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarīʻah, terutama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka penitipan dapat dibenarkan secara syar’i sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bagi lansia.Kata Kunci: Panti jompo; Birrul walidain; Maqashid syari’ah; Lansia; Penitipan orang tua.
Reinterpretation of the Meaning of Violence Against Women (Study of Contextual Studies and Women's Protection in Hadith) Sundayani, Neneng Sri; Yusuf, Muhammad Waliyuddin; Masruhan, Masruhan; Musyafaah, Nurlailatul
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.10105

Abstract

Abstract: Domestic violence, particularly involving wife-beating (daraba), has long been a controversial topic in Islamic religious studies and gender issues. A direct understanding of the related hadith is often used as an excuse for committing acts of violence against women within the household. This study aims to re-explore hadiths on domestic violence using a contextual interpretation approach, in order to find a more just meaning, appropriate to the current context, and in line with the principle of protecting women's rights. The method used in this study is qualitative, with a textual and hermeneutic analysis approach to classical hadith sources, contextual interpretations, and literature on human rights and gender issues. The results show that contextual interpretations not only interpret hadiths from the perspective of their literal meanings but also consider the historical context and universal moral values in Islam. The hadith on wife-beating is understood not as a command to commit violence, but as an effort to limit the practice of violence that already existed in patriarchal Arab society at that time. The contextual interpretation approach emphasizes the importance of compassion, deliberation, and justice as the basis for the relationship between husband and wife. Thus, reinterpreting the hadith through contextual interpretation is very important to strengthen protection for women and to build a harmonious household in accordance with the principles of maqāṣid al-syarī'ah.Keywords: Hadith, Domestic Violence, Protection of Women. Abstrak : Kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang melibatkan pemukulan istri (daraba), sudah lama menjadi topik yang dipermasalahkan dalam studi agama Islam dan isu gender. Pemahaman langsung terhadap hadis yang berkaitan sering digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kembali hadis-hadis tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan tafsir yang kontekstual, agar dapat menemukan makna yang lebih adil, sesuai dengan konteks masa kini, dan selaras dengan prinsip melindungi hak perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis teks dan hermeneutik terhadap sumber-sumber hadis klasik, tafsir kontekstual, serta literatur mengenai hak asasi manusia dan isu gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir kontekstual tidak hanya menafsirkan hadis dari sudut makna kata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sejarah dan nilai-nilai moral universal dalam Islam. Hadis tentang pemukulan istri dipahami bukan sebagai perintah untuk melakukan kekerasan, tetapi sebagai upaya membatasi praktik kekerasan yang sudah ada di masyarakat Arab yang berpatriarki pada masa itu. Pendekatan tafsir kontekstual menekankan pentingnya nilai kasih sayang, musyawarah, dan keadilan sebagai dasar dalam hubungan antara suami dan istri. Dengan demikian, interpretasi ulang hadis melalui tafsir kontekstual sangat penting untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan dalam membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah.Kata kunci: Hadis, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Perempuan.
Analisis Maqashid Syari’ah dalam Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina Janah, Sidanatul; Sovia, Sheyla Nichlatus
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.8855

Abstract

Abstracts: Every legal fatwa produced by scholars through the process of ijtihad, in the context of the science of ushul fiqh must be in line with the maqashid sharia. Every Islamic law that is formulated is not only for the law itself but the law is formulated with the aim of providing benefits. Therefore, the mujtahids who want to formulate a law must be in line with the maqashid sharia, which not only brings benefits to humanity but must also be able to prevent humanity from harm. The approach used in this study is a qualitative approach. When looking at the type of data collection method, this research is included in library research. The results of this study indicate that the arguments used as the basis by the MUI in formulating fatwa No. 83 of 2023 concerning the law of support for Palestine are in line with the objectives and contents of the fatwa. This means that the intent and content of the fatwa are formulated using considerations from all aspects that support the Palestinian struggle. The application of maqashid sharia in the context of MUI fatwa No. 83 of 2023 includes comprehensive protection of religion, soul, mind, descendants, and property of Palestinian citizens. This fatwa has a strong basis in maqashid sharia, which assumes that the purpose of sharia is to ensure the security, welfare, and survival of humanity as a whole.Keywords: Maqashid Syari'ah, MUI Fatwa, Support for Palestine. Abstrak : Setiap fatwa hukum yang dihasilkan ulama’ melalui proses ijtihad, dalam konteks ilmu ushul fiqh haruslah sejalan dengan maqashid syari’ah. Setiap hukum islam yang dirumuskan tidak hanya sema-mata untuk hukum sendiri akan tetapi hukum itu dirumuskan haruslah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan. Oleh sebab itu para mujtahid yang hendak merumuskan suatu hukum haruslah sejalan dengan maqashid syari’ah, yang mana bukan hanya membawa kemaslahatan bagi umat manusia tetapi juga harus mampu menghindarkan umat manusia dari kemafsadatan. Pendekatan yang diaplikasikan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Ketika melihat dari jenis cara mengambil data, maka penelitian ini masuk pada penelitian pustaka atau library research. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalil yang dijadikan dasar oleh MUI dalam merumuskan fatwa No.83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina, telah sejalan dilihat dari sisi tujuan dan isi fatwa. Hal ini berarti bahwa maksud dan isi fatwa tersebut dirumuskan dengan menggunakan pertimbangan dari seluruh aspek yang mendukung perjuangan Palestina. Penerapan maqashid syariah dalam konteks fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 mencakup perlindungan yang menyeluruh terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta warga Palestina. Fatwa ini memiliki landasan kuat dalam maqashid syariah, yang menganggap bahwa tujuan syariah adalah memastikan keamanan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup manusia secara menyeluruh.Kata kunci: Restoratif Justice,  Tindak Pidana Anak.
Analisis Hukum terhadap Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu Fajar, Diva; Rosmanila, Rosmanila; Hasanah, Uswatun
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.8782

Abstract

Abstracts: Indonesia is a country of law as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution which states that Indonesia is a country of law, these principles must be upheld in practice for the sake of the sustainability of community, national and state life. Marriage is a form of worship that has been regulated in Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution, marriage is related to the social order. Indonesia as a country rich in culture has a variety of customs that regulate various aspects of people's lives, including marriage. One of the cultures that still survives today is the Rejang custom that developed in Bengkulu Province. This writing uses an empirical method, namely by taking a descriptive approach, namely conducting research in the field and using a sociolegal approach, namely related to law with interactions, types and sources of primary and secondary data and interviews taken from facts that exist in a society. Data collection techniques with primary data, namely interviews and secondary data obtained through library research. Data processing techniques by collecting data that has been collected, then processed and edited and analyzed, described and discussed by describing the data that has been obtained from the results of the study. That the legal analysis of the rights and obligations in Rejang customary marriage in Kebun Tebeng Village, Bengkulu City still upholds customary law in regulating the rights and obligations of husband and wife, and is able to coexist harmoniously with national law in a pluralistic legal system. That the regulation of husband and wife rights and obligations in Rejang customary marriage in Kebun Tebeng Village, Bengkulu City is based on unwritten customary norms, with the role of the husband as head of the family and the wife as manager of the household, and still upholding deliberation and joint responsibility amidst the flow of modernizationKeywords: Custom, Law, Marriage, Obligations, Rights  Abstrak : Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus di tegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkawinan itu merupakan ibadah yang sudah di atur dalam pasal 28E ayat (1) UUD 1945 perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya memiliki beragam adat istiadat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu budaya yang masih lestari hingga saat ini adalah adat Rejang yang berkembang di Provinsi Bengkulu. Penulisan ini menggunakan metode empiris yaitu dengan melakukan pendekatan yang bersifat deskriptif yaitu mengadakan penelitian di lapangan dan menggunakan pendekatan sociolegal yaitu terkait hukum dengan interaksi, jenis dan sumber data primer dan sekunder serta wawancara yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan data primer yaitu wawancara dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengolaan data dengan pengumpulan data yang telah dikumpulkan lalu diolah dan di edit serta di analisis menguraikan dan dibahas dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.Bahwa analisis hukum terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu tetap menjunjung hukum adat dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta mampu berdampingan harmonis dengan hukum nasional dalam sistem hukum pluralistik. Bahwa pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu dilandasi norma adat tak tertulis, dengan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga, serta tetap menjunjung musyawarah dan tanggung jawab bersama di tengah arus modernisasi.Kata Kunci : Adat, Hak, Hukum, Kewajiban, Perkawinan.

Page 23 of 23 | Total Record : 229

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2026) Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) More Issue