cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 224 Documents
 19   20   21   22   23 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA FAKIR MISKIN DI KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU Feranita Feranita
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v4i1.2010

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap pendayagunaan zakat produktif pada fakir miskin di  Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data model Miles dan Humberman. Adapun hasil penelitian ini: 1) implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin di  Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu  belum sepenuhnya terlaksana        2) faktorfaktor yang mendukung yaitu pinjaman dari zakat produktif bisa untuk menambah modal usaha mereka, mustahiq memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk berinfaq dan bersadaqoh sedangkan faktor-faktor yang menghambat yaitu : jumlah pinjaman dari zakat produktif ini belum mampu untuk mengembangkan usaha para mustahiq, belum adanya pendampingan secara rutin dan berkala dan belum adanya pemberdayaan kelompok.
PELAKSANAAN UANG HANTARAN DAN NINGKUKAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dewi Rahmawati
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3001

Abstract

Abstrak: Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Tekhnik pengumpulan data menggunakan Metode Wawancara (Interview) dan Metode Dokumentasi. Hasil kesimpulan menyatakan bahwa 1) Pelaksanaan uang hantaran di Kabupaten Way Kanan Lampung, uang hantaran ditetapkan pada waktu manjau atau minimal satu bulan sebelum pesta pernikahan, karena uang tersebut nantinya akan dibelikan perabot rumah tangga oleh pihak calon isteri dan merupakan biaya tambahan dalam melangsungkan berbagai prosesi pernikahan, salah satunya yaitu prosesi ningkukan. Sedangkan ningkukan dilaksanakan setelah acara manjau atau biasa disebut dengan acara bujang gadis (muli meranai). 2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan uang hantaran dan Ningkukan hukumnya boleh jika tidak ada pertentangan dari ciri-ciri pelaksanaanya dengan syarat-syarat ‘Urf Shahih. Namun apabila praktek uang hantaran telah menyebabkan mudharat seperti penundaan perkawinan, maka ia  berubah menjadi ‘Urf Fasid. Berbeda dengan ningkukan apabila dilakukan sesuai dengan aturan adatnya yang melarang laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu tempat tanpa pembatas, maka boleh dilakukan. Namun pada masa sekarang, ningkukan dilakukan dengan menari, melempar selendang dan bertukar surat antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, hal ini bertentangan dengan Firman Allah Al-quran surat An-Nur ayat 30-31 yakni anjuran menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan menutup aurat.          Kata kunci : Uang Hantaran, Ningkukan, Hukum Islam. Abstract:  This type of research is field research. Data collection techniques using the Interview Method (Interview) and the Documentation Method. The conclusion states that 1) Conducting delivery money in Way Kanan Regency of Lampung, delivery money is set at a green time or at least one month before the wedding, because the money will later be bought furniture by the prospective wife and is an additional cost in carrying out various processions marriage, one of which is the hollown procession. Whereas ningkukan is held after a green event or commonly called a bujang girls event (muli meranai). 2) A review of Islamic law on the implementation of conditional money and legal condescence is permissible if there is no conflict between the characteristics of the implementation with the conditions ‘Urf Shahih. But if the practice of transfer money has caused mudharat such as postponement of marriage, then it turns into ‘Urf Fasid. It is different from ningkukan if it is carried out in accordance with the customary rules which prohibit men and women from mixing in one place without any restrictions, then it may be done. But at the present time, ningkukan done by dancing, throwing a shawl and exchanging letters between men and women in one place, this is contrary to the Word of God Al-Qur'an letter An-Nur verses 30-31 namely the recommendation to maintain sight, preserve genitals and cover genitals.Keywords: Delivery Money, Ningkukan, Islamic Law.
ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN KARENA NUSYUZ ISTERI (Studi Kasus pada Putusan Perkara Nomor 0391/Pdt.G/2014/PA.Bn dan 8/Pdt.G/2015/PTA Bn) Rosmawati Rosmawati
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 3, No 1 (2018): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v3i1.957

Abstract

The considerations of the Panel of Judges  in the first instance of the courts (High Religious Court of Bengkulu) are: 1) Frequent quarrels and quarrels between  husband and wife are not solely due to the mistakes of the wife, but also because there is no mutual  understanding between  the two parties.  2) The evidence  submitted in the form of photographs and  statements of witnesses is not sufficient to prove the behavior of nusyuz of the wife because it is not equipped with other supporting evidence.3) Criminal acts of corruption committed  by the wife can not be used as the basis of the assessment that the concerned has acted and behave nusyuz, not directly related to the rights and duties between  husband and wife in household affairs. 4) The wife likes to indebted to a third party without the knowledge  of her husband can not necessarily be the legal basis that the concerned has acted nushyuz. Because  there is only one evidence  that explicitly indicates that the concerned has paid off the wife’s debts, while other evidence  shows the wife who has paid off its own debts.  5) The occurrence of separation of residence between  husband and wife is not because the wife has left the place of residence without the applicant’s / appealed permission,  but the separation of the applicant’s / appellate residence has surrendered his wife to his parents  in a kinship and good manner. 6) During the sepa- ration of the house  because of repatriation to the home  of her parents, the wife remains  obedient to the wishes of the applicant/ comparable is to remain  settled in the home  of his parents. 7) The wife as the plaintiff of reconvention is not proven  to act and behave nusyuz as the opinion  of the court of first instance.  So that he remains  legally entitled to get the rights as a devout  wife to the husband. 8) During the separation of the husband’s dwelling only performs  the obligation  as a father to his childre.that is transfer to the savings account of his children.  Second, in terms of the jurisprudence
Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia Babur Rahman; Abu Yazid Adnan Quthny; Vita Firdausiyah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7742

Abstract

Abstract: This study discusses the position of substitute heirs from the perspective of Islamic law and civil law in Indonesia. In inheritance practices, situations often occur where direct heirs have died before the testator, so that problems arise regarding who inherits the inheritance. Islamic law recognizes the concept of hijab and the division of inheritance strictly based on lineage, but does not explicitly regulate substitute heirs. On the contrary, the Civil Code (KUHPerdata) and the Compilation of Islamic Law (KHI) provide space for grandchildren as substitute heirs, especially if their parents who should be heirs have died first. Through a normative-comparative approach, this study reveals that there are differences in principle between classical Islamic law and positive law in Indonesia regarding the existence of substitute heirs. KHI as a codification of Islamic law in Indonesia tries to accommodate the principle of social justice by adopting the concept of substitute heirs, although it is not entirely in accordance with classical fiqh. This study recommends the need for harmonization between Islamic legal norms and the provisions of national laws and regulations in order to ensure legal certainty and justice in the distribution of inheritance.Keywords: Substitute heir, Islamic law, civil law, KHI, inheritanceAbstrak: Penelitian ini membahas kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Dalam praktik pewarisan, sering kali terjadi situasi di mana ahli waris langsung telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, sehingga muncul permasalahan mengenai siapa yang mewarisi harta peninggalan. Hukum Islam mengenal konsep hijab dan pembagian warisan secara tegas berdasarkan garis nasab, namun tidak secara eksplisit mengatur ahli waris penggantinya. Sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang bagi cucu sebagai ahli waris pengganti, terutama jika orang tua mereka yang seharusnya menjadi ahli waris telah meninggal dunia lebih dahulu. Melalui pendekatan normatif-komparatif, penelitian ini mengungkap bahwa terdapat perbedaan prinsip antara hukum Islam klasik dengan hukum positif di Indonesia terkait keberadaan ahli waris pengganti. KHI sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia mencoba mengakomodasi prinsip keadilan sosial dengan mengadopsi konsep ahli waris pengganti, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan fiqh klasik. Kajian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara norma-norma hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan.Kata kunci: Ahli waris pengganti, hukum Islam, hukum perdata, KHI, pewarisan
SENGKETA HARTA BERSAMA ISTRI TURUT MENCARI NAFKAH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR : 642/PDT.G/ 2020/PA.BN) Rita Elviyanti; Iwan Romadhan Sitorus
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2965

Abstract

Abstract: Penelitian ini mengangkat permasalahan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn dalam pembagian harta bersama istri ikut mencari nafkah di tinjauan maqasid syari’ah. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, dengan bahan hukum primer berupa putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, kemudian dianalisis dengan metode content analysis untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pertimbangan dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam. Namun menurut Penulis dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim hanya melihat hukum tertulis saja dan tidak melihat bagaimana peristiwa hukumnya, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan. 2) Tinjauan maqashid al-syari’ah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn yang menetapkan pembagian harta bersama membagi ½ bagian untuk Tergugat (isteri) dan ½ bagian untuk Penggugat (suami) belum mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi Tergugat (isteri). Selama ini isteri menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan juga mengurus domestik rumah tangga dapat terlindungi berdasarkan prinsip maqashid al-syari’ah, yakni dengan melegitimasi apa yang mereka kumpulkan dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak meleburnya menjadi harta bersama. Hal ini penting untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam. Kata Kunci: Sengketa Harta Bersama, Istri Turut Mencari Nafkah, Putusan Hakim. Abstrak: This study raises the issue of consideration of the Bengkulu Religious Court Judge in the decision Number 642/ Pdt.G/2020/PA.Bn in the distribution of property with the wife to participate in making a living in the maqasid shari’ah review. The type of research in this writing is normative juridical which is descriptive-explanatory, with the primary legal material in the form of decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, then analyzed by content analysis method to draw specific conclusions. The results of the study show that: 1) The considerations in the decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn The panel of judges decided the distribution of joint assets of part for the Plaintiff and part for the Defendant, the panel of judges based their considerations on Article 35 of the Marriage Law and Article 97 Compilation of Islamic law. However, according to the author, in his legal considerations, the panel of judges only saw the written law and did not see how the legal events were, so that the decision did not fulfill the sense of justice. 2) Review of maqashid al-syari’ah in the Bengkulu Religious Court Decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn which stipulates the distribution of joint property to divide part for the Defendant (wife) and part for the Plaintiff (husband) has not achieved justice and benefit for the Defendant (wife). So far, the wife bears the double burden of being the breadwinner and also taking care of the household, which can be protected based on the principle of maqashid al-syari’ah, namely by legitimizing what they collect from their work as their personal property and not turning it into shared property. This is important to obtain justice and benefit which is the main goal in Islamic law. Keywords: Joint Assets Dispute, Wife Participates in Making a living, Judge’s Decision
Pengucapan ‘Selamat Natal’ Oleh Umat Islam Kepada Umat Kristiani Perspektif Filsafat Hukum Islam Bobby Harianto
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 1, No 1 (2016): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v1i1.223

Abstract

Abstract: Greeting Of ‘Merry Christmas’ By Muslims To Christians In Islamic Perspective. The greeting of ‘Merry Christmas’ is usually pronounced when the Christian welcome the birth of Jesus. In Indonesia, there are still differences of opinion on whether or not allowed for Muslims to say ‘Merry Christmas’ to Christians as a form of respect and tolerance for the Christians. Some ulema are strictly prohibiting to greet Christian by saying ‘Merry Chirstmas’ because this act is a part of religious rituals, and others allow it with certain terms and conditions. To clarify the Islamic legal regarding the greeting of ‘Merry christmas’, this article will explore more deeply through a review of the philosophy of Islamic law. This study is a qualitative research approach. In general there are two approaches that will be used by the researchers, namely: a phenomenological approach and a juridical philosopy approach. In the mean time, the researcher also used the conceptual approach, case approach, as well as comparative approach. The research shows that greeting by saying ‘Merry Christmas’ to Christian is considered as haram li dzatihi (prohibited) because faith related issues. The prohibitation applies as long as not in the state of urgent or special needs.
Tradisi Midodareni dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa dan Kaidah Al ‘adah Muhakkamah Darmanto Darmanto; Zurifah Nurdin; Iwan Ramadhan Sitorus
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5409

Abstract

Abstract : The midodareni tradition is still carried out from generation to generation and widely by the people of Agung Jaya Village, Air Manjunto District, Mukomuko Regency, especially in community weddings with Javanese traditions. However, acculturation with other cultures and the impact of socio-cultural developments in society ultimately gave rise to cultural shifts, especially in the practice of midodareni traditions which were not fully in accordance with proper Javanese cultural standards. The researcher used qualitative research methods and presented the research results with descriptive narrative. The results of this study show that : Wedding practices and midodareni in Javanese weddings in Agung Jaya Village, Air Manjunto District, Mukomuko Regency still use Javanese customs, but there is a shift from the proper Javanese cultural standards due to cultural acculturation and socio-cultural changes in society.  The series of rites in the midodareni tradition itself, from the perspective of the Al 'adah Muhakkamah rules, has conformity so that it is included in the tradition which is included in the Al 'adah Muhakkamah category for some rites and not for others.Keywords: Midodareni, Javanese Customary Law, Al 'adah Muhakkamah Abstrak : Tradisi midodareni sampai saat ini masih dilakukan secara turun temurun dan  secara luas oleh masyarakat Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunto Kabupaten  Mukomuko terutama dalam pernikahan masyarakat yang bercorak adat Jawa. Namun adanya akulturasi dengan budaya lain dan dampak dari perkembangan sosio kultural masyarakat akhirnya menimbulkan pergeseran budaya, terutama dalam praktik tradisi midodareni yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pakem budaya Jawa yang semestinya. Metode penelitian kualitatif dan menyajikan hasil penelitian dengan deskriptif naratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dan midodareni dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko tetap menggunakan adat Jawa, namun terdapat pergeseran dari pakem budaya Jawa yang semestinya karena adanya akulturasi budaya dan  perubahan sosio kultural masyarakat.  Rangkaian ritus pada tradisi midodareni sendiri, dalam perspektif kaidah Al ‘adah Muhakkamah terdapat kesesuaiaan sehingga termasuk dalam tradisi yang masuk dalam kategori Al ‘adah Muhakkamah untuk sebagian ritus dan tidak untuk sebagian ritus yang lain.
Analysis of Constitutional Court Decision No.23/PUU-XIX/2021: Legal Efforts for Cassation in Postponing Debt Payment Obligations (PKPU) by Rejecting a Peace Offer from the Debtor Catherine Putri Andaresta; Fadhilah Rahmi Tamy Desindira; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2678

Abstract

Abstract: Developments in the economic and trade sectors are increasingly rapid as well as debt and receivable problems that cannot be resolved by the Bankruptcy Law, the government has made changes to these regulations to become Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. PKPU is an effort used by both debtors and creditors in the event that the debtor considers that he is or is expected to be unable to continue paying his debts that are due and payable, in order to achieve a peace plan for the debtor and creditor. The absence of legal action against a PKPU decision can be a mode or abuse for creditors to reject the peace plan proposed by the debtor so that the debtor is immediately declared bankrupt. In the UUKPKPU it is explained that the peace plan submitted by the debtor in the PKPU is determined based on approval or voting from the creditors. Through a normative juridical approach with analytical descriptive methods, it can be seen to what extent judges apply the principle of balance in deciding a decision and the results of a decision can influence the position of the law.Keywords: PKPU, Bankrupt, Legal Review Abstrak :Perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan yang semakin pesat serta permasalahan utang piutang yang belum bisa diselesaikan oleh UU Kepailitan, pemerintah melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU adalah suatu upaya yang digunakan baik oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur menilai sudah atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih, agar tercapainya rencana perdamaian bagi debitur dan kreditur. Tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU dapat menjadi suatu modus atau penyalahgunaan bagi kreditur untuk menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur sehingga debitur langsung dinyatakan pailit. Dalam UUKPKPU dijelaskan bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam PKPU ditentukan berdasarkan persetujuan atau pemungutan suara dari pihak kreditur. Melalui pendekatan Yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis dapat ditinjau sejauh mana hakim menerapkan asas keseimbangan dalam memutus suatu putusan dan hasil dari suatu putusan dapat mempengaruhi kedudukan Undang-undang. Kata kunci : PKPU, Pailit, Pengujian Undang-undang
PUTUSAN CONTRA LEGEM SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DI PERADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007) Rogaiyah Rogaiyah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v3i2.1316

Abstract

Keadilan  harus  ditegakkan. Tujuan  hukum  sejatinya  adalah untuk  mewujudkan keadilan,  kepastian hukum  dan kemanfaatan. Karena hukum  lahir dari ketentuan yang hidup  dalam  masyarakat, maka hukum  harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya terobosan hukum  untuk  menggapai kemaslahatan demi tegaknya  keadilan.  Bagi hakim,  yang menjadi dilema  terkadang adalah pertentangan antara sisi keadilan  dan  sisi kepastian hukum.  Hakim  melalui  penerapan penemuan hukum,  berupaya mengedepankan keadilan  dengan memutuskan suatu  perkara  menyelisihi  dari apa  yang  telah  ditentukan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  menjelaskan mengenai penemuan hukum  oleh hakim dalam kewenangannya untuk  memutus suatu  perkara  di luar dari  apa  yang  telah  ditentukan oleh  undang-undang. Masalah  yang dianalisis  adalah mengenai penerapan contra  legem  dalam  putusan kasasi  Mahkamah agung  yang  memberikan hak  waris melalui wasiat  wajibah  pada ahli waris non  muslim dan  pemberian hak hadhanah untuk  ayah.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  putusan hakim yang bersifat contra  legem  sejatinya  adalah upaya hakim  melalui  penemuan hukum  untuk   mengkontekstualisasikan  hukum  itu sendiri demi mewujudkan keadilan.
Paradoks Hukum Noodweer: Penerapan Pasal 49 KUHP dan Kedudukan Korban Begal yang Dijadikan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sheren Dwi Oktaria; Inggit Setya Ningrum; Nadia Wiratama Jasmine; Dwi Mulyati
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.9234

Abstract

Abstract: This study examines the legal paradox in the application of the concepts of noodweer and noodweer excess in Indonesia, particularly related to the phenomenon of victims of robbery who are named suspects after defending themselves. The study focuses on three cases that occurred in Indonesia, namely the case of Amaq Sinta in Central Lombok (NTB), DI in Medan (North Sumatra), and ZA in Malang (East Java). All three cases demonstrate the complexity of law enforcement between self-defense efforts and the limits of actions considered proportional under criminal law. Analysis of these three cases shows that the application of Article 49 of the Criminal Code often leads to incidents, especially in determining the elements of proportionality, subsidiarity, and the condition of "urgency" in self-defense. Although morally the perpetrators are considered to be defending themselves from a real threat, legally such actions can be categorized as excessive if they exceed the limits of reasonableness, for example due to emotion, fear, or the use of excessive violence. This paradox reveals a lack of synchronicity between formal justice and substantive justice in the Indonesian criminal system. From a normative perspective, clearer legal guidelines are needed regarding self-defense, particularly in the context of street crimes that endanger the victim's life. This study recommends reformulating the guidelines for investigation and prosecution so that the legal system no longer criminalizes self-defense actions taken in emergency situations and situations of psychological stress.Keywords: Noodweer, Noodweer Excesses, Self-Defense, Mugging Victims, Legal Paradox, Indonesian Criminal System.Abstrak: Penelitian ini membahas paradoks hukum dalam penerapan konsep noodweer dan noodweer exces di Indonesia, khususnya terkait dengan fenomena korban tindak pidana pembegalan yang justru ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pembelaan diri. Fokus kajian diarahkan pada tiga kasus yang terjadi di Indonesia, yakni kasus Amaq Sinta di Lombok Tengah (NTB), DI di Medan (Sumatera Utara), dan ZA di Malang (Jawa Timur). Ketiganya menunjukkan kompleksitas penegakan hukum antara upaya mempertahankan diri dengan batas-batas tindakan yang dianggap proporsional menurut hukum pidana. Analisis terhadap ketiga kasus menunjukkan bahwa penerapan Pasal 49 KUHP seringkali menimbulkan perdebatan, terutama dalam menentukan unsur proporsionalitas, subsidiaritas, dan kondisi “terdesak” dalam pembelaan diri. Meskipun secara moral para pelaku dianggap membela diri dari ancaman nyata, secara yuridis tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai noodweer exces apabila melampaui batas kewajaran, misalnya karena adanya emosi, kepanikan, atau penggunaan kekerasan berlebihan. Paradoks ini mengungkap adanya ketidaksinkronan antara keadilan formal dan keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dari perspektif normatif, diperlukan pedoman hukum yang lebih jelas terkait pembelaan diri, terutama dalam konteks kejahatan jalanan yang membahayakan nyawa korban. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi pedoman penyidikan dan penuntutan agar sistem hukum tidak lagi mengkriminalisasi tindakan pembelaan diri yang dilakukan dalam situasi darurat dan penuh tekanan psikologis.Kata Kunci: noodweer, noodweer exces, pembelaan diri, korban begal, paradoks hukum, sistem peradilan pidana Indonesia.

Page 22 of 23 | Total Record : 224

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER Vol 10, No 1 (2025): APRIL Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER Vol 9, No 1 (2024): APRIL Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue