cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 224 Documents
 17   18   19   20   21 
Penyebab Konflik dan Sengketa Perkawinan: Perspektif Hukum Keluarga Wegestin Lagus; Yusnita Eva
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.8429

Abstract

Abstract: Marital disputes are a common phenomenon in society and can be caused by various factors, such as cultural differences, economic issues, infidelity, and communication breakdowns. This study aims to analyze the main causes of marital disputes and explore the family law perspective in their resolution. The research method used is normative juridical research with a conceptual and statutory approach. The data in this study were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through a literature review. The results show that in Indonesian family law, there are two main avenues for resolving marital disputes: litigation through the courts and non-litigation methods such as mediation and counseling. Although legislation has regulated the dispute resolution mechanisms, implementation in practice still faces challenges, such as low public legal awareness and limited access to mediation institutions. Therefore, efforts are needed to enhance public understanding of marital law and to strengthen the role of mediation and counseling institutions in resolving domestic disputes.Keywords: marital disputes, family law, dispute resolution.Abstrak: Sengketa dalam perkawinan merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan budaya, faktor ekonomi, perselingkuhan, hingga ketidakharmonisan dalam komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama terjadinya sengketa dalam perkawinan serta mengeksplorasi perspektif hukum keluarga dalam penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga di Indonesia, terdapat dua jalur utama dalam penyelesaian sengketa perkawinan, yaitu jalur litigasi melalui pengadilan dan jalur nonlitigasi seperti mediasi dan konseling. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya akses terhadap lembaga mediasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan serta penguatan peran lembaga mediasi dan konseling dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.Kata kunci: sengketa perkawinan, hukum keluarga, penyelesaian sengketa.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRADISI BUBUWARANG SEBAGAI PERSYARATAN PERKAWINAN DI DESA TEGALGUBUG, KABUPATEN CIREBON DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Farah Fadhilahi; Bambang Daru Nugroho; Eidy Sandra
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2978

Abstract

Abstract: There is a phenomenon where a tradition called the bubuwarang tradition becomes an obligation if someone wants to have a marriage. Bubuwarang is a gift from the prospective groom’s family to the prospective bride’s parents in a pre-wedding procession, namely before the engagement. If the tradition is not fulfilled it can cause a marriage to be postponed or even fail. This study aims to obtain legal certainty about the validity of marriage within the bubuwarang tradition and to see the views of customary law and Islamic law on the bubuwarang tradition. This research uses a normative juridicial approach and descriptive analytical research specifications, namely by describing the laws and regulations related to the event being studied, in this case regarding the bubuwarang tradition as a marriage requirement in Tegalgubug Village, Cirebon Regency, then reviewed with secondary data. Data analysis was carried out using qualitative juridicial methods to produce descriptive data. The results of the study show that the validity of marriage in the presence of the bubuwarang tradition in terms of Islamic law associated with the marriage law is valid because the bubuwarang tradition is not included in the legal requirements of marriage regulated in Islamic law and marriage law. The fulfillment of the bubuwarang tradition does not affect the validity of the marriage. The view of customary law is that if the bubuwarang tradition is not carried out, it will have an impact on the assessment of the prospective bride’s family on the social status of the prospective groom’s family in fulfilling the bubuwarang, besides that there are social sanctions, namely being the subject of discussion from the surrounding community. In general, they will look down on the prospective groom’s family. Despite the view of Islamic law on the implementation of the bubuwarang tradition is permissible, if the conditions are forced and the Islamic teachings are violated, the law becomes prohibited. Keywords: Marriage, Bubuwarang Tradition, Marriage Requirements. Abstrak: Terdapat fenomena dimana sebuah tradisi yang bernama tradisi bubuwarang menjadi sebuah kewajiban apabila seseorang ingin melakukan perkawinan. Bubuwarang dapat diartikan sebagai pemberian dari keluarga calon mempelai pria kepada orang tua calon mempelai wanita dalam prosesi pra-nikah, yakni sebelum tunangan. Apabila besaran bubuwarang yang akan diberikan tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dapat menyebabkan ditunda atau bahkan gagalnya suatu perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum tentang keabsahan perkawinan dengan adanya tradisi bubuwarang serta untuk melihat pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap tradisi bubuwarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan terkait peristiwa yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai tradisi bubuwarang sebagai persyaratan perkawinan di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon, kemudian ditinjau dengan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan dengan adanya tradisi bubuwarang ditinjau dari hukum Islam dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan adalah sah, karena tradisi bubuwarang tidak termasuk ke dalam syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Pandangan hukum adat apabila tradisi bubuwarang tidak dilaksanakan maka berdampak pada penilaian keluarga calon mempelai wanita terhadap status sosial dari keluarga calon mempelai pria dalam memenuhi bubuwarang tersebut, selain itu terdapat sanksi sosial yaitu menjadi bahan perbincangan dari masyarakat sekitar yang pada umumnya akan memandang rendah keluarga calon mempelai pria, sedangkan pandangan hukum Islam atas pelaksanaan tradisi bubuwarang tersebut hukumnya mubah atau dibolehkan, namun apabila memaksakan keadaan dan melanggar ajaran Islam maka hukumnya menjadi haram. Kata Kunci: Perkawinan, Tradisi Bubuwarang, Persyaratan Perkawinan
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER IN ABSENTIA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG DISERSI Agus Prambowo Sulistiyo; Joko Sriwidodo; Hedwig A. Mau
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.2660

Abstract

Abstract : The definition of trial in absentia is to try without the presence of the defendant in the trial. In Indonesian law, courts in absentia can be applied to cases of road traffic violations, economic crimes, subversion and corruption.In the judicial process in absentia by the military court against suspects whose members of the military are absent or fleeing, those concerned can be processed using Law Number 39 of 1947, Article 86 and Article 87 concerning Amendments to the Army Criminal Code.The purpose of this study is to analyze, explain the implementation of the decision of the military court in absentia against members of the military who deserted and to analyze, explain the arrangements for the implementation of the decision of the military court in absentia against members of the military who deserted.This research is included in normative juridical research. The normative juridical research method is a method or method used in legal research which is carried out by examining existing library materials. The data used is secondary data. While the collection of legal materials is done by reviewing and collecting library materials and the analysis method is carried out by qualitative descriptive methods.From the results of the study, it can be concluded that based on the Decision that the Researcher reviewed, namely Decision Number 125-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 and Decision Number 87-K/PM I-03/AD/IX/2021 it can be seen that the Implementation of the Military Court Decision this cannot be implemented. Because the defendant did not know his whereabouts Keywords : TNI members, in absentia, Desertion. Abstrak : Persidangan in absentia ialah mengadili tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan.Dalam hukum Indonesia peradilan in absentia dapat diberlakukan pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas jalan, tindak pidana ekonomi, subversi dan tindak pidana korupsi.Dalam proses peradilan in absentia oleh peradilan militer terhadap tersangka yang anggota militer tidak hadir atau melarikan diri, kepada yang bersangkutan dapat diproses dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Pasal 86 dan Pasal 87 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, menjelaskan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Desersi dan menganalisis, menjelaskan pengaturan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Desersi.Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder.Sementara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji dan mengumpulkan bahan pustaka serta metode analisa dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Putusan yang Peneliti kaji yakni Putusan Nomor No 125-K/PM.II-09/AD/ VIII/2021 dan Putusan No. 87-K/PM I-03/AD/IX/2021dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer ini belum dapat dilaksanakan. Kata Kunci :Anggota TNI, In Absentia, Disersi
HUBUNGAN KEPERDATAAN AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK HASIL NIKAH SIRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF ISTIHSAN Riki Aprianto
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3015

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa implikasi hubungan keperdataan ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan bagaimana perspektif istihsan terhadap hubungan keperdataan ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data menggunakan  Metode Dokumen (Documentation). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa implikasi hubungan keperdataan ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak siri mendapatkan nafkah hadhanah (pemeliharaan), anak siri mendapatkan wasiat wajibah, anak hasil nikah siri mendapatkan perlakuan yang adil dan anak hasil nikah siri wajib berbakti kepada ayah biologisnya. Kemudian persektif istihsan mengenai hubungan keperdataan ayah biologis dengan anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tidak bertentangan dengan konsep istihsan dalam hukum Islam.Kata kunci : Anak hasil nikah siri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Istihsan Abstract : This study aims to analyze what are the implications of the biological father's civil relationship to children after the Constitutional Court Ruling Number 46 / PUU-VIII / 2010, and how istihsan perspectives on the biological father's civil relationship to the child siri marriage results after Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010. This type of research is library research (library research). Data collection techniques using the Document Method (Documentation). The conclusion states that the implication of the biological father's civil relationship to children who have been married after the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 is that a siri child receives a living for hadhanah (maintenance); and children who are married to Siri are obliged to serve their biological father. Then istihsan's perspective on the relationship between the biological father's civilization and the children of siri marriage after the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010, does not conflict with the concept of istihsan in Islamic law.Keywords: Children from the marriage of Siri, Constitutional Court Decision  Number 46 / PUU-VIII / 2010, Istihsan.
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM PENGUATAN KELUARGA MUDA (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu) Rahmi Fitri
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 3, No 1 (2018): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v3i1.961

Abstract

The study concluded that: first, the policy taken by the head  of the KUA Kecamatan Ratu  Samban suscatin services was related  to schedule  the execution of suscatin,  providing  a free service to any  of the participants suscatin,  implement  the suscatin for 2 hours with priority material pertaining  to marriage  and households only. Second, the implementation of suscatin in KUA Kecamatan Ratu   Samban held as much  as 2 times in a week, namely  on Thursday. Participants who follow suscatin at KUA Kecamatan Ratu  Samban average each  week 2 – 3 couples  or 8 – 12 pairs per month. The material  provided among others the procedures for marriage, wedding,  Fiqh rules on marriage  and the family, the rights and obligations of husband and wife and family concepts  of sakinah  is given by using the method of lecture and question and answer.  The bride gives a varied response associated with the Government’s policy to hold suscatin to every bride. Third, the evaluation of the implementation of the suscatin  in the Subdistrict  of Ratu   Samban KUA is already  well underway in accordance with the tasks and  functions primarily in the service of marriage  guidance to society. Implementation of the suscatin Sub-district office KUA Ratu  Samban quite effective and successful in adding  to the knowledge  and insight of the bride that will foster household. Suscatin be a posi- tive effort in provide  knowledge  to the prospective bride and  groom.  This is an attempt  to prevent  early on things which can disrupt home  life in order not to divorce occurs
Epistimologi Hukum Akad Perkawinan Online (Studi Tentang Fatwa MUI, Fatwa Bahtsul Masail NU dan Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah) Ayus Permana; Mukhsin Achmad
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.7783

Abstract

Abstract: Considering the current situation and the increasingly modern and practical development of technology, this greatly influences the way of life within the cultural traditions and habits of today‘s society. One of the impacts of this advanced and modern technology is the practice of marriage ceremonies conducted online via mobile phones, which are carried out remotely without being in the same place or gathering. This phenomenon raises concerns about the sanctity of the wedding ceremony. Based on this issue, questions arise regarding the epistemology of online marriage law, which has led organizations such as MUI, NU, and Muhammadiyah to issue their respective fatwas on the matter. In this study, the author uses a descriptive qualitative research method by selecting relevant data to serve as a basis for legal decision-making. According to the fatwa issued by MUI, an online marriage contract is deemed valid if it fulfills several specified requirements, one of which is the mandatory presence of an official marriage registrar and the proper recording of the marriage in front of witnesses.Keywords: Epistemology, Online Marriage Contract, MUI.Abstrak: Melihat situasi dan kondisi perkembangan teknologi yang semakin modern dan serba praktis, hal ini tentunya sangat memengaruhi seni berkehidupan dalam kultur budaya dan kebiasaan masyarakat saat ini. Salah satu dampak dari berkembangnya teknologi yang canggih dan modern adalah pelaksanaan prosesi perkawinan secara online melalui handphone (HP), yang dilakukan secara jarak jauh dan tidak dalam satu tempat atau majelis. Hal ini seakan-akan memengaruhi kesakralan acara prosesi pernikahan. Berdasarkan fenomena ini, muncul pertanyaan mengenai epistemologi hukum perkawinan online, yang kemudian ditanggapi oleh MUI, NU, dan Muhammadiyah melalui fatwa-fatwa yang mereka keluarkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menyeleksi data yang relevan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum. Menurut fatwa MUI yang telah ditetapkan, hukum akad perkawinan secara online dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah keharusan adanya pendampingan dari petugas pencatatan perkawinan serta pencatatan yang sah di hadapan para saksi.Kata Kunci: Epistemologi, Akad Online, MUI.
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI DI PAUD IT AL-HASANAH KELURAHAN PAGAR DEWA KOTA BENGKULU Nurhasanah Nurhasanah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2969

Abstract

Abstract: The formulation of the problem in this study are: 1) How is the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah 2) How is the implementation of the mubadalah concept regarding the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah, Pagar Dewa Village, Bengkulu City. This type of research is a research that focuses on qualitative data from the field (field research). Data collection techniques that researchers use are observation, interviews, and documentation. Data analysis uses gender equality theory, structural-functional theory, and mubadalah. This study concludes that: 1) The implementation of the obligations and rights of of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah consists of two forms, namely implemented and not implemented. 2) The implementation of the mubadalah concept in the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah are mostly mubadalah. The structural and functional aspects have been implemented properly. The husband has carried out his duties as a breadwinner as well as helping with domestic tasks, the wife has carried out her duties as a mother and wife as well as a career woman who helps the family economy. The concept of gender equality between husband and wife has also been implemented well. Husband and wife have carried out their functions and have worked together. Keywords: Obligations and Rights, Husband and Wife, Mubadalah. Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suamiistri di PAUD IT Al-Hasanah ? 2) Bagaimana implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu? Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif.Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.Analisis data menggunakan teori kesetaraan gender, teori struktural-fungsional, dan mubadalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan kewajiban dan hak suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh suami dan istri. 2) Implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah mubadalah. Dengan demikian aspek struktural dan fungsional sudah diterapkan dengan baik. Suami sudah menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah sekaligus membantu tugas domestik, istri menjalankan tugasnya sebagai ibu dan istri sekaligus wanita kariryang membantu ekonomi keluarga. Konsep kesetaraan gender antara suami dan istri juga sudah diterapkan dengan baik. Suami dan istri sudah menjalankan fungsinya dan sudah saling bekerja sama. Kata kunci: Kewajiban dan Hak, Suami Istri, Mubadalah
Kajian Putusan Pada Perkara Hadhanah Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Serli Herlintoni
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 1, No 1 (2016): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v1i1.232

Abstract

Abstract: Decision On The Case Study Ofhadhanah Viewed From The Law On The Protection Of Children. Fiqh scholars agree that the laws of caring for and educating children is mandatory, because if it is not cared for and well educated, will reflect badly on themselves, can even lead to losing their lives. In the case ofhadhanah decision No.34 / Pdt.G / 2014 / PA.Crp and No. 16 / Pdt.G / 2015 / PA.Crp hadhanah has granted to the mother, but the basic of its legal consideration is vary. These Differences will be recorded, analyzed philosophically and normatively. This paper will examine how the consideration of judges in deciding cases ofhadhanah No. 34 / Pdt.G / 2014 / PA.Crp and No. 16 / Pdt.G / 2015 / PA.Crp terms of Act No. 23 of 2002 on Protection of Children and legal settings. This research is a normative legal research with qualitative methods in the form of literature studies. The approach used in this study isstatute approach and case approach. Data were analyzed using comparative analysis. The results of this study indicate that in case the decision ofhadhanah No. 34 / Pdt.G / 2014 / PA.Crp and case No. 16 / Pdt.G / 2015 / PA.Crp, judges tend to pay less attention to consideration of the regulations to the Act No. 23 of 2003 on Protection of Children Jo No. 35 of 2014 regarding Child Protection. Legal arrangements in the settlement of hadhanah isverzet, appeal, and need to be applied mediation and dwangson that the defendant is willing to fulfill his promise.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN DALAM SISTEM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Irsal Irsal
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.5814

Abstract

Abstract: Sustainable development and its basics. To create a development plan that relies on the concept of sustainable development, you must know what is needed, as well as what components and tools are needed to build sustainably. Economic, social and environmental sustainability are the pillars of sustainable development that must develop in a balanced manner. Otherwise, development will be trapped in a conventional development model that only emphasizes economic growth and ignores environmental and social development. In addition, for successful sustainable development, social capital is needed which is able to maintain good cooperation between vertical and horizontal government institutions. In addition, the government, private sector and society must work together to create environmentally sound development plans and policies by utilizing a multi-stakeholder approach from these three groups. Keywords: Planning, Sustainable Development, National Development. Abstrak: Pembangunan berkelanjutan dan dasar-dasarnya. Untuk membuat perencanaan pembangunan yang bergantung pada konsep pembangunan berkelanjutan, Anda harus tahu apa yang diperlukan, serta komponen dan alat apa saja yang diperlukan untuk membangun secara berkelanjutan. Berkelanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah pilar-pilar pembangunan berkelanjutan yang harus berkembang secara seimbang. Jika tidak, pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan perkembangan lingkungan dan sosial. Selain itu, untuk pembangunan berkelanjutan yang berhasil, diperlukan modal sosial yang mampu menjaga kerja sama yang baik di antara lembaga pemerintahan vertikal dan horisontal. Selain itu, pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membuat rencana dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan pendekatan multi pihak dari ketiga kelompok tersebut. Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan Bekelanjutan, Pembanguan Nasional.
Hukum Keluarga Di Indonesia Dalam Fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Vennya Agna Mentari; Trio Lukmanul Havid; Iiz Tazul Aripin; Zaenul Mufti; Ade Jamarudin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2683

Abstract

Abstract: Fatwa is a legal opinion issued by a mufti in response to a question or problem related to Islamic law. Fatwas are based on the Qur'an, hadith, ijma' and qiyas. This paper also highlights the role of fatwas in resolving contemporary legal problems faced by Muslim communities in Indonesia. This study uses a normative-juridical approach and secondary data sources to analyze fatwa on family law issued by the Nahdlatul Ulama organization. This paper discusses the legal implications of several issues such as the law on marriage for married men who claim to be single and the law on abortion due to rape. This paper also provides criteria for determining whether divorce is valid or not and the importance of understanding the intentions and circumstances involved in divorce cases. This paper quotes various scholars and fatwas from the National Ulema Conference and the Nahdlatul Ulama organization.Keywords: Fatwa, Islamic law and Nahdlatul Ulama. Abstrak: Fatwa adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti sebagai jawaban atas pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Tulisan ini juga menyoroti peran fatwa dalam menyelesaikan masalah hukum kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sumber data sekunder untuk menganalisis fatwa tentang hukum keluarga yang dikeluarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Tulisan ini membahas implikasi hukum dari beberapa masalah seperti hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang dan hukum aborsi karena perkosaan. Tulisan ini juga memberikan kriteria untuk menentukan sah atau tidaknya talak dan pentingnya memahami niat dan keadaan yang terlibat dalam kasus perceraian. Tulisan ini mengutip berbagai ulama dan fatwa dari Konferensi Ulama Nasional dan organisasi Nahdlatul Ulama.Kata kunci: Fatwa, hukum Islam dan Nahdlatul Ulama.

Page 19 of 23 | Total Record : 224

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER Vol 10, No 1 (2025): APRIL Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER Vol 9, No 1 (2024): APRIL Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue