cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eddy Setiawan
Contact Email
eddy@jurnalidentitas.id
Phone
+62212510670
Journal Mail Official
jurnalidentitas@gmail.com
Editorial Address
Wisma 46 Lt. 14 #14-16 Kota BNI Jl. Sudirman Kav 1 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat 10220
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Identitas
Published by Institut Kewarganegaraan Indonesia
ISSN : 30255759     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Identitas, published by the Indonesian Citizenship Institute (IKI), focuses on citizenship studies, population issues, and the elimination of racial and ethnic discrimination. The journal addresses citizenship not only as legal status but also as a field of theory, civic participation, identity, and state–society relations, aiming to promote inclusive and democratic understandings of citizenship in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "volume 5 number 2, september 2025" : 5 Documents clear
Tiga Puluh Tahun APIK/LBH APIK dan Refleksi Jelang 20 Tahun Implementasi UU Kewarganegaraan: Catatan atas Pengalaman Mengadvokasikan Kesetaraan Hak atas Kewarganegaraan Nursyahbani Katjasungkana
Jurnal Identitas Volume 5 Number 2, September 2025
Publisher : Institut Kewarganegaraan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66109/jid.v5i2.57

Abstract

Artikel ini mengkaji peran strategis Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK)/Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK dalam mendorong reformasi hukum kewarganegaraan di Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan kesetaraan hak atas kewarganegaraan bagi perempuan dan anak-anak hasil perkawinan campuran kewarganegaraan. Berdasarkan kajian normatif-kritis dan refleksi atas praktik advokasi hukum yang dijalankan sejak dekade 1990-an, tulisan ini merekonstruksi dinamika perubahan hukum yang berpuncak pada lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Artikel ini juga menelaah pengalaman empirik kegiatan litigasi strategis dalam menangani kasus-kasus diskriminatif yang berkaitan dengan status kewarganegaraan dan keimigrasian, serta menunjukkan bagaimana APIK/LBH APIK menggunakan pendekatan Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) sebagai kerangka analisis dan intervensi. Selain itu, dibahas pula tantangan implementasi pasca reformasi, khususnya yang berkaitan dengan perebutan hak asuh anak dan absennya instrumen hukum nasional yang mengatur pengambilan anak secara paksa oleh orangtua kandung dari perkawinan campuran. Artikel ini menegaskan urgensi ratifikasi Konvensi Den Haag 1980 dan penyusunan instrumen hukum domestik yang komprehensif guna memastikan perlindungan konstitusional atas hak anak dan keadilan gender dalam sistem hukum kewarganegaraan Indonesia.
Meninjau Ulang Batas Usia Pemilihan Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas di Indonesia: Integrasi Temuan Psikologi Perkembangan dan Prinsip Evolving Capacities dalam Konvensi Hak Anak Arlene Eleanor
Jurnal Identitas Volume 5 Number 2, September 2025
Publisher : Institut Kewarganegaraan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66109/jid.v5i2.58

Abstract

Penetapan batas usia 18–21 tahun sebagai masa wajib pemilihan kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan hasil kompromi administratif antar-rezim hukum nasional, yang belum sepenuhnya didasarkan pada justifikasi empiris maupun teoretis mengenai kematangan pengambilan keputusan permanen. Artikel ini menyajikan sintesis teoretis interdisipliner untuk menguji kesesuaian batas usia tersebut melalui empat dimensi analisis: evolusi historis konstruksi usia dewasa dalam hukum global; temuan psikologi perkembangan dan neurosains mengenai perkembangan fungsi eksekutif hingga awal dan pertengahan usia dua puluhan; prinsip evolving capacities dan best interests of the child dalam Konvensi Hak Anak; serta dinamika identitas dalam keluarga transnasional sebagaimana tercermin dalam literatur kebijakan dan praktik administratif di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa rentang usia 18–21 tahun berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan stabilitas kognitif-emosional dan konsolidasi identitas yang umumnya diperlukan untuk keputusan kewarganegaraan yang bersifat permanen. Literatur psikologi dan neurosains mengindikasikan bahwa perkembangan fungsi eksekutif dan stabilitas identitas cenderung berlanjut hingga awal hingga pertengahan usia dua puluhan. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan peninjauan kembali batas akhir pemilihan kewarganegaraan dengan mempertimbangkan rentang usia yang lebih sesuai secara perkembangan, disertai model keputusan bertahap (phased decision making), penguatan literasi kewarganegaraan sepanjang hayat, dan harmonisasi batas usia dalam hukum nasional. Kontribusi artikel ini terletak pada integrasi argumentasi hukum, psikologi perkembangan, dan kerangka hak anak ke dalam konstruksi normatif yang koheren untuk menilai batas usia pemilihan kewarganegaraan ABG di Indonesia.
Literasi Kependudukan dalam Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi Indonesia: Melampaui Pendekatan Legal-Formal Dharmadana Zhou
Jurnal Identitas Volume 5 Number 2, September 2025
Publisher : Institut Kewarganegaraan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66109/jid.v5i2.59

Abstract

Artikel ini mengkaji posisi literasi kependudukan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi Indonesia, khususnya pasca terbitnya Buku Ajar MKWK PKn Edisi II (2024) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kemendikbudristek. Buku ajar tersebut secara eksplisit mengintegrasikan materi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ke dalam pembelajaran PKn serta memperoleh dukungan kelembagaan sebagai rujukan nasional pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Alih-alih mempertanyakan perlunya integrasi literasi kependudukan ke dalam PKn, artikel ini berfokus pada bagaimana integrasi yang telah dicapai melalui Buku Ajar MKWK PKn Edisi II Tahun 2024 dapat diperdalam. Artikel ini berargumen bahwa meskipun pengakuan normatif terhadap pentingnya administrasi kependudukan telah hadir dalam kurikulum nasional, dimensi pedagogis dan analitis yang diperlukan untuk membangun kewarganegaraan substantif masih memerlukan penguatan, terutama dalam memahami eksklusi administratif, de facto statelessness, dan keadilan akses layanan publik. Dengan menggunakan pendekatan kajian normatif-komparatif terhadap literatur Citizenship Education (CE), Global Citizenship Education (GCED), dan studi statelessness, artikel ini mengidentifikasi dua kesenjangan yang persisten: (1) kesenjangan antara konten normatif-deskriptif administrasi kependudukan dalam Buku Ajar 2024 dan kerangka analitis kritis yang dibutuhkan untuk memahami kewarganegaraan substantif; serta (2) kesenjangan antara orientasi kebangsaan yang dominan dalam PKn dan tuntutan kewarganegaraan abad ke-21 yang multidimensi. Artikel ini menawarkan model konseptual empat pilar PKn yang memperkuat—bukan menggantikan—fondasi yang telah diletakkan oleh Buku Ajar 2024, sekaligus menegaskan bahwa literasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bagian integral dari kewarganegaraan substantif. Model tersebut memperdalam dimensi kritis-demokratis, global, dan keadilan administratif dalam pembelajaran PKn di perguruan tinggi.
Kerelawanan, CSR, dan Kewarganegaraan Partisipatif: Pengalaman Relawan Perempuan Tzu Chi Cabang Sinar Mas di Wilayah Terpencil Widodo
Jurnal Identitas Volume 5 Number 2, September 2025
Publisher : Institut Kewarganegaraan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66109/jid.v5i2.60

Abstract

Artikel ini mengkaji kerelawanan perempuan dalam ekosistem Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR) sebagai praktik kewarganegaraan partisipatif yang dimediasi oleh media digital di wilayah terpencil. Penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi sosial Alfred Schutz terhadap enam Relawan Dharma Wanita Tzu Chi Cabang Sinar Mas yang mendampingi suami di wilayah perkebunan di Sumatra, dan Kalimantan. Analisis dilakukan dengan merekonstruksi because motive dan in-order-to motive setiap informan serta membandingkan pola pengalaman dan pemaknaan antarinforman. Temuan menunjukkan bahwa publikasi digital tidak semata-mata dimaknai sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi sebagai bagian dari keterlibatan sosial yang memungkinkan relawan menghadirkan pengalaman komunitas ke ruang publik yang lebih luas, membangun keterhubungan sosial, dan memperluas perhatian terhadap persoalan masyarakat. Dari pola hubungan antara pengalaman biografis, motif, dan orientasi tindakan, penelitian mengonstruksikan tiga tipifikasi pengalaman, yaitu Pejuang, Pembelajar, dan Panggilan Hati. Ketiganya bukan jenis atau model kewarganegaraan, melainkan variasi pemaknaan relawan terhadap keterlibatan mereka dalam praktik kewarganegaraan partisipatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekosistem CSR dapat menyediakan ruang institusional bagi keterlibatan sosial warga, sementara media digital menjadi medium yang memperluas visibilitas pengalaman komunitas. Kontribusi penelitian terletak pada perluasan medan empiris kajian kewarganegaraan partisipatif di Indonesia melalui pengalaman perempuan dalam kerelawanan, CSR, dan publikasi digital di wilayah terpencil.
Kewarganegaraan Pemuda Minoritas di Indonesia: Analisis Indeks Pembangunan Pemuda pada Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA) Adi Kurniawan
Jurnal Identitas Volume 5 Number 2, September 2025
Publisher : Institut Kewarganegaraan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66109/jid.v5i2.61

Abstract

Penelitian ini menganalisis kondisi pembangunan pemuda Buddhis Theravada di Indonesia dan implikasinya terhadap kapasitas kewarganegaraan, dengan mengambil Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA) sebagai studi kasus. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif-analitis melalui analisis sekunder atas data survei terhadap 211 responden di 19 provinsi yang dikumpulkan pada 2013–2014. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan one-way ANOVA terhadap 53 indikator yang dikelompokkan ke dalam delapan domain pembangunan pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan pemuda PATRIA mencapai 73,3 pada skala 0–100 dan termasuk kategori tinggi. Pendidikan dan akses media informasi memperoleh skor tertinggi, masing-masing 76,6, sedangkan potensi diri, tenaga kerja, dan hubungan pemuda memperoleh skor terendah, masing-masing 60. Uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antarprovinsi pada seluruh domain (p < 0,05). Domain partisipasi pemuda mencapai skor 73,3, tetapi penelitian awal mengidentifikasi partisipasi politik sebagai indikator yang paling membatasi capaian domain tersebut, sementara aktivitas PATRIA pada periode penelitian lebih berfokus pada kegiatan sosial-keagamaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa capaian pembangunan pemuda tidak dapat secara langsung diperlakukan sebagai ukuran kewarganegaraan. Dalam penelitian ini, pembangunan pemuda dipahami sebagai kondisi yang memungkinkan (enabling conditions) terbentuknya kapasitas kewarganegaraan. Ketidakmerataan aktualisasi kapasitas dan keterlibatan pada berbagai ranah dibaca sebagai pola “kewarganegaraan selektif”, tanpa mengasumsikan hubungan kausal antara kondisi pembangunan pemuda dan praktik kewarganegaraan. Penelitian ini menunjukkan potensi sekaligus keterbatasan penggunaan indeks pembangunan pemuda untuk membaca kapasitas kewarganegaraan pemuda minoritas agama.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 5 Number 2, September 2025 Volume 5 Number 1, March 2025 Volume 4 Number 2, September 2024 Volume 4 Number 1, March 2024 Volume 3 Number 2, September 2023