cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sonny Sudiar
Contact Email
rgjhi@unmul.ac.id
Phone
+6281347747583
Journal Mail Official
rgjhi@unmul.ac.id
Editorial Address
Jl. Muara Muntai, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119, Kalimantan Timur, Indonesia.
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Regionalism Global Journal: Jurnal Hubungan Internasional
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : -     EISSN : 3123254X     DOI : 10.30872/RGJ.v27i1
Core Subject : Social,
Environmental Science
Regionalism Global Journal: The Journal of International Relations Studies is an open-access, peer-reviewed journal. Our aim is to disseminate current and original articles from researchers on interactions, dynamics, regional organisation and the development of regionalism in a global context, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, governance & democracy, radicalism and terrorism
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2024): Juni" : 13 Documents clear
IMPLEMENTASI KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DAN TIONGKOK MELALUI KEBIJAKAN LOCAL CURRENCY SETTLEMENT Abdul Faathir Al Mahfudz; Uni Wahyuni Sagena
Regionalism Global Journal: Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Laboratorium Dinamika Sosial Global Hubungan Internasional FISIP UNMUL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/RGJ.v27i1/3542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok untuk mengurangi dominasi dolar dalam proses perdagangan melalui kebijakan Mata Uang Lokal dengan menggunakan kepentingan nasional dan implementasinya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok telah dilakukan dengan menggunakan beberapa proses, antara lain tujuan kebijakan, output kebijakan, implementasi, kelompok sasaran dan manfaat serta implementasi Local Currency Settlement untuk Indonesia dan Tiongkok.
AMERIKA SERIKAT AJUKAN PERPANJANGAN EMBARGO SENJATA KEPADA DK PBB TERHADAP IRAN Amanda Jasmine; Yuniarti Yuniarti
Regionalism Global Journal: Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Laboratorium Dinamika Sosial Global Hubungan Internasional FISIP UNMUL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/RGJ.v27i1/3546

Abstract

Pada tahun 2020, Amerika Serikat mengusulkan perpanjangan embargo senjata kepada Dewan Keamanan PBB terhadap Iran, namun usulan ini ditolak karena Iran dianggap mematuhi perjanjian JCPOA. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan AS mengusulkan perpanjangan tersebut. Tuduhan utama AS terhadap Iran adalah mendukung kelompok teroris di Timur Tengah, termasuk di Yaman dan Suriah. AS khawatir jika embargo dicabut, Iran akan bebas memasok senjata, yang dapat memperburuk konflik di Venezuela, Suriah, dan Afghanistan. Penelitian ini menggunakan metode eksplanasi dengan pengumpulan data melalui tinjauan pustaka dan analisis kualitatif. Teori yang diterapkan adalah teori kepentingan nasional oleh Donald E. Nuechterlein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan AS untuk mengusulkan perpanjangan embargo didasarkan pada empat aspek kepentingan nasional: pertahanan tanah air, kesejahteraan ekonomi, tatanan dunia yang menguntungkan, dan promosi nilai-nilai. AS berusaha melindungi tanah airnya, mencegah ancaman dari industri senjata Iran, mempertahankan supremasi di Timur Tengah, dan menjaga stabilitas ideologi, khususnya di kawasan tersebut
DAMPAK INVESTASI AUSTRALIA MELALUI IA-CEPA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA LABUAN BAJO Ananda Fitria Zenyssa; Etha Pasan
Regionalism Global Journal: Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Laboratorium Dinamika Sosial Global Hubungan Internasional FISIP UNMUL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/RGJ.v27i1/3547

Abstract

Pada tahun 2019, sektor pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Namun, pada 2020, pandemi Covid-19 melumpuhkan industri pariwisata hingga 50%. Untuk mengatasi dampak ini, Indonesia dan Australia menjalin kerja sama melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Kedekatan geografis dan hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1945 memberikan nilai strategis bagi kedua negara. Australia, dengan ketergantungan pada sektor pariwisata, pendidikan, dan keuangan, melihat kolaborasi ini sebagai kesempatan untuk mendukung pemulihan ekonomi bersama. Fokus utama kerja sama ini adalah menarik investor Australia ke industri pariwisata Indonesia, khususnya di Labuan Bajo, sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca-pandemi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi literatur. Fokus penelitian adalah dampak investasi terhadap pengembangan pariwisata Labuan Bajo pada 2021-2023. Beberapa tantangan di Labuan Bajo, seperti akses jalan yang terbatas dan pengelolaan sumber daya manusia serta sampah yang buruk, mendorong perlunya investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi melalui IA-CEPA telah menghasilkan pembangunan infrastruktur pariwisata, seperti perbaikan jalan, trotoar, drainase, dan pelestarian lingkungan, mendukung Program Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo (DPSP).
ANALISIS KEBIJAKAN CHINA MEMBATASI KEGIATAN IMPOR BATU BARA AUSTRALIA Aulia Mantasya; Chairul Aftah
Regionalism Global Journal: Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Laboratorium Dinamika Sosial Global Hubungan Internasional FISIP UNMUL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/RGJ.v27i1/3548

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan China yang menghentikan impor batu bara dari Australia sejak Februari 2021. Pembatasan ini mencakup perpanjangan waktu pemrosesan batu bara dari 25 hari menjadi 40 hari dan pembatasan jumlah tahunan yang dapat diimpor melalui pelabuhan Dalian. Kebijakan ini diduga dipengaruhi oleh keputusan Australia yang mengecualikan Huawei dari jaringan 5G pada Agustus 2020, yang menambah ketegangan antara kedua negara. Ketegangan ini sudah ada sejak 2017, ketika Australia menuduh China ikut campur dalam urusan dalam negerinya. China, sebagai pasar utama ekspor batu bara Australia, mempengaruhi perekonomian Australia yang sangat bergantung pada ekspor tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan. Analisis dilakukan dengan pendekatan Realisme Defensif dan Ofensif, di mana China menggunakan strategi menyeimbangkan kekuatan untuk melindungi kepentingannya, termasuk pengembangan 5G Huawei. Australia, yang mendukung AS, memperburuk hubungan dengan China, yang kemudian memperluas embargo untuk mencakup barang-barang lain seperti anggur dan ternak
ALASAN KOREA SELATAN MEMBATALKAN GSOMIA DENGAN JEPANG Dera Kartika Martha; Rendy Wirawan
Regionalism Global Journal: Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Laboratorium Dinamika Sosial Global Hubungan Internasional FISIP UNMUL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/RGJ.v27i1/3549

Abstract

Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA) adalah pakta intelijen antara Jepang dan Korea Selatan mengenai pertukaran informasi dan teknologi terkait nuklir dan rudal Korea Utara. Namun, Korea Selatan mengumumkan untuk membatalkan perjanjian tersebut pada Agustus 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa Korea Selatan membatalkan pakta intelijen GSOMIA pada tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada pembatalan yang terjadi pada tahun 2019 saja. Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus penelitian eksplanatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep setting dari Decision Making Theory oleh Snyder, Richard C, H.W Bruck, dan Burton Sapin. Hasil penelitian ini adalah tanggapan timbal balik Korea Selatan terhadap pembatasan bahan semikonduktor dan penolakan Jepang terhadap keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan.
ALASAN PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG ANTI HOMOSEKSUALITAS OLEH PEMERINTAH UGANDA TAHUN 2023 Dwi Resita; Yayuk Anggraini
Regionalism Global Journal: Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Laboratorium Dinamika Sosial Global Hubungan Internasional FISIP UNMUL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/RGJ.v27i1/3550

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan di balik diterapkannya Undang-Undang Anti-Homoseksualitas oleh pemerintah Uganda pada tahun 2023. Undang-undang ini menjadikan hubungan sesama jenis sebagai tindak pidana dengan sanksi berat, memicu kontroversi baik di dalam negeri maupun secara internasional. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai simbol perlindungan terhadap identitas budaya dan kedaulatan nasional, serta bentuk penolakan terhadap intervensi asing. Di sisi lain, Uganda menghadapi tekanan dari donor internasional yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk bagi kelompok LGBTQ+. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dengan data primer dan sekunder, serta pendekatan Teori Sistem Politik David Easton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak hanya mencerminkan pandangan budaya konservatif, tetapi juga merupakan strategi populis untuk memperoleh dukungan politik domestik. Pemerintah Uganda memanfaatkan isu homoseksualitas sebagai alat politik untuk merespons tuntutan internal dan menjaga stabilitas kekuasaan. Kebijakan ini lahir dari dinamika sosial-politik kompleks, termasuk pengaruh agama, tekanan internasional, serta kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi pemerintah. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan kontroversial terbentuk dalam konteks politik domestik dan global, serta dampaknya terhadap masyarakat Uganda secara luas.
EVALUASI DALAM IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN CINA DI BIDANG PARIWISATA 2018-2022 Didin Didin; Enny Fathurachmi
Regionalism Global Journal: Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Laboratorium Dinamika Sosial Global Hubungan Internasional FISIP UNMUL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/RGJ.v27i1/3553

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi implementasi kerja sama Indonesia dan China di sektor pariwisata 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data tinjauan literatur dan menggunakan tipe data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dengan beberapa kriteria seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, daya tanggap, dan konsistensi untuk mengukur keberhasilan suatu program atau kebijakan publik dari kerja sama pariwisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan China di bidang pariwisata mengalami kendala dalam pelaksanaan kerja sama pariwisata yang disebabkan oleh Zero Fare Tour dari tahun 2013 hingga 2018 yang merugikan pariwisata Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 hingga 2022 muncul permasalahan baru yaitu Covid-19 yang menyebabkan seluruh kegiatan pariwisata dan ekonomi di tanah air terhenti, sehingga hal ini berdampak pada kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal, serta wisatawan dari China yang mengalami penurunan yang sangat rendah pada tahun 2019 hingga 2022. Dalam hal ini, ada dua faktor yang menjadi fokus pembahasan yang diambil oleh penulis, yaitu implementasi kerja sama antara Indonesia dan China di sektor pariwisata, dan evaluasi kerja sama antara Indonesia dan China
UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI IMPOR SAMPAH PLASTIK Muhammad Zeri Supriansyah; Andi Purnawarman
Regionalism Global Journal: Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Laboratorium Dinamika Sosial Global Hubungan Internasional FISIP UNMUL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/RGJ.v27i1/3617

Abstract

Penelitian ini berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Impor Sampah Plastik” dan bertujuan mengkaji langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam merespons lonjakan impor sampah plastik sejak tahun 2018. Lonjakan ini terjadi akibat Kebijakan Pedang Nasional yang diterapkan oleh Tiongkok, yang menghentikan impor sampah dan menyebabkan aliran perdagangan sampah global beralih ke negara-negara seperti Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mengandalkan data sekunder untuk menggambarkan kebijakan dan tindakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia merespons lonjakan tersebut melalui implementasi Amandemen Larangan Konvensi Basel yang dituangkan dalam Permendag No. 92 Tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk Satuan Tugas Impor Sampah dan melibatkan surveyor untuk mengawasi dan mengendalikan masuknya sampah plastik. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku impor ilegal, terutama korporasi, dilakukan secara lebih tegas. Upaya lainnya adalah optimalisasi pemanfaatan sampah domestik sebagai alternatif bahan baku industri, guna mengurangi ketergantungan terhadap impor sampah. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan menjaga kedaulatan pengelolaan limbah nasional
PENEMPATAN PLAN CHINA DI NAVAL SUPPORT BASE DJIBOUTI 2017-2020 SEBAGAI STRATEGI KEAMANAN Kevin Hakim Pramudya; Tendy Tendy
Regionalism Global Journal: Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Laboratorium Dinamika Sosial Global Hubungan Internasional FISIP UNMUL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/RGJ.v27i1/3618

Abstract

Relokasi ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur menimbulkan tantangan keamanan baru, khususnya terkait ancaman kejahatan transnasional di zona ALKI II. Sebagai jalur laut strategis, ALKI II berbatasan langsung dengan ibu kota baru dan berpotensi menjadi titik masuk kejahatan lintas negara. Berdasarkan perspektif Barry Buzan, ini termasuk dalam keamanan non-tradisional karena melibatkan aktor non-negara. Sementara itu, menurut Hans J. Morgenthau, keamanan ibu kota merupakan bagian dari kepentingan nasional vital—jika ibu kota tidak aman, stabilitas negara terancam. Penelitian menunjukkan enam jalur utama kejahatan transnasional di ALKI II, menjadikannya area rawan. Oleh karena itu, isu ini harus menjadi prioritas pemerintah. Salah satu solusi strategis adalah percepatan pengembangan teknologi pengawasan berbasis satelit, yang direncanakan rampung pada Tahap IV pembangunan ibu kota (2035–2039). Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan nasional dan menjaga stabilitas ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan
ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL ALKI II TERHADAP KEAMANAN IKN 2019–2024 Muhammad Fezi Oktaferliandi; Rahmah Daniah
Regionalism Global Journal: Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Laboratorium Dinamika Sosial Global Hubungan Internasional FISIP UNMUL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/RGJ.v27i1/3619

Abstract

Relokasi ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur menimbulkan tantangan keamanan baru, khususnya terkait ancaman kejahatan transnasional di zona ALKI II. Sebagai jalur laut strategis, ALKI II berbatasan langsung dengan ibu kota baru dan berpotensi menjadi titik masuk kejahatan lintas negara. Berdasarkan perspektif Barry Buzan, ini termasuk dalam keamanan non-tradisional karena melibatkan aktor non-negara. Sementara itu, menurut Hans J. Morgenthau, keamanan ibu kota merupakan bagian dari kepentingan nasional vital—jika ibu kota tidak aman, stabilitas negara terancam. Penelitian menunjukkan enam jalur utama kejahatan transnasional di ALKI II, menjadikannya area rawan. Oleh karena itu, isu ini harus menjadi prioritas pemerintah. Salah satu solusi strategis adalah percepatan pengembangan teknologi pengawasan berbasis satelit, yang direncanakan rampung pada Tahap IV pembangunan ibu kota (2035–2039). Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan nasional dan menjaga stabilitas ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): Desember Vol. 2 No. 1 (2025): Juni Vol. 1 No. 2 (2024): Desember Vol. 1 No. 1 (2024): Juni