cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
ipmhi@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ipmhi@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 27978508     EISSN : 28078330     DOI : https://doi.org/10.15294/ipmhi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus and scope this journal covers various fields of contemporary law, be it Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Procedural Law, Philosophy of Law, Sociology of Law, Islamic Law, Customary Law, Tax Law, Environmental Law, Comparative Law, Law and Society, Immigration Law, Law of the Sea, Law and Human Rights, Humanitarian Law, Insurance Law, Mining Law, Law and Policy, Constitutional Law, and various other fields of law both in Indonesian and global studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Implementasi Diversi pada Tindak Pidana Narkotika Anak Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Kota Salatiga) Handika Ridho Utomo; Anis Widyawati
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i1.26158

Abstract

Dalam perkembangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, aliran klasik yang cenderung mengedepankan nilai pembalasan dan hanya memandang dari sisi perbuatan saja (daad Strafrecht) perlahan mulai ditinggalkan dan tergantikan oleh aliran modern yang memperhatikan baik dari sisi perbuatan dan pembuat (Daad-dader Strafrecht) serta memprioritaskan manfaat dan pemulihan akibat tindak pidana sebagai tujuan utama dari Pemidanaan. Penelitian ini menggunakan studi hukum yuridis empiris, dengan menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data primer serta peraturan perundang-undangan dan literatur hukum sebagai data sekunder. Anak sebagai individu dengan kondisi psikis yang sangat labil tentu sangat rentan untuk terjerumus kepada hal negatif seperti penyalahgunaan narkotika. mengingat peran anak sebagai penerima estafet yang akan melanjutkan perjuangan di masa  mendatang, maka dalam penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam kejahatan semacam ini harus dilakukan diluar mekanisme yang diberlakukan pada orang dewasa. Salah satu mekanisme yang dapat dijadikan sebagai alternatif Pemidanaan ialah diversi yang memiliki pengaturan prosedural dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun telah memiliki dasar yuridis yang memadai, namun dalam realitanya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan diversi itu sendiri, baik yang terkait dengan legal structure, legal culture, bahkan legal substance
Anti-Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia: Ketaatan aturan Prinsip Uji Tuntas Nasabah Rekomendasi FATF Nida Najla; Indung Wijayanto
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i1.26297

Abstract

Pasar modal merupakan sektor yang memiliki sifat transaksi yang kompleks dan dinamis, sehingga sangat rentan terhadap praktik tindak pidana pencucian uang. Untuk mengatasi permasalahan ini, penerapan prinsip uji tuntas nasabah (customer due diligence) menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah dan memberantas pencucian uang di pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang berfokus pada analisis kepatuhan terhadap regulasi POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, dengan mengacu pada standar internasional Rekomendasi 10 dari Financial Action Task Force (FATF). Selain itu, penelitian ini juga membandingkan aturan dan implementasi prinsip uji tuntas nasabah di Indonesia dengan regulasi serupa yang berlaku di Islandia sebagai studi komparatif. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan prinsip uji tuntas nasabah dalam rangka memperkuat sistem pencegahan pencucian uang di pasar modal Indonesia. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa Indonesia masish harus memperkuat aturan terutama dalam identifikasi beneficial owner.
Implementation of Transfer of Sentenced Person in the Prespective of National and International Law (Marry Jane Case) Diajeng Maurien Rachma Ayu Queentania; Sonny Saptoajie Wicaksono
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i1.26547

Abstract

This study discusses the regulation and implementation of Transfer of Sentenced Person (TSP) from the perspective of international and national law. The international legal basis that is still used today is the multilateral agreement Convention on the Transfer of Sentenced Person in 1983 drafted by the Council of Europe. Indonesia uses Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and relies on bilateral agreements with other countries based on the principles contained in the Convention on the Transfer of Sentenced Person. The Mary Jane case is one of the cases of prisoner transfers that have been carried out by Indonesia with the Philippines using a practical arrangement. The absence of universal and comprehensive legal regulations governing the transfer of prisoners both in international and national law and the need to regulate TSP encourages the Indonesian government to immediately ratify the Draft Law on the Transfer of Sentenced Person (TSP) Between Countries.
Eksaminasi pertimbangan hakim terhadap Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi kasus putusan No. 39/Pid. Sus/2024/PN Wat) Toufan Jati Kumoro SUNARDI; Muhammad Azil Maskur Azil Maskur
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i1.26838

Abstract

Human trafficking is a form of transnational crime that violates human rights, particularly those of vulnerable groups such as women and children, and continues to increase in Indonesia. According to the Global Slavery Index 2023, Indonesia is estimated to have around 1.8 million victims of human trafficking, making it one of the countries with the highest number of cases in Southeast Asia (Walk Free Foundation, 2023)[1]. Although Indonesia has enacted Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking (UU PTPPO), the practical implementation of victim protection within the judicial system still faces significant challenges. This article aims to provide a juridical analysis of victim protection in Decision No. 39/Pid.Sus/2024/PN.Wat issued by the Wates District Court. The research method used is normative juridical, combined with a case study approach and comparative analysis of victim protection principles in both national and international law. The findings indicate that although the court has adequately considered the criminal elements, victim protection has not been fully maximized, especially in terms of rehabilitation, psychological.
AKIBAT HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PHK SEPIHAK MELALUI MEDIA KOMUNIKASI DIGITAL (WHATSAPP) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Aurelia Dinda Sasikirana; Ratih Damayanti
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i1.27325

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap praktik hubungan industrial, termasuk dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini kerap dilakukan melalui media digital seperti WhatsApp. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap keabsahan PHK sepihak yang disampaikan secara digital dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam perkara PT Saraswanti Indoland (2017). Hasil analisis menunjukkan bahwa PHK yang tidak memenuhi prosedur formal, seperti pemberitahuan tertulis, perundingan bipartit, serta pemenuhan hak-hak pekerja, dianggap cacat hukum dan dapat dibatalkan. Media komunikasi digital dapat berfungsi sebagai alat bukti, tetapi tidak dapat menggantikan prosedur hukum yang sah. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan prinsip perlindungan pekerja. Kesimpulannya, PHK melalui WhatsApp tanpa mengikuti prosedur hukum ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, dan reformasi regulasi diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara praktik digital dan sistem hukum formal.
Tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perspektif State Of Obligation Dinda Dinda Annisha Kurnianingtyas; Arif Hidayat
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i1.27992

Abstract

Taggungjawab Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan perempuan diatur dalam undang - undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah yang terdiri dari kualitas hidup perempuan. tak terkecuali Provinsi Jawa Tengah melakukan kewajiban tersebut dengan mengeluarkan peraturan local seperti Provinsi Jawa Tengah pula telah mengambil berbagai kebijakan , misalnya melalui peraturan lokal seperti Peraturan Daerah ( PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengarusutamaan Gender. Namun adanya peningkatan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan berdasarkan state of obligation dalam CEDAW dan Analysys Gender pathway yang tepat. Teknik penelitian yang digunakan ialah penelitian Hukum yuridis normatif dengan bahan hukum primer, skunder , tersier. Hasil penelitian ini mendapat beberapa fakta bahwasanya penyusunan Gender Anlysis Pathway belum ada ketentuan yang rigid dan tidak adanya sanksi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak melakukan kebijakan yang berbasis gender. 
Consent or Coercion? A Comparative Legal Analysis of Biometric Data Practices in Digital Banking Systems Chanidia Ari Rahmayani
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i1.28731

Abstract

The digital revolution in the financial sector has accelerated the adoption of biometric technology as an authentication method, offering greater security and efficiency compared to traditional password or PIN-based systems. Biometric technology leverages unique physical or behavioral characteristics—such as fingerprints, facial patterns, and voice recognition—making it highly resistant to forgery. However, the use of biometrics introduces a fundamental paradox between enhanced security and the risk to personal privacy, as biometric data is immutable and, if compromised, the consequences are permanent and irreversible. Indonesia has addressed these challenges through the enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), which classifies biometric data as specific personal data requiring explicit, written, and revocable consent. Despite this legal framework, implementation remains challenging due to the lack of sector-specific regulations and limited regulatory oversight. Comparatively, the European Union’s GDPR sets a high standard for biometric data protection, emphasizing explicit consent, data minimization, and strong enforcement. The United States adopts a sectoral approach, with state laws such as Illinois’ BIPA imposing strict requirements and significant liabilities. A central concern is whether consent obtained from consumers in banking truly meets legal standards, given the power imbalance between institutions and users. This study employs a normative juridical and comparative approach to analyze regulatory frameworks in Indonesia, the EU, and the US, identifying best practices and recommending improvements for biometric data protection in banking.
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya yang Ditarik di Provinsi Jawa Tengah Yusuf Dwi Utomo; Baidhowi Baidhowi
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i1.28961

Abstract

Perlindungan konsumen dari peredaran kosmetik berbahaya menjadi isu krusial di Indonesia. Dalam rentang tahun 2020 hingga 2024, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang secara konsisten menemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih beredar luas di wilayah Jawa Tengah. Fenomena ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk memberikan edukasi komprehensif mengenai tata cara penarikan kosmetik berbahaya sesuai dengan regulasi yang berlaku, sekaligus menyoroti peran serta tanggung jawab berbagai pihak dalam upaya penanganan kosmetik ilegal. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan dilengkapi wawancara bersama pihak BBPOM Semarang sebagai data pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa produk kosmetik berbahaya yang teridentifikasi secara prosedural harus ditarik dari peredaran, melalui serangkaian tahapan deteksi, perintah penarikan, pelaksanaan penarikan oleh pelaku usaha, dan verifikasi oleh BPOM sebagai langkah mitigasi risiko terhadap konsumen.
LEGAL LOOPHOLES BEHIND JASTIP: JURIDICAL ANALYSIS OF POWER ATTORNEY AND RISK OF DOCUMENT DESTRUCTION IN TICKET EXCHANGE FOR SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR CONCERT IN JAKARTA Marshanda Aulia Putri; Ratih Damayanti
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i1.29098

Abstract

The purpose of this study is to analyze the validity of power of attorney for concert ticket exchanges in accordance with Indonesian civil law provisions. This study fills a gap in legal research by focusing on the validity of power of attorney in the exchange of tickets for the Seventeen [Right Here] World Tour in Jakarta, as well as aspects of personal data protection involved therein. The study applies normative legal research methods. The results of this study reveal that the use of a power of attorney in the ticket exchange process, as utilized by ticket exchange services, falls under the category of a special power of attorney governed by Article 1975 of the Indonesian Civil Code. The format of the power of attorney from the promoter complies with the provisions of Article 1320 of the Civil Code. Conclusion of this study is that Mecimapro acts as the data controller responsible for the entire concert. Promoter is obligated to destroy power of attorney documents that have been used and are no longer relevant to the promoter company, as a form of personal data protection and document archive management. The provisions regarding the destruction process are regulated in Article 44 of the Personal Data Protection Law, whose regulations are further strengthened by Government Regulation No. 87 of 1999 on the Procedures for the Submission and Destruction of Company Documents.
Analisis Peran Lembaga Penjamin Simpanan Menanganai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik Untuk Menjaga Stabilitas Keuangan Annisa Tussaleha; Baidhowi Baidhowi
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i1.29689

Abstract

Krisis moneter tahun 1998 menyebabkan menurunnya kepercayaan nasabah terhadap perbankan yang menyebabkan nasabah melakukan penarikan uang dalam waktu yang bersamaan dalam waktu singkat (bank rush). Hal ini menjadikan bank gagal berdampak sistemik yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Saat itu belum terbentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dapat menyelamatkan bank gagal sehingga banyak bank kolaps. Peristiwa ini tentunya perlu dihindari sehingga tidak terjadi lagi di masa depan. Bank gagal dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan sehingga diperlukan peran dari LPS dalam menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan masalah hukum yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank gagal yang berdampak sistemik memiliki pengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan karena menghasilkan contagion effect yang menyebabkan nasabah panik dan kehilangan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Untuk itu LPS memiliki peranan penting dalam menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik dengan penyertaan modal dan mengikutsertakan pemegang saham.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): June - December (Law in Transition: Contemporary Legal Challenges in a Changing Vol. 5 No. 1 (2025)