cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
ipmhi@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ipmhi@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 27978508     EISSN : 28078330     DOI : https://doi.org/10.15294/ipmhi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus and scope this journal covers various fields of contemporary law, be it Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Procedural Law, Philosophy of Law, Sociology of Law, Islamic Law, Customary Law, Tax Law, Environmental Law, Comparative Law, Law and Society, Immigration Law, Law of the Sea, Law and Human Rights, Humanitarian Law, Insurance Law, Mining Law, Law and Policy, Constitutional Law, and various other fields of law both in Indonesian and global studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Criminal Policy of Indonesian Criminal Law in Combating the Crime of Phishing Muhammad Reza Faturahman; Shofriya Qonitatin Abidah; Sonny Saptoajie Wicaksono; Nisrina Khoirunnisa
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 2 (2025): June - December (Law in Transition: Contemporary Legal Challenges in a Changing
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i2.38656

Abstract

Phishing is one of the forms of cybercrime that is increasingly widespread in Indonesia. However, to date, there is no legislation that explicitly defines phishing as an independent criminal offense. On  one hand, this progress offers convenience and efficiency; on the other hand, it gives rise to new challenges that cannot be ignored, one of which is cybercrime. Law enforcement against perpetrators still relies on general provisions in the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law Number 1 Of 2024 Concerning The Second Amendment Of Law Number 11 Of 2008 On Information And Electronic Transactions. which are considered insufficient to fully address the complexity of phishing modus operandi. This results in suboptimal prosecution processes and inadequate legal protection for victims. In contrast to Indonesia, the United States has established more specific and comprehensive regulations concerning phishing, supported by integrated law enforcement agencies. Using Lawrence M. Friedman’s legal system theory, it can be concluded that phishing regulations in Indonesia are still ineffective in terms of legal substance, institutional structure, and the public's legal culture. A comprehensive legal reform is needed to appropriately respond to the evolving dynamics of digital crime.
Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), dan Studi Sosio-Legal: Legal Methodological Reconstruction: Diversification and Integration of Normative (Doctrinal), Empirical (Non-Doctrinal), and Socio-Legal Research Dede Indraswara
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 2 (2025): June - December (Law in Transition: Contemporary Legal Challenges in a Changing
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i2.41599

Abstract

Ilmu hukum kontemporer kini tengah berhadapan dengan "kecemasan epistemologis," sebuah situasi di mana dikotomi kaku antara kubu normatif (doktrinal) dan empiris tidak lagi memadai untuk membedah kompleksitas tantangan global. Artikel ini bertujuan mengurai kebuntuan tersebut dengan mendekonstruksi sekat-sekat biner usang dan menawarkan kerangka metodologis yang lebih integratif. Melalui penelusuran literatur konseptual, studi ini merekonstruksi taksonomi penelitian hukum ke dalam tiga varian distingtif dengan fungsi yang saling melengkapi: (1) Penelitian doktrinal yang menjaga koherensi logika internal sistem hukum; (2) Penelitian empiris yang memverifikasi realitas faktual melalui instrumen kuantitatif; dan (3) Studi sosio-legal yang menyelami makna intersubjektif serta relasi kuasa melalui pendekatan kualitatif mendalam. Artikel ini berargumen bahwa validitas penelitian tidak ditentukan oleh fanatisme terhadap satu mazhab, melainkan oleh ketepatan metode dalam menjawab pertanyaan penelitian yang menegaskan prinsip bahwa metodologi harus tunduk pada substansi. Sebagai simpulan, masa depan kesarjanaan hukum menuntut adanya "bilingualisme intelektual": kemampuan peneliti untuk fasih menjembatani teks normatif dan realitas sosial demi melahirkan kebijakan hukum yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Crypto Laundering Dalam Rezim Hukum Uni Eropa: Evaluasi EU AML/CFT Regulation Package Bintang Rafli Ananta
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 2 (2025): June - December (Law in Transition: Contemporary Legal Challenges in a Changing
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i2.41955

Abstract

Massifnya perkembangan cryptocurrency di era kontemporer turut dibayangi dominasi aktivitas illegal crypto laundering yang tercatat hingga mencapai 32 milliar USD dan melonjak hingga 58,7 milliar USD di akhir 2023 serta diperkirakan 117-750 milliar Euro beredar di jaringan keuangan Uni Eropa. Merespon fenomena tersebut, Uni Eropa mengesahkan EU AML/CFT Regulation Package sebagai upaya mitigasi crypto laundering sekaligus mengupayakan kepatahuan atas Rekomendasi 15 & 16 FATF. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwasanya EU AML/CFT Regulation Package yang digadang-gadang menjadi tolok ukur regulasi global, justru dihadapkan dengan inefektivitas regulasi terhadap pasar crypto yang justru memengaruhi aktivitas crypto laundering. Namun demikian penelitian terdahulu tidak dilandaskan pada kaidah analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas EU AML/CFT Regulation Package dengan paradigma ex-post evaluative impact assessment sekaligus menilai kesesuaian regulasi dengan setiap aspek dari smart-regulation framework. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Analisis data menggunakan kerangka kerja alur kebijakan publik Howlett & Ramesh Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya EU AML/CFT Regulation Package efektif dalam mencegah fragmentasi regulasi internal, akan tetapi pelaksanaan dihadapkan dengan permasalahan over-regulation dan peningkatan compliance-costs secara tidak proporsional sehingga berdampak pada fenomena regulatory arbitrage. Oleh karena itu, artikel ini mengusulkan alternatif kebijakan kepada Uni Eropa berupa kebijakan pemenuhan elemen smart-regulation serta mengimplementasikan mekanisme self-regulation dan co-regulation sebagai upaya deregulasi.
Lompatan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan: Progressive Leaps in the Criminal Procedure Code (KUHAP) as an Effort to Realize Fair Criminal Justice Prasetya, Dheni Anugerah; Dede Indraswara
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 2 (2025): June - December (Law in Transition: Contemporary Legal Challenges in a Changing
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i2.41568

Abstract

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam merespons berbagai persoalan mendasar yang melekat pada KUHAP lama, khususnya terkait ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara negara dan individu dalam proses peradilan pidana. KUHAP sebelumnya dinilai belum sepenuhnya mampu mewujudkan peradilan pidana yang berkeadilan karena masih dominannya kewenangan aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan yudisial, serta terbatasnya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa, dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis arah reformulasi KUHAP baru dalam mewujudkan peradilan pidana berkeadilan serta mengkaji implikasi dan tantangan implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas, melalui analisis terhadap KUHAP lama, KUHAP baru, serta instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi KUHAP baru menandai pergeseran paradigma menuju sistem peradilan pidana yang berorientasi pada due process of law, penguatan peran hakim, pembatasan upaya paksa, pengakuan hak korban, serta pengembangan pendekatan keadilan restoratif. Tantangan implementasi reformulasi KUHAP terletak pada budaya hukum aparat, kesiapan kelembagaan, dan konsistensi penerapan norma progresif dalam praktik. Reformulasi KUHAP pada akhirnya menuntut komitmen berkelanjutan untuk menjadikan hukum acara pidana sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Pengaturan Penggunaan Tanah Adat Melalui HPL sebagai Alat untuk Menguatkan Posisi Masyarakat Adat Lenny Husna
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 2 (2025): June - December (Law in Transition: Contemporary Legal Challenges in a Changing
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i2.44563

Abstract

The Right of Management (Hak Manajemen/HPL) constitutes a strategic issue within the Indonesian agrarian legal system, as it directly relates to the recognition and protection of indigenous peoples' rights. Regulatory developments reveal persistent tension between state authority and the collective rights of indigenous communities in controlling and using customary land. This study aims to analyze the normative construction of HPL over customary land and to formulate a reconstructed regulatory model positioning HPL as an instrument to strengthen the legal standing of indigenous peoples. The research employs normative legal methodology, using statutory, conceptual, and analytical approaches, supported by primary and secondary legal materials and examined through prescriptive legal analysis. The findings demonstrate that the current construction of HPL still places the state in a dominant position and has not fully affirmed indigenous communities as legal subjects with full legal capacity. Normative ambiguities remain regarding the limits of authority, mechanisms for recognizing customary institutions, and the equitable distribution of economic benefits. Regulatory reconstruction is therefore required through the integration of distributive justice principles, legal pluralism, mandatory indigenous consent, and an equal, transparent tripartite partnership model. HPL must function as a substantive empowerment instrument accompanied by sustainable social and ecological safeguards within a welfare state framework
Konstruksi Yuridis Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan dalam Sistem Hukum Pertanahan Anjas Setiawan
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 2 (2025): June - December (Law in Transition: Contemporary Legal Challenges in a Changing
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i2.44566

Abstract

Land Management Rights (HPL) are a legal instrument that has developed in the practice of national land administration as a manifestation of the State's Sovereign Rights over land. However, their position in the structure of land rights is still a matter of debate, especially when Building Use Rights (HGB) are granted on top of them, which are widely used in the development of industrial, residential, and commercial areas. This issue is relevant because it concerns legal certainty and protection for rights holders and investors. This study aims to analyze the position of HPL in the land law system and construct the legal relationship between HPL holders and HGB holders. The method used is normative juridical legal research with a legislative and conceptual approach, through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the discussion show that HPL is not a property right as defined in the Basic Agrarian Law, but rather an administrative authority derived from the State's Right of Control, while HGB remains a land right granted by the state even though it is located within an HPL management area. Thus, the relationship between HPL holders and HGB holders is administrative-contractual in nature without changing the source of authority for granting HGB, so a conceptual clarification is needed to ensure legal certainty.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Tindakan Penganiayaan Berat: Studi Kasus Fenomena Gangster di Kota Semarang Aulia Yudatining Ummi; Muhammad Azil Maskur
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i3.40649

Abstract

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan secara berkelompok atau dalam konteks gangster semakin marak terjadi di Kota Semarang dan menimbulkan keresahan sosial. Kondisi ini memunculkan persoalan hukum terkait bentuk pertanggungjawaban pidana anak serta efektivitas penerapannya dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak atas tindakan penganiayaan berat dalam kasus gangster di Kota Semarang serta menilai efektivitas penerapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan serta dokumen penanganan perkara anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pelaku penganiayaan berat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur perbuatan pidana dan kesalahan, namun penerapannya dilakukan melalui mekanisme khusus yang mengutamakan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus gangster di Kota Semarang telah berjalan secara normatif, tetapi belum sepenuhnya efektif secara sosiologis akibat faktor budaya kekerasan, lemahnya kontrol sosial, dan keterbatasan pembinaan berkelanjutan.
Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lapas Dalam Mencegah Residivisme Rutan Kelas IIB Purbalingga Shabrina Alifah Pinasti; Muhammad Azil Maskur
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i3.40651

Abstract

Artikel ini disusun untuk meneliti efektivitas pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya residivisme, dengan studi kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan yang dilaksanakan serta tingkat keberhasilannya dalam membentuk perubahan perilaku narapidana setelah menjalani masa pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian dan kemandirian telah dilaksanakan secara cukup efektif, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana, sumber daya manusia, serta rendahnya dukungan sosial pasca pembebasan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap potensi terjadinya residivisme, sehingga diperlukan penguatan pembinaan yang lebih terpadu dan berkelanjutan.
Interpretasi Daluwarsa Penuntutan Pidana Pasca Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 Nasywa Hasna Nafisa; Muhammad Azil Maskur
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i3.41795

Abstract

Penerapan daluwarsa sering menimbulkan persoalan, terutama pada tindak pidana yang sifatnya sulit terungkap pada saat perbuatan terjadi seperti pemalsuan surat. Permasalahan muncul ketika pemalsuan baru diketahui bertahun-tahun kemudian, sehingga terdapat risiko pelaku tidak dapat lagi dituntut. Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu metode non-doktrinal dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.118/PUU-XX/2022 memperluas makna perhitungan awal berlakunya daluwarsa dalam Pasal 79 KUHP yang dinilai sangat tepat dan progresif untuk melindungi korban dan menciptakan kepastian hukum. Namun, putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang peristiwa hukumnya terjadi sebelum putusan ditetapkan. Terhadap perkara-perkara pemalsuan surat yang baru terungkap setelah lewat waktu lama dan terjadi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagaimana perkara yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 101/Pid.B/2025/PN Skh, maka pengadilan dalam memeriksa dan memutus dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No.825 K/Pid/2014 sebagai dasar penafsiran, dimana putusan tersebut selaras dengan Putusan No.118/PUU-XX/2022 yang mencerminkan prinsip perlindungan terhadap korban.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Rendy Razie Hendrawan; Dani Muhtada
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i3.42078

Abstract

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) dari Pemilu Daerah (kepala daerah dan DPRD) mulai 2029, ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara. Masalah utama meliputi potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD akibat ketidaksinkronan masa jabatan, peningkatan kompleksitas serta biaya penyelenggaraan, risiko governance failure, dan ancaman terhadap kepastian hukum serta akuntabilitas pemerintahan daerah.Tujuan penelitian adalah mengkaji implikasi normatif dan praktis putusan tersebut terhadap penyelenggaraan pemilu serta mengidentifikasi tantangan dan kesiapan KPU dan Bawaslu dalam kerangka good governance. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dikombinasikan dengan pendekatan empiris kualitatif melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan Koordinator Divisi Kelembagaan Bawaslu Jawa Tengah, serta analisis dokumen hukum terkait. Data dianalisis secara tematik dengan validasi triangulasi.Hasil menunjukkan pemisahan pemilu berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi, mengurangi voter fatigue, dan memperkuat akuntabilitas lokal, namun menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran, penunjukan penjabat masif tanpa mandat rakyat, serta potensi pelanggaran asas kepastian hukum dan continuity of government. Tanpa regulasi transisi cepat (revisi UU Pemilu atau Perppu), KPU dan Bawaslu menghadapi keterbatasan operasional signifikan. Implementasi putusan memerlukan regulasi bridging yang jelas, penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintaslembaga guna menjaga kesinambungan pemerintahan daerah yang legitimate serta memperkuat demokrasi substantif tanpa mengorbankan efektivitas administrasi.

Page 2 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind Vol. 5 No. 2 (2025): June - December (Law in Transition: Contemporary Legal Challenges in a Changing Vol. 5 No. 1 (2025)