cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
ipmhi@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ipmhi@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 27978508     EISSN : 28078330     DOI : https://doi.org/10.15294/ipmhi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus and scope this journal covers various fields of contemporary law, be it Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Procedural Law, Philosophy of Law, Sociology of Law, Islamic Law, Customary Law, Tax Law, Environmental Law, Comparative Law, Law and Society, Immigration Law, Law of the Sea, Law and Human Rights, Humanitarian Law, Insurance Law, Mining Law, Law and Policy, Constitutional Law, and various other fields of law both in Indonesian and global studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Prinsip Pembuktian Terbalik dalam RUU Perampasan Aset dengan Pendekatan Unexplained Wealth di Indonesia Muhamad Naufal Aulia Azmi; Muhammad Azil Maskur
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i3.42235

Abstract

Korupsi di Indonesia kini telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa yang kompleks karena melibatkan aktor individu maupun korporasi, sehingga tidak hanya meruntuhkan kepercayaan publik tetapi juga mengakibatkan kerugian negara yang eskalasinya sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), tren kerugian negara terus meningkat tajam, terlihat dari lonjakan nilai kerugian sebesar Rp28,4 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp279,9 triliun pada tahun 2024, yang sekaligus menjadi bukti empiris bahwa mekanisme pemidanaan konvensional sudah tidak optimal lagi dalam upaya pemulihan aset. Kelemahan mendasar sistem saat ini terletak pada rezim conviction-based dalam KUHP, KUHAP, dan UU Tipikor yang menggantungkan perampasan aset pada putusan pidana inkracht, sebuah celah hukum yang justru menghambat pengembalian kerugian negara ketika pelaku melarikan diri atau menyembunyikan asetnya di lintas yurisdiksi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif yang dibedah melalui Teori Keadilan Rawls dan Hukum Responsif untuk menemukan keseimbangan antara penegakan hukum dan HAM. Hasil menegaskan bahwa penerapan prinsip pembuktian terbalik melalui mekanisme unexplained wealth dan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dengan pendekatan kepada asetnya (in rem) menjadi kebutuhan hukum yang responsif dan konstitusional, karena mekanisme ini mampu menawarkan solusi pemulihan aset yang efektif namun tetap menjamin prosedur yang transparan agar sesuai dengan konsep negara hukum (rule of law) dan menjunjung HAM.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Salwa Fathin Setiadi; Indung Wijayanto
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i3.42311

Abstract

Tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian besar untuk keuangan negara sehingga penanggulangannya tidak cukup hanya menghukum pelaku, namun juga harus menjamin bahwa kerugian negara bisa dipulihkan. Instrumen yang digunakan untuk sistem hukum Indonesia yaitu pidana tambahan berupa membayarkan uang pengganti. Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaturan pidana tambahan uang pengganti untuk perkara tindak pidana korupsi di Indonesia serta meninjaunya melalui perbandingan dengan sistem hukum Belanda dan Amerika Serikat. Permasalahan utama yang dikaji terkait lemahnya pelaksanaan kewajiban membayarkan uang pengganti pada praktik. Metode yang dimanfaatkan yaitu “penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach).” Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pidana uang pengganti di Indonesia ini guna memulihkan kerugian finansial negara, pengaturannya masih menghadapi kendala berupa sifat fakultatif, ketiadaan standar konversi yang jelas, serta keberadaan pidana penjara pengganti yang justru mengurangi efektivitas pemulihan kerugian negara. Berbeda dengan Belanda dan Amerika Serikat yang menempatkan perampasan aset dan restitusi sebagai kewajiban utama yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan pidana uang pengganti yang menitikberatkan pada optimalisasi perampasan aset dan pembatasan peran pidana penjara pengganti agar mencapai tujuan pemulihan kerugian negara dengan optimal.
Urgensi Pengaturan Batasan Kontribusi Artificial Intelligence dalam Proses Penciptaan Karya : Studi Komparasi antara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Indonesia Keisya Lisanaa Shidqin Alyaa Putriasra
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i3.42368

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) generatif telah mengubah paradigma penciptaan karya kreatif dan menimbulkan tantangan serius bagi rezim hukum hak cipta yang masih beriorientasi pada pencipta manusia. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit batasan kontribusi AI dalam proses penciptaan karya, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum terkait orisinalitas, kepemilikan, dan perlindungan hak cipta atas karya berbasis AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan batas keterlibatan AI dalam penciptaan karya serta merumuskan model ambang batas yang tepat bagi hukum hak cipta Indonesia melalui studi komparatif dengan Amerika Serikat dan Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat menegaskan prinsip human authorship dengan mensyaratkan kontribusi manusia yang dapat dikenali, sementara Inggris mengadopsi pendekatan fungsional dengan menunjuk pihak yang melakukan pengaturan teknis sebagai pencipta karya berbasis komputer. Indonesia berada dalam kekosongan norma karena belum memiliki ambang batas keterlibatan manusia dalam karya berbasis AI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi model substantial human contribution test untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak pencipta manusia, dan tetap mendorong inovasi teknologi secara bertanggung jawab.
SINKRONISASI YURIDIS DUALISME SISTEM PERADILAN MILITER BERBASIS DUE PROCESS APPROACH UNTUK MEWUJUDKAN SOCIAL JUSTICE Barbara Cloudya; Ristina Yudhanti
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i3.42458

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya sinkronisasi yuridis dualisme sistem peradilan militer berbasis Due Process Approach dan merumuskan serta menganalisis sinkronisasi yuridis dualisme sistem peradilan militer berbasis Due Process Approach dalam mewujudkan social justice. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil studi menunjukkan bahwa sinkronisasi dualisme sistem peradilan militer dengan melakukan reformasi atau revisi terhadap perundangan yang mengatur peradilan militer, mempersiapkan peradilan umum untuk dapat memproses hukum anggota militer yang melakukan tindak pidana umum atau membentuk undang-undang baru, pelaksanaan proses peradilan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel serta pembahasan yurisdiksi yang jelas antara peradilan militer dan umum dapat mengakomodasi pencapaian sinkronisasi peradilan militer. Untuk meletakkan Due Process of Law sebagai basis peradilan militer maka secara substantif mempersyaratkan aturan hukum peradilan militer seperti KUHPM dan UU Disiplin militer harus adil, tidak sewenang-wenang, dipatuhi dan secara prosedural harus dilakukan dengan baik sesuai tahapan, memenuhi hak peradilan yang independen, memenuhi hak membela diri terdakwa, memberlakukan prinsip praduga tak bersalah, menyediakan mekanisme banding dan kasasi secara transparan dan terbuka. Untuk mewujudkan social justice maka harus memenuhi keadilan bagi korban dengan pemulihan hak secara nyata, keadilan bagi pelaku dengan perlindungan hak terdakwa, memberikan akses informasi dan akuntabilitas dalam peradilan militer, akan mendukung pencapaian social justice. 
REFORMULASI REKRUTMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Kalista Revana Pebrianti; Martitah
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i1.42554

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi pasca berlakunya UU No. 7 Tahun 2020 sebagai perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003. Mekanisme rekrutmen memiliki arti penting karena menentukan independensi, imparsialitas, dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka normatif pengangkatan, masa jabatan, serta peran lembaga pengusul, sekaligus merumuskan arah reformulasi rekrutmen. Metode berupa yuridis normatif diterapkan menjadi metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual dengan dukungan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil yang didapat memberi penjelasan perihal desain rekrutmen saat ini menekankan kepastian hukum dan stabilitas kelembagaan melalui masa jabatan hingga usia 70 tahun, namun masih problematis karena minimnya transparansi, lemahnya partisipasi publik, dan potensi ketergantungan pada lembaga pengusul. Penelitian ini merekomendasikan seleksi terbuka, panel independen, uji publik, dan standar konflik kepentingan yang ketat.
Konsep Lembaga Khusus Pemberian Bantuan Hukum  Dalam Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif antara Indonesia dan Belanda Muhammad Reza Faturahman
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i3.44601

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep ideal lembaga khusus bantuan hukum dalam hukum acara pidana Indonesia melalui studi komparatif dengan Belanda. Permasalahan utama yang diangkat adalah kerentanan struktural dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, yang terutama disebabkan oleh luasnya diskresi aparat penegak hukum dalam menunjuk advokat serta skema pendanaan penggantian biaya (reimbursement) yang membebani Organisasi Bantuan Hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan struktural tersebut, membandingkannya dengan kerangka hukum di Belanda, serta merumuskan model kelembagaan yang ideal bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara Indonesia menghadapi konflik kepentingan prosedural dan hambatan pendanaan, Belanda berhasil menjamin akses terhadap keadilan secara merata melalui Raad voor Rechtsbijstand. Lembaga di Belanda ini berperan sebagai pengelola sistem yang terintegrasi dengan menerapkan mekanisme penunjukan secara buta (blind appointment) tanpa campur tangan kepolisian serta memberikan subsidi pendanaan di muka. Sebagai kesimpulan, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Lembaga Khusus Bantuan Hukum di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Lembaga yang diusulkan ini harus memiliki kewenangan absolut untuk melaksanakan sistem penunjukan terpusat secara buta, mereformasi skema pembiayaan menjadi model subsidi di muka, serta mengatur kualitas advokat guna menjamin keadilan substantif bagi masyarakat marginal.
Reformulasi Yuridis Pengangkatan Guru Honorer Berbasis Special Service Personnel System dalam Dimensi System of incentive guna Menjamin Kesejahteraan Guru Arsy Fauzuld Nur; Laga Sugiarto
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i3.44653

Abstract

Pengangkatan guru honorer dalam sistem kepegawaian nasional merefleksikan paradoks kebijakan: di satu sisi negara menegaskan penerapan merit system dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, namun di sisi lain penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan administratif yang bersifat transisional. Integrasi guru honorer ke dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 belum menunjukkan desain sistem kepegawaian khusus yang memberikan kepastian karier, stabilitas struktural, dan arsitektur insentif jangka panjang. Kebijakan penghapusan tenaga honorer lebih tampak sebagai respons terhadap tekanan sosial dan fiskal daripada hasil perancangan institusional yang sistemik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis dilakukan melalui pemetaan norma secara vertikal dan horizontal terhadap regulasi ASN dan PPPK, serta perbandingan dengan Special Service Personnel System di Jepang. Kerangka analisis menggunakan perspektif system of incentive yang meliputi dimensi insentif finansial, karier, struktural, dan psikologis sebagai parameter evaluatif desain kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan pengangkatan guru honorer masih dominan administratif-transisional dan belum berbasis desain sistem permanen. Skema PPPK belum sepenuhnya memenuhi dimensi system of incentive, terutama dalam aspek kepastian karier dan stabilitas jangka panjang. Sebaliknya, model Special Service Personnel System di Jepang memperlihatkan konstruksi kepegawaian khusus yang dirancang permanen, sistemik, dan terintegrasi dengan sistem insentif yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi yuridis pengangkatan guru honorer berbasis Special Service Personnel System dalam dimensi system of incentive guna mewujudkan kepastian hukum, profesionalisasi, dan keberlanjutan sistem kepegawaian nasional.
OPTIMALISASI DIGITAL FORENSIK: UPAYA PENGUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA Michael Adi Nugraha; Indung Wijayanto
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i3.44723

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong meningkatnya kompleksitas tindak pidana siber, khususnya dalam aspek pengumpulan dan pembuktian alat bukti elektronik. Meskipun hukum positif di Indonesia telah mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, penerapannya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat perkembangan modus operandi kejahatan siber yang semakin canggih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digital forensik dalam memperkuat kedudukan alat bukti elektronik dalam penegakan hukum tindak pidana siber di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis Data yang di gunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer didapat melalui wawancara dengan Perwira di Bareskrim Polri. Data Sekunder di peroleh melalui studi pustaka terhadap bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memahami kesesuaian antara pengaturan hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknik kejahatan siber seperti enkripsi, anonimitas, jaringan lintas negara, dan penghapusan data secara sistematis berdampak signifikan terhadap kesulitan pengumpulan alat bukti elektronik. Digital forensik berperan penting dalam menjamin keaslian, keutuhan, dan keterandalan data elektronik serta menjembatani aspek teknis dan yuridis melalui keterangan ahli. Namun, efektivitas digital forensik sangat bergantung pada penerapan standar operasional prosedur dan konsistensi chain of custody. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi digital forensik merupakan faktor krusial dalam memperkuat legitimasi teknis dan yuridis alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana siber di Indonesia.

Page 3 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind Vol. 5 No. 2 (2025): June - December (Law in Transition: Contemporary Legal Challenges in a Changing Vol. 5 No. 1 (2025)