cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Made Ardi Sudestra
Contact Email
journal@undiknas.ac.id
Phone
+6282236805788
Journal Mail Official
evaditayaniantari@undiknas.ac.id
Editorial Address
Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Published by Universitas Pendidikan Nasional
ISSN : -     EISSN : 31238173     DOI : 10.38043
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal focuses on in-depth studies across various legal disciplines, including: Criminal Law Civil Law Administrative Law Constitutional Law International Law We also invite research contributions that explore the implementation of law in society. This journal aims to make a significant contribution to the development of legal theory and practice, as well as to enrich academic discourse through high-quality critical analysis and empirical studies.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (2024)" : 5 Documents clear
Efforts To Overcome Physical Violence Against Children In Households In Denpasar City Kadek Laksmi Wulandari A.; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Violence is an act committed by an individual against another individual that causes physical or mental disorders. One of them is violence that occurs in children, namely physical violence. The purpose of this study is to determine how efforts to overcome criminal acts of physical violence against children in households in the city of Denpasar. The type of method used in this study is the empirical legal method which is a type of sociological legal research and can be called field research by examining primary data. The results of this study are efforts to overcome criminal acts of physical violence against children in households in the city of Denpasar by making two efforts, namely preventive legal protection efforts and repressive legal protection efforts. Preventive efforts are made by conducting socialization about children's rights, socialization of parental emotional management, and implementing anti-violence campaigns, and repressive efforts are made by conducting socialization of child complaint and protection services, and stop violence campaigns. The conclusion of this study is that economic factors, emotional factors and efforts to overcome are carried out by conducting socialization.The socialization conducted by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Denpasar City is a strategic effort to prevent physical violence against children in the household. This activity not only increases public awareness of the negative impacts of violence, but also builds a shared commitment to protect children as the next generation of the nation. Through an approach involving various parties, such as the community and schools, it is hoped that the number of cases of violence against children can decrease significantly in Denpasar City. The socialization conducted by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Denpasar City is a strategic step in preventive and repressive efforts to overcome criminal acts of physical violence against children in the household.
Penyelesaian Litigasi Atas Sertifikat Ganda Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No: 139/Pdt.G/2020/Pn/Dps) Agung Arya Agung Arya Family; Ni Putu Sawitri Nandari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam kerangka hukum nasional yang komprehensif, bermula dari UUD 1945 dan diperkuat oleh UUPA tahun 1960. Hukum tanah nasional memberikan landasan bagi individu dan badan hukum untuk memiliki dan memanfaatkan tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah melalui prosedur sistematis. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti munculnya sertifikat ganda yang berpotensi menimbulkan sengketa perdata. Pokok permasalahan penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya sertifikat ganda dalam kepemilikan hak atas tanah dan bagaimana upaya litigasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa sertfikat tanah ganda pada studi kasus Nomor: 139/Pdt.G/2020/PN Dps. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif analistis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun sekunder. Informasi-informasi terkait bahan hukum diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan dan yurisprudensi putusan pengadilan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sertifikat ganda dalam kepemilikan tanah di Indonesia disebabkan oleh faktor internal, seperti ketidakpatuhan terhadap UndangUndang Pokok Agraria dan ketidaktelitian pejabat Kantor Pertanahan, serta faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan ketidakseimbangan antara ketersediaan tanah dan permintaan. Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 139/Pdt.G/2020/PN DPS memutuskan bahwa Ni Made Rustini sebagai pemilik sah tanah seluas 600 m² dan 550 m², sementara sertifikat atas nama I Nyoman Sembar dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Penyelesaian sengketa melalui litigasi melibatkan proses gugatan yang menghasilkan keputusan yang mengikat dan memberikan kepastian hukum
Analisis Yuridis Terhadap Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Akta Jual Beli Tanah Yang Menggunakan Dokumen Palsu Emri Yulita Umbu Pati; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam konteks transaksi jual beli tanah yang melibatkan dokumen palsu, dengan fokus pada konsekuensi hukum dan sosial yang timbul dari tindakan tersebut. Penggunaan dokumen palsu dalam transaksi tanah dapat menyebabkan pembatalan akta dan memicu sengketa hukum, yang sering kali berujung pada kerugian finansial bagi pihak-pihak terkait. Beberapa putusan pengadilan telah menyatakan akta jual beli (AJB) batal demi hukum akibat praktik curang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber hukum utama, serta mengkaji putusan pengadilan yang relevan untuk memahami implikasi hukumnya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa PPAT diwajibkan untuk memverifikasi keaslian dokumen secara menyeluruh dan dapat menghadapi tanggung jawab hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif jika ditemukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi akar penyebab pemalsuan dokumen dalam transaksi tanah dan menekankan pentingnya memberikan pendidikan dan kesadaran hukum kepada PPAT maupun masyarakat. Kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas PPAT, mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pemalsuan dokumen, serta membangun kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap sistem pendaftaran tanah di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pelayanan Pengaduan di Perusahaan Air Minum (PDAM) di Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem Gung Arma; I Gede Agus Kurniawan
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia sendiri khususnya di wilayah Kabupaten Karangasem masalah yang sering dijumpai adalah masalah pelayanan air bersih, yang di mana masalah pelayanan air bersih ini berkaitan erat dengan kebutuhan pokok masyarakat. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen PDAM yang tidak mendapatkan perlayanan dengan baik? Dalam pasal 4 ayat (4) dan ayat (7) UUPK mengatur bahwa, Ayat (4) konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhnya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, ayat (7) konsumen juga berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tanpa diskriminatif. Lalu bagaimana tanggung jawab (PDAM) terkait konsumen yang tidak mendapatkan pelayanan pengaduan dengan baik? Hubungan hukum antara konsumen dengan (PDAM) melahirkan hak dan kewajiban para pihak, dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan cerminan dari prestasi masing-masing pihak, sehingga melahirkan tanggung jawab hukum dari masing-masing pihak, yang dimana pihak PDAM ketika melakukan wanprestasi terhadap konsumen yang sudah membayar kewajibannya dan tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya maka PDAM harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 4 ayat 4 dan 7. landasan teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Konsep Perlindungan hukum, asas-asas perlindungan konsumen, teori sistem hukum, dan konsep pelayanan publik, penelitian ini bertujuan sebagai bentuk pengembangan perlindungan hukum terhadap konsumen PDAM, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab PDAM, manfaat dari penelitian ini untuk menjadi referensi bagi pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen.
Komparasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dengan di Belanda Ari Septi Arum Fatma Citra Dewa Agung; I Made Wirya Darma
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia, tindak pidana korupsi diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa, dengan sanksi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Belanda mengatur tindak pidana korupsi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), khususnya dalam Pasal 177 hingga 179 yang membahas tentang penyuapan (bribery) di sektor publik dan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Belanda; (2) perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Belanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan dengan pendekatan perundang-undangan, dan konsep. Hasil penelitian menjukkan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Belanda mencerminkan pendekatan yang berbeda, namun keduanya berfokus pada pemberantasan korupsi melalui kerangka hukum yang kuat dan penegakan hukum yang efektif. Penjatuhan sanksi terdapat aturan Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda sanksi pidana mati, ancaman sanksi pidana berdasarkan klasifikasi pelaku. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya pengaturan besar ancaman sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi serta aturan akumulasi. Ancaman sanksi pidana denda di dalam UU PTPK juga perlu ditingkatkan mengingat maraknya kasus korupsi di Indoesia dengan jumlah yang cukup besar. Selain itu, pengaturan ancaman sanksi pidana mati perlu dibuat lebih tegas untuk meminimalisir tindak pidana korupsi karena belum ada satupun terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang mendapat sanksi pidana mati.   Kata Kunci: Korupsi, Sanksi Pidana, Hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2025) Vol. 2 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2025) Vol. 1 No. 4 (2024) Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2024)