Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS YURIDIS NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN IKATAN NOTARIS INDONESIA Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memorandum of understanding agreed and signed by the Indonesian Notary Association with the Indonesian National Police Number: 06 / MOU / PPINI / VIII / 2018 Number: B / 46 / VIII / 2018 concerning guidance and law enforcement in an effort to increase professionalism. Agreements made using memorandum of understanding in a legal review have binding or not binding power. Based on the memorandum of understanding agreement that guidance can be carried out by the Indonesian National Police, Regulation the notary position that the Notary Honorary Council has such authority. Based on the above problem, the formulation of the problem used is how to bind the memorandum of understanding signed by the Indonesian National Police with the Indonesian Notary Association and What is the scope of the discussion in the memorandum of understanding signed by the Indonesian National Police with the Indonesian Notary Association. that based on the discussion of the problem, the conclusion is that the strength of the memorandum of understanding by the parties can be binding if in accordance with the legal conditions of the agreement and the parties carry out the agreement. The scope of the memorandum of understanding is in terms of information exchange, coaching, law enforcement and improving the quality of human resources. The intended coaching is to carry out an understanding of notary science.
KEDUDUKAN WARIS MULIH DAA DAN ANAK TIRINYA DARI PERKAWINAN NYEBURIN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akibat perceraian pada wanita bali berdampak kembalinya wanita tersebut kerumah asalnya dalam hukum adat bali disebu tmulih daa. Seorang wanita mulih daa tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perkawinan kembali salah satunya dengan bentuk perkawinan nyeburin, dan dalam perkawinan tersebutterdapat anak tiri yang dibawa dari pihak suami. Permasalahannya yaitu mengenai kedudukan hak waris seorang wanita mulih daa dan hak waris anak tiri akibat perkawinan nyeburin. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik studi kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik deskriptif dan teknik sistematis. Kedudukan waris mulih daa yang telah melakukan perkawinan nyeburin menurut hukum adat bali terhadap harta kekayaan keluarga asalnya tidak dapat mewaris dan anak tiri akibat perkawinan nyeburin tidak mempunyai hak waris terhadap harta warisan dari keluarga ibu tirinya. Saran yang dapat diberikan yaitu pertama perlu adanya penguatan hubungan antara sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dan perlu pemahaman terkait dampak mulih daa dan perkawinan nyeburin.
ANALISIS YURIDIS NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN IKATAN NOTARIS INDONESIA Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memorandum of understanding agreed and signed by the Indonesian Notary Association with the Indonesian National Police Number: 06 / MOU / PPINI / VIII / 2018 Number: B / 46 / VIII / 2018 concerning guidance and law enforcement in an effort to increase professionalism. Agreements made using memorandum of understanding in a legal review have binding or not binding power. Based on the memorandum of understanding agreement that guidance can be carried out by the Indonesian National Police, Regulation the notary position that the Notary Honorary Council has such authority. Based on the above problem, the formulation of the problem used is how to bind the memorandum of understanding signed by the Indonesian National Police with the Indonesian Notary Association and What is the scope of the discussion in the memorandum of understanding signed by the Indonesian National Police with the Indonesian Notary Association. that based on the discussion of the problem, the conclusion is that the strength of the memorandum of understanding by the parties can be binding if in accordance with the legal conditions of the agreement and the parties carry out the agreement. The scope of the memorandum of understanding is in terms of information exchange, coaching, law enforcement and improving the quality of human resources. The intended coaching is to carry out an understanding of notary science.
KEDUDUKAN WARIS MULIH DAA DAN ANAK TIRINYA DARI PERKAWINAN NYEBURIN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v2i2.1381

Abstract

Akibat perceraian pada wanita bali berdampak kembalinya wanita tersebut kerumah asalnya dalam hukum adat bali disebu tmulih daa. Seorang wanita mulih daa tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perkawinan kembali salah satunya dengan bentuk perkawinan nyeburin, dan dalam perkawinan tersebutterdapat anak tiri yang dibawa dari pihak suami. Permasalahannya yaitu mengenai kedudukan hak waris seorang wanita mulih daa dan hak waris anak tiri akibat perkawinan nyeburin. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik studi kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik deskriptif dan teknik sistematis. Kedudukan waris mulih daa yang telah melakukan perkawinan nyeburin menurut hukum adat bali terhadap harta kekayaan keluarga asalnya tidak dapat mewaris dan anak tiri akibat perkawinan nyeburin tidak mempunyai hak waris terhadap harta warisan dari keluarga ibu tirinya. Saran yang dapat diberikan yaitu pertama perlu adanya penguatan hubungan antara sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dan perlu pemahaman terkait dampak mulih daa dan perkawinan nyeburin.
Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.114 KB) | DOI: 10.38043/jah.v5i1.3383

Abstract

Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang paling banyak diminati para pelaku usaha karena dapat menuju peluang bisnis yang terbuka. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang terdiri atas persekutuan modal dan saham. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja perseroan terbatas bukan hanya badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal dan saham tetapi badan hukum perseroangan dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Permasalahan dari isu hukum penelitian ini yaitu berkaitan dengan kriteria perseroan terbatas yang ditentukan dalam UU Cipta Kerja dan pendirian perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan konsep. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu tehnik studi kepustakaan, yaitu mencari, mempelajari, memahami dan menganalisis berbagai pendapat, teori dan konsep. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kriteria perseroan dalam UU Cipta Kerja yaitu perseroan yang terdiri atas modal atau saham, dan perseroan perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Pendirian perseroan perseroangan dengan surat pernyataan pendirian perseroan dan dapat didirikan oleh satu orang.
PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN SEBAGAI SALAH SATU TUJUAN PENGELOLAAN PERTANAHAN Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1723

Abstract

Land cases in Indonesia still often occur, many land cases have not been resolved properly, so as one of the land settlements an accelerated settlement is carried out based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. The problems that will be discussed are classifying the types of land cases and steps to accelerate the settlement of land cases in Indonesia. To answer these problems, this paper uses research methods, namely normative research types, using a law, analysis and concept approach. The sources of legal materials used were primary, secondary and tertiary, and the techniques of collecting legal materials used were descriptive and systematic. The conclusion in this paper is the classification of three types of land cases, namely conflicts, disputes, and cases. conflicts and conflicts are classified into severe cases, moderate cases and mild cases. Steps to accelerate the settlement of land settlements based on Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 can be settled directly by way of deliberation and settlement through the Judiciary. Land cases are resolved starting with complaints through the reception counter for complaints made and carried out by the Ministry, regional offices and land offices. disputes and conflicts are carried out through several stages, namely, case studies, initial degrees, research, exposure of research results, coordination meetings, final degrees, and case settlements.Keywords: , land cases; land management; settlement of land cases
Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.114 KB) | DOI: 10.38043/jah.v5i1.3383

Abstract

Limited liability is a legal entity that most all businessmen are interested in because it is toward open business opportunities. Limited liability is a legal entity consisting of a capital and stock fellowship. After the passage of the limited liability company Work Copy Act not only a legal body consisting of capital and stock communion but a liability law body with micro and small business criteria. The problem of this research law issue is that it is concerned with the limited liability company criteria specified in the Working Copy Act and the establishment of limited liability companies that meet the criteria of micro and small businesses. The study used normative research methods with a statutory approach, analysis approach and concept approach. Tehnik collection of legal materials used namely the tehnik of librarian studies, namely searching, studying, understanding and analyzing various opinions, theories and concepts. The conclusion in this study is the criterion of liability in the Working Copy Act that is liability to consist of capital or shares, and individual liability that meets the criteria of micro and small businesses. The establishment of liberation libraries with the affidavit of the establishment of libraries and can be established by one person.  
Pendampingan Pengelolaan Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas SLBN 1 Denpasar Putu Putri Prawitasari; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Ni Ketut Ari Kesuma Dewi
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v6i3.1812

Abstract

Penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kehidupan penyandang disabilitas dan keluarganya dengan meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan di antara mereka. Ketidaksetaraan serta adanya stigma negative bagi penyandang disabilitas, khususnya siswa SLBN 1 Denpasar, menggerakkan kami untuk menjembatani kesenjangan pendidikan dengan memberikan beberapa penyuluhan dan pelatihan menabung sejak dini serta investasi. Metode yang digunakan melalui penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran siswa-siswi SLBN 1 Denpasar. Penyuluhan dilaksakan secara offline bertempat di SLBN 1 Denpasar dengan 60 peserta. Hasil dari pelatihan dan post test yang diberikan, sebanyak 95 persen para peserta dapat menjelaskan dan paham pentingnya pengelolaan uang sejak dini dan mulai sadar akan pentingnya investasi. Hal  ini  dapat  diimplikasikan  bahwa mitra   mendapatkan   signifikansi   pemahaman   dari   materi   yang disampaikan   pemateri  dalam   penyuluhan pengelolaan keuangan. Sehingga  terdapat  transfer  pengetahuan  dan  komparasi  efisiensi dari  sebelum  adanya  penyuluhan pengelolaan keuangan bagi disabilitas dan pasca penyuluhan pengelolaan keuangan kepada mitra. 
PENYULUHAN KETENTUAN HAK PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI SLBN 1 DENPASAR Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Putu Putri Prawitasari; Ni Ketut Ari Kesuma Dewi
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.17975

Abstract

Penyandang disabilitas netra adalah orang yang indra penglihatannya mengalami gangguan atau kerusakan sehingga indra penglihatannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Mereka memiliki keterbatasan untuk melakukan berbagai aktivitas yang membutuhkan suatu penglihatan seperti melihat sekitar, menonton televisi, membaca, serta hal lainnya yang berkenaan dengan penglihatan, yang disebabkan dari banyak faktor. Para disabilitas netra memiliki kesamaan hak dan kesempatan yang sama bagi warga negara maka tujuan diadakannya kegiatan pengabdian ini yaitu untuk memberikan penyuluhan kepada PERTUNI Bali dan siswa/I SLBN 1 Denpasar terkait hak-hak disabilitas berdasarkan undang-undang disabilitas serta berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 dan meningkatkan rasa percaya diri bagi para disabilitas netra dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun kesimpulan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu Para peserta masih banyak yang belum mengetahui hak-hak disabilitas yang telah diatur dalam UU Disabilitas, maka melalui pengabdian ini menambah pengetahuin untuk peserta terhadap hak-hak disabilitas yang telah ditentukan oleh UU Disabilitas dan untuk para peserta dengan diadakannya kegiatan ini dapat meningkatkan rasa percaya diri karena para disabilitas pun juga memiliki kesamaan hak dan kesempatan yang sama sebagai warga negara.
Penyuluhan dan Edukasi Jurnalisme Sekolah: Eksistensi dan Promosi bagi Penyandang Disabilitas di SLB Negeri 1 Denpasar Ni Ketut Ari Kesuma Dewi; Putu Putri Prawitasari; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v5i4.10123

Abstract

SLB N 1 Denpasar memberikan ruang bagi guru dan peserta didiknya untuk mengekspresikan dirinya melalui majalah sekolah Lentera Kita. Karya jurnalistik tersebut masih perlu dibenahi dalam bentuk pengelolaan manajemen media massa agar hasilnya koheren antara tubuh berita, visualisasi, dan pengemasan. Tujuan pelatihan Penyuluhan dan Edukasi Jurnalisme Sekolah di SLBN 1 Denpasar antara lain 1) agar pemahaman mengenai keterampilan menulis, khususnya dasar jurnalistik, dapat dikuasai oleh peserta didik; 2) dengan dikuasainya keterampilan menulis dasar jurnalistik, peserta didik mampu mengembangkan majalah sekolah sebagai media promosi; 3) sebagai wadah menunjukkan eksistensi peserta didik penyandang disabilitas. Acara tersebut berlangsung selama satu hari di SLB N 1 Denpasar secara luring pada Jumat, 9 Desember 2022. Penyuluhan dilakukan dengan metode paparan dan evaluasi melalui kuesioner. Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan terkait jenis-jenis kegiatan jurnalistik, jenis media jurnalistik, serta rubrik yang tersedia dalam media jurnalistik. Di samping itu, minat peserta untuk terlibat dalam kegiatan jurnalistik juga meningkat dari sebelumnya sejumlah 57% menjadi 78%.SLB N 1 Denpasar allows teachers and their students to express themselves through the Lentera Kita school magazine. This journalistic work still needs to be improved in its mass media management to align the outputs between the news body, visualization, and packaging. The objectives of the School Journalism training at SLBN 1 Denpasar are 1) so that students can understand writing skills, especially basic journalism; 2) by mastering basic journalistic writing skills, students are able to develop the school magazine as promotional media; 3) as a forum to exhibit the existences of students with disabilities. The event occurred for one day at SLB N 1 Denpasar on Friday, 9 December 2022. The training was carried out by giving explanations and conducting evaluations through questionnaires. Based on the questionnaire's results, there is a significant increase in understanding regarding the types of journalistic activities, types of journalistic media, and the rubrics space in journalistic media. Furthermore, the participants' interest in journalistic activities also increased from 57% to 78%.