Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.222
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Acta Comitas JURNAL PENGABDI Journal of Law Science Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdi Insani Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung Jurnal Analisis Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Hukum Saraswati Vyavahara Duta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS YURIDIS NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN IKATAN NOTARIS INDONESIA Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memorandum of understanding agreed and signed by the Indonesian Notary Association with the Indonesian National Police Number: 06 / MOU / PPINI / VIII / 2018 Number: B / 46 / VIII / 2018 concerning guidance and law enforcement in an effort to increase professionalism. Agreements made using memorandum of understanding in a legal review have binding or not binding power. Based on the memorandum of understanding agreement that guidance can be carried out by the Indonesian National Police, Regulation the notary position that the Notary Honorary Council has such authority. Based on the above problem, the formulation of the problem used is how to bind the memorandum of understanding signed by the Indonesian National Police with the Indonesian Notary Association and What is the scope of the discussion in the memorandum of understanding signed by the Indonesian National Police with the Indonesian Notary Association. that based on the discussion of the problem, the conclusion is that the strength of the memorandum of understanding by the parties can be binding if in accordance with the legal conditions of the agreement and the parties carry out the agreement. The scope of the memorandum of understanding is in terms of information exchange, coaching, law enforcement and improving the quality of human resources. The intended coaching is to carry out an understanding of notary science.
KEDUDUKAN WARIS MULIH DAA DAN ANAK TIRINYA DARI PERKAWINAN NYEBURIN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akibat perceraian pada wanita bali berdampak kembalinya wanita tersebut kerumah asalnya dalam hukum adat bali disebu tmulih daa. Seorang wanita mulih daa tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perkawinan kembali salah satunya dengan bentuk perkawinan nyeburin, dan dalam perkawinan tersebutterdapat anak tiri yang dibawa dari pihak suami. Permasalahannya yaitu mengenai kedudukan hak waris seorang wanita mulih daa dan hak waris anak tiri akibat perkawinan nyeburin. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik studi kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik deskriptif dan teknik sistematis. Kedudukan waris mulih daa yang telah melakukan perkawinan nyeburin menurut hukum adat bali terhadap harta kekayaan keluarga asalnya tidak dapat mewaris dan anak tiri akibat perkawinan nyeburin tidak mempunyai hak waris terhadap harta warisan dari keluarga ibu tirinya. Saran yang dapat diberikan yaitu pertama perlu adanya penguatan hubungan antara sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dan perlu pemahaman terkait dampak mulih daa dan perkawinan nyeburin.
BANK INDONESIA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DENGAN NASABAH MELALUI MEDIASI PERBANKAN Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.681 KB)

Abstract

The number of customer complaints not resolved by either making bankIndonesia as the central issuing a policy to provide legal protection of its customers.Banking mediation is one of the alternative dispute resolution of banking with a simple,fast and cheap. This study aims to determine the legal basis of bank Indonesia as amediator in resolving disputes between the bank and the customer through bankingmediation. This study uses the normative method, then the conclusion is bank Indonesiaacts are during mediation institutions have not been established.
PENUNJUKAN DESA PAKRAMAN SEBAGAI SUBYEK HAK PEMILIKAN BERSAMA (KOMUNAL) ATAS TANAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 276/KEP-19.2/X/2017 Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; I Made Arya Utama; I Ketut Wirawan
Acta Comitas Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i01.p16

Abstract

Pada tanggal 23 oktober 2017 ditetapkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Keputusan Menteri tersebut telah memberikan penegasan terhadap pengakuan desa pakraman sebagai masyarakat hukum adat di Provinsi Bali. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimanakah memaknai konsep komunal atas tanah yang digunakan dalam Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 terkait keberadaan desa pakraman dan bagaimanakah konsekuensi yuridis Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 terhadap desa pakraman sebagai subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konsep hukum. Sebagai hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah makna komunal atas tanah yang digunakan dalam Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 menegaskan bahwa hak komunal yang dimaksud merupakan hak pemilikan bersama masyarakat hukum adat dan merupakan hak atas tanah yang dapat disertipikatkan dan Konsekuensi yuridis terhadap penunjukan desa pakraman sebagai subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat bahwa tanah-tanah desa pakraman dapat didaftarkan ke kantor pertanahan dan desa pakraman berhak untuk mengurus urusan wilayahnya untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan. Kata Kunci : Desa Pakraman, Hak Komunal, Pendaftaran Tanah
ANALISIS YURIDIS NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN IKATAN NOTARIS INDONESIA Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memorandum of understanding agreed and signed by the Indonesian Notary Association with the Indonesian National Police Number: 06 / MOU / PPINI / VIII / 2018 Number: B / 46 / VIII / 2018 concerning guidance and law enforcement in an effort to increase professionalism. Agreements made using memorandum of understanding in a legal review have binding or not binding power. Based on the memorandum of understanding agreement that guidance can be carried out by the Indonesian National Police, Regulation the notary position that the Notary Honorary Council has such authority. Based on the above problem, the formulation of the problem used is how to bind the memorandum of understanding signed by the Indonesian National Police with the Indonesian Notary Association and What is the scope of the discussion in the memorandum of understanding signed by the Indonesian National Police with the Indonesian Notary Association. that based on the discussion of the problem, the conclusion is that the strength of the memorandum of understanding by the parties can be binding if in accordance with the legal conditions of the agreement and the parties carry out the agreement. The scope of the memorandum of understanding is in terms of information exchange, coaching, law enforcement and improving the quality of human resources. The intended coaching is to carry out an understanding of notary science.
KEDUDUKAN WARIS MULIH DAA DAN ANAK TIRINYA DARI PERKAWINAN NYEBURIN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v2i2.1381

Abstract

Akibat perceraian pada wanita bali berdampak kembalinya wanita tersebut kerumah asalnya dalam hukum adat bali disebu tmulih daa. Seorang wanita mulih daa tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perkawinan kembali salah satunya dengan bentuk perkawinan nyeburin, dan dalam perkawinan tersebutterdapat anak tiri yang dibawa dari pihak suami. Permasalahannya yaitu mengenai kedudukan hak waris seorang wanita mulih daa dan hak waris anak tiri akibat perkawinan nyeburin. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik studi kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik deskriptif dan teknik sistematis. Kedudukan waris mulih daa yang telah melakukan perkawinan nyeburin menurut hukum adat bali terhadap harta kekayaan keluarga asalnya tidak dapat mewaris dan anak tiri akibat perkawinan nyeburin tidak mempunyai hak waris terhadap harta warisan dari keluarga ibu tirinya. Saran yang dapat diberikan yaitu pertama perlu adanya penguatan hubungan antara sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dan perlu pemahaman terkait dampak mulih daa dan perkawinan nyeburin.
Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.114 KB) | DOI: 10.38043/jah.v5i1.3383

Abstract

Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang paling banyak diminati para pelaku usaha karena dapat menuju peluang bisnis yang terbuka. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang terdiri atas persekutuan modal dan saham. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja perseroan terbatas bukan hanya badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal dan saham tetapi badan hukum perseroangan dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Permasalahan dari isu hukum penelitian ini yaitu berkaitan dengan kriteria perseroan terbatas yang ditentukan dalam UU Cipta Kerja dan pendirian perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan konsep. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu tehnik studi kepustakaan, yaitu mencari, mempelajari, memahami dan menganalisis berbagai pendapat, teori dan konsep. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kriteria perseroan dalam UU Cipta Kerja yaitu perseroan yang terdiri atas modal atau saham, dan perseroan perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Pendirian perseroan perseroangan dengan surat pernyataan pendirian perseroan dan dapat didirikan oleh satu orang.
PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN SEBAGAI SALAH SATU TUJUAN PENGELOLAAN PERTANAHAN Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1723

Abstract

Land cases in Indonesia still often occur, many land cases have not been resolved properly, so as one of the land settlements an accelerated settlement is carried out based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. The problems that will be discussed are classifying the types of land cases and steps to accelerate the settlement of land cases in Indonesia. To answer these problems, this paper uses research methods, namely normative research types, using a law, analysis and concept approach. The sources of legal materials used were primary, secondary and tertiary, and the techniques of collecting legal materials used were descriptive and systematic. The conclusion in this paper is the classification of three types of land cases, namely conflicts, disputes, and cases. conflicts and conflicts are classified into severe cases, moderate cases and mild cases. Steps to accelerate the settlement of land settlements based on Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 can be settled directly by way of deliberation and settlement through the Judiciary. Land cases are resolved starting with complaints through the reception counter for complaints made and carried out by the Ministry, regional offices and land offices. disputes and conflicts are carried out through several stages, namely, case studies, initial degrees, research, exposure of research results, coordination meetings, final degrees, and case settlements.Keywords: , land cases; land management; settlement of land cases
Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.114 KB) | DOI: 10.38043/jah.v5i1.3383

Abstract

Limited liability is a legal entity that most all businessmen are interested in because it is toward open business opportunities. Limited liability is a legal entity consisting of a capital and stock fellowship. After the passage of the limited liability company Work Copy Act not only a legal body consisting of capital and stock communion but a liability law body with micro and small business criteria. The problem of this research law issue is that it is concerned with the limited liability company criteria specified in the Working Copy Act and the establishment of limited liability companies that meet the criteria of micro and small businesses. The study used normative research methods with a statutory approach, analysis approach and concept approach. Tehnik collection of legal materials used namely the tehnik of librarian studies, namely searching, studying, understanding and analyzing various opinions, theories and concepts. The conclusion in this study is the criterion of liability in the Working Copy Act that is liability to consist of capital or shares, and individual liability that meets the criteria of micro and small businesses. The establishment of liberation libraries with the affidavit of the establishment of libraries and can be established by one person.  
Pendampingan Pengelolaan Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas SLBN 1 Denpasar Putu Putri Prawitasari; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Ni Ketut Ari Kesuma Dewi
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v6i3.1812

Abstract

Penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kehidupan penyandang disabilitas dan keluarganya dengan meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan di antara mereka. Ketidaksetaraan serta adanya stigma negative bagi penyandang disabilitas, khususnya siswa SLBN 1 Denpasar, menggerakkan kami untuk menjembatani kesenjangan pendidikan dengan memberikan beberapa penyuluhan dan pelatihan menabung sejak dini serta investasi. Metode yang digunakan melalui penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran siswa-siswi SLBN 1 Denpasar. Penyuluhan dilaksakan secara offline bertempat di SLBN 1 Denpasar dengan 60 peserta. Hasil dari pelatihan dan post test yang diberikan, sebanyak 95 persen para peserta dapat menjelaskan dan paham pentingnya pengelolaan uang sejak dini dan mulai sadar akan pentingnya investasi. Hal  ini  dapat  diimplikasikan  bahwa mitra   mendapatkan   signifikansi   pemahaman   dari   materi   yang disampaikan   pemateri  dalam   penyuluhan pengelolaan keuangan. Sehingga  terdapat  transfer  pengetahuan  dan  komparasi  efisiensi dari  sebelum  adanya  penyuluhan pengelolaan keuangan bagi disabilitas dan pasca penyuluhan pengelolaan keuangan kepada mitra. 
Co-Authors Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Ari Kesuma Dewi, Ni Ketut Ari Rama, Bagus Gede Bagus Gede Ari Rama Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi, Ni Ketut Ari Kesuma Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna Erinda Fiskaria Jelahu Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Agung Mirah Virgianitri I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Ketut Wirawan I Made Arya Utama I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Putu Edi Rusmana Ida Ayu Nadya Arlista Juniarta, Ida Bagus Gede Angga Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Ketut Elly Sutrisni Made Sinthia Sukmayanti Mahalini, Ni Kadek Diva Priandita Manik Mas, Made Nitya Amanda Putri Ni Ketut Ari Kesuma Dewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Tri Devita Suari Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Sawitri Nandari Prawitasari, Putu Putri Putra, Komang Satria Wibawa Putri Prawitasari, Putu Putu Putri Prawitasari Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Sari, Gusti Ayu Widiastiti Soenartha, Kevin Varrisco Christoven Suatra Putrawan Sukadana, Dewa Ayu Putri Sunarbawa, I Gd Arya Marendra Putra