FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik is a periodical scientific journal published by the Faculty of Social and Political Sciences, Widya Gama Mahakam University, Samarinda, with pISSN 2528-2689 and eISSN 2540-9751 published twice a year in May and November. This Journal Jurnal FISIPublik publishes scientific work resulting from research, development, thought studies, or administrative theory studies relating to socio-political and administrative issues both concerning organizations and the public.
Articles
149 Documents
<![CDATA[DASAR PEMBENTUKAN STRUKTUR SOSIAL PANITIA PILKADES DESA LABANG 2021 ]]>
<![CDATA[Ulumuddin , Naufalul Ihya’]]>;
<![CDATA[Fauzi, Agus Machfud]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Proses pembentukan struktur panitia pilkades di desa Labang mengorbankan Pendidikan sebagai Lembaga edukasi generasi bangsa. Keputusan pemilihan ketua panitia pilkades di desa Labang menghadirkan polemik di kalangan masyarakat. Ketua panitia pilkades merupakan guru sekolah dasar di desa Labang. Guru yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperbaiki kondisi Pendidikan yang semakin buruk karena pandemi. Namun, pada kenyataan di desa Labang menunjukkan fenomana guru yang merangkap jabatan public lain yakni sebagai panitia pilkades. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pembentukan struktur panitia pilkades di desa Labang. Penelitian ini menggunakan metode kulaitatif dengan pendekatan observasi dan wawancara. Metode ini digunakan agar bisa memperoleh data secara mendalam yang tidak bisa diukur oleh angka-angka kuantitatif. Teori strukturasi menjadi perspektif utama untuk menjadi pisau anlisis dalam penelitian ini. Teori ini relevan untuk analisis pembentukan struktur sosial masyarakat dengan konsep dualitas agen dan struktur. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara agen yaitu guru sekolah dasar sebagai ketua panitia pilkades dengan struktur pendukung seperti perangkat desa, instansi Pendidikan, dan tokoh masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR KELURAHAN RAWASARI JAKARTA PUSAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Saputri, Puspita Ayu]]>;
<![CDATA[Hidayat, Rahmat]]>;
<![CDATA[Nababan, Rudyk]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu jenis pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, yang mana mengharuskan memiliki kualitas yang baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannya implementasi kebijakan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Rawasari. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan penulis ialah teori Implementasi Menurut George C. Edward III (1980) sebagai acuan untuk melakukan analisis yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini menampilkan bahwa implementasi kebijakan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Rawasari Jakarta Pusat pada saat pandemi covid-19 masih belum optimal dilihat dari belum terpenuhinya unsur komunikasi pihak Kelurahan masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan. Sumberdaya manusia di Kantor Kelurahan Rawasari masih kurang sehingga terjadi penumpukan antrean di loket pelayanan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI ]]>
<![CDATA[Purnamasari, Shintya]]>;
<![CDATA[Purnamasari, Hanny]]>;
<![CDATA[Azizah, Ani Nurdiani]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Miskin (KM) yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannya implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pebayuran. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan penulis ialah teori Implementasi Menurut George C. Edward III (1980) sebagai acuan untuk melakukan analisis yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. hasil dari penelitian, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi terjalin dengan baik antar pendamping dan KPM. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) telah sabar mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memanfaatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan memberikan penyuluhan kepada KPM untuk mengembangkan keahlian yang mereka miliki ditengah-tengah keterbatasan pendidikannnya.]]>
<![CDATA[RASIONALITAS DALAM TINDAKAN KORUPSI (Studi Kasus Korupsi Dana Desa di Majalengka) ]]>
<![CDATA[Septian, Luky]]>;
<![CDATA[Fauzi, Agus Machfudz]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korupsi merupakan masalah yang memekik diseluruh negara, termasuk Indonesia. korupsi di Indonesia kini semakin menggurita, merajalela, serta memberikan dampak penderitaan. Koprupsi yang merupakan extra ordinary crime memiliki kecaman yang sangat besar, terutama kerugian perekonomian. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah ketika kasus tindak pidana korupsi berhasil menyusup ke dalam instasi pemerintahan desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui rasionalitas dalam tindakan korupsi. Penelitian menggunakan metode kualitatif, sedangkan data-data memakai data studi literature dan studi kasus. Kemudian, data ini dikelolah sehingga dapat digeneralisasikan sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Hasil yang ditempuh, diketahui beberapa landasan yang mendasari seseorang melakukan korupsi, seperti motivasi pelaku, faktor-faktor yang ikut mempengaruhi, serta ditemui juga daya rusak dari sebuah tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[DAMPAK PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP TATANAN KOTA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENCIPTAKAN RUANG PUBLIK YANG NYAMAN ]]>
<![CDATA[Musfira , Nurul]]>;
<![CDATA[Ilyas , Muhammad Yusril]]>;
<![CDATA[Yulianti]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan pedagang kaki lima terhadap tatanan kota dan kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima sebagai upaya menciptakan tatanan kota menjadi ruang publik yang nyaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari banyaknya pedagang kaki lima terhadap tatanan kota dan kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Dengan menggunakan kajian literasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Banyaknya pedagang kaki lima tentu berdampak pada tatanan kota yang beralih fungsi. Semestinya tatanan kota menjadi ruang publik yang nyaman, tetapi karena keberadaan pedagang kaki lima yang tidak tertib dan teratur justru menimbulkan kesan kumuh, kotor bahkan menimbulkan kemacetan. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah sebagai upaya penataan pedagang kaki lima agar tercipta tatanan kota yang rapi dan nyaman. Tidak hanya itu, melakukan pembinaan dan kontrol secara berkesinambungan agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.]]>
<![CDATA[Persepsi Pemuda Dayak Wehea Mengenai Telinga Panjang Dan Tato Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur ]]>
<![CDATA[Habibi, Muhammad]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/fpb.v7i1.1714
<![CDATA[Telinga panjang dan tato dalam bingkai budaya adat istiadat pada Suku Dayak di Kalimantan Timur bukan sekedar sebuah simbol, tetapi merupakan identitas budaya yang juga mencerminkan keluhuran dan nilai religiusitas tinggi bagi sebagian masyarakat adat. Bahkan ada yang melambangkan ningratisme dalam budaya adat suku dayak. Hal tersebut dapat berarti juga sebagai hierarkhi strata sosial, terutama bagi Dayak Wehea. Tujuan penelitian mengetahui Persepsi dan memahami pola pikir Pemuda Dayak Wehea Mengenai Telinga Panjang Dan Tato Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian menunjukkan bawah bagi Suku Dayak Wehea di Desa Nehas Liah Bing kebudayaan telinga panjang dan tato adalah warisan leluhur nenek moyang. Telinga Panjang memiliki makna untuk menunjukkan tingkat, status dan kedudukan seorang bangsawan (hepui). Sedangkan tato dipandang sebagai identitas bagi suku Dayak Wehea karena pada dasarnya setiap suku dayak memiliki motif tersendiri sebagai identitas keluarga besar kesukuannya yang telah dilakukan secara turun temurun. Persepsi pemuda Dayak Wehea mengenai telinga panjang dan tato pada dasarnya mengakui keberadaan keduanya sebagai identitas kesukuan dan warisan leluhur yang sudah seharusnya dilestarikan.]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN TUJUAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA BUKIT RAYA DI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ]]>
<![CDATA[Kasim, Muhammad]]>;
<![CDATA[Fitriani, Arnila]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/fpb.v7i1.1715
<![CDATA[Pada masa new normal inilah Pemerintah Republik Indonesia mencoba untuk kembali fokus pada sejumlah kebijakan dan program internasional dan nasional yang sempat mengalami disorientasi, yakni program SDGs 2016-2030 dengan 17 (tujuh belas) tujuan pembanguan berkelanjutan sebagai lanuutan dari program Millennium Developments Goals (MDGs) 2000-2015 dengan 9 (sembilan) tujuan pembangunan. Berbedea dnegan MDGs yang hanya menyasar pembangunan pemerintah pusat dan daerah, SDGs menyasar pembangunan hingga perdesaan. Sebagaimana Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa mengenai pencapaian tujuan SDGs pada tingkat desa, termasuk Desa Bukit Raya Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara melalui kekuatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bukit Raya Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dan menggali Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bukit Raya Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.. Berdasarkan uraian di atas dari pembahasan yang tekah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa LPM telah menjalankan perannya sebagaimana amanah peraturan yang berlaku dan menjadi mitra Pemerintah Desa Bukit Raya untuk melaksanakan program kerja yang bertujuan untuk mencapai SDG’s selama tahun 2021 sebagai wujud prioritas penggunaan Dana Desa 2021. Peran tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat dengan segala keterbatasan aktivitas di tenagh Pancemi Covid-19 pencapaian target SDGs, dengan ditemukannya beberapa faktor penghambat berupa dampak kebijakan PPKM dalam implementasi program dan keterbatasan aktivitas masyarakat, hingga adanya beberapa masyarakat yang menjadi terpuruk secara ekonomi karena terkena PHK atau dirumahkan selama pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi pada Masyarakat Peduli Api di Desa Bandar Jaya) ]]>
<![CDATA[Holipah]]>;
<![CDATA[Kosali, Ahmad Yani]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki ekosistem gambut dan berada diwilayah tropis dengan sebaran musim hujan dan kemarau yang dipengaruhi oleh perubahan iklim.Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) adalah kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki resikotertinggi kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yangmempengaruhi implementasi pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Ogan KomeringIlir. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakanadalah observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori GeorgeC. Edward III dengan melihat dari empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi danstruktur birokrasi. Variabel komunikasi dan disposisi sudah berjalan dengan baik. Variabelsumberdaya dan struktur birokrasi belum baik. Sumberdaya masih harus ditingkatkan kualitas dankuantitasnya. Variabel struktur birokrasi masih harus ditata lagi sehingga lebih efisien dan efektif.]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA ]]>
<![CDATA[Afrilia, Devi]]>;
<![CDATA[Priyanti, Evi]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 1 (2021): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemajuan sebuah desa tidak akan terlepas dari keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin daerahnya. Dengan adanya undang-undang tentang desa yang memberikan wewenang kepada kepala desa untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat. Salah satu cara yang dilakukan untuk mensejahterakan rakyatnya adalah dengan menyelenggarakan program keluarga berencana merupakan program Pembangunan Keluarga (KKB-PK) sebagai program yang diselenggarakan untuk masyarakat. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang : Bagaimana peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui program KB. Teori yang digunakan adalah Teori Peran Menurut Biddle dan Thomas yaitu ; Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, Kedudukan orang-orang dalam berperilaku, dan Kaitan antar orang dan perilaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasir tanjung Kabupaten Karawang. Dapat disimpulkan bahwa Program Kampung Keluarga Berencana (KB) ini sudah cukup maksimal, ditinjau dari; Adanya fasilitas pendukung pembangunan kampung kb dengan memaksimalkan sarana dan prasarana pembangunan dengan membangun pendopo sebagai tempat perkumpulan musyawarah dan dapat digunakan untuk kegiatan posyandu.]]>
<![CDATA[FUNGSI ADMINISTRASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PELAYANAN PADA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Deany, Deany Afriany]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 8 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/fpb.v8i2.1778
<![CDATA[The principle administrative feature inside the system of sporting out paintings is that it need to be executed by way of a frontrunner to direct and mobilize all activities closer to subordinates with a view to keep away from the waste of expenses, time and centers of office system. By way of knowledge the administrative functions, the desires might be effortlessly executed and the effectiveness of workplace paintings will increase meaning it will significantly affect the performance of manpower, fee and time. The purpose of this examine changed into to determine the executive feature in enhancing carrier performance and to know efforts to enhance service efficiency on the coping with enterprise for the Social protection of the Palembang. In this have a look at researchers used facts collection techniques with statement, interviews and documentation. The evaluation used is qualitative evaluation. The effects of the take a look at notice that the administrative function in improving carrier performance at the Palembang Employment Social safety administration business enterprise has been jogging well consistent with applicable policies but nonetheless locating boundaries such as insufficient human assets both in high-quality and amount and inadequate infrastructure]]>
