FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik is a periodical scientific journal published by the Faculty of Social and Political Sciences, Widya Gama Mahakam University, Samarinda, with pISSN 2528-2689 and eISSN 2540-9751 published twice a year in May and November. This Journal Jurnal FISIPublik publishes scientific work resulting from research, development, thought studies, or administrative theory studies relating to socio-political and administrative issues both concerning organizations and the public.
Articles
149 Documents
<![CDATA[TANTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Pradana, Rivaldio Rizki]]>;
<![CDATA[Hakim, Lukmanul]]>;
<![CDATA[Azijah, Dewi Noor]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/fpb.v6i2.1199
<![CDATA[Masa pandemi Covid-19 saat ini banyak mengancam pemasukan serta penurunan penjualan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha salah satunya yang berdampak yakni UMKM yang mana seharusnya dapat memberikan berbagai macam pelayanan ekonomi kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan yang adil, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berperan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi, namun hal tersebut tidaklah berjalan dengan optimal khususnya di Kabupaten Karawang. Pemberdayaan UMKM yang masih tidak merata dalam pengimplementasiannya menjadikan faktor proses kebijakan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan teori Implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang mempunyai enam dimensi, yakni dimensi pertama merupakan ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya yang menjadi faktor pendukung dan bisa menjadi faktor penghambat juga dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM, Karakteristik Agen Pelaksana yang tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dalam mengelola pemberdayaan UMKM di Karawang, Sikap/kecenderungan para pelaksana, Komunikasi antar organisasi yang kurang baik antar implementor, dan terakhir merupakan Lingkungan ekonomi, sosial, politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana pemberdayaan UMKM di Kabupaten Karawang.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN PEMERINTAHAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARAWANG DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT ]]>
<![CDATA[Utari, Mira Amalia]]>;
<![CDATA[priyanti, Evi]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/fpb.v6i2.1200
<![CDATA[Dalam suatu pemerintahan maupun organisasi pemerintah perlu adanya proses manajemen yang baik terutama dalam layanan publik. Peran pemerintah sangat penting diperuntukan dalam menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam memberikan layanan yang terbaik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keberadaan masyarakat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang didasarkan pada proses manajemen yang terkelola dengan baik pula. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelayanan publik berbasis e-government ini biasanya terkait dengan adanya keterbatasan informasi pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui perkembangan informasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui manajemen pelayanan publik berbasis e-government Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan pada empat fungsi manajemen pemerintahan yaitu perecanaaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam pelayanan publik berbasis e-government cukup efektif dalam pengembangan informasi melalui media sosial.]]>
<![CDATA[STRATEGI DINAS DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA MELALUI PROGRAM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) ]]>
<![CDATA[Esther, Gracesilla]]>;
<![CDATA[Ajizah, Dewi Noor]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/fpb.v6i2.1201
<![CDATA[Online Single Submission (OSS) ialah Perizinan Berusaha yang diwujudkan melalui Badan OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota bagi para Pelaku Usaha lewat sistem elektronik yang terstruktur dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sistem OSS difokuskanbagi percepatan dan kenaikan penanaman modal dan berusaha serta memudahkan Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk memudahkanpenjadwalan/pengelolaan perizinan kegiatan usaha seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latarbelakang diterbitkannya OSS serta penyelenggaraannya diKabupaten Purwakarta. Penelitian yang peneliti lakukan adalah Kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Strategi Menurut Wheelen dan Hunger serta Teori Implementasi Menurut Warwick. Dapat disimpulkan bahwa tujuan Program OSS ini masih belum tercapai, karena yang menjadi tujuan awal yaitu, menyederhanakan birokrasi masih memiliki kendala terkait operator OSS sendiri dan masyarakat yang masih belum mendapat pemahaman tentang program OSS ini.]]>
<![CDATA[DAMPAK KOMUNIKASI POLITIK DAN OPINI PUBLIK TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[elisabet]]>;
<![CDATA[Siahan, Chontina]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/fpb.v6i2.1202
<![CDATA[Salah satu tujuan komunikasi politik saat ini adalah pembentukan opini publik. Hal ini ditambah bahwa sekarang manusia hidup di tengah-tengah era keterbukaan dan transparansi, seperti contohnya di Indonesia dewasa ini. Komunikasi politik yang dilakukan para elit politik tidak akan berjalan maksimal tanpa pembentukkan opini publik. Popularitas para kandidat politik tidak akan naik jika tidak ditunjang oleh signifikannya opini dari publik terhadap mereka. Karena itu, komunikasi politik dan opini publik memeliki keterkaitan yang erat karena keduanya saling menunjang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dampak komunikasi politik, opini publik, dan media terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di era digital ini media adalah sarana paling efektif dalam pembentukkan opini publik. Selain itu, partisipasi dan keterlibatan masyarakat di dalam dunia politik juga dipengaruhi oleh proses komunikasi politik dan opini publik yang beredar di tengah-tengah mereka.]]>
<![CDATA[PERANAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) NUNUKAN DALAM MENYALURKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) KE MALAYSIA ]]>
<![CDATA[saidi, arbainah]]>;
<![CDATA[sarira, arnata pata]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 1 (2021): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/fpb.v6i1.1256
<![CDATA[Peranan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan serta menjadi faktor pendukung dan penghambat BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa peranan BP3TKI Nunukan dapat dilihat dalam beberapa hal seperti: pelayanan yang diberikan kepada PMI sudah cukup memudahkan dalam mengurus segala dokumen dan di dukung dengan sebuah program Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang didalamnya terdiri dari beberapa instansi diantaranya; BP3TKI, Disdukcapil, Disnakertrans, Imigrasi, RSUD, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal penempatan yang dilakukan oleh BP3TKI dimana Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) membawa perjanjian kerja (job order) yang dalam ketentuannya mengatur tentang masa kerja, gaji pekerja, cuti pekerja dan asuransi kerja sehingga ketika ditempatkan PMI tahu mengenai yang menjadi hak selama bekerja, ketiga perlindungan yang diberikan BP3TKI dimulai saat PMI berproses kemudian selama bekerja atau ditempatkan dan saat dipulangkan kekampung halamannya, keempat penyelesaian masalah PMI yang di deportasi dari Malaysia kemudian di proses dan di tampung dan ditanyakan terlebih dahulu mengenai keinginan melanjutkan sebagai PMI atau kembali kekampung halaman. Faktor penghambat peranan BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan PMI ke Malaysia seperti: sebagian warga Nunukan menjadikan peluang bisnis untuk merekrut CPMI dan menyeberang secara non prosedural atau ilegal, warga negara yang lahir di Malaysia ketika di deportasi karena tidak memiliki dokumen dan saat ingin dipulangkan kekampung halamannya PMI tersebut tidak mengetahui dimana kampung halamannya karena sudah berada dalam waktu yang cukup lama sekitar 3-4 generasi berada di Malaysia, banyaknya akses ke Malaysia yang sering menyulitkan BP3TKI secara bersama-sama dengan satuan Kepolisian dan TNI AL untuk melakukan pencegahan dan waktu menunggu VISA masuk yang lama sekitar 1 minggu. Faktor pendukung peranan BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan PMI ke Malaysia ada beberapa hal seperti di dukung oleh media, P3MI yang tertib, dan dibantu dengan satuan Kepolisian dan TNI AL.]]>
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur ]]>
<![CDATA[saidi, arbainah]]>;
<![CDATA[Sabaru, Rahmat]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/fpb.v6i2.1264
<![CDATA[Implementasi Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Kalimantan Timur, melalui alur penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui proses mendapatkan serta mengelola data informasi baik itu informasi yang diumumkan secara berkala, informasi serta merta, maupun informasi yang tersedia setiap saat. Secara umum yang telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu pada Pasal 9, 10 dan 11, terkecuali memang ada informasi yang dikecualikan yang tidak bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari Good Governance yang salah satunya adalah terwujudnya keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dengan cara serta bahasa yang mudah dipahami. Bahwa hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa sebagai salah satu Badan Publik KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui PPID dalam memberikan informasi yang dimilikinya kepada masyarakat maupun stakeholder, secara keseluruhan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dengan dibukanya layanan e-PPID, kemudian penyampaian keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui platform sistem media informasi lainnya, serta informasi yang ditempel pada tempat yang telah disediakan di kantor Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur setelah mendapat persetujuan atasan PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS KOORDINASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA ]]>
<![CDATA[Farid, Noor]]>;
<![CDATA[Iswandiyanto]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-undang No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahawa badan permusyawaratan desa (BPD) berkedudukan sederajat dengan Kepala Desa. Hal ini menandakan kaitan diantara BPD serta kepala desa ialah sebagai mitra, dimana BPD serta kepala desa mesti dapat melakukan kerja sama/berkoordinasi secara harmonis dalam melaksanakan jalannya pemerintahan. Tujuan dilakukannya riset ini ialah guna melihat efektivitas koordinasi BPD dan Pemerintah Desa saat melaksanakan jalannya pemerintahan juga persoalan yang dihadapi ketika melaksanakan koordinasi. Metode riset yang digunakan ialah metode deskriptif menggunakan analisis kualitatif. Cera mengumpulkan data pada riset ini memakai teknik wawancara serta observasi dilapangan, serta dokumentasi juga studi kepustakaan. Dalam menentukan informan pada riset ini memakai teknik purposive sampling. Hasil riset memperlihatkan jika koordinasi BPD dan kepala desa bisa nilai baik serta efektif. Hal itu ditunjukkan oleh tercapainya tujuan dari dilakukannya koordinasi kepala desa dan BPD sudah bisa melaksanakan tugas serta tanggung jawab, disisi lain pula tidak terjadi pertikaian serta permasalahan diantaranya. Koordinasi diantara BPD serta kepala desa selalu melibatkan suatu masalah yang menjadikan koordinasi keduanya belum maksimal, penghambatnya ialah selisih argumen serta persoalan insentif.]]>
<![CDATA[PELAYANAN PEMERINTAH DESA PADA BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR DESA DUNGUN KECAMATAN TONGAN KABUPATEN PROBOLINGGO ]]>
<![CDATA[Sandyawati, Novi Sri]]>;
<![CDATA[Ningsih, Temu]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/fpb.v7i1.1499
<![CDATA[Rendahnya mutu pemberian layanan publik di Indonesia hingga sekarang telah menjadi sesuatu yang normal terjadi. Pemerintah sebagai pelaksana yang memberikan layanan publik untuk hak masyarakat belum bisa memberikan layanan sesuai harapan masyarakat. Hal itu ditunjukkan melalui surat kabar banyak masyarakat yang mengeluh mengenai palayanan public yang diberikan pemerintah. Hal ini terjadi secara merata baik dari tingkat daerah hingga tingkat desa. Pemberian layanan publik ditingkat desa bisa terlaksana dengan baik bilamana pemerintah desa melaksanakan pemerintahan secara transparan. Pelayanan publik akan terlakasana dengan baik bila pemerintah desa menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik. Kepala desa yang memiliki sikap bijaksana tentunya memberikan arahan terhadap aparatur desa untuk mengedepankan pelayanan agar masyarakatnya mendapat pelayanan yang baik. Riset ini menggunakan pendekatan deskriptif serta analisis data secara kualitatif yang bertujuan mengungkap pemberian layanan Pemerintah Desa pada bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Para pegawai administrasi kependudukan di Kantor Desa Dungun jarang menjelaskan kepada masyarakat terkait cara mengisi formulir bila mengurus administrasi namun masyarakat hanya diberikan formulir saja tanpa memberi tahu cara mengisinya. Sedangkan untuk proses mengurus adminsitrasi mansyarakat dapat mengatasinya sendiri, namun masih ada saja permasalahan yang manjadi kendala misalnya masih butuh waktu yang panjang dalam menerbitkan KK, e-KTP di Kantor Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Pihak dari desa juga belum menyediakan informasi-informasi mengenai pemberian layanan administrasi kependudukan yang menjadikan masyarakat kesulitan mengurus surat pengantar penerbitan e-KTP serta KK.]]>
<![CDATA[The Effectiveness of Digital Campaigns in Delivering GenRe Program Information during the COVID-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Sihombing, Lambok Hermanto]]>;
<![CDATA[Saputra, Adithiya Wiradinatha]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang efektivitas penyampaian program Generasi Berencana (GenRe) di masa pandemi Coronavirus Disease-19 (COVID-19). Program GenRe merupakan salah satu program yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk menjawab permasalahan pembangunan manusia khususnya pemuda dalam menghadapi Indonesia emas tahun 2045. Penyajian informasi program GenRe semakin menantang karena adanya pandemi COVID-19 yang membatasi pertemuan tatap muka sehingga penyampaian informasi program GenRe dimaksimalkan melalui media sosial khususnya Instagram dan YouTube sebagai implementasi kampanye digital. Kajian ini akan membahas tentang efektivitas kampanye digital dalam menyampaikan informasi program GenRe di masa pandemi COVID-19. Data yang digunakan berasal dari media sosial Instagram dan YouTube dengan teknik random sampling dengan memperhatikan jumlah viewer/tingkat interaksi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti akan menggunakan Media Theory yang lebih dikenal dengan Media Ecology Theory yang dikemukakan oleh Marshall McLuhan. Dari hasil analisis, penggunaan media sosial Instagram dan YouTube cukup efektif dalam melaksanakan kampanye digital karena pengemasan konten yang kreatif dan mampu menarik minat khalayak]]>
<![CDATA[STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PASANGAN ANDI PUTRA-SUHARDIMAN AMBY (ASA) DALAM MEMENANGKAN PEMILUKADA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 PADA MASA COVID 19 ]]>
<![CDATA[prawoto, Agung]]>;
<![CDATA[nasution, belli]]>;
<![CDATA[muchd]]>
<![CDATA[ FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1 (2022): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Wabah covid-19 yang melanda pada awal tahun 2020 membuat kegiatan pemilihan kepala daerah terganggu. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Wabah covid-19 telah menghambat kegiatan kampanye politik setiap pasangan calon kepala daerah. Kampanye akbar merupakan salah satu acara yang tidak bisa dilaksanakan saat pemilihan kepala daerah karena pandemi covid-19. Pasangan calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan kepala daerah memiliki kampanye terbatas dan dominan yang menggunakan media sebagai alat untuk menyampaikan program, visi misi agar diketahui oleh masyarakat yang tidak mampu berkampanye secara langsung tatap muka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi politik dan gaya komunikasi pasangan Andi Putra-Suhardiman Amby (asa) dalam memenangkan Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi 2020 pada masa covid-19 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dan temuan ini didasarkan pada konsep politik Hafied Cangara sebagai strategi komunikasi politik. bahwa strategi komunikasi politik pasangan Andi Putra-Suhardiman Amby (ASA) menggunakan tokoh masyarakat sebagai komunikator politik"Asa" dan "Bermarwah" adalah pesan politik. Kemudian, dengan menggunakan media online dan media sosial untuk menyampaikan pesan politik tanpa membeda-bedakan masyarakat sasaran, pasangan Andi Putra-Suhardiman Amby (asa) memenangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi]]>
