cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mubaidi Sulaeman
Contact Email
mubaidisulaeman@uit-lirboyo.ac.id
Phone
+6285749816506
Journal Mail Official
legitima.uit.tribakti@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Wahid Hasyim 62 Kediri Telp. (0354) 772879, Jawa Timur 64114 Indonesia
Location
Kab. kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri
ISSN : 26554909     EISSN : 2656565X     DOI : https://doi.org/10.33367/legitima
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam/ Legitima: Journal of Islamic Family Law is a Double Blind peer-reviewed journal published by the Islamic Family Law Department, Faculty of Shariah, Tribakti Islamic University, Lirboyo, Kediri, East Java. The journal publishes high-quality research and conceptual papers and is issued biannually, with editions released in June and December. It focuses on contemporary issues of Islamic family law in Indonesia and other Muslim countries, offering diverse perspectives through both theoretical and empirical studies. The journal’s scope covers, but is not limited to, marriage and family disputes, comparative Islamic family law in Muslim-majority societies, indigenous and local practices of Islamic family law, the roles and practices of religious courts in Indonesia, as well as various emerging and contemporary issues in the field of Islamic family law.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 98 Documents
 1   2   3   4   5 
Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah Khabib Musthofa; Subiono
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v2i2.1199

Abstract

Artikel ini mencoba menggambarkan fakta buram perceraian di Kalimantan Tengah. Karena Perceraian merupakan malapetaka hidup, karena dampaknya akan banyak mulai dari anak yang menjadi korban, berantakannya keluarga, hingga ke ekonomi. Jenis artikel ini adalah penelitian pustaka dengan metode retrosktif atau melihat permasalahan yang ada kemudian mencari pemecahannya. Yakni melalui nilai-nilai mitsaqan ghaliza, hasil penulisan ini antara lain nilai-nilai mitsaqan ghaliza mengajarkan kesungguhan, penuh komitmen dalam membangun keluarga, karena pernikahan merupakan ikatan sakral mengandung komitmen ilahi tidak sekedar dengan pasangan tapi juga melibatkan Allah Swt. Kemudian, salah satu janji yang terniang ketika akada pernikahan adalah Muasyarah Bilma’ruf atau menggauli dengan baik. Nilai-nilai tersebut yang nantinya sebagai fondasi awal penguatan keluarga.
Hak Perempuan Dan Hukum Keluarga Islam : Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 dan KHI Sheila Fakhria
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v2i2.1200

Abstract

Tulisan ini akan membahas tentang gambaran tentang hak-hak perempuan dalam undang-undang keluarga islam yang ada di Indonesia yang telah dirumuskan semenjak kemerdekaan Indonesia dan pembaruannya yang dilakukan hingga saat ini. Tulisan ini juga mengkaji pasal-pasal yang telah memberikan upaya untuk menjamin hak-hak perempuan dalam keluarga. Dan juga pasal yang dianggap diskriminatif juga diuraikan yang dilanjutkan dengan kritik bahwa hukum keluarga (baik perkawinan maupun kewarisan) merupakan hukum yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan masih diangap mengandung unsur ibadah yang berimplikasi tidak hanya hubungan antar manusia tetapi juga pada Tuhan. Sehingga masyarakat Muslim masih belum bisa meninggalkan tradisi perkawinan yang ada dalam Hukum Islam (teks agama, fikih, dan lain lain). Hal ini membuat para pihak memperdebatkan penafsiran baik secara tekstual maupun kontekstual terhadap teks yang mengatur hukum keluarga. Pembacaan aturan yang lebih bernuansa kesetaraan harus mendapatkan dukungan dari para pihak khususnya lembaga dan pejabat yang berwenang seperti Hakim, KUA dan Penghulu yang merupakan tonggak utama yang diharapkan memiliki kesadaran gender dan menkontektualisakan aturan agar lebih menjamin tidak adanya ketimpangan gender dalam hukum keluarga.
Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Al-Syariah Sidanatul Janah
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v2i2.1201

Abstract

Dalam sebuah pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Selain yang sesuai dengan ajaran Islam, terdapat juga syarat tambahan kepada calon pengantin yaitu dengan mewajibkan mereka untuk melakukan tes narkoba. Kebijakan ini mengacu pada menkingkatnya angka penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Timur, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara merata, efisien dan terstruktur. Hasil tes urine atau tes narkoba yang dilakukan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan tidak akan menghalangi proses perkawinan. Akan tetapi jika diketahui salahsatu dari kedua calon mempelai terindikasi positif menggunakan narkoba, maka pihak yang terindikasi akan mendapatkan bantuan penanganan rehabilitasi secara gratis dari BNNP Jawa Timur. Dengan adanya tes narkoba bagi calon pasangan juga dapat memicu hidup menjadi lebih positif, artinya jika ada pasangan yang terindikasi narkoba maka lingkungan rehabilitasi yang positif dinilai bisa membantu membebaskan seseorang dari narkoba. Lingkungan ini pun diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku para pecandu narkoba. Menggunakan analisis Maqashid al-Syariah, menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan pembentukan hukum Islam dengan tujuan diharuskannya tes narkoba dan sebagai penguat bahwa urgensi tes narkoba sebagai syarat nikah merupakan sebuah bentuk upaya mendapatkan keadilan dan kemaslahatan. Tujuan tes narkoba yaitu untuk memelihara akal agar tidak terkena kerusakan ini berarti sejalan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah) yaitu kewajiban untuk memelihara akal (hifz al-‘aql). Selain itu tujuan adanya kebijakan ini adalah untuk mencetak generasi-generasi unggul hal ini selaras juga dengan salah satu tujuan syariah yaitu memelihara keturunan (hifz al-Nasl).
Zakat Penghasilan Pengrajin Batu Bata Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Husain Najmi Fuadi; Yustafad
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v2i2.1245

Abstract

Secara geografis Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro berada di tepian Sungai Bengawan Solo ini cocok untuk dijadikan lahan usaha kerajinan batu bata, penghasilan pengrajin batu bata ini sudah memenuhi untuk mengeluarkan zakatnya tetapi pengrajin batu bata yang mengeluarkan zakat hanya sebagian saja itupun dengan perspektif mereka sendiri tanpa tahu waktu dan ketentuan yang harus dikeluarkan. fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata dalam perspektif hukum islam di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai ketentuan Fikih Zakat. Sedangkan pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai dengan Hukum Islam.
Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququl Insani) Dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Persprktif Fiqh Islam Jamaluddin; Rifqi Awati Zahara
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v2i2.1246

Abstract

Umat Islam generasi awal adalah umat yang satu dan sempurna dalam masalah agama, dunia, dan akhirat dapat dipahami secara komprehensif. Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain bersumber hukum Islam utamanya al-Qur’an dan al-Hadits, Islam juga mengandung aspek yang sangat penting, yaitu fiqh. Fiqh Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena fiqh merupakan sebuah “manual book” dalam menjalankan praktek ajaran Islam itu sendiri, baik dalam hal aqidah, ubudiah, akhlak, syariah maupun muamalah (interaksi sosial) kepada masyarakat.
Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Reza Ahmad Zahid; Ahmad Badi'
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v2i2.1247

Abstract

Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 01 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Contohnya terkait perceraian, apabila terjadi perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami dan istri, kedudukan anak maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Tulisan ini memfokuskan pada proses mediasi sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama khususnya Kabupaten Kediri, kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang peranan mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian yang dilakukan peneliti tergolong dalam jenis penelitian kualitatif karena data diambil dari pengamatan langsung di lapangan dan berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati yaitu proses mediasi dan peranan mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan Agama kabupaten Kediri melewati beberapa proses Pertama, sidang pra mediasi, Kedua, pelaksanaan mediasi, Ketiga, laporan mediasi, Keempat, sidang lanjutan laporan mediasi. Adapun peran mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain : Pertama, Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak, Kedua, Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, Ketiga, Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa., Keempat, Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, Kelima, Tidak memilliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Secara keseluruhan peran mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sangat dibutuhkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, mediator sendiri harus mempunyai skill dan teknik komunikasi supaya para pihak bisa diambil hatinya oleh mediator sendiri.
Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Abdul Manan Abdul Manan; Muhammad Ruzaipah
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v3i2.1281

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penerapan larangan nikah sesuku di Desa Tanjung Pauh. Masyarakat yang melakukan perkawinan diharuskan membayar denda adat berupa kambing atau kerbau. Jika tidak mampu, pelaku, kerabat dan keluarganya tidak dapat melakukan urusan adat lainnya bahkan sampai mereka diusir dari desa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Dalam mengkaji data primer yang didapat dari wawancara penulis menggunakan pendekatan kualittatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana adat perkawinan di Desa Tanjung Pauh perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan larangan adat ini tertuang dalam pasal 8 huruf f tentang larangan nikah pasal 66 yang melalui tafsir a contrario yang menerapkan hukum perkawinan adat. Hukum pernikahan adat dapat diterapkan selain yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berbeda dengan penerapan larangan nikah adat di Desa Tanjung Pauh yang ternyata telah tertuang dalam UU Perkawinan pasal 2 dan bertentangan dengan hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang melarang perkawinan adat di Desa Tanjung Pauh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
Analisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Akad Al-Musaqah Ahmad Nahrowi; Yustafad
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v3i1.1441

Abstract

Desa Punjul Merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pecaharian sebagai petani, serta diwilayah ini pula tersedia air yang melimpah. Dan dalam keseharianya antara Petani dan Pemerintah Desa Punjul terjadi sebuah kontrak musaqah. Atau lazim dikenal dengan akad pengairan lahan pertanian. Penelitian ini berjudul “Analisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Perspektif Akad Al-Musaqah”. dengan fokus penelitiaan untuk mengetahui praktik sistem musaqah antara pemilik lahan pertanian dengan Pemerintah Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri serta Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan musaqah antara pemilik lahan pertanian dengan Pemerintah Desa Punjul Kecamatan Plosokaten Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis lapangan. Sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen, wawancara dengan Petani Desa Punjul dan Pemerintah Desa Punjul. Penelitian ini mengguanakan analisis kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktik sistem irigasi antara petani dan Pemerintah Desa Punjul menerpkan akad musaqah serta dalam praktinya Sistem Irigasi Pertanian Desa Punjul sudah sesuai dengan akad musaqah. Dan tidak bertentangan dengan tinjauan hukum islam. Sehingga akad ini dapat dibenarkan dan dapat diteruskan sebabaimana mestinya.
Proteksi Tanah Wakaf Dari Sengketa Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Galih Abditya Rahman; Abdul Halim Mushthofa
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v3i1.1442

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses dan apa alasan sertipikasi tanah wakaf masjid dan musala di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dilakukan oleh Pemerintah Desa Jarak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-normatif dengan jenis dan pendekatan kualitatif deskriptif serta menggunakan metode studi kasus. Jumlah tanah wakaf yang belum bersertipikat di Indonesia sangatlah banyak. Jawa Timur menempati posisi kedua terbanyak tanah wakaf belum bersertipikat. Berbagai peraturan secara jelas memberikan pengaturan tentang prosedur perwakafan tanah dan pendaftaran tanah wakaf atau sertipikasi tanah wakaf di Kantor Pertanahan dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi utama sertipikat adalah menjadi alat bukti yang kuat sebagai jaminan kepastian hukum dan preventif timbulnya sengketa tanah. Sengketa tanah wakaf masjid dan musala terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan wakaf, Kementerian ATR/BPN melakukan sertipikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini diprioritaskan untuk tanah wakaf masjid dan musala. Pemerintah Desa Jarak menyelenggarakan program PTSL, Tanah wakaf seperti masjid dan musala menjadi prioritas Pemerintah Desa Jarak dalam program ini. Penelitian ini berfokus pada beberapa hal, Pertama,bagaimana proses sertipikasi tanah wakaf masjid dan musala di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?, Kedua, Mengapa Pemerintah Desa Jarak melakukan sertipikasi tersebut? Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, Pertama, prosesnya adalah melalui program PTSL persiapan berkas, pendaftaran, pengukuran, dan penerbitan. Kedua, Alasannya adalah untuk memberikan jaminan hukum yang kuat sebagai preventif timbulnya sengketa tanah dan menjaga peruntukannya agar sesuai dengan kehendak wakif.
Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Muhammad Nurfatoni; Nur Kholis
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v3i1.1443

Abstract

Fenomena pernikahan usia di bawah umur pada saat ini, dari tahun ke tahun angkanya naik turun, hal itu bisa dilihat dari permohonan dispensasi nikah, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Blitar dalam websitenya yang mengalami pasang surut. Fenomena demikian sudah menjadi trend di kalangan remaja dengan banyak motifnya. Perkawinan pada usia muda biasanya belum ada kesiapan mental maupum fisik pada diri mempelai, sehingga dapat menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Dari uraian tersebut peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa slemanan dalam mencegah pernikahan di bawah umur dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya pemerintah desa slemanan dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Slemanan, melarang atau mempersulit perizinan nikah di bawah umur, melarang masyarakatnya untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur karna menghambat terciptanya SDM yang berkualitas. Syari’at Islam pada dasarnya tidak membatasi usia untuk menikah, akan tetapi dapat diukur dengan masa baligh sesorang, syari’at islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah orang yang benar-benar siap mental, fisik, psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Substansi hukum islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia masa kini dan masa depan, hukum islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.

Page 3 of 10 | Total Record : 98

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 2 (2025): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2024): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 2 (2024): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 1 (2023): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 2 (2023): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 01 (2022): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2022): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2019): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2019): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2018): Legitima : Jurnal Keluarga Hukum Islam More Issue