cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 8   9   10   11   12 
MEMBUMIKAN KONSTITUSI DALAM RANGKA PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN TERENDAH DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The importance of grounding the constitution in the context of strengthening the lowest government system, the intention is for a country so that every citizen understands his rights and responsibilities from the central level to the lowest level, namely the village. The existence of a very clear government structure as the basis of self governing community is a community that organizes itself like a village as the lowest order of government system. This paper will look at the position of the lowest government in the constitution and strengthening the lowest government system in Indonesia as the constitutional mandate. The method used is a normative legal research method. Article 18B paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution states that the State recognizes and respects special regional government units that are regulated by law. The state recognizes and respects the customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of the community and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as stipulated in the law. After 12 years of amendment to the 1945 Constitution, a village law was formed, namely Law No. 6 of 2014 concerning Villages and came into force in 2015. Strengthening the lowest system of government in Indonesia is necessary, as mandated by the constitution of the Republic of Indonesia. Considering the reform of the village government law is the mandate of the 1945 Constitution opening up opportunities for more independent villages. The village government obtains direct authority from the central government, therefore village laws as constitutional orders are separate from local government laws. The mandate of Article 18B gives legal certainty to the position of the village government and reinforces village autonomy.
ASPEK HUKUM KERAHASIAAN PERBANKAN DALAM IMPLEMENTASI BERBAGAI INFORMASI DATA KEUANGAN NASABAH PIHAK KETIGA DAN DEBITUR
Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakLayanan industri keuangan perbankan adalah sebuah layanan yang dibutuhkan oleh berbagai kalangan masyarakat baik dalam segi penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan, deposito dan giro ataupun dalam segi penyaluran dana atau juga dinamakan kredit. Berbagai layanan perbankan tersebut tentunya bersifat tidak boleh diketahui oleh publik karena berkaitan dengan kerahasiaan data keuangan yang dilakukan oleh nasabah terhadap industri perbankan. Aspek kerahasiaan layanan perbankan terhadap nasabah-nasabahnya merupakan sebuah aspek yang harus dijunjung tinggi oleh industri Perbankan , namun untuk implementasi bisa berjalan maksimal, tentunya harus ada sangsi yang dapat membuat efek jera apabila tidak ditaati oleh pihak yang diberikan sangsi oleh sebuah aturan hukum. Di dalam UU RI no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan telah diatur mengenai aspek kerahasiaan data nasabah yang berkaitan dengan penghimpunan dana pihak ketiga, berikut dengan sangsi – sangsinya apabila yang ada mengeluarkan informasi tanpa seijin pihak berwenang ataupun pihak bank itu sendiri berdasarkan instruksi atau petunjuk dari pihak yang berwenang. Aturan kerahasiaan data nasabah yang berhubungan dengan bidang perkreditan tidak diatur di dalam UU RI no. 10 tahun 1998. Hal ini seringkali menjadikan masalah baru bagi nasabah atau debitur ketika di lapangan terdapat berbagai macam penawaran kredit dari bermacam lembaga keuangan sebagai akibat tidak terlindunginya data nasabah debitur dengan baik di industri perbankan, meskipun Sistem Layanan Industri Keuangan ( SLIK ) sudah diimplementaikan dengan baik di industri Perbankan. Kata kunci : kerahasiaan, debitur, perbankan AbstractBanking financial industry service is a service needed by various groups of society both in terms of collecting third party funds in the form of savings, deposits and current accounts or in terms of channeling funds or also called credit. These various banking services are certainly not allowed to be known by the public because they are related to the confidentiality of financial data conducted by customers to the banking industry. The secrecy aspect of banking services to its customers is an aspect that must be upheld by the banking industry, but for implementation to run optimally, of course there must be sanctions that can create a deterrent effect if it is not obeyed by parties who are sanctioned by a legal rule. In RI Law no. 10 of 1998 concerning Banking has been regulated regarding the confidentiality aspects of customer data relating to the collection of third party funds, along with the sanctions if the existing ones release information without the permission of the authorities or the bank itself based on instructions or instructions from the authorities. The rules of confidentiality of customer data relating to the field of credit are not regulated in RI Law no. 10 of 1998. This often creates new problems for customers or debtors when in the field there are various types of credit offers from various financial institutions as a result of unprotected debtor customer data well in the banking industry, even though the Financial Industry Service System (SLIK) has been implemented with both in the Banking industry. Keywords: confidentiality, debtor, banking
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky)
Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Marriage is one of the human needs which includes both physical and spiritual needs. These outer needs are driven by human instincts to develop legitimate offspring, these are biological. The spiritual element in marriage is the embodiment of the human desire to live in pairs with affection. Marriage that aims to form a happy and eternal family, can be interpreted that the marriage must last for a lifetime and should not be terminated just like that. Termination due to other causes of death is given a strict restriction. So that a termination in the form of a divorce will be the last resort, after another recourse cannot be taken again. As for the problems in the research based on the case of the Sekayu Religious Court's decision number 0012 / Pdt.G / 2016 / PA.Sky is how the expiration date of the marriage cancellation request that where the panel of judges granted the applicant's request that has expired according to KHI and Marriage Law number 1 year 74. The research method used is normative legal research obtained from secondary data legislation and qualitative data analysis methods by taking data from books and other library sources. In the decision the judge decided the marriage of the applicant and the respondent was canceled because of the law because of fraud where the respondent's child was not the biological child of the applicant. Therefore for each couple who will get married it is good to provide data in accordance with the truth in order to avoid marriage cancellation. Kata kunci: kompilasi hukum islam,marriage law number 1 of 1974 ABSTRAK Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.Adapun permasalahan dalam penelitian berdasarkan kasus putusan Pengadilan Agama Sekayu nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky adalah bagaimana batas daluwarsa permohonan pembatalan perkawinan yang dimana majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon yang telah daluwarsa menurut KHI dan Undang Undang perkawinan nomor 1 tahun 74.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang diperoleh dari data sekunder peraturan perundang-undangan dan metode analisa data kualitatif dengan mengambil data dari buku-buku dan sumber pustaka lainnya. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan perkawinan pemohon dan termohon batal karna hukum karna terjadi penipuan yang mana anak termohon adalah bukan anak biologis si pemohon. Maka dari itu untuk setiap pasangan yang akan melakukan perkawinan baiknya memberikan data-data yang sesuai dengan yang sebenarnya guna menghindari pembatalan perkawinan. Kata kunci: kompilasi hukum islam,undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2509/Pdt.G/2017/PA.JB)
Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di masyarakat Indonesia, akan tetapi para korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal yang terjadi terhadap seorang istri yang menjadi korbannya meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa suami pun bisa menjadi korbannya, sangat jarang kasusnya dilaporkan secara pidana, para korban tersebut lebih memilih mengakhiri permasalahannya dengan jalan perceraian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT masih lemah dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Alasan seseorang untuk mengajukan gugatan perceraian harus beralasan hukum, sebagaimana yang diperbolehkan menurut UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Kekerasan dalam Rumah Tangga.  AbstractDomestic violence is common in Indonesian society, but victims of domestic violence in the case of a wife who is a victim even though it cannot be denied that the husband can be the victim, very rarely the case is criminally reported, the victims are more choose to end the problem with divorce.This research was conducted aiming to find out the application of Law No. 23 of 2004 concerning PKDRT is still weak in efforts to protect the rights of women and to know the basics of judges' considerations in deciding divorce cases due to domestic violence.A person's reason for filing for divorce must be legal, as permitted under Law No.1 of 1974, PP No.9 of 1975 and Compilation of Islamic Law. Keywords: Marriage, Divorce, Domestic Violence.
Perlindungan hukum terhadap kreditur atas perbuatan actio pauliana yang dilakukan oleh debitur pailit
Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang  memberikan solusi berupa penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap para  pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu  membayar. Salah satu permasalahan yang timbul adalah adanya keadaan dimana tidak  mencukupinya harta kekayaan debitor untuk membayar lunas para Kreditor.  Walaupun diatur mengenai hak-hak para Kreditor, akan tetapi Kreditor yang  datang belakangan kemungkinan bisa tidak mendapatkan haknya bila harta  Debitor sudah habis dibagi. Walaupun UU mengatur tentang kembalinya apa yang seharusnya menjadi  kewajiban debitor dan menjadi hak dari kreditor, dalam prakteknya ada beberapa  kreditor yang tidak mendapatkan haknya. Dan dalam hal seperti ini hak-hak  sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap debitor yang mempunyai itikad tidak  baik. Seperti halnya yang terjadi dalam Pengadilan Niaga terdapat praktek-praktek  yang menyebabkan lembaga kepailitan tidak berjalan dengan semestinya,  Pengadilan Niaga telah digunakan untuk melegitimasi praktek-praktek tidak  membayar utang atau praktek utang yang diabayar menurut kehendak si debitor. Untuk menghindari timbulnya kecurangan yang dilakukan oleh debitur, UUK- PKPU memberikan hak kepada kurator untuk mengajukan pembatalan atas  tindakan-tindakan hukum yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor  pailit tersebut. Dalam ilmu hukum perbuatan tersebut dikenal sebagai actio  pauliana. Pengertian dari actio pauliana ini sendiri adalah hak yang diberikan oleh  undang-undang kepada seorang kreditor mengajukan permohonan kepada  pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk  dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor  perbuatan tersebut merugikan debitor.Kata Kunci : Pailit, Actio Pauliana
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSUMEN TERKAIT PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)
Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn several regions of Indonesia there are still often cases of forced withdrawal of a consumer of a motor vehicle purchased on credit through an agreement and the motorized vehicle has been charged with fiduciary security. Forced withdrawal of motorized vehicles by business actors, but what happened was that business actors used the services of a debt collectot. The procedures performed at the time of withdrawal or execution of fiduciary collateral items are not in accordance with the regulations in force in Indonesia. Therefore, this paper aims to determine the rights of consumers related to forced withdrawals and determine the impact on business actors for acts of execution that deviate from the legislation. This research uses normative juridical type of research method which is qualitative in nature. The result of this writing is that the rights of consumers as regulated in Article 4 of the Consumer Protection Act have been violated by business actors, as well as violating the procedure for executing objects that are subject to fiduciary security as regulated in Article 29 of the Fiduciary Guarantee Act. The impact that will be received on business actors in the form of warning sanctions, freezing of business activities and revocation of business licenses. The sanctions were given by the Minister of Finance based on Minister of Finance Regulation Number 130 / PMK.010 / 2012 and Minister of Finance Regulation Number 84 / PMK.012 / 2006.Keywords : consumer, fiduciary, consumer rights, debt collector  Di beberapa daerah Indonesia masih seringkali terjadi kasus penarikan paksa terhadap seorang konsumen atas kendaraan bermotor yang dibeli secara kredit melalui perjanjian dan kendaraan bermotor tersebut telah dibebankan jaminan fidusia. Penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku usaha, tetapi yang terjadi adalah pelaku usaha menggunakan jasa seorang debt collectot. Tata cara yang dilakukan pada saat penarikan atau eksekusi benda jaminan fidusia tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hak konsumen terkait penarikan paksa dan mengetahui dampak terhadap pelaku usaha atas tindakan eksekusi yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif. Hasil dari penulisan ini adalah hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha, serta melanggar tata cara eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dampak yang akan diterima terhadap pelaku usaha berupa sanksi peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha. Sanksi tersebut diberikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006.Kata kunci : konsumen, fidusia, hak konsumen, debt collector
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG Analisis Pertimbangan hakim dalam penerapan Wasiat Wajibah
Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study concludes that the consideration of judges in thecourt ruling that oriented to contextuality more equitable. Judges contextuality is done through interpretation of legal texts having regard to the postulates of the lawsuit or petition of the litigants.The Consideration of judges in interpreting the text of the law is imposible and can be expanded to suit the case in court.The jurisprudence of  the wasiatwajibah can serve as a probate jurisdiction of the Judiciary in Indonesia who embraced the civil law system. This isbecause the legal basic used religious courts isa Kompilasi Hukum Islam is not constitutelegislationbutonly the shape of presidential instruction. It is the applicationofthecontra legem,as appliedto State common law system. Wasiatwajibah jurisprudencecan be applied to thingsofheirreplacement, theheirsof the adoptedchild and the heirs of different religion around the religious courts in Indonesia.Agree with the findings of Alec Stone (2004), Arthur Taylor vonMehren (2004) andMajid Khadduriwho stated that the interpretationof the law isa disputeresolutionmethodor solution injudiciary aimedat reducing uncertainty in legal norms. The tendency towards legaltext just meets the interests of theadministrationandpredictabilitywithout regardto theelementof fairness, there for, required theinterpretationof laws againstlegal sources whohave only a general concept. This study is a qualitative studies with the use of sociological jurisprudence’s approach and analysis method using case studies. The source of primary data obtained from the judicial rulings with regard to religious matters the substitute heirs, the heirs of the adopted child, and the heirs of a different religion. Secondary source sobtained from books, journals and articles that support this research. Keyword:Jurisprudence, wasiat wajibah, legal interpretation  Abstrak Kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang berorientasi pada konstekstualitas lebih berkeadilan. Kontekstualitas hakim dilakukan melalui interpretasi teks hukum dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan atau permohonan para pihak yang berperkara. Pertimbangan hakim dalam menginterpretasikan teks hukum bersifat kasuistik dan dapat diperluas sesuai perkara di Pengadilan.Yurisprudensi wasiat wajibah dapat dijadikan sebagai yuridiksi Pengadilan di Indonesia yang menganut civil law system. Hal ini dikarenakan landasan hukum yang digunakan Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan peraturan perundang-undangan melainkan hanya berbentuk Inpres. Penerapan ini merupakan contra legem sebagaimana diterapkan negara yang menganut common law system. Yurisprudensi wasiat wajibah dapat diterapkan pada perkara ahli waris pengganti, ahli waris anak angkat dan ahli waris beda agama di seluruh Peradilan Agama di Indonesia. Penelitian ini sependapat dengan Alec Stone (2004)Arthur Taylor von Mehren (2004) dan Majid Khadduri yang menyatakan bahwa interpretasi hukum merupakan metode atau solusi penyelesaian sengketa  dalam peradilan yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian yang terdapat di dalam norma hukum. Kecenderungan terhadap teks hukum hanya memenuhi kepentingan administrasi dan prediktabilitas tanpa memperhatikan unsur keadilan, oleh karena itu diperlukan interpretasi hukum terhadap sumber hukum yang hanya memiliki konsep umum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sociological jurisprudence dan analisis menggunakan metode studi kasus.Sumber data primer didapat dari putusan-putusan Peradilan Agama yang berkenaan dengan perkara ahli waris pengganti, ahli waris anak angkat, dan ahli waris beda agama. Sumber sekunder didapat dari buku-buku, jurnal dan artikel yang mendukung penelitian ini. Kata Kunci: Yurisprudensi, Wasiat Wajibah, Penafsiran Hukum.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TIDAK DILAKSANAKANNYA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DALAM SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corruption Eradication Commission (KPK) is a state institution that in carrying out its duties and authority is independent and free from the influence of any power. The Report of State Official Assets (LHKPN) is a list of all the assets of the State Administrators as outlined in the LHKPN form determined by the Corruption Eradication Commission. Selection Candidates for the leadership of the Corruption Eradication Commission are not required to submit a Report on the Wealth of State Administrators (LHKPN), the statement was said by the Chairman of the Selection Committee Yenti Garnasih. how the consequences of not considering the LHKPN (Report on the Assets of State Assets) by the KPK leadership candidate selection committee in terms of Article 29 of Law Number 30 Year 2002 concerning the Corruption Eradication Commission Jo. Article 5 of Law Number 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism relating in announcing the assets of prospective KPK leaders. The State Administrators are obliged to be willing to inspect their assets before, during and after taking office, report their assets at the first time in office, transfer, promote and retire, and to announce their assets. The purpose of making LHKPN is as part of the authority possessed by the KPK, which is to carry out steps or efforts to prevent the occurrence of other forms of corruption by registering and examining LHKPN. The report on the assets of state administrators should be enforced prior to the completion of the selection of candidates for the leadership of the Corruption Eradication Commission because this is intended as an effort to open the candidates for KPK leaders and as an effort to prevent corruption. 
KEDUDUKAN PERATURAN NAGARI DALAM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study describes the position of nagari regulations in the constitution of the Republic of Indonesia. Where our constitution states in the Article 18 B paragraph (2) the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia of 1945 (UUD 1945) affirms the existence of customary law community units that are recognized and respected by the state. The existence of the customary law community unit is formed based on three basic principles, namely genealogical, territorial, and / or a combination of genealogical principles and territorial principles. On this matter through the principle of regional autonomy which uses the principle of autonomy to the greatest extent in the sense of the region, it is given the authority to administer and regulate all government affairs outside the government affairs stipulated in the Law. Regions have the authority to make regional policies to provide services, increase participation, initiatives and community empowerment aimed at improving people's welfare. Wali Nagari also has the authority to form a Wali Nagari Regulation, this Wali Nagari Regulation is located as the implementing rule of the Nagari Regulation which was agreed with Bamus Nagari. as an implementing rule means the position of the Nagari Regulation is higher than the position of the Wali Nagari Regulation.
ACCULTURATION OF LOCAL CULTURE AND ISLAMIC CULTURE: TRADITIONAL MARRIAGE LAW OF NAGARI ULAKAN PADANG PARIAMAN
Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kedatangan Islam di suatu tempat mengakibatkan adanya tajdid (pembaharuan) pada masyarakat menuju ke arah yang lebih baik selain itu juga dapat ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau itu dan bisa dipertahankan dalam ajaran universal Islam yang disebut ‘Urf. Termasuk pada perkawinan dengan berbagai prosesi di dalamnya mengandung ‘urf yang kemudian masyarakat setempat menjadikannya sebagai budaya lokal. Hal inilah yang menimbulkan timbal balik antara Islam dan budaya lokal karena adanya pengaruh yang saling mempengaruhi (akulturasi). Di Nagari Ulakan Padang Pariaman, ditemukannya Akulturasi budaya lokal dalam perkawinan terhadap ajaran Islam karena perpaduan antara budaya lokal dengan budaya yang berkembang sekarang yang di dalamnya mengandung nilai-nila agama. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai aspek budaya lokal Padang Pariaman di Nagari Ulakan khususnya mengenai perkawinan yang berasimilasi dengan pranata keagamaan. Dengan demikian, masalah pokok yang dijadikan objek penelitian di sini adalah bagaimana eksistensi hukum keluargaan Islam dalam kaitannya dengan budaya lokal mengenai adat perkawinan masyarakat di Nagari Ulakan Padang Pariaman. Kata Kunci: Akulturasi Islam dan Budaya, Adat Perkawinan, Padang Pariaman Abstract The arrival of Islam in a place resulted in a tajdid (renewal) in the community towards a better direction besides it can also participate in preserving what is good and right from the past and can be maintained in the universal teachings of Islam called ‘Urf. Included in marriages with various processions there are ‘urf which then the local community makes it a local culture. This is what gives rise to reciprocity between Islam and local culture because of the influence of mutual influence (acculturation). In Nagari Ulakan Padang Pariaman, the discovery of local cultural acculturation in marriage to the teachings of Islam because of the fusion of local culture with a culture that is developing now in which contains religious values. This research is intended to find out various aspects of Padang Pariaman's local culture in Nagari Ulakan, especially regarding marriages that are assimilated by religious institutions. Thus, the main problem which is the object of research here is how the existence of Islamic family law in relation to local culture regarding the customs of community marriage in Nagari Ulakan Padang Pariaman. Keywords: Acculturation of Islam and Culture, Traditional Marriage, Padang Pariaman

Page 10 of 52 | Total Record : 519

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue