cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 7   8   9   10   11 
KAJIAN YURIDIS INDEPENDENSI PERBANKAN BUMN DAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji independensi Perbankan BUMN serta penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif, data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan direlevansikan dengan teori yang berkaitan serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penyaluran KUR di Indonesia oleh bank BUMN mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Perbankan BUMN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perbankan, menjalankan prinsip kehati-hatian bank khususnya dalam penyaluran KUR, meskipun pada implementasinya masih ada keterlibatan pemerintah yang diindikasikan dengan banyaknya lembaga atau pihak yang terkait dengan proses dan kebijakan penyaluran KUR serta belum adanya aturan (regulasi) yang jelas terkait perbankan BUMN dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi sekaligus sebagai Agen Pembangunan,  memberikan implikasi bahwa belum optimalnya prinsip kemandirian (independensi) pada perbankan BUMN.
ASPEK HUKUM ARBITRASE ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa perdagangan melalui internet (ecommerce) akan lebih efektif apabila dilakukan melalui media internet pula (arbitrase on-line) Pada transaksi elektronik, penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini melalui arbitrase secara elektronik (arbitrase on line) yang efektif, efisien, serta biaya murah, merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kepercayaan. Penyelesaian sengketa menjadi suatu hal penting dalam transaksi bisnis, yang mana semakin beragam dan luas. Biasanya para pihak menggunakan arbitrase online dikarenakan ada perbedaan negara, tempat dan waktu. Yang dijadikan pertanyaan apakah model arbitrase online ini dapat sah menurut hukum positif di Indonesia  dan putusan arbitrase online tersebut apa bisa dilaksanakan para pihak seperti arbitrase offline. Kata Kunci : Arbitrase, Online
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK BISNIS JUAL BELI DI MASA PANDEMI COVID-19
Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 pandemic was declared a national disaster by the government. Covid-19 pandemic has an impact on slowing economic growth so that it will result in the fulfillment of the achievements of the sale and purchase business contracts carried out by the parties. The purpose of this study is to analyze the legal protection of the parties involved in the sale and purchase business contract during the Covid-19 pandemic. This type of research is normative juridical. Data in the form of secondary data and data analyzed descriptively. The conclusion obtained is that it is not easy to determine whether the obligations which are not carried out in a business purchase contract are a result of the Covid-19 pandemic. Conditions that can be categorized as Force Majeure in a sale and purchase contract such as a policy of limiting access to an area by the government that causes goods can not be sent according to the agreed schedule, especially for export and import goods that require conditions. Related government policies that result in late delivery of goods in the sale and purchase meet the elements in force majeure which are not fulfilled due to events that prevent debtors from performing and the event cannot be known or is expected to occur when making an agreement. The debtor is not charged to bear compensation, fines. It is necessary for the parties' discretion to negotiate business contracts carried out such as rearrangement of fulfillment of the achievements set forth in the sale and purchase business contract.Keywords: Legal Protection, Business Contracts, Sale and Purchase, Pandemic Covid-19 
KOMPLEKSITAS PENERAPAN PRINSIP RESPONSIBLE TO PROTECT DALAM PENYELESAIAN KASUS PEMBANTAIAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR
Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis paper aims to explain the complexity of implementing the principle of Responsible to Protect (R2P) in cases of international human rights violations in Myanmar. R2P is a principle in international relations that aims to prevent cases of gross and international human rights violations (genocide, ethnic cleansing, war crimes, and crimes against humans). The use of this principle initially gained a lot of support from countries, but criticism has also arisen since many cases were allegedly constituted as human rights crimes but the Responsible to Protect act did not act appropriately. The concept of intervention that is within the principle of Responsible to Protect is always a consideration and a matter of debate. Although this debate continues and does not seem to stop the commitment of countries to be able to help fellow human beings in other countries still exist in the name of Human Rights. Some of the application of the principle of R2P has been done in Libya, Aceh and several other countries. But in other cases the human rights issues that occur in some countries do not indicate the application of the principle of Responsible to Protect such as the Rohingya case or the Syrian case. Therefore, the use of this principle must be questioned specifically how the issue of human rights can and cannot get the effect of Responsible to Protect in the world. This paper focuses on the influence of human rights in an international context that influences the policies of countries in International Politics to implement the principle of Responsible to Protect.Keywords: Complexity, Human Rights, Myanmar, Responsible to Protect
Konosemen dan Perkembangannya Dalam Perspektif Hukum Pengangkutan Indonesia
Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar, sektor maritim di Indonesia memiliki peran yang signifikan selama bertahun-tahun, khususnya dalam penyelenggaraan pengangkutan laut yang menjadi faktor pendukung utama dalam konektivitas antar pulau dan juga perdagangan internasional. Pengangkutan laut di Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan juga Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Menurut apa yang diatur pada kedua peraturan tersebut, kontrak pengangkutan laut terbentuk dengan dasar asas konsensual, artinya berdasarkan kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yang dimungkinkan bentuk perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Namun demikian, pada pengangkutan laut pelaksanaannya harus didasari oleh dokumen pengangkutan seperti konosemen. Pada umumnya, konosemen berbentuk dokumen fisik yaitu menggunakan kertas tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, konosemen dalam bentuk elektronik semakin sering digunakan dalam pengangkutan laut yang mana diakui lebih efisien dan efektif. Solusi yang ditawarkan oleh konosemen elektronik dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang mana akan dibahas lebih lanjut pada artikel ini menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan normatif yuridis.
PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN TERBALIK PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuktian yang di atur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu sistem pembuktian terbalik dalam pemeriksaan terhadap sengketa konsumen yang diajukan ke Pengadilan ada ketidaksesuaian teori dan praktik terdapat beberapa kendala pada pembuktian terbalik. Penelitian ini, akan membahas mengenai penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam pemeriksaan sengketa konsumen di pengadilan maupun di luar pengadilan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembuktian terbalik pada sengketa konsumen iniKesimpulan pada penelitian ini tahap pembuktian di bidang konsumen berlaku sistem  pembuktian terbalik non litigasi dan litigasi, beban pembuktian sama hanya dibebankan kepada tergugat saja dalam hal ini adalah pelaku usaha. Perbedaan nya terletak pada barang bukti pada jalur litigasi tetap alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 164 HIR tetapi hendaklah menekankan kepada strict liability. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktek, diantaranya sulitnya membagi beban pembuktian yang adil sesuai asas hukum acara perdata, kesulitan mendapatkan kebenaran formil, dalam praktik pelaku usaha membayar ganti rugi sebelum dilakukan pembuktian terbalik, prosedur pembuktian terbalik terjadi penyimpangan dari hukum acara perdata.Kata Kunci : Pembuktian Terbalik, Penyelesaian sengketa konsumen, UUPK
URGENSI NASKAH AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN YANG BAIK
Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik.Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan selanjutnya diatur secara khusus di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut ada beberapa tahapan-tahapan. Tahapan tersebut yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengsesahan, tahap pengundangan, dan tahap penyebarluasan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan asas-asaspembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pada tahapan penyusunan ada yang namanya pembuatan Naskah Akademik. Naskah Akademik merupakan pedoman, acuan bagi pembentukan undang-undang, karena memberikan petunjuk, arah, dan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, materi muatan yang akan dibentuk dalam rancangan undang-undang. Kata Kunci: Urgensi, Naskah Akademik, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
CHILD MARRIAGE SANCTIONS: STUDY OF LEGISLATION IN MUSLIM COUNTRIES
Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage under the minimum age that is legally permitted by dispensation through a court permit should not be recognized as valid under the law, and there must be penalties (both civil and criminal sanctions) for parents and guardians. All of these policies can maintain the acceptance of child-age marriages and violate children's rights. As a result, underage marriages still occur and the implementation of penalties tends to be low so it does not cause a deterrent effect to the community. This study uses a comparative study of law in Muslim countries, namely Indonesia, Bangladesh, Pakistan, and Egypt. Based on that, this research is juridical research. So the main focus of this research is how the form of sanctions (both civil and criminal) for those who do underage marriages based on the law in the Muslim country. To change the situation of the child for the better by discussing legal issues regarding sanctions for those who marry underage.
SISTEM NOTIFIKASI DALAM HAL TERJADI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims as an indication of monopolistic practices and / or unfair business competition as well as reviewing and knowing the notification system in the event of an ideal merger, consolidation or acquisition of shares so that they can function as a means of control. This research belongs to the type of qualitative research by following the typology of normative legal research, research data is collected by means of literature and document studies, relevant to the related theory and written descriptively and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that notification of mergers, mergers or acquisition of shares can be used to determine the existence of monopolistic practices and / or unfair business competition, even though the post notification system implies that the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has not been able to carry out its maximum control system. . The post notification system is intended as a notification by business actors to KPPU, after the merger, consolidation, or takeover of company shares is carried out. Based on the notification, KPPU then conducts an analysis, and if the results of the analysis show that merger, merger, or takeover of company shares has the potential to cause a negative impact on competition, then the transaction must be revised or canceled. However, the revision or cancellation will become complex when the merger or consolidation of the company concerned is proven to have conducted monopolistic practices and / or unfair business competition. Keywords: Notification system, Monopoly, KPPU
PERGESERAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017
Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In 2006, the Constitutional Court placed the Corruption Eradication Commission (KPK) as an institution that deals with judicial authority in the constitutional systems according to the Constitutional Court's decision No. 012-016-019 / PUU-IV / 2006. Whereas a decade later, the Commision as a special executive institution that carries out the functions of inquiry, investigation and strive for corruption cases, so it leads the object of the DPR's questionnaire rights through the Constitutional Court's decision No. 36 / PUU-XV / 2017. This paper will discuss some issues; How is the shift of the Corruption Eradication Commission’s position in the constitutional structure after the final decision of the court and How is the consideration of the Judges in making decision Number 36 / PUU-XV / 2017. This is a normative legal research.  Keywords: House of Representatives, Corruption Eradication Commission, Constitutional Court. 

Page 9 of 52 | Total Record : 519

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue