cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 10   11   12   13   14 
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT
Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang hak cipta di berbagai negara tidak saja melindungi hak pencipta atau ciptaannya tetapi juga melindungi hak orang yang mempertunjukkan atau dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas, misalnya, meski seorang penyanyi tidak menciptakan karya baru semata-mata karena membawakan lagu yang sudah ada, penggunaan gaya dan bentuk ekspresi yang menggugah hati pendengar juga dianggap tindakan kreatif. Hak terkait adalah hak yang dilekatkan kepada siapa saja yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran suatu karya kepada masyarakat luas. Seperti halnya hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa prosedur tertentu. Hak terkait juga dilindungi oleh konvensi internasional seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran dan Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakan Rekaman Suara Tanpa Izin. Hak cipta dan hak terkait dilindungi sendiri-sendiri dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaan masing-masing hak. Misalnya, bila kita memperbanyak sebuah rekaman suara, kita harus minta izin tidak saja dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman suara (hak terkait), tetapi juga dari pengarang (komposer) dan penulis lirik (hak cipta).Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Terkait, Copyright
DASAR HUKUM INDONESIA DAN ISLAM
Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakManusia sejatinya menginginkan kehidupan yang damai dan harmonis. Untuk itu dibuatlah norma hukum sebagai upaya mewujudkan keinginan manusia itu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia. Hal yang cukup menarik, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak menggunakan hukum Islam sebagaimana negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Oleh karenanya sejak jaman kemerdekaan, upaya untuk mengganti dasar negara telah terjadi berulangkali di Indonesia, hingga saat ini. Inilah yang kemudian menjadi hal menarik untuk dibahas pada tulisan ini, dimana tulisan ini ingin membahas mengenai Apakah hukum di Indonesia bertentangan dengan ajaran Islam dan oleh karenanya harus diganti? Dimana dalam membuat penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan atau metode penelitian normatif atau yang lebih dikenal dengan metode kepustakaan (library research). Adapun kesimpulan yang didapat adalah Pancasila  sebagai dasar hukum Indonesia memiliki muatan atau kandungan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, dan karena segala peraturan perundangan yang ada di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila, maka dapat dikatakan bahwa peraturan perundangan yang ada pun telah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, oleh karena itu, dasar hukum Indonesia dan hukum yang ada di Indonesia layak untuk dipertahankan dan dilaksanakan. Kata Kunci: Dasar Hukum, Indonesia, Islam  AbstractTrue human beings want a peaceful and harmonious life. For this reason, legal norms have been made in an effort to realize human desires. In the life of the nation and state in Indonesia has set Pancasila as the legal basis in Indonesia. It is quite interesting, because the majority of Indonesia's population is Muslim, but in the life of the nation and state do not use Islamic law as countries with a majority Muslim population. Therefore, since the days of independence, attempts to replace the country's foundation have taken place repeatedly in Indonesia, until now. This is what then becomes interesting to discuss in this paper, where this paper wants to discuss about Is the law in Indonesia contrary to the teachings of Islam and therefore must be replaced? Where in making this writing, the writer uses the writing method or normative research method or better known as the library research method. The conclusion obtained is that Pancasila as the basis of Indonesian law has the content or content in accordance with the values of Islamic teachings, and because all existing laws and regulations in Indonesia must be sourced from Pancasila, it can be said that existing laws and regulations are in accordance with the values -the value of Islamic teachings, therefore, the basis of Indonesian law and existing law in Indonesia deserve to be maintained and implemented. Keywords: Legal Basis, Indonesia, Islam
TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK LUMPUR SIDOARJO BERDASARKAN ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe hot mudflow in Porong, Sidoarjo in 2006 resulted in the loss of residences and affected people's livelihoods. To deal with this the government has issued policies in the form of presidential decrees and presidential regulations. The Legislative Study is the initial door for evaluating government policies related to selected legal products. From the initial door, it can be seen the purpose of the government in issuing regulations as the basis for implementing a policy. This paper is structured to gain an in-depth understanding of the accuracy of government choices in determining the types of legislation to implement policies in mitigating the impact of the hot mudflow in Sidoarjo. To obtain the objectives referred to in the foregoing description, in the preparation of this paper using the normative juridical research method with a statute approach. In the science of legislation it is very important to pay attention to the nature of norms in a legal product in the form of regulations which should be general rather than individual or concrete individual. Concrete individual norms contained in Presidential Regulation Number 21 of 2017 concerning Dissolution of the Sidoarjo Mud Handling Agency strengthens the concrete individual norms contained in Presidential Regulation No. 14 of 2007 concerning the Sidoarjo Mud Handling Agency. This means that the Government has chosen the wrong type of legal product to implement its policy. Keywords: Legal Policy, Legislation, legal product AbstrakSemburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo pada tahun 2006 berakibat pada hilangnya tempat tinggal dan mata pencaharian warga terdampak. Untuk menangani hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk keputusan presiden dan peraturan presiden. Kajian Ilmu perundang-undangan merupakan pintu awal penilaian kebijakan pemerintah dihubungkan dengan produk hukum yang dipilih. Dari pintu awal tersebut dapat diketahui tujuan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan sebagai dasar pelaksanaan sebuah kebijakan. Tulisan ini disusun untuk  memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai ketepatan pilihan pemerintah dalam menentukan jenis peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dalam penangggulangan dampak semburan lumpur panas di Sidoarjo. Untuk memperoleh tujuan sebagaimana dimaksud dalam uraian sebelumnya maka dalam penyusunan tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.Dalam ilmu perundang-undangan sangat penting untuk memperhatikan sifat norma dalam suatu produk hukum. Produk hukum berupa peraturan seharusnya bersifat umum bukan individual apalagi individual konkrit. Norma individual konkrit yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menguatkan Norma individual konkrit yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Artinya Pemerintah telah salah dalam memilih jenis produk hukum untuk melaksanakan kebijakannya. Kata Kunci:  Kebijakan hukum pemerintah, ilmu perundang-undangan, produk hukum.
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TERKAIT KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN NORMA BARU
Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn 2017, the Constitutional Court (MK) granted part of the material suit related to the difference in age of marriage in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Mk stated that differences in the age limit of marriage between men and women in the Act cause discrimination. However, the Court stated that it did not decide on the minimum age for marriage. The Court is of the view that determining the minimum age for marriage is the authority of the House of Representatives (DPR) as the legislator. This paper describes the follow-up to the decision of the Constitutional Court Number 22 / PUU-XV / 2017 using the authority of the House of Representatives in the formation of new norms and judicial considerations in the Constitutional Court ruling Number 22/PUU-XV/2017. This research is an empirical normative legal research. Keywords: Legislative body, house of representatives, constitutional court AbstrakDi tahun 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait pembedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam Undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi. Namun MK menyatakan tak memutuskan batas minimal usia perkawinan. MK berpandangan penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk undang-undang.Paper ini menggambarkan mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/puu-xv/2017 terkait kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan norma baru dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Kata kunci :Badan legislasi, dewan perwakilan rakyat, mahkamah konstitusi 
BUDAYA HUKUM PERKAWINAN BAJA PUIK BAGI MASYARAKAT PARIAMAN
Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractPariaman is one of the few areas in the Minangkabau realm that maintains the custom of buying men in marriage. The tradition of buying with this amount of money is called the Bajapuik Tradition, the amount of which is determined based on the agreement of both parties. This tradition is not included dowry but is a cost incurred by women to bring men to live in the family of the woman. This tradition belongs to the element of Adat Nan Adat which can indeed be changed and changed by way of deliberation. This tradition has moral sanctions if it is not applied in marriage in Pariaman. The method used in this thesis is the method of approach or direct observation of the tradition in the Pariaman community. With the times, this tradition is not as strict as before which indeed requires the female party to give some money to the family of the man in accordance with the title or social status of the man. Not all Minangkabau traditional marriages use the Bajapuik tradition, because this tradition is not much different from other customs. In Minangkabau what distinguishes the Bajapuik tradition is the provision of pickup money by the women to the men. With the development of the times, it is hoped that this tradition will no longer burden women to be able to practice the adat. Keywords: Indigenous people, culture, law AbstrakPariaman adalah salah satu dari sedikit daerah di Ranah Minangkabau yang mempertahankan adat membeli laki-laki dalam pernikahan. Tradisi membeli dengan sejumlah uang ini disebut dengan Tradisi Bajapuik yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tradisi ini bukan termasuk mahar tetapi merupakan biaya yang dikeluarkan pihak perempuan untuk membawa lelaki untuk tinggal dikeluarga pihak perempuan. Tradisi ini termasuk kedalam unsur Adat Nan Diadatkan yang memang dapat berubah dan diubah dengan cara musyawarah. Tradisi ini mempunyai sanksi moral apabila tidak diterapkan dalam perkawinan di Pariaman. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara metode pendekatan atau pengamatan langsung mengenai tradisi tersebut kedalam masyarakat pariaman. Dengan adanya perkembangan zaman, tradisi ini sudah tidak setegas dahulu yang memang mengharuskan pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada keluarga pihak laki-laki sesuai dengan gelar atau status sosial yang dimiliki laki-laki tersebut. Pelaksanaan perkawinan adat minangkabau tidak semua menggunakan tradisi bajapuik, karena tradisi ini tidak jauh berbeda dengan adat-adat lainnya. Di minangkabau yang membedakan tradisi bajapuik tersebut adalah pemberian uang jemputan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dengan berkembangnya zaman, diharapkan tradisi ini tidak lagi memberatkan pihak perempuan untuk dapat menjalankan adat tersebut. Kata kunci: Masyarakat adat, budaya, hukum
PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakCorruption crimes in Indonesia have been very widespread and have come into the whole layer of community life. Its development continues to increase from year to year, in the number of cases and the amount of state financial losses as well as in terms of the quality of corruption that is carried out increasingly systematic that has entered all aspects of community life. Corruption acts are a violation of the social rights and economic rights of the community, so that the criminal acts of corruption are no longer classified as ordinary crimes but have become extraordinary crimes. So in an effort eradicationcan no longer be done on a regular basis, but it is demanded extraordinary ways.From the background above, it is the problem in the writing of this law that is how the arrangement of the types of punishment in the Corruption Act of law, as well as how the process of applying a substitute for money in criminal matters Case studies corruption verdict No. 1046 K/PID. SUS/2017. Considering this study uses a normative approach, the collection of legal materials is done by identifying and inventing procedures of primary legal materials and secondary legal substances and tertiary legal materials.The results showed that the main goal weighed the types of sanctions in the Criminal Acts of Corruption Lawis to provide a deterrent effect against the victims who have detrimental to the state in order to restore and restore the state's finances by paying Additional criminal in the form of substitute money and the replacement of the money in this case is very unwarranted, because the defendant is not proven to accept "gifts or promises". In this case the violated law is a corruption criminal act. Criminal law of corruption is one of the special criminal. The principle of its implementation is that special criminal law takes precedence over general criminal. Keywords: Corruption, Criminal acts,Substitute money, The replacement of the money. AbstrakKejahatan korupsi di Indonesia telah sangat luas dan telah memasuki seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas korupsi yang dilakukan semakin sistematis dan telah memasuki semua aspek kehidupan masyarakat. Tindakan korupsi adalah pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi diklasifikasikan sebagai kejahatan biasa tetapi menjadi kejahatan luar biasa. Jadi dalam upaya pemberantasan tidak bisa lagi dilakukan secara rutin, tetapi dituntut cara yang luar biasa. Dari latar belakang di atas, masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan jenis-jenis hukuman dalam UU Tipikor, serta bagaimana proses penerapan pengganti uang dalam masalah pidana Studi kasus korupsi putusan No. 1046 K / PID. SUS / 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menemukan prosedur bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi dalam Undang-Undang Pidana Korupsi adalah untuk memberikan efek jera terhadap para korban yang merugikan negara,  dalam rangka mengembalikan dan mengembalikan keuangan negara dengan membayar tambahan, dalam bentuk uang pengganti dan penggantian uang, dalam kasus ini sangat tidak beralasan, karena terdakwa tidak terbukti menerima "hadiah atau janji". Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Hukum pidana korupsi adalah salah satu dari pidana khusus. Prinsip penerapannya adalah bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada pidana umum. Kata kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Uang pengganti, Penggantian uang.
INDUSTRI LAYANAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGIDITINJAU DALAM SISI KEADILAN BAGI KONSUMEN
Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe development of financial services in the world today has been so advanced, so that people are increasingly facilitated in carrying out activities related to the financial industry. These services can be in the form of applying for credit, paying various bills, transferring or saving. What is of great interest to the public in obtaining financial services at present is the ease of obtaining loans without being followed by complex requirements and difficult additional guarantees. For a long time the public only knew that the Bank was the only financial institution that served the needs of the community in financial services both in terms of loan services and savings services. In its development, financial services based on the banking industry should develop so broadly in various types of financial service institutions such as leasing, multi finance, savings and loan cooperatives, venture capital, or a financial service that is currently known, namely technology-based financial services (financial technology / fintech). Technology-based financial services make it easier for people to apply for credit with the convenience of surveys that also use technology and approval of credit applications made by credit committees using technology applications. With various facilities enjoyed by the public to reach credit services in the financial industry, then of course the service process can be faster than conventional services. However, in its development, technology-based financial industry services have led to further aspects that could have implications for the problem of irregularities in the civil and criminal domains. Keywords: Credit, technology, finance AbstrakPerkembangan layanan keuangan di dunia pada masa sekarang sudah sedemikian majunya, sehingga masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan industri keuangan. Layanan tersebut bisa berupa mengajukan permohonan kredit, membayar berbagai tagihan, transfer ataupun menabung. Hal yang sangat diminati oleh masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan pada saat ini yaitu kemudahan dalam memperoleh pinjaman yang tanpa diikuti dengan persyaratan yang rumit serta jaminan tambahan yang sulit. Sudah lama masyarakat hanya mengetahui bahwa Bank adalah satu-satunya lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat dalam layanan keuangan baik dalam hal layanan pinjam dan layanan simpan. Dalam perkembangannya, layanan keuangan ber basis selayaknya industri perbankan berkembang sedemikian luas dalam berbagai jenis institusi layanan keuangan seperti leasing, multi finance, koperasi simpan pinjam, modal ventura, atau sebuah layanan keuangan yang sedang dikenal saat ini yaitu layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology / fintech). Layanan Keuangan berbasis teknologi sangat memudahkan masyarakat mengajukan permohonan kredit dengan kemudahan survey yang juga menggunakan teknologi serta persetujuan atas permohonan kredit yang dilakukan oleh komite kredit dengan menggunakan aplikasi teknologi. Dengan berbagai kemudahan yang dinikmati oleh masyarakat untuk menjangkau layanan kredit dalam industri keuangan, maka tentunya proses layanan tersebut dapat lebih cepat dibandingkan dengan layanan secara konvensional. Namun dalam perkembangannya, layanan industri keuangan berbasis teknologi menimbulkan aspek lanjutan nya yang dapat ber implikasi pada permasalahan penyimpangan dalam ranah  perdata dan juga ranah pidana. Kata kunci : Kredit, teknologi, keuangan
TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM PERPAJAKAN ATAS UPAYAHUKUM SENGKETA TERKAIT PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)
Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe tax amnesty program initiated by the Government in 2016, provides forgiveness in the form of tax write-offs, not subject to administrative and criminal sanctions for taxpayers who report assets that have not been paid tax. In the process of filing a tax amnesty, a new dispute is very likely to arise. This paper discusses how the legal remedies for a Tax Amnesty dispute can be carried out by the Taxpayer? And how are the implications of the issuance of Minister of Finance Regulation No. 165 / PMK.03 / 2017 in terms of the principle of legal certainty? This research uses a juridical-normative method with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, including interviews with related sources. In the Tax Amnesty Act, all disputes related to Tax Amnesty are resolved through a lawsuit attempt to the Tax Court, while additional provisions in the Minister of Finance Regulation, on SKPKB disputes issued in the case of implementing tax amnesty, are settled through legal remedies as in the General Provisions Act and Taxation Procedures, namely objections, then appeals, or requests for cancellation / reduction of the Tax Assessment Letter, in addition to direct litigation efforts. Therefore, the authors suggest a revised regulation in the form of a revision of Law Number 11 Year 2016 regarding Tax Amnesty, especially in the section on legal remedies. Keywords: Taxpayers, tax amnesty, disputes related to Tax Amnesty AbstrakProgram pengampunan pajak yang diinisiasi oleh Pemerintah pada tahun 2016, memberikan pengampunan berupa penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi Wajib Pajak yang melaporkan harta yang belum dibayar pajaknya. Dalam proses pengajuan pengampunan pajak sangat mungkin timbul sengketa baru.Tulisan ini membahas tentang bagaimanakah upaya hukum atas sengketa Tax Amnesty dapat dilakukan oleh Wajib Pajak? Serta bagaimana implikasi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 ditinjau dari asas kepastian hukum?Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya dilakukan wawancara dengan narasumber terkait. Dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, segala sengketa terkait Tax Amnesty diselesaikan melalui upaya gugatan ke Pengadilan Pajak, sedangkan ketentuan tambahan dalam Peraturan Menteri Keuangan, atas sengketa SKPKB yang terbit dalam hal pelaksanaan pengampunan pajak, diselesaikan melalui upaya hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni keberatan, kemudian banding, atau permohonan pembatalan/pengurangan atas Surat Ketetapan Pajak, disamping upaya gugatan langsung.  Maka dari itu, penulis menyarankan adanya penyempunaan pengaturan berupa revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) khususnya pada bagian pengaturan upaya hukum. Kata kunci: Wajib pajak, pengampunan pajak, sengketa terkait tax amnesty
LEGAL CULTURE MASYARAKAT OPTIMIS DAN TAAT HUKUM SEBAGAI UNSUR PENTING DALAM PERANAN HUKUM UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI
Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe economic condition of a state is very important for the nation and state. Legal experts economic mention that conditions are associated with law system in the nation and state itself. This can be true but it is not absolute. In Indonesia, there are already many laws and regulations in many fields. The regulations have also been very good in its contents but in practice it still does not apply effectively. An optimistic attitude is needed in the law to be able to support economic development. An optimistic attitude towards the legal order at all levels of regulations will provide convenience for achieving better economic development. So the next question, is the legal culture of the people ready to support the legal order? For the purpose of achieving economic development. Looking at recent events, I am hesitant about this. The writer sees that too many things are at the center of the public's attention, but these things will not bring economic development to the nation and state. In the law to eradicate corruption, there are even more state officials, more specifically to regional heads who commit criminal offense of corruption. Regarding finance technology, it has been widely circulating in the community but it has become a problem. This is because the cause of speed and responsiveness of law makers is less rapid than the needs of the people. Losing speed is not only because of technical matters but because of ignorance from the law makers themselves. As a result, after a lot of problems in the people that be stated in media regarding finance technology, the regulations (legal basis) were hurriedly made. Something done in a hurry will not give maximum result. Similar to the rushed regulations (legal basis) for finance technology, it will not provide maximum results for the community. So it should be the character of members of the House of Representatives as legislators to respond quickly and properly to make Acts regarding finance technology. This is really embarrassing, because in this very hour, the United States has been able to send the second robot on Mars planet, but we are still struggling with things that will not provide any benefit to our nation and state? So the question of the author is "When will Indonesia be the welfare state?" Because of the things mentioned above, the writer make this paper entitled Legal Culture Masyarakat Optimis dan Taat Hukum sebagai Unsur Penting dalam Peranan Hukum untuk Pembangunan Ekonomi". The author hopes that this scientific work for its readers, especially the parties who are still struggling with things that are not important for the nation and state can be aware to change their law culture so that they become optimistic and law-abiding. With these changes, it is expected that there will be economic development in this nation and state so that people feel prosperity and welfare. Keywords: Law, legal culture, economic development AbstrakKeadaan Ekonomi suatu negara adalah hal yang sangat penting bagi bangsa dan negara tersebut. Oleh para ahli hukum keadaan ekonomi dikaitkan dengan keadaan dari hukum dalam bangsa dan negara itu sendiri. Hal ini dapat menjadi benar namun tidak mutlak harus benar. Di Indonesia, sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan pada banyak bidang. Peraturan perundang-undangan tersebut juga sudah sangat baik pada isinya namun pada prakteknya tetap saja tidak berlaku efektif. Sikap optimis diperlukan dalam hukum untuk dapat mendukung pembangunan ekonomi. Sikap optimis memandang tatanan hukum pada semua level peraturan perundang-undangan akan memberikan kemudahan untuk tercapainya pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi. Maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah budaya hukum masyarkatnya sudah siap untuk mendukung tatanan hukum tersebut? Demi tercapainya pembangunan ekonomi. Melihat kepada peristiwa belakangan ini, maka penulis ragu akan hal tersebut. Penulis melihat bahwa terlalu banyak hal yang menjadi pusat perhatian masyarakat namun hal-hal tersebut tidak akan membawa pembangunan ekonomi bagi bangsa dan negara. Pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan semakin banyak pejabat negara, yang lebih khususnya kepada kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Pada perihal finance technology, sudah banyak beredar di masyarkat namun malah menjadi masalah. Hal ini dikarenakan pertama kecepatan dan ketanggapan para pembuat hukum kalah cepat dengan kebutuhan masyarakat. Kalah cepat tersebut bukan hanya karena hal teknis namun karena ketidakpedulian dari para pembuat hukum itu sendiri. Alhasil setelah ramai ada masalah di media mengenai finance technology, barulah buru-buru dibuatkan peraturan atau landasan hukumnya. Sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru maka tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Sama halnya dengan peraturan atau landasan hukum untuk finance technology yang dibuat terburu-buru maka tidak akan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat. Maka sudah seharusnya menjadi karakter dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat selaku legislator untuk cepat tanggap membuat undang-undang tentang finance technology.Hal ini sungguh memalukan, sebab Amerika Serikat sudah bisa mengirimkan robot kedua di planet Mars namun kita masih berkutat pada hal-hal yang tidak akan memberikan manfaat apapun bagi bangsa dan negara kita? Maka yang menjadi pertanyaan penulis adalah “Kapan majunya Indonesia ini?” Dikarenakan hal-hal tersebut di atas, maka penulis membuat karya ilmiah ini dengan judul “Budaya Hukum Masyarakat Optimis dan Taat Hukum sebagai Unsur Penting dalam Peranan Hukum untuk Pembangunan Ekonomi”. Penulis berharap dengan karya ilmiah ini bagi para pembacanya terutama para pihak yang masih berkutat dengan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa dan negara ini dapat sadar untuk mengubah budaya hukumnya sehingga menjadi optimis dan taat hukum. Dengan perubahan tersebut, maka diharapkan adanya pembangunan ekonomi pada bangsa dan negara ini sehingga masyarakatnya merasakan kemakmuran dan kesejahteraan. Kata kunci: Hukum, budaya hukum, keadaan ekonomi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research is a normative juridical study, concerning the legal position of labor in implementing foreign investment. In the development policy in the field of labor as stipulated in the State Policy Outline and Law No. 13 of 2003 which is to develop employment in a comprehensive and integrated manner that is directed at increasing the competence and independence of workers for increased wages, welfare guarantee, labor protection and freedom of association without discrimination with the presence of foreign workers working in Indonesia in the context of Foreign Investment in Indonesia. Based on the results of the study that the policy of placing Indonesian workers and foreign workers has not consistently implemented the existing provisions. To overcome the problem of Indonesian labor and foreign workers in foreign investment in Indonesia, new policies are needed that can provide opportunities and at the same time can protect Indonesian workers in occupying certain positions similar to the positions of labor positions. foreigners in foreign investment companies in Indonesia. Keywords: Legal protection, indonesian workers, foreign investment AbstrakPenelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, mengenai kedudukan hukum tenaga kerja dalam pelaksanaan penanaman modal asing. Dalam kebijakan pembangunan dibidang ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam GBHN dan UU No. 13 Tahun 2003 yaitu mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan kepada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja peningkatan upah, penjaminan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja dan kebebasan berserikat tanpa ada diskriminasi dengan keberadaan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing belum secara konsisten melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada. Untuk mengatasi persoalan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing dalam penanaman modal asing di Indonesia, dibutuhkan kebijakan-kebijakan baru yang dapat memberikan peluang dan sekaligus dapat pula melindungi tenaga kerja Indonesia dalam menempati posisi jabatan-jabatan tertentu yang sama dengan posisi jabatan-jabatan tenaga kerja asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. Kata kunci: Perlindungan hukum, tenaga kerja indonesia, penanaman modal asing

Page 12 of 52 | Total Record : 519

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue